AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 4 No. 8, Oktober 200988

SOCIAL RESPONSIBILITY :KAJIAN THEORETICAL FRAMEWORK ,

DAN PERANNYA DALAM RISET DIBIDANG AKUNTANSI

Nor HadiJurusan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus

ABSTRACT

Past decades, the issue of corporate social responsibility very debated,demanding move corporate orientation from shareholder to stakeholder orientation.Implementation of social responaibility, described in social theories such as ethicstheory, legitimacy theory, stakeholder theory, contracting theory, political theoryand much more. In the perspective of legitimacy theory, companies existancies cannot avoid the existence of stakeholders who are the parties to the mutual influenceof the company. To that end, the company must maintain the congruence of interestsbetween the company-of stakeholders (stakeholder theory).

Corporate social responsibility is increasingly penetrated by no limits,apparently has an important role in the development of accounting, which isincreasingly rampant social accounting studies (social accounting). That, of givinglegitimacy of accounting as a social science that is open to the development offield phenomenon. The real manifestation of accounting response to social issuesis increasingly widespread social studies Consequences of disclosure in relationto economics. Most developments do not question the aspect of social accountingmatters: (a) why the company conducts social reported; (b) what are the socialcontent of the report gives the signal to company performance, (3) what are thedimensions of corporate social performance measures, (4) whether effective enoughsocial responsibility and meet the expectations of stakeholders, and (5) whetherthe most appropriate approach in the implementation of social responsibility.

Key words: Corporate Social Responsibility, legitimation, stakeholder

PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma pengelolaan perusahaan dari shareholdersorientation ke stakeholder orientation merupakan satu keniscayaan. Hal itukarena, secara sosiologis, eksistensi perusahaan ditengah lingkunganmasyarakat (community) memiliki implikasi baik positif (positive externalities)maupun negatif (negative externalities). Positif externalities mengarah padakontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan, seperti membuka peluangkesempatan kerja, mendukung peningkatan PDRB, meningkatkanpendapatan serta bentuk sejenisnya. Sementara negetive externalitiesmendorong terwujud competitive dis-economics , seperti pencemaran, radiasi,kebisingan, kesenjangan sosial serta bentuk eksploitasi sumberdaya lainnya.

Herad dan Bolce (1998) berpendapat bahwa negative externalities benar-benar telah mengancam munculnya polusi udara dan air, kebisingan suara,

89Social Responsibility: Kajian Theoretical Framework, dan Perannyadalam Riset Dibidang Akuntansi

Norhadi

kemacetan lalu lintas, limbah kimia, hujan asam, radiasi sampah nuklir,dan masih banyak lagi petaka lain, sehingga menyebabkan stres mentalmaupun pisik, dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Capra (1983)menuduh bahwa perusahaan merupakan penyebab utama apa yang sekarangdisebut kesalahan alokasi sumber daya manusia dan alam.

Terkait dengan kerusakan lingkungan, paling tidak masyarakat harusmenanggung empat macam biaya, antara lain: (1) damage cost; (2) transactioncost; (3) avoidance cost; dan (4) abatement cost (Afif dalam Roziqin dalam Memed,2001).

Melihat konteks sebagaimana dinyatakan tersebut diatas, perusahaanseharusnya tidak sekedar bertanggungjawab pada shareholders seperti yangterjadi selama ini, namun meluas sampai pada stakeholder (selanjutnyadisebut sosial responsibility). Social responsibility (CSR) merupakan pelebarantanggungjawab perusahaan sampai lingkungan baik secara pisik maupunpsikis (Capra, 1983). Social responsibility tersebut dapat dilakukan misalnyadengan berinvestasi pada sektor-sektor ramah lingkungan, menjagakeseimbangan eksploitasi, pengolahan limbah (daur ulang limbah),menaikkan pengeluaran-pengeluan sosial (biaya sosial) serta cara lain gunamenjaga keseimbangan lingkungan (Memed, 2001).

Namun demikian, sebagai unitas bisnis, sikap opportunistik seringkalimuncul dan tak dapat dihindarkan dalam segala keputusan tindakan, takterkecuali pada ketersediaan pelaksanaan tanggung jawab sosal perusahaanterhadap lingkungan (social responsibility) . Sehingga, pelaksanaan corporatesocial responsibility (CSR) oleh sebagian besar perusahaan tak dapatdihindarkan dari latarbelakang motif, terutama motif ekonomi (economicsmotive).

Berbagai bukti empiris, tentang didominasi motive approach dibandingsystem approach adalah berbagai dimensi pengeluaran terkait tanggungjawabsosial perusahaan yang lebih dititik-beratkan pada upaya untuk membangunlegitimasi perusahaan dimata stakeholder dalam porsi untuk meningkatkanprofitabilitas baik di pasar komoditas maupun pasar modal (Nor Hadi, 2008).Lebih lanjut dinyatakan bahwa perusahaan dalam melakukan tanggungjawablebih diarahkan pada pengeluaran yang berdekatan dan mendukung operasiutama perusahaan, seperti bagi perusahaan otomotif maka pengeluaran lebihdiarahkan untuk mendukung produknya, bagi perusahaan yang bergerakdisektor agriculture maka pengeluaran tanggungjawab sosial (socialresponsibility) juga dalam mendukung operasi agriculture. Dengan demikiandapat dikatakan bahwa upaya pelaksanaan social responsibility (CSR) lebihdidudukkan dalam kerangka menciptakan competitive advantage .

Berangkat dari konteks seperti itu, memungkinkan terjadi potensivariance pemahaman, pengertian dan pelaksanaan social responsibility baikbagi perusahaan maupun stakeholder (pemerintah, LSM, konsumen, supplier,masyarakat sekitar, bank, investor dan lainnya).

AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 4 No. 8, Oktober 200990

Perusahaan berpandangan bahwa pelaksanaan social responsibility (CSR)disamping diharapkan memberikan kontribusi terhadap masyarakat (sosial)juga diharapkan memberikan kontribusi ekonomi bagi perusahaan.Sementara, bagi stakeholder memiliki pandangan bahwa seharusnyaperusahaan memiliki dan meningkatkan tanggungjawab sosial (socialresponsibility), karena perusahaan adalah pihak yang memunculkancompetitive dis-economics,yang mana, selama ini justru stakeholder yang harusmenanggungnya (social cost).

Kontradiksi pandangan tersebut, memunculkan pengaburan definisi socialresponsibility serta memunculkan paradigma social responsibility yang bersifatvolunter dan berada pada ambang minimun pelaksanaanya. Untuk itu, dalamrangka mencarikan benang merah, koherensi dan terintegrasi kedua belahpihak baik dari sisi konsepsi, batasan, cakupan dan pelaksanaannya, makaperlu kajian epistimologis tentang social responsibility (CSR) yang dapatdijadikan pijakan dan praktik social responsibility (CSR) sehingga diperolehharmonisasi keterhubungan antara perusahaan dan komunitas masyarakatsecara berimbang.

PENGERTIAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Kerangka pemikiran yang termuat dalam legitimacy theory dan stakeholdertheory mengandung essensi mendasar tentang pergeseran paradigmapengelolaan perusahaan kearah orientasi keberpihakan terhadapmasyarakat secara lebih luas. Muatan pergeseran kearah communityorientation tersebut sudah barang pasti akan lebih banyak bermuatantanggungjawab sosial (social responsibility) yang pada akhirnya justru dapatdijadikan pilar dalam menciptakan keunggulan kompetitif (competitiveadvantage) bagi perusahaan.

Menurut Johnson and Johnson (2006) mendefinisikan “Corporate SocialResponsibility (CSR) is about how companies manage the business processes toproduce an overall positive impact on society” .

