Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauJurusan Ilmu Pemerintahan

KEWENANGAN CAMAT DALAM MENGOORDINASIKAN PENERAPAN DANPENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TENTANG SUMBER DAYAAIR DAN SUMUR RESAPAN DI KECAMATAN TAMPAN TAHUN 2012

Oleh : Lindra SabanaDosen Pembimbing : Drs. H. Isril, MH

e-mail : lindrasabana@gmail.com hp : 0852 112 022 42

ABSTRACTThis study was conducted to describe how the

authority of head of the district in coordinating theimplementation and enforcement of Regional RegulationsNo. 10 of 2006 on Water Resources and Infiltration wellsin Tampan District in 2012. Not optimal implementationand enforcement of regional regulations on waterresources and infiltration wells in Tampan Districtresult in flooding. With the problems that arise in theimplementation and enforcement this regulation in theTampan District, head of the district which has theauthority should to coordinate the implementation andenforcement of legislation which have been regulated inGovernment Regulation No. 19 Year 2008 on the District tocoordinate the implementation and enforcement ofregulations related areas of water resources andinfiltration wells with working units authorized, thePlanning Office space and Buildings Pekanbaru and CivilService Police Unit Pekanbaru city.

This research is a descriptive study using aqualitative approach as a tool of analysis. This researchwas conducted in the Tampan District, Pekanbaru. Thisresearch uses documentation (observation) and interviewswith key informants as information objects that aim toachieve the goal to get the information in the study.Data used in this study is primary data and secondarydata obtained through direct observation and interviewswith key informants in this study.

Head of district authority is in effectiveness incoordinating the implementation and enforcement ofRegional Regulations No. 10 of 2006 on Water Resourcesand Infiltration wells due regard Head of Tampan Districtcoordination in the implementation and enforcement ofregional regulations is not Head of district Tampanauthority to exercise it . This is due to the lack of

1

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauJurusan Ilmu Pemerintahan

delegation of authority related to the coordination ofPekanbaru Mayor implementation and enforcement of localregulations on water resources and recharge wells . Asfor the factors that hinder the implementation of thesub-district head authority in coordinating theimplementation and enforcement of Regional RegulationsNo. 10 of 2006 includes (a) Internal factors , amongothers, (1) Understanding head of district theattributive authority in coordinating the implementationand enforcement of legislation. (2) Leadership the headof district is unresponsive. (3) The complexity of theproblem being addressed by head of ditrict untill lessoptimal handling on an issue. (b) External Factorsabsence of official communication and building layout tocoordinate any events or problems that occur with regardto the implementation of regional regulations on waterresources and infiltration wells with head of TampanDistirct officials and Leaders of the Police ForcePekanbaru.Keywords : Authority , Coordination , Regional Regulation.I. PendahuluanA. Latar Belakang Masalah

Camat sebagai ujung tombak pemerintah daerah secarajelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 126ayat (3) menyatakan bahwa camat menjalankan tugas umumpemerintahan yang dalam pembahasan di atas disebutsebagai kewenangan atributif. Camat diharapkan mampumelihat potensi wilayah yang dimiliki dan ikutbertanggungjawab dan bertugas dalam hal kemajuanmasyarakat dan lingkungan wilayah kerjanya.

Persoalannya adalah kewenangan yang dimiliki camatdalam menjalankan tugas umum pemerintahan tidak berjalanefektif. Terutama pada masalah koordinasi camat dengansatuan kerja perangkat daerah lainnya yang tidak jelasmengakibatkan permasalahan yang terjadi di wilayahkecamatan tidak dapat diselesaikan. Salah satu kasusnyaadalah masalah penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangaan di daerah yang tidak berjalan diwilayah kecamatan.

Seharunya camat mengoordinasikan penerapkan danpenegakan peraturan perundang-undangan dengan perangkatdaerah yang berwenang. Hal ini sesuai dengan Peraturan

2

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauJurusan Ilmu Pemerintahan

Pemerintah Nomor19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pasal 18yang berbunyi, “Tugas Camat dalam mengoordinasikanpenerapan dan penegakan peraturan perundang-undangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (c),meliputi:

a. melakukan koordinasi dengansatuan kerja perangkat daerah yang tugas danfungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan koordinasi dengansatuan kerja perangkat daerah yang tugas danfungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RepublikIndonesia; dan

c. melaporkan pelaksanaanpenerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepadabupati/walikota.”

Permasalahan serupa terjadi di kota Pekanbaru,Kecamatan Tampan. Tidak berjalan kewenangan atribusicamat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakanPeraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan di KecamatanTampan mengakibatkan pengabaian masyarakat terhadapperaturan daerah ini dan mengakibatkan peraturan daerahini tidak berjalan efektif. Hal ini dapat dibuktikandengan masih banyak bangunan di kecamatan Tampan yangtidak memiliki sumur resapan yang dapat dilihat dalamtabel dibawah ini:

Tabel 1.1. Bangunan Yang Tidak Memiliki Sumur ResapanTahun 2012 1

NO BULAN BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKISUMUR RESAPAN

1 Januari 162 Februari 153 Maret 44 April 85 Mei 56 Juni 12

1 Data hasil olahan penulis berdasarkan pemeriksaan BidangPengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Tahun 2012di Kecamatan Tampan, 26 September 2013.

3

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauJurusan Ilmu Pemerintahan

7 Juli 88 Agustus 129 September 1010 Oktober 211 November 512 Desember 3

Jumlah 100

Dengan masih banyak ditemukan bangunan di wilayahKecamatan Tampan yang tidak memiliki sumur resapan,seharusnya camat Tampan camat sebagai satuan kerjaperangkat daerah yang langsung bersentuhan denganmasyarakat dan melihat langsung permasalahan segeramengoordinasikan permasalahan ini dengan satuan kerjaperangkat daerah lainnya yang tugas dan fungsinyadibidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang dimaksud disini adalah Dinas Tata Ruang DanBangunan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Tidak berjalannya tugas camat dalam mengoordinasikanpenerapan dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan diKecamatan Tampan dalam menindak pelanggaran yangdilakukan masyarakat dan pengusaha mengakibatkanterjadinya banjir di daerah tersebut terutama di daerahsekitar Tabek Gadang (lampu merah Arengka II). Selain ituTabek Gadang, titik banjir juga tersebar dihampirsepanjang jalan HR Soebrantas yang merupakan jalan LintasPekanbaru – Bangkinang yang sangat padat lalulintasnyakarena juga memiliki dua kampus besar yakni UniversitasRiau dan UIN Sultan Syarif Kasim ditambah lagi lajukuantitas pertumbuhan pembangunan di sekitar Jl. HRSoebrantas (Kecamatan Tampan) yang sangat tinggi,menyebabkan kemacetan pada saat hujan turun yangdikarenakan naiknya kuantitas air dipermukaan jalan rayaHR Soebrantas tersebut.Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas,perlu kiranya adanya analisis lebih lanjut mengenai“Kewenangan Camat Dalam Mengoordinasikan Penerapan DanPeraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber DayaAir Dan Sumur Resapan Di Kecamatan Tampan Tahun 2012.”B. Perumusan Masalah

4

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauJurusan Ilmu Pemerintahan

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulismenarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Camat Tampan dalammengoordinasikan penerapan dan penegakan PeraturanDaerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Airdan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan?

2. Apa faktor-faktor penghambat dalam melaksanakankoordinasi terkait peraturan daerah tersebut?

C. Tujuan PenelitianAdapun tujuan penelitian ini adalah:1. Untuk mengetahui kewenangan Camat Tampan dalammengoordinasikan penerapan dan penegakan PeraturanDaerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Airdan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambatdalam melaksanakan koordinasi terkait peraturandaerah tersebut.

D. Kerangka Teoritis1. KewenanganSecara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan

yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untukmenimbulkan akibat-akibat hukum.2

Pengertian wewenang menurut Stoud adalah:“Bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestUndang-Undangrechttelijke bevoegdheden door publiekrechtelijkerechtssubjecten in het bestUndang-Undangrechttelijke rechtsverkeer”.(Wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhanaturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan danpenggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukumpublik dalam hukum publik).3

Dari pelbagai pengertian, kewenangan (authority)memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang(competence). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yangberasal dari undang-undang. Terry menyatakanbahwa:”authority is the power or the right to act, to command, or to exactaction by others”. Kewenangan berkaitan dengan kekuasaan atauhak untuk melakukan atau memerintah, atau mengambil2 Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus EfendieLotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 653 Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap TindakanPemerintah, Bandung: Alumni, 2004, hal.4

5

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauJurusan Ilmu Pemerintahan

tindakan melalui orang lain. Sedangkan wewenang adalahsuatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa(subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yangtersebut dalam kewenangan itu.

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi,ataupun mandat, Brouwer dan Schilder, mengatakan:4

“With atribution, power is granted to an administrative authority byan independent legislative body. The power is initial (originair), whichis to say that is not derived from a previously existing power. Thelegislative body creates independent and previously non existentpowers and assigns them to an authority”. (Atribusi merupakankewenangan yang diberikan kepada suatu organ(institusi) pemerintahan atau lembaga Negara olehsuatu badan legislatif yang independen. Kewenanganini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenanganyang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakankewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangansebelumnya dan memberikan kepada organ yangberkompeten).“Delegation is a transfer of an acquired atribution of power from oneadministrative authority to another, so that the delegate (the bodythat the acquired the power) can exercise power in its own name”.( Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan darikewenangan atribusi dari suatu organ (institusi)pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator(organ yang telah memberi kewenangan) dapat mengujikewenangan tersebut atas namanya.) “With mandate, thereis not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to thebody (mandataris) to make decision or take action in its name”.(Sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatupemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat(mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain(mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambilsuatu tindakan atas namanya).Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang

ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakankewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ)dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber

4 J.G. Brouwer dan Schilder, A Survey of Dutch Administrative Law, (Nijmegen:Ars Aeguilibri, 1998),  hal. 16-17.

6

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauJurusan Ilmu Pemerintahan

kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumberkewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ(institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasidan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintahadalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positifguna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangantidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yangbenar.5

II. Metode PenelitianJenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatankualitatif. Ruang lingkup penelitian ini terfokus padakewenangan camat dalam mengoordinasikan penerapan danpenegakan Peraturan Daerah Nomor 10 tentang Sumber DayaAir dan Sumur Resapan dan faktor-faktor yang menghambatdalam melaksanakan koordinasi dalam penerapan danpenegakan peraturan daerah ini. Penelitian inidilaksanakan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Adapunpertimbangan pemilihan tempat penelitian tersebut adalahkarena wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakankawasan yang sangat pesat pembangunannya dibandingkandengan wilayah lain di Kota Pekanbaru. Alasan berikutnyayakni kawasan ini dahulunya ditetapkan sebagai wilayahresapan air, akan tetapi karena perkembangan kawasan iniyang begitu pesat menyebabkan terabaikannya kondisilingkungan terutama pengelolaan sumber daya air dan sumurresapan.

Data Primer adalah data hasil pengamatan penelitianyang berkaitan dengan kewenangan camat dalammengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan. Data Sekunder adalah data yangdiperoleh seperti, laporan-laporan, literatur-literatur,dan lampiran data-data lain yang dipublikasikan. Sumberdata primer dalam penelitian ini yaitu subjek penelitianmenjadi informan yang akan memberikan berbagai informasiyang diperlukan selama proses penelitian. Dalammengumpulkan informasi tersebut digunakan teknik purposivesampling. Selain itu untuk memperoleh data yang aktual danobjektif serta sesuai dengan masