INVESTASI

Melati Putri Utami

Vincentia Ayuningtyas

Politeknik Negeri Jakarta

INVESTASIYang akan dibahas dalam materi ini adalah;1. Definisi Investasi2. Manfaat Investasi3. Kalsifikasi Investasi4. Determinan Investasi5. Permasalahan Investasi Di Indonesia6. Realisasi Perkembangan Nilai Investasi (PMA dan PMDN)7. Investasi dan Efisiensi Bidang Usaha8. Kebijakan Investasi

Apa itu Investasi?

Investasi sebenarnya adalah meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang atau tenaga dengan harapan mendapatkan keuntungan/manfaat di masa datang.

Jadi pada dasarnya investasi adalah “membeli” sesuatu yang diharapkan bisa “dijual kembali“ di masa yang akan datang dengan nilai yang lebih tinggi.

Manfaat Investasi Memperoleh jaminan pendapatan tetap

Mendorong gaya hidup hemat

Mencegah adanya jeratan hutang

Menciptakan kebahagiaan hidup dalam berkeluarga

Klasifikasi InvestasiInvestasi Jangka Pendek

1. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);

2. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Klasifikasi InvestasiInvestasi Jangka Panjang

1. Investasi Permanena. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Investasi Non-Permanena. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Determinan Investasi1. Tingkat suku bunga2. Pendapatan nasional per kapita untuk tingkat negara

(nasional) dan PDRB per kapita untuk tingkat propinsi dan Kabupaten atau Kota

3. Pengaruh nilai tukar4. Tingkat inflasi5. Kondisi sarana dan prasarana6. Birokrasi perijinan7. Kualitas sumber daya manusia8. Peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan9. Stabilitas politik dan keamanan10. Faktor-faktor sosial budaya

Permasalahan Investasi di Indonesia

Empat hambatan utama investor dalam berinvestasi di Indonesia, yaitu:

1. Infrastruktur dan logistik2. Perizinan yang tidak transparan dan

berbelit-belit3. Tumpang tindih peraturan4. Persoalan hubungan industrial

Realisasi Perkembangan Nilai Investasi (PMA dan

PMDN)

Investasi dan Efisiensi Bidang Usaha

Efesiensi memiliki arti secara singkat “hemat segala-galanya”. Secara singkat efisiensi adalah usaha menghemat materi, tenaga, waktu dan sebagainya dalam rangka mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Efisiensi dalam bidang usaha sendiri merupakan kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya untuk memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan masukan (input yang serendah-rendahnya) untuk menghasilkan suatu keluaran (output), dan juga merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar.

Suatu perusahaan dikatakan efisiensi jika perusahaan tersebut :1. Menggunakan sumber, atau biaya atau masukan lebih kecil untuk

menghasilkan keluaran dalam jumlah yang sama.2. Mengguanakan sumber, atau biaya, atau masukan yang sama

untuk menghasilkan keluaran dalam jumlah yang lebih besar.

Kebijakan PemerintahDalam Bentuk Undang-Undang :• Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing , terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian;• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;

• Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;

• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa;

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT);

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;

• Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.

Dalam Bentuk Peraturan Pemerintah (PP):

• PP Nomor 17 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan PP nomor 7 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan PMA;

• PP Nomor 24 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan PP Nomor 9 Tahun 1993 tentang Jangka Waktu Ijin Perusahaan PMA;

• PP Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka PMA;

• PP Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

• PP Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

• PP Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri;

Dalam Bentuk Keputusan Presiden (KEPPRES)

• Keppres Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;

• Keppres Nomor 117 Tahun 1999 Tentang Tatacara PMA dan PMDN;

• Keppres Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri;• Keppres Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Badan

Koordinasi Penanaman Modal;• Keppres Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Satu

Atap;• Keppres Nomor 87 Tahun 2003 Tentang Tim Nasional

Peningkatan Eksport dan Peningkatan Investasi.

Dalam Bentuk Keputusan Menteri (KEPMEN)

• SK. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 /SK/1994 Tentang Ketentuan pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

• SK. Menteri Perindustrian Nomor 150/M/SK/7/1995 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Industri.

• SK. Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI. No. 590/MPP/Kep/10/1999 Tentang Tanda Daftar Industri dan Ijin Usaha Industri (TDI/IUI).

• SK. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 16/MPP/SK/1996 Tentang Kegiatan Impor oleh Perusahaan PMA ke Kawasan Berikat dan atau Entrepot Produksi untuk Tujuan Eksport (EPTE).

Daftar Negatif InvestasiBidang Usaha Daftar Negatif Investasi yang baru1. Jasa konstruksi migas:Platform kepemilikan modal asing maksimal 85%

tangki spherical kepemilikan modal asing max. 49%

instalasi produksi hulu minyak dan gas bumi di darat modal dalam negeri 100%

instalasi pipa penyalur di darat modal dalam negeri 100%

instalasi pipa penyalur di laut kepemilikan modal asing maksimal 49%tangki horizontal/vertikal modal dalam negeri 100% instalasi penyimpanan dan pemasaran minyak dan gas bumi di darat modal dalam negeri 100%

2. jasa survei:Survei migas kepemilikan modal asing maksimal 49%

Survei geologi dan geofisika kepemilikan modal asing maksimal 49%

Survei panas bumi kepemilikan modal asing maksimal 49%

4. jasa pengoperasian dan pemeliharaan panas bumi kepemilikan modal asing maksimal 90%

5. industry penghasil pellet biomassa untuk energi kemitraan

6. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik modal dalam negeri 100%

7. pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya kepemilikan modal asing maksimal 95%

8. jasa perdagangan:

distributor kepemilikan modal asing maksimal 33%

pergudangan kepemilikan modal asing maksimal 33%

cold storagekepemilikan modal asing di Jawa dan Bali maksimal 33% kepemilikan modal asing di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua maksimal 67%

9. penyelenggaraan perdagangan alternatif:

penyelenggaraan system perdagangan alternatif modal dalam negeri 100%

peserta system perdagangan alternatif modal dalam negeri 100%

10. pialang berjangka kepemilikan modal asing maksimal 95%

11. Perdagangan eceran:perdagangan eceran bukan di supermarket atau minimarket modal dalam negeri 100%

perdagangan eceran bukan di toserba/department store modal dalam negeri 100%

perdagangan eceran tekstil modal dalam negeri 100%perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak di toko modal dalam negeri 100%

perdagangan eceran kosmetik modal dalam negeri 100%

perdagangan eceran alas kaki modal dalam negeri 100%

perdagangan eceran elektronik modal dalam negeri 100%

perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet modal dalam negeri 100%

perdagangan eceran makanan dan minuman modal dalam negeri 100%

11. angkutan multimoda kepemilikan modal asing maksimal 49%

12. usaha penelitian holtikultura dan usaha laboratorium uji mutu holtikultura kepemilikan modal asing maksimal 30%

13. usaha penelitian holtikultura dan usaha laboratorium uji mutu holtikultura kepemilikan modal asing maksimal 30%

14. usaha jasa holtikultura lainnya

usaha jasa pascapanen kepemilikan modal asing maksimal 30%

usaha perangkaian bunga/florist/dekoratorl

kepemilikan modal asing maksimal 30%

konsultan pengembangan holtikultura kepemilikan modal asing maksimal 30%

Landscaping kepemilikan modal asing maksimal 30%

jasa kursus holtikultura kepemilikan modal asing maksimal 30%

Flesibilitas dalam Daftar Negatif Investasi yang Baru

bidang usaha daftar negatif investasi lama daftar negatif investasi baru

pembangkit listrik > 10 MW kepemilikan modal asing maksimal 95%

kepemilikan modal asing maksimal 95%kepemilikan modal asing maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka kerjasama pemerintah swasta/KPS selama masa konsesi)

transmisi tenaga listrik kepemilikan modal asing maksimal 95%

kepemilikan modal asing maksimal 95%.kepemilikan modal asing maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka kerjasama pemerintah swasta/KPS selama masa konsesi)

distribusi tenaga listrik kepemilikan modal asing maksimal 95%

kepemilikan modal asing maksimal 95%.kepemilikan modal asing maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka kerjasama pemerintah swasta/KPS

penyediaan fasilitas pelabuhan (dermaga, gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering dan terminal Ro-Ro)

kepemilikan modal asing maksimal 49%

kepemilikan modal asing maksimal 49%.kepemilikan modal asing maksimal 49% (maksimal 95% apabila dalam rangka kerjasama pemerintah swasta/KPS selama masa konsesi)

usaha industri farmasi:- industry bahan baku obat- industry obat jadi

kepemilikan modal asing maksimal 75%

kepemilikan modal asing maksimal 85%

pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, still, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho, folder

modal dalam negeri 100%kepemilikan modal asing yang berasal dari Negara-negara ASEAN maksimal 51%

modal ventura kepemilikan modal asing maksimal 80%

kepemilikan modal asing maksimal 85%

TERIMA KASIH