Definisi tersebut pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana caramengelola perusahaan baik sebagian maupun secara keseluruhan memilikidampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Untuk itu, perusahaan harusmampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yangberorentasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Menurut Lord Holme and Richard Watts (2006) mendefinidsikan “ CorporateSocial Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethicallyand contribute to economic development while improving the quality of life of theworkforce and their families as well as of the local community and society atlarge”

Sedangkan Ghana (2006) mendefinisikan “CSR is about capacity buildingfor sustainable likelihoods. It respects cultural differences and finds the businessopportunities in building the skills of employees, the community and the government ”

91Social Responsibility: Kajian Theoretical Framework, dan Perannyadalam Riset Dibidang Akuntansi

Norhadi

lebih lanjut dinyatakan “corporate social responsibility (CSR) is about businessgiving back to society”.

Batasan yang diberikan Ghana tersebut memberikan penjelasan secaralebih dalam, bahwa sesungguhnya corporate social responsibility memberikankapasitas dalam membangun corporate building menuju terjaminnya goingconcern perusahaan. Didalamnya, termasuk upaya peka (respect) terhadapadopsi sistemik berbagai budaya kedalam strategi bisnis perusahaantermasuk keterampilan karyawan, masyarakat, dan pemerintah.

Tanggungjawab sosial (social responsibility) yang merupakan keberpihakanterhadap stakeholder, meliputi keberpihakan terhadap managers, employee,stockholders, creditors, traders dan consumres (Richard N Farmer dan W.Dickerson Hogue, 1973). Lebih lanjut dinyatakan, bahwa perusahaan tidakhanya memiliki kepentingan terhadap peningkatan laba (profit), tetapi jugamemperthitungkan kepentingan dan kebutuhan kelompok masyarakat baikinternal maupun eksternal. Karena, terdapat koherensi antara upayameningkatkan profitabilitas perusahaan terhadap legitimasi perusahaanlewat peningkatan corporate social responsibility .

The Worh Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yangmerupakan lembaga internasional yang berdiri tahun 1955 danberanggotakan 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negaradunia, lewat publikasinya “Making Good Business Sense” mendefinisikancorporate social responsibilirty : “Continuing commitment by business to behaveathically and contributed to economic development while improving the quality oflife of the workforce and their families as well as of the local community andsociety at large”

Definisi tersebut diatas menunjukkan corporate social responbilitymerupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etisperusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengidengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluargannyaserta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar danmasyarakat secara lebih luas.

PERKEMBANGAN PENDEKATAN PRAKTIK CORPORATE SOCIALRESPONSIBILITY

Kristalisasi praktik social responsibility (CSR) telah ada sejak lama,meskipun dalam bentuk, jenis dan dan kandungan yang berbeda. Menurutcara pandang tradisional, praktik corporate social responsibility lebihdidasarkan pada aktivitas yang bersifat karitatif. Artinya, corporate socialresponsibility (CSR) lebih bersifat karitatif, jangka pendek dan masih dalamtataran polesan belaka (merupakan simbol saja).

Gema corporate social responsibility dimulai sejak tahun 1960-an saatdimana secara global, masyarakat dunia telah pulih dari excess Perang DuniaI dan II, dan mulai menapaki jalan menuju kesejahteraan. Gema corporatesocial responsibility (CSR) pada saat itu diramaikan dengan diterbitkan buku

AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 4 No. 8, Oktober 200992

legendaris yang berjudul “Silent Spring” oleh Rachel Carson, seoramg iburumah tangga, yang pemikiranya dilatarbelakangi oleh betapa mematikannyapestisida bagi lingkungan dan kehidupan. Sejak itulah, pemikiran tentangpentingnya perhatian terhadap masalah lingkungan dan kesehatanmasyarakat semakin serius dan meluas (Wibisono, 2007).

Perkembangan praktik social responsibility selanjutnya nampak lebihmaju dan komprehensif serta luas cakupannya, yaitu memasuki ranahpemikiran sampai pada level korporasi yang lebih manusiawi. Produkpemikiran monumental yang menandai kereterbukaan korporasi dalammeningkatkan tanggungjawab sosial tersebut termuat dalam buku yangberjudul “The Future Capitalism” yang ditulis oleh Lester Thurow (1966).Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa kapitalis (yang menjadimainstream ekonomi selama ini) tak hanya berkutat pada persoalan ekonomi(economics rational) namun juga memasukkan unsur sosial dan lingkungan(social & environmental perspective) yang dapat dijadikan sebagai basissustainable perusahaan dimata society (Wibisono, 2007). Pada tahap ini, socialresponsibility tidak sebatas diposisikan sebagai bentuk iktikat baik atausebagai tangan dewa yang berbaik hati terhadap masyarakat lewatpengorbanan sosial yang dilakukan oleh perusahaan (korporasi). Melainkan,corporate social responsibility merupakan bagian dari dimensi yangmengandung motif termasuk mendukung strategi perusahaan dalamkerangkan positioning dimata stakehoders-nya.

Pemikiran selanjutnya adalah pada era tahun 1970-an, yang ditandaidengan terbitnya buku yang berjudul “The Limits to Growth” yang ditulis olehClub of Rome. Satu essensi mendasar pada buku tersebut adalahmengingatkan kepada masyarakat dunia bahwa bumi yang kita pijakimempunyai keterbatasan daya dukung, disisi lain, manusia bertambahsecara eksponensial. Karenanya, eksploitasi alam mesti dilakukan secarahati-hati supaya pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan(Wibisono, 2007). Sejalan dengan bergulirnya wacana tentang kepedulianlingkungan, kegiatan kedermawanan perusahaan terus berkembang dalamkemasan philanthropy serta Community Development (CD). Pada dasarwarsatersebut, terjadi perpindahan penekanan kearah sektor-sektor produktifkearah sektor-sektor sosial. Oleh karena itu, pada kurun dekade terakhirini, corporate social responsibility (CSR) menjadi bagian penting yang takterpisahkan dengan operasional perusahaan (Toms, 2000).

Di era 1980-an makin banyak perusahaan yang menggeser konsep socialresponsibility dari basis pilanthropy kearah yang lebih produktif lewatcommunity development (CD). Intinya, kegiatan kedermawanan yangsebelumnya kental dengan pola kedermawanan karitatif bergeserorientasinya kearah pemberdayaan masyarakat, (CD), seperti pengembangankerjasama, memberikan ketrampilan, pembukaan akses pasar, hubunganimtiplasma dan sejenisnya (Wibisono, 2007).

Dasawarsa 1990-an adalah dasawarsa yang diwarnai dengan beragampendekatan aplikasi corporate social responsibility (CSR), seperti pendekatan

93Social Responsibility: Kajian Theoretical Framework, dan Perannyadalam Riset Dibidang Akuntansi

Norhadi

integral, pendekatan stakeholder maupun pendekatan civil society (Wibisono,2007). Lebih lanjut dinyatakan, beragam pendekatan tersebut telahmempengaruhi praktik community development, yang pada akhirnya menjadisatu aktivitas yang lintas sektor mencakup baik aktivitas produktif maupunsosial (Nor Hadi, 2008).

Satu terobosan besar perkembangan gema corporate social responsibilitydikemukakan oleh John Eklington (1997) yang terkenal dengan “ The TripleBotton Line” yang dimuat dalam buku “Canibalts with Forks, the Triple BottonLine of Twentieth Century Business” . Ia berpendapat, bahwa jika perusahaaningin sustain, maka ia perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan cuma profityang diburu, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepadamasyarakat (people) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan(planet).

Konsep triple botton line tersebut nampaknya cukup direspon oleh banyakkalangan, karena mengandung strategi integral dengan memadukan antarasocial motive dan economics motive . Gambar. 1 berikut mengillustrasikanketerkaitan gugus tanggungjawab sosial perusahaan yang secara integraldan memberikan basice ideas kristalisasi motive grounds dan pragmtice gorouds(social motive dan economice motive).

Gambar. 1Konsep Triple Botton Line

Social(People)

Lingkungan(Planet)

Ekonomi(profit)

3P

Sumber: Elkington dalam Wibisono (2007)

Gambar. 1 tersebut diatas mengisyaratkan bahwa terjadi koneksitassecara integral antara kepedulian masyarakat, menjaga keseimbnaganlingkungan dan upaya mencapai laba perusahaan.

EKSTRAKSI LANDASAN TEORI DALAM CORPORATE SOCIALRESPONSIBILITY

Sebagaimana disinggung pada uraian sebelumnya bahwa tanggungjawabsosial perusahaan (corporate social rsponsibility) merupakan upaya

AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 4 No. 8, Oktober 200994

perusahaan untuk menjaga keseimbangan terhadap lingkungan sekitar baikpisik maupun psikis. Pelebaran tanggungjawab tersebut muncul sebagaiakibat exterlities dis-economics yang timbul adanya industrialisasi (eksistensiperusahaan), seperti pencemaran, emisi debu, radiasi, kebisingan, hujanasam, serta bentuk externalities lainnya (Nor Hadi, 2008).

Negative externalities tersebut mengakibatkan cost yang harus ditanggungoleh stakeholder, sementara mereka adalah pihak yang tidak turut langsungmenikmati peningkatan kesejahteraan (hasil) dari perusahaan. Dari situlahawal munculnya ketidak-keseimbangan antara kepentingan perusahaansebagai unit bisnis dengan kepentingan stakeholder (incongruence- si).Implikasinnya, terjadi protes stakeholder terhadap perusahaan. Untukmengurangi klaim (protes) tersebut dapat dilakukan lewat mekanisme socialcotract berupaka peningkatan corporate social responsibility (CSR).

Perdebatan seputar social responsibility mengalami pasang surut danberkembang secara meruang dan mewaktu. Problem inti yang terkandungdalam tananggungjawab sosial (social responsibility) adalah integritaspelaksanaan etika bisnis (business ethics) oleh pelaku bisnis. Dikatakandeminkian, social responsibility merupakan perwujudan kesadaran pelakubisnis (industri) atas externalities dis-economics yang ditimbulkan.Problematika menjadi semakin melebar ketika para pihak tidak konsistenterhadap upaya menjaga keseimbangan, mengingat dalam tanggungjawabsosial mengadung cost yang cukup besar.

Trevino dan dan Nelson (1995) menyatakan bahwa dilema etika beradapada koordinat diametral yaitu antara situasi benar dan salah, yang manavalue tersebut bersifat kontradiksi (conflic) dalam banyak aktivitas bisnis.Itu, merupakan satu problema yang sulit dan selalu dihadapi bisnis organisasitermasuk para pelaku bisnisya. Stakeholder berharap para pelaku bisnis(perusahaan) memahami tanggungjawab atas persoalan yang timbul dimasyarakat. Kasus Nike di Amerika, satu contoh riil bagaimana perusahaanmenghadapi dilema penolakan produk oleh para konsumen akibatpelanggaran etik bisnis berupa eksploitasi tenaga kerja di negara-negaraberkembang.

Milton Friedman (1970) menyatakan bahwa manajemen perusahaanmemiliki tanggungjawab untuk meningkatkan (maximize) keuntungan bagipara pemilik (shareholders). Trevino dan Nelson (1995) berpendapat bahwamanajemen seharusnya meningkatkan keuntungan (money) berdasar dantidak bertentang dengan keberadaan masyarakat (society) . Artinya,perusahaan dalam mengejar keuntungan sebagai mana filosofi keberdaanperusahaan hendaknya memperhitungkan kepentingan dan normamasyarakat yang mengitarinya.

Terkait dengan keterhubungan antara ethics, individu, managers, employeedan stakehoders, terdapat dua pendekatan yang selalu digunakan dalambanyak studi terkait dengan ethics yaitu perspective approaches danpsychological approaches . Perspective approach difokuskan pada “what” the

95Social Responsibility: Kajian Theoretical Framework, dan Perannyadalam Riset Dibidang Akuntansi

Norhadi

business should do to make the best etihical decision-making . Sementara,psycological approach difokuskan pada “how” people make basic ethical decision .

Terdapat tiga konsep dasar etika (basic ethical concept) dalam implementasiperspective approach, antara lain: (1) utilitarianism concept (Bentam, 1748-1873dan John Stuart Mill, 1806-1873); (2) deontological concept (Immanuel Kant,1724 -1804 dan John Rawls, 1971); (3) integrity concept or virtue ethics .

Konsep utilitarian (utilitariansm concept) (Bentham dan John Stuart Mill,1806) memberikan arahan “emphasis consequence of an action on individualsaffected by an action” . Lebih lanjut dinyatakan “balancing social harm andbenefit in making a decision that maximise net benefit and minimise overall harmfor all stakeholder” .

Konsep deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindaksecara baik. Suatu tindakan dikatakan baik bukan dinilai dan dibenarkanatas dasar akibat dari tindakan itu. Satu tindakan dikatan baik, dilihat daritindakan tersebut baik adanya. Dengan demikian, satu tindakan dikatakanbaik (bermoral) karena tindakan tersebut dilaksanakan berdasarkankewajiban yang memang harus dilaksanakan, terlepas dari tujuan atauakibat dari tindakan tersebut (Ghazali Iman, 2006).

Konsep integritas (integrity concept or virtue concept) difokuskan padainteggrity of the moral actors such as the actor’s charactors, motivation, andintentions. sebagaimana yang dinyatakan oleh Aristoteles dan Plato bahwakonsep integritas mengandung tiga komponen yaitu equity, fairness danimpartiality.

Teori stakeholder memberikan landasan acuan linkage antara perusahaandengan stakeholder. Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupuneksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupundipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan.Stakeholder is a group or an individual who can affect, or be affected by, thesuccess or failure of an organization (Luk, Yau, Tse, Alan, Sin, Leo dan Raymond,2005).

Menurut Hummels (1998) ......(stakeholder are) individuals and groups whohave legitimate claim on the organization to participate in the decision makingprocess simply because they are affected by the organization’s practices, policiesand actions.

Batasan stakeholder tersebut diatas mengisyaratkan bahwa perusahaanhendaknya memperhatikan stakeholder , karena mereka pihak yangberpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktifitas sertakebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidakmemperhatikan stakeholder, bukan tidak mungkin akan menuai protes, danhal itu akan mengeliminasi legitimasi perusahaan dimata stakeholder.

Jones, Thomas dan Andrew (1999) menyatakan bahwa pada hakekatnyastakeholder theory mendasarkan diri pada asumsi, antara lain:

AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 4 No. 8, Oktober 200996

1. the corporation has relationship with many constituenties groups (stakeholder)that effect and are affected by its decisions (Freeman, 1984)

2. the theory is concerned with nature of these relationship in terms of bothprocesses and outcomes for the firm and its stakeholder

3. the interests of all (legitimate) stakeholder have intrinsic value, and no set ofinterests is assumed to dominate the others (Clakson, 1995; Donaldson &Preston 1995)

4. the theory focuses on managerial decission making (Donaldson & Preston1995)

Berdasar pada asumsi dasar stakeholder theory tersebut, perusahaan tidakdapat melepaskan diri operasinya dengan lingkungan sosial (social setting)sekitarnya. Sehingga, terkait dengan upaya menjaga legitimasi dan going-concern, perlu kirannya mencari pembenaran (reposisi) secara tepat terhadapstakeholder. Semakin kuat posisi perusahann terhadap para stakeholder,maka semakin besar kecenderungan perusahaan mengadaptasi danmemposisikan diri ditengah-tengah stakeholder, sehingga perusahaan punyapotensi kekuatan dan competitive advantage semakin besar, karena terdapatkeberpihakan dan kesesuaian antara stakeholder dengan perusahaan (Adam.C.H, 2002).

Rheinald Kasali dalam Wibiosono (2007) membagi stakeholder sebagaimanadalam gambar berikut ini:

Gambar: 2Linkage Stakeholder dan Prusahaan

FIRM

Pemerintah

Pemasok

Asosiasi Bisnis

Pemilik

Karyawan Pesaing

Konsumen

Kelompok InterestKhusus

Sumebr: Wibisono (2007)

Peta stakeholder tersebut memberikan gambaran tentang keragaman parapihak yang berkepentingan. Masing-masing juga mempunyai jenis dantingkat kepentingan yang berbeda-beda terhadap perusahaan, sehinggamasing-masing mempunyai harapan dan kepuasan berbeda-beda. Karyawan,mempunyai kepentingan dan pengharapan agar perusahaan dapatmemberikan kesejahteraan yang optimal kepada dirinya. Disisi lain, pemilikmemiliki kepentingan agar perusahaan mampu menyumbangkan profit yang

97Social Responsibility: Kajian Theoretical Framework, dan Perannyadalam Riset Dibidang Akuntansi

Norhadi

besar kepadanya. Begitu pula dengan pemerintah, mempunyai kepentingandan pengharapan agar perusahaan mampu menyumbangkan pajak danretribusi yang optimal. Masyarakat tak ketinggalan, mempunyai kepentingandan pengharapan agar perusahaan dapat memberikan kontribusisebanyaknya bagi mereka (social responsible).

Teori Legitimasi (legitimacy theory) memberikan kerangka dasar berpikirpentingnya legitimasi stakeholder terhadap perusahaan dalam rangkamenjaga going concern perusahaan. Legitimasi merupakan suatu keadaanpsikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadapgejala lingkungan sekitarnya baik pisik maupun non pisik. Untuk itu,legitimasi mengalami perubahan sejalan dengan pergeseran koordinat ruangdan waktu (Dowling 1975).

Menurut Gray et. al, (1996) berpendapat bahwa legitimasi merupakan“….a systems-oriented view of organisation and society…permits us to focus onthe role of information and disclosure in the relationship between organisations,the state, individuals and group”.

Sedangkan menurut Deegan (2002) juga menyatakan legitimasi sebagai“....a system-oriented perspective, the entity is assumed to influenced by, and inturn to have influence upon, the society in which it operates. Corporate disclosureare considered to represent one important means by witch management caninfluence external perceptions about organisation”.

Definisi tersebut, mencoba menggeser secara tegas perspektif perusahaankearah stakeholder orientation (society). Dari batasan tersebut mengisyaratkanbahwa legitimasi perusahaan merupakan arah implikasi orientasipertanggungjawaban perusahaan yang lebih menitik beratkan padastakeholder perspective (masyarakat dalam arti luas).

Gary O’Donovan (2002) memberikan illustrasi posisi gap legitimasi antaraperusahaan dan stakeholder, sebagaimana digambarkan diagram berikut ini:

Gambar 3Daerah Gap Legitimacy

ZCorporation’s

Action andactivities

YSociety’s

expectations andperceptions of

a corporation’s activities

X

ISSU/EVENT

Dalam diagram tersebut diatas menunjukkan bahwa pada wilayah Xmerupakan kesesuaian (congruence) antara operasi perusahaan ( corporate

AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 4 No. 8, Oktober 200998

activities) dengan pengharapan masyarakat ( society’s expectations ), termasukkesesuaian pada nilai sosial dan norma. Sedang wilayah Y dan Z merupakanketidaksesuaian (incongruence ) antara operasi perusahaan ( corporation’sactions) terhadap persepsi masyarakat (gap legitimacy). Pengurangan gaplegitimasi dapat dilakukan dengan jalan memperlebar wilayah X lewat strategilegitimasi ( seperti dengan cara menigkatkan social responsibility danmemperluas pengungkapan termasuk pengungkapan sosial ( social disclosure)(Gary O.Donovan, 2002) .

Pattric Medley (1996) memberikan illustrasi pihak-pihak yang memilikihubungan langsung maupun tidak langsung dan saling mempengaruhiterhadap perusahaan, serta memiliki potensi penekanan terhadapperusahaan manakala terjadi incongruence (gap legitimasi) , sebagaimanadijelaskan dalam diagram berikut ini:

Gambar 4Sumber Tekanan Gap Legitimasi

TheOrganization

GoodCitizenship

Employee

Legislators Communities

Market Force

Bankers

Shareholders

Geen Group

Acquirers

Directors

Sumber: Patrick Medley (1996)

Diagram tersebut diatas menunjukkan bahwa banyak pihak yangberpeluang memberikan tekanan terhadap perusahaan, seperti legislators,green group, community akibat adanya negetive externalities termasukincongruence dalam norma masyarakat. Karena, mereka merupakan agensosial yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung terhadapperusahaan (stakeholder). Tak terkecuali bankers, market force, employee danshareholders , juga memiliki kepentingan serta berupaya terlindungikepentinganya dari klaim semua pihak. Untuk itu, ketika operasinyaperusahaan tidak sesuai dengan lingkungan, dapat memicu reaksi protesdari lingkungan maka mereka akan melakukan tekanan.

Legitimasi stakeholder tersebut sangat penting bagi perusahaanmengingat legitimasi stakeholder memiliki peran penting dalam mendukungtujuan perusahaan. Gap legitimasi akan memiliki potensi besar terjadinya

99Social Responsibility: Kajian Theoretical Framework, dan Perannyadalam Riset Dibidang Akuntansi

Norhadi

klaim atau protes stakeholder terhadap perusahaan. Hal itu, memiliki dampakterhadap eksistensi perusahaan, karena dapat mengganggu stabilitasoperasiopnal dan berakhir pada profitabilitas. Upaya yang dapat ditempuholeh perusahaan adalah melakukan kontrak sosial (social contract) antaraperusahaan terhadap stakeholder.

Political Theory dapat dijadikan kerangka berpikir upaya menciptakanpareto optimal keterkaitan langsung maupun tidak langsung antaraperusahaan terhadap stakeholder yang rawan illigitimasi (klaim/protes).Political theory memiliki essensi menjelaskan tentang interaksi antara duniabisnis (perusahaan dan/atau badan usaha) terhadap masyarakat (stakeholder),yang mana, dalam interaksi tersebut mengandung kekuasaan yang takterpisahkan antara perusahaan dan tanggungjawabnya.

Terdapat dua konsep besar dalam political theory yaitu CorporateConstitutionalism dan Corporate Citizenship. Davis (1960) menyatakan corporateconstitutionalism mengandung makna bahwa hubungan tanggungjawabkekuasaan bisnis secara bertanggungjawab. Bisnis merupakan institusisosial dan harus menggunakan kekuasaannya secara bertangungjawab.Donaldson (1982) dalam Chand (2006) dalam Sulistyo (2008) menyatakanbahwa sebagai integrativs social contract hubungan bisnis dan masyarakatmerupakan bentuk social contract. Hal itu selajan dengan filosofi Lockemenyatakan bahwa kontrak sosial antara bisnis masyarakat telah eksis sejaklama. Kontrak sosial berimplikasi pada berbagai kewajiban langsung dan tidaklangsung antara dunia bisnis dan masyarakat (Sulistyo, 2008). Aplikasikontrak sosial yang merupakan bagian dari political theory adalah praktikcorporate social responsibility atas negative externalities yang ditimbulkannyadan sekaligus sebagai kontrapestasi perusahaan (dunia bisnis) terhadapstakeholder.

RANCANG BANGUN KERANGKA TEORETIK DALAM RISET DIBIDANGCORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Ranah penelitian berparadigma positivistics bertujuan untukmengembangankan ilmu pengetahuan secara gradual, spontong-spotong.Akumulasi dari ilmu pengetahuan tersebut menjadi satu bangunan ilmupengetahun yang utuh. Masalah penelitian dibangun atas dasar berbagaisumber, seperti meta analisis terhadap riset sebelumnya (riset gap), lewatpengamatan fenomena empiris yang kontradiksi dengan logika teori, sertakesenjangan fenomena empiris yang memiliki implikasi potensial dalammemberikan manfaat kehidupan praksis masyarakat luas sehingga perlupemecahan.

Logika kerja penemuan masalah penelitian berparadigma positivistics(deductive hipotetico testing) yang dibangun atas dasar deviasi fenomenaempiris, masalah empiris dikontradiksikan dengan teori yang melandasinya(core theory). Dengan demikian, penelitian kuantitatif tak dapat terhindarkandari membangun kerangka pemikiran teoretik penelitian yang sekaligusmerupakan ekstraksi ide dasar (orisinalitas) dari satu penelitian (Nor Hadi,

AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 4 No. 8, Oktober 2009100

2007), mengingat penelitian kuantitatif bertujuan untuk melakukanverifikasi ataupun valsifikasi teori (pengujian teori).

Membangun kerangka pemikiran teoretik (theoretical framework), secaraoperasional tak lain adalah ekstraksi dari berpikir logis, integratif, koherendalam menghubungkan antara masalah penelitian, tujuan penelitian, grandtheory yang melandasai dan peta perkembangan ilmu pengetahuan yangsedang dikaji dengan penelitian sebelumnya (Nor Hadi, 2007). Untuk itu,membangun kerangka pemikiran teoretik tak dapat dilepaskan dari upayamelakukan meta-analisis terhadap riset sebelumnya. Meta-analissi terhadapriset sebelumnya memiliki fungsi untuk mengetahui dan mendudukkanposisi dan pengembangan pengetahun lewat riset yang dilakukan terhadapteori yang sedang diuji (kontribusi teoreitik dari riset).

Sama halnya ketika mencermati perkembangan riset dibidang pergeseranpengelolaan perusahaan dari shareholders orientation kearah stakeholderorientation yang diekspresikan lewat semakin meningkatnya perhatianperusahaan terhadap praktik corporate social responsibility yang tak dapatdilepaskan dari deviasi masalah dilapangan. Wujud deviasi fenomena empirisadalah semakin meningkatnya negative externalities baik pisik maupun psikis,sehingga memunculkan social cost yang harus ditanggung oleh masyarakat(stakeholder).

Kasus Freeport di Papua yang merupakan kasus monumental berskalanasional, dimana 42 juta hektar dengan aneka ragam hayati terancameksosistemnya, tak terkecuali suku-suku di Papua yang kehipupanya sangatbergantung pada alam (nomadis) kini kehilangan alam tempat merekabergantung menambah sederetan dampak sosial kemasyarakatan. Ironisnya,satu gunung bernama Etrsberg yang merupkan tempat leluhur sukuAmungme (menurut kepercayaan mereka) tak luput dari eksploitasi,sehingga mereka menjadi marah dan tersinggung serta merasa terjajah hakasasi keyakinannya. Belum lagi, kasus Newmond di Sulawesi, Caltex di Riau,Lapindo di Sidoarjo yang setiap hari menyemburkan lumpur panas ± 156.000m3 perhari, jika diangkut dengan truk untuk direlokasi membutuhkan lebihdari 10.000 truk. Kejadian tersebut telah menenggelamkan 20 pabrik danmenelantarkan sekitar 2.500 orang buruh pabrik (Wibisono, 2007) sertaberbagai kasus pencemaran lain baik yang berada dilingkungan industrimaupun diluar industri seperti pemanasan global dan lainnya.

Melihat konteks sebagaimana dinyatakan diatas, perusahaan tidak hanyamemiliki tanggungjawab terhadap shareholders sebagaimana yang dilakukanselama ini, melainkan melebar sampai tanggungjawab pada wilayahlingkungan dan sosial yang selanjutnya disebut tanggungjawab sosial (socialresponsibility). Keberadaan perusahaan terhadap lingkungan (stakeholder)tidak dapat dipisahkan, mereka saling mempengaruhi dan dipengaruhi baiklangsung maupun tidak langsung (stakeholder theory). Untuk itu, perusahaanmemiliki tanggung jawab atas segala ekses, terutama adalah ekses yangbersifat negatif. Karena, sebagaimana dijelaskan dalam political theoryperusahaan harus menggunakan kekuasaan dengan penuh tanggungjawab

101Social Responsibility: Kajian Theoretical Framework, dan Perannyadalam Riset Dibidang Akuntansi

Norhadi

termasuk tanggungjawab atas ekses negatif yang timbulkan (negativeexternalities).

Wujud tanggungjawab perusahaan terhadap stakeholder dapata dilakaukanlewat mekanisme social contract dengan stakeholder yaitu kesukarelaan dankomitmen perusahaan untuk meningkat pelaksanaan tanggungjawab sosial(social responsibility ) serta meningkatkan keterbukaan terhadap khalayakumum (stakleholders) dalam bentuk social disclosure lewat berbagai media(Nor Hadi, 2007).

Dilihat dari sudut pandang perusahaan, c orporate social responsibilitymemiliki muatan strategis terutama daya dukung keunggulan kompetitifyaitu memposisikan diri ditengah stakeholder. Sebagaimana dinyatakandalam teori legitimasi (legitimacy theory) eksistensi perusahaan yang beradaditengah masyarakat, perusahaan memiliki tanggungjawab untuk menjagacongruence-si antara keberadaan perusahaan terhadap pengharapanmasyarakat (Deegan, 2002). Gap legitimacy terjadi ketika terjadi incongruence-si antara keberadaan perusahaan dengan pengharapan stakeholder, pada saatitu dapat memunculkan reaksi (protes) masyarakat terhadap perusahaan(Deegan, 2002). Belkoui dan Karpik (1989) menyatakan bahwa gap legitimacymemunculkan reaksi stakeholder yang dapat mengganggu stabilitas dan goingconcern perusahaan. Untuk mengurangi gap legitimacy tersebut perusahaandapat meningkatkan pareto optimal yaitu dengan melakukan social contractberupa peningkatan social responsibility (SR).

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, praktik social responsibilitymengadung seperangkat motif yaitu social motive dan economics motive. Socialmotive (motive grounds) berorentasi pada keberpihakan perusahaan terhadapsosial kemasyarakatan baik yang bersifat phisik maupun psikis. Social motiveditujukan untuk keberpihakan sosial murni sehingga tidak diharapkanuntuk mempreoleh kontraprestasi langsung (direct impact) terhadap kinerjakeuangan (ekonomi) perusahaan. Sementara economics motive dimaksudkanuntuk memperoleh feed back terhadap kinerja ekonomi perusahaan, sepertimenciptakaan keunggulan kompetitif perusahaan, menjaga going concern,promosi perusahaan, menjalin hubungan jangka panjang terhadap konsumendan sejenisnya.

Melihat konteks signifikansi corporate social responsibility tersebut diatas,akhirnya menjadi issue menarik baik dikalangan praktisi maupunakademisi. Hal itu juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam debutperkembangan ilmu akuntansi. Wujud adopsi sistemik dan akhirnya menjadiperkembangan pada disiplin ilmu akuntansi sebagai sosok social scienceadalah semakin berkembang akuntansi sosial (accounting social) dan kajianpengungkapan sosial (social disclosure). Wujud riil multiplier effect terhadapilmu akuntansi adalah semakin maraknya riset akuntansi sosial, sepertisocial cost, social disclosure, environmental accounting, information content dalamsocial disclosure dan sejenisnya. Untuk memberikan ranah pemahaman,peran dan fungsi riset social responsibility terhadap perkembangan teori-teori

AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 4 No. 8, Oktober 2009102

dalam akuntansi dijelaskan dalam tawaran pengembangan kerangka teoretikcorporate social responsibility , sebagai berikut:

Gambar 5Pengembangan Kerangka Pemikiran TeoretikDalam Riset Dibidang Social Responsibility

ZCorporation’sAction andactivities

YSociety’s

expectations andperceptions ofa corporation’s

activities

X

(1) Stakehoders Theory

(2)Legitimacy

Theory

Ethics ValuesTheory

(3)

Profit

People

Planet

CSR(5)

Social Contract (4)Social Contract

SocialMotive (6)

EconomicsMotive (7)

OrganizationalSurvive

(8)

Sumber: Dikembangkan dari Gary O’Donovan (2002), Patrick Medley (1996),Meyer and Rowan (1977), Nor Hadi (2008), Elkington (2007)

Gambar 5 tersebut diatas memberikan tawaran kerangka pikir teoretisranah pengembangan riset dibidang akuntansi sosial (social responsibility).Secara sosilologis, perusahaan merupakan kumpulan komunits orang yangmemiliki tujuan yang sama, dimana keberadaanya tak dapat dilpaskandengan lingkungan sekitar (stakeholder). Stakeholder merupakan pihak yangmempengaruhi dan dipengaruhi baik langsung maupun tidak langsungperusahaan (stakeholder theory .1) . Untuk itu, perusahaan harus

103Social Responsibility: Kajian Theoretical Framework, dan Perannyadalam Riset Dibidang Akuntansi

Norhadi

bertanggungjawab dan menggunakan segenap kekuasaannya secarabertanggungjawab baik dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan(political theory).

Sebagai pihak yang menjadi bagian dari lingkungan masyarakat yanglebih luas, perusahaan harus menjaga harmonisasi hubungan tersebut, yaitudengan meningkatkan tanggungjawab terhadap stakeholder. Legitimasi theory(2) menjelaskan bahwa agar perusahaan memperoleh legitimasi stakeholder,perusahaan perlu menjaga dan memelihara kesesuaian (congruence) antarapengharapan stakeholder dengan tujuan operasional perusahaan. Wilayah(bidang) Y adalah areal pengharapan stakeholder, wilayah Z adalah wilyahpengarapan operasional perusahaan, sedang wilayah X adalah wilayahkesesuaian antara harapan perusahaan dengan harapan stakeholder.Semakin besar wilayah X berarti semakin tinggi tanggungjawab sosialperusahaan dan pada saat itu legitimasi stakeholder juga semakin besar,begitu pula sebaliknya.

Upaya yang perlu dilakukan perusahaan untuk mengelimasi gaplegitimasi adalah dengan memperlebar wilayah X lewat menepati standaretika (ethics value) dan sekaligus dijadikan pijakan operasional perusahaan(3) yaitu dengan melakukan kontrak sosial ( social contract .4) yang secaraoperasional dengan meningkatkan tangungjawab sosial ( social responsibility.5). Hal itu sejalan dengan prinsip triple button line bahwa perusahaan tidakhanya bertanggung jawab untuk mengejar prof it, namun jugabertangungjawab atas keselerasan, keserasian dan keseimbangan terhadapplanet dan people.

Satu kandungan menarik yang dimunculkan praktik social responsibility(baik dari mpespektif perusahaan maupun stakeholder) yaitu kandungan motifbaik yang bersifat sosial maupun ekonomi (6,7). Hal terpenting dalam motiftersebut bahwa meskipun motif sosial (social motive) ditujukan untukkepentingan sosial ansih bagi perusahaan, namun dalam dunia praksisternyata memiliki implikasi positif terhadap kinerja perusahaan. Untuk itu,meningkatkanya corporate social responsibility yang mengandung dua motif(social motive dan economics motive) memiliki manfaat besar dalam mendukungperusahaan menjadi surfive (organizational survival) (8) .

PERANNYA DALAM PERKEMBANGAN RISET DIBIDANG AKUNTANSI

Satu karakter dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalahmeruang dan mewaktu. Hal itu juga yang menjadi paradigma positivisticsdalam membangun teori. Lacatos berpendapat bahwa ilmu pengetahuan harusdapat ditolak. Untuk itu, ilmu pengetahuan berkembang sejalan denganperkembangan pola pikir manusia.

Akuntansi, sebagai social science juga mengalami perkembangansebagaimana karakternya yang open endded terhadap ilmu sosial lainnya.Fenomena pergeseran paradigma pengelolaan perusahaan dari shareholdersorientation ke stakholders orientation memiliki peran penting dalam sejarah

AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 4 No. 8, Oktober 2009104

perkembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi. Wujud riilperkembangan ilmu pengetahuan akuntansi dalam adopsi sistemik terhadapperkembangan isu corporate social responsibility tersebut adalah akuntansisosial (social accounting).

Social Accounting adalah “......the ordering, measuring, and analysis of thesocial and economic consequences of governmental and enterpreneural behaviour ”.(Freedman dalam Siegel dan Marconi, 2003). Dengan demikian fokusakuntansi sosial disamping goverenmental entities juga business entities yangmemiliki dampak terhadap lingkungan baik pisik psikis. Lingkungan bisnisdisini termasuk natural recources.

Dilihat dari horison waktu, tahun 1960 merupakan awal dari issuakuntansi sosial yang mengemuka berbarengan dengan pentingnyaperusahaan mengedepankan praktik “ good citizen”. Jargon good citizenmengemuka ketika semua pihak sadar akan arti penting kualitas produk,perlindungan kesejahteraan dan kesehataan karyawan, kontribusiperusahaan terhadap community, issu pemanasan global (Siegel dan Marconi,2003). Siegel (2003) berpendapat bahwa agar perusahaan tetap survive makaharus menjaga kesehatan lingkungan masyarakat dimana mereka berada,menjamin kesehatan para karyawan dan menjamin equality antarapengorbana financial oleh konsumen dalam memprerolah produk perusahaandengan jaminan kualitas dan kesehatan produk tersebut.

Antara tahun 1960-an sampai dengan 1970-an dapat dikatakan sebagaera perhatian sosial oleh masyarakat, dimana masyarakat (people) mulaimuncul tuntutan tentang corporate social responsibility (Siegel, 2003). Issucorporate social responsibility (CSR) tak dapat dilepas dari sejarah kejadianempiris yang semakin dis-harmoni. Tahun 1960-an Rache Carsonmenerbitkan buku “Silen Spring” yang didalamnya mengupas tantangpersoalan lingkungan yang diwacanakan global. Dalam buku tersebutmegupas banyak tentang kemerosotan lingkungan gobal yang sekarangterkenal dengan global worning. Sejak itu permasalah lingkungan semakinmenggelobal dan menjadi perhatianb luas.

Konferensi Stockholm tahun 1972 mencatat kejadian monumentalberskala internasional tentang lingkungan. Saat itu, semua pihakmenyadarai akan semakin menurunya kuaslitas lingkungan. Dalamkonferensi tersebut menghasilkan resolusi monumental yaitu terbentuknyaNations Environmental Programme (UNEP) yang merupakan badan khususPBB yang menangani masalah lingkungan.

Tahun 1983 PBB tergugah untuk ikut menangani masalah lingkungandengan membentuk World Commission on Environment and Development.KTT Bumi Rio de Janeiro yang merupakan konferensi lingkungan seduniadiselenggarakan oleh PBB mengusung topik lingkungan. KTT Bumi inimenghasilkan kesepakan mendasar agar semua pihak sekecil apapun, baikatau buruk terhadap ramah lingkungan. Konferensi ini juga menekankanpentingnya semangat kebersamaan dalam mengatasi berbagai masalah

105Social Responsibility: Kajian Theoretical Framework, dan Perannyadalam Riset Dibidang Akuntansi

Norhadi

terkait solusi saling berbenturannya antara kelompok yang melakukanpembangunan ekonomi dengan kelompok yang berkepentingan dalammelakukan upaya-upaya konservasi lingkungan.

Menelisik berbagai kejadian monumental kelas internasional tersebut,bukan berarti tanpa alasan. Berbagai kesepakatan tersebut dilatarbelakangioleh semakin merosotnya lingkungan yang dipicu oleh industrialisasi.Sebagai contoh riil pada skala nasional adalah kasus Free Port, Lapindo,Caltex, Newmon, pencemaran lingkungan didaerah industri, radiasi, emisidebu, kebisingan, keincangan sosial dan sejenisnya. Problematikalingkungan tersebut, masyarakat harus menanggung berbagai pengorbanansosial (social cost) sementara mereka adalah bukan pihak yang diungtungkanterkait industrialisasi. Dampak yang paling akhir adalah munculnya berbagaipenyakit dan munculnya komplain (protes) stakeholder terhadap perusahaan.Hal itu akan mempengaruhi existensi operasional perusahaan dan bahkansampai pada penutupan usaha.

Melihat konteks signifikansi keberpihakan sosial oleh unit business,kurun dekade terakhir issue corporate social responsibility menjadi kajianmenarik baik dalam skala nasional maupun internasional, oleh praktisimaupun akademisi. Bukti empiris menunjukkan bahwa perusahaan telahmembuka diri baik secara sukarela (motive approach) maupun karenatekanan dan anjuran pelaksanaan aturan (system approach) untukmelaksanakaan berbagai bentuk aktivitas sosial (keberpihakan sosial).

Tak kalah penting, perkembangan riset dibidang social responsibilitytumbuh dan berkembang melampaui diberbagai lini kajian. Deegan (2002)melakukan meta analisis terhadap riset dibidang social responsibility yangmerupakan bagian dari ranah riset dibidang akuntansi sosial (socialaccounting) bahwa riset dibidang akuntansi sosial khusuis dalam topik socialresponsibility telah masuk diberbagai dimensi masalah yang dikesploitasi.Dilihat dari sudut pandang paradigma penelitian serta tujuan penelitian yanghendak dicapai beberapa penelitian tersebut, nampaknya menggunakan duapendekatan yaitu positivistik dan non positivistik. Penelitian positivistikdigunakan menjawab tipe masalah penelitian yang bertujuan untukmenjelaskan what is (explaining what is) , sementara penelitian nonpositivistik merupakan bentuk penelitian diskriptif yaitu bertujuan untukmenjelaskan fenomena (social world) atau describe what is dan penelitiannormatif untuk mesdiskripsian bagaimana seharus satu objek (describeingwhat should be).

Freedman dan Jaggi (1974) mengelompokkan peta penelitian berkaitandengan pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap lingkungan,menjadi: (1) keterkaitan antara pengungkapan sosial dengan kinerja sosial;(2) keterkaitan antara kinerja sosial dengan kinerja ekonomi; (3) keterkaitanantara kinerja ekonomi dengan pengungkapan sosial; dan (4) keterkaitanantara kinerja ekonomi dengan kinerja sosial.

Adam. C.H, (2002) menyatakan, bahwa berangkat dari perkembanganpenelitian terdahulu riset tingkat pengungkapan sosial di broken down

AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 4 No. 8, Oktober 2009106

menjadi tiga wilayah, yaitu: (1) kaitannya dengan karakteristik perusahaan(corporate characteristics,) ; (2) kaitannya dengan faktor-faktor kontektualumum (general contextual factors); dan (3) keterkaitannya dengan faktor-faktorinternal (internal contextual factors). Pembidangan daerah perkembanganakuntansi sosial (social accounting) tersebut, berkaitan dengan motif ekonomidan sosial, tekanan pihak diluar serta upaya membangun image perusahaandidepan stakeholder-nya.

Mathews (1995) melengkapi pola pikir social responsibility dan motifmanajemen yang dikaitkan dengan kaidah information usefullness , bahwaterdapat tiga argumen dasar peran akuntansi konvensional dalam rangkamembantu pengambilan keputusan spesifik, khususnya tentangpengungkapan sukarela, antara lain: (1) keterkaitan dengan pasar modal,hal ini didasarkan pada premis bahwa pengungkapan pertangungjawabansosial memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pasar; (2) keterkaitandengan legitimasi manajemen; dan (3) keterkaitan kontrak (the notion ofsocial contract) antara perusahaan terhadap masyarakat sekitar yangmerupakan representasi dari company’s moral accountability .

KESIMPULAN

Peregesran paradigma pengelolaan perusahaan dari shareholdersorientation ? dianggap menjadi pemicu pergeseran orientasi pengelolaanperusahaan, yaitu semakin tingkat perhatian dan keterbukaan akan hakdan tanggungjawab, termasuk perhatian terhadap lingkungan, kedua dampaknegative externalities industrialisasi telah merasuk dalam berbagai dimensikehidupan baik pisik maupun psikis. Hal itu, menjadikan stress sosial,radiasi, pencemaran, dis-harmoni hubungan antara perusahaan danstakeholder terutama external stakeholder sehingga mengancam illigitasistakeholder terhadap perusahaan.

Melihat konteks seperti itu, perusahaan harus menggeser pengelolaanoerusahaan denga memperhitung faktor-faktor sosial dan kemasyarakatanyang diwujudkan lewat corporate social responsibility . Secara teoretis,fenomena itu dijelaskan secara logis dalam teori stakholders (stakeholdertheory) yang mana antara perusahaan dan stakeholder berada dalam garislurus yaitu saling mempengaruhi dan dipengaruhi baik langsung maupuntidak langsung. Untuk menghindari dis-legitimasi, perusahaan perlu menjagacongruensi tujuan perusahaan dengan pengharapan stakeholder (legitimacytheory), seperti dengan mengadakan kontrak sosial (social contract) berupameningkatkan praktik corporate social responsibility .

Corporate social responsibility dalam tataran praksis ternyata memilikimuatan strategis, dilihat dari sisi perusahaan mengandung motif baik bersifatsosial maupun ekonomi. Dampak riil dalam operasional perusahaan memilikimuatan untuk meningkatkan kinerja perusahaan baik kinerja sosial (socialperformance) maupun economics performance .

Cakupan tingkat signifikansi social responsibility ternyata mengundangderu perhatian semua pihak baik oleh praktisi maupun akademisi. Untuk

107Social Responsibility: Kajian Theoretical Framework, dan Perannyadalam Riset Dibidang Akuntansi

Norhadi

itu, perkembangan kajian corporate social responsibility merambah dalamberbagai ranah baik dikaitkan dengan konteks perusahaan, stakeholderexternal, motif yang terkandung didalamnya, managerial motive, stakeholdermotive, information usefullness dan information content dan sejenisnya. Melihatkonteks seperti itu, riset dibidang corporate social responsibility memilikiperan penting dalam perkembangan ilmu dibidang akuntansi yaituperkembangan akuntansi sosial dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Abbot, WF, and Monsen, RJ. 1979. “ On the Measurement of Corporate SocialResponbilitity: Self-Reported an Methode of Measurement CorporateSocial Involvement”, Academy of Management Journal , Vol. 22, pp. 501-15.

Adams. C.A., 2002. “Internal Organiosational Factors Influencing CorporateSocial and Ethical Reporting Beyond Current Thaorising” Accounting,Auditing and Accountability Journal. Vol 15. No. 2

Alexander, GJ, and Buchholz, RA. 1978 . “Coprporat Social Responbility andStock Market Performance”, Academy of Management Journal , Vol 21.Pp. 479-99.

Ann Tilt, C. 2000. “The Content and Disclosure of Australian CorporateEnvironment Policise” Accounting and Auditing Journal , Vol. 2, No 2

Anderson, J,C, and Frankle, A.W. 1980. “Voluntary Social Reporting: An Iso-Beta Portfolio Analysis”, The Accounting Review, Vol. 55, pp 468-79.

Belkoui. A, and Karpik. P.G 1998. “Determinants of the Corporate Decision toDisclose Social Information ”, Acounting, Auditing and AccountabilityJounal, Vol 1, No.1.

Bowmen, .H. 1978. “Strategi, Annual Report, and Alchemy”, CaliforniaManagement Review, Vol, 20 No. 3, pp, 64-71

Bowen, N. dan Deegan, C. 1998. “The Public Disclosure of EnvironmentalPerformance Information: A Dual Test of Media Adenda Setting Theoryand Legitimacy Theory” Accounting and Business Research , 29:1 pp. 21-41

Cochran and Wood, R.A. 1984. “Corporate Social Responbility and FinancialPerformance”, Academy and Management Journal , Vol 27. Pp. 42-56

Chugh, Lal C., Haneman, Michael, dan Mahapatra, S. 1978. “Impact ofPollution-Control Regulation on the Market Risk of Scurities in theU.S.”, Journal of Economics Studies , Mei, h. 67-70

Clrarke, J., 1998. “Corporate Social Reporting: an Ethical Peactice, in C.Gowthorpe and J. Blacke, eda, Ethical Issue in Accounting” Routledge,London

AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 4 No. 8, Oktober 2009108

Cooper, D. and Sherer, M. 1984. “The Valuation of Corporate AccountingReport: Arguments for a Political Economy of Accounting” Accounting,Organoizations and Society , Vol. 19 No.3. pp. 32-207

Deegan. C, Rankin. M, Tobin. J. 2002. “An Examination of the Corporate Socialand Environmental Disclosure BHP from 1983-1997 a Test ofLegitimacy Theory” Accounting, Auditing and Accountability, Vol 15, No3, pp 312343

Downing, P.B., & Hanf, K. 1983. “ International Comparisons in implementingPollution laws”. Boston: Kluwer-Nijhoff.

Douglas, Doris dan Johnson. 2004 “Corporate Social Reporting in IrishFinancial Institutions” The TQM Magazine. Vol. 6. pp 387-395

Elliot, Robert K. and Peter D. Jacobson. 1994. “Cost of Benefit of BusinessInformation Disclosure” Accounting Horizon. 8. (Des) 80-99

Erns and Erns. 1973. “Social Responbility Disclosure”, 1973 Survey, (Cleveland,OH,: Erns and Erns, 1973).

Epstein and Freedman. 1994. “Social Disclosure and The Individual Investors” ,Accounting, Auditing & Accountability, Vol. 7, pp. 94-109

Freedman, M. and Jaggi, B. 1982. “Pollution disclosure, Pollution Performanceand Economic Performance”, Omega Vol 10, pp. 167-76.

Fry, F. and Hock, R.J. 1976. “ Who Calaim Corporate Responbility? The Biggestand the Worst”, Business and Sociaty Review/Innovation , Vol. 18, pp.62-5.

Gray. R, Kouhy. R, Lavers. S. 1995. “Corporate Social and Environmental Report ”Accounting and Auditing Journal , Vol 8, No 2, pp 4777.

Gurie, J. and Parker, L.D. 1989. “Corporate Social Disclosure Reporting: ARebuttal of Legitimacy Theory”, Accounting and Business Research, Vol9. No. 2

Gurie, J. and Parker, L.D. 1990. “Corporate Social Disclosure Practice: AComparative International Analysis”, Advances in Public InterestAccounting, Vol. 3, No. 3

Hackson and J. Milne 1996. “Some Determinants of Social and EnvironmentalDisclosures in New Zealand Companies ” Accounting, Auditing &Accountability Journal. Vol. 9 N0. 1, 1996, pp, 77-107

Heard, J.E, dan Bolce, W.J. 1972. “The Political Significant of Corporate SocialReporting in The United States os America” Accounting, Organizations,and Society, Vol. 6 No. 3

Ingram, R.W. 1980. “An Investigation of the Information Content of (Certain)Social Responbility Disclopsure”, Jounal of Accounting Research, Vol.18, pp. 614-22.

109Social Responsibility: Kajian Theoretical Framework, dan Perannyadalam Riset Dibidang Akuntansi

Norhadi

Jaggi. B, and Freedman, M. (forthcoming), “ An Analysis of the Impact of CorporatePollution Disclosure Included An Annual Financial Statement on InvestorsDecision”, Advances Public Interest Accounting.

Jacobs, RS. Hyman, MR. Mc Quitty, S. :Exchange-Specific Self-Disclosure,Social Self-Disclosure, and Personal Selling” Journal of Marketing Theoryand Practice, Winter 2001

Kah Hin Khor. 1985. “Social Contract Theory, Legitimacy Thgeory andCorporate Social and Environmental Disclosure Plolicies: Constructinga Theoritical Framework” Academiy of Management Review”Vol. 10.No.3

Kasali, Rhenald. 2005. “ Manajemen Public Relations”. Jakarta. GhaliaIndonesia.

Lang, M. and Lundholm, R. 1993. “Cross-Sectional Determinants of AnalysisRatings of Corporate Disclosure” Journal of Accounting Research , 31:2,pp. 246-271

Lang, M. and Lundholm, R. 2000. “Voluntary Disclosure During EquityOfferings: Reducing Information Asymetry or Hyping the Stock?”Contempory Accounting Research , 17:1 pp. 623-626

Leung Luk, C. Yau. Oliver H.M. Tse. Alan CB. Sin. Leo. Chow. Raymond. 2005“ Stakeholder Orientation and Business Performance: The Case ofService Companies in China” Journal of International Marketing,1069031X, Vol 13.

Memed Sueb, 2001, “Pengaruh Akuntansi Sosial terhadap Kinerja Sosial danKeuangan Perusahaan Terbuka di Indonesia”, Disertasi UniversitasPadjadjaran Bandung.

Nor Hadi dan Arifin Sabeni. 2001, “Analisis Faktor-faktor yang MempengaruhiLuas Pengungkapan Sukarela pada Laporan Tahunan Perusahaan GoPublik di Bursa Efek Jakarta”, Tesis S-2 Magister Sain Akuntansi UndipSemarang.

Raziqin. 1998. “Industri Berwawasan Lingkungan: Antara Kebutuhan danPolitisasi”, Media Akuntansi, No. 25/Th. V, h. 17-29

Rockness. J.W (1985). “An Assessment of the Relationship Between USCorporate Environmental Performance and Disclosure” Journal ofBusiness Finance & Accounting” , Autumn 1985, 0306 686X.

Rose Haniffa and Teery Cooke. 2000. “Culture, Corporate Governance andDisclosure in Malaysian Corporation”, Presented at the AAA WorldConference in Singapure, 28-30 August 2000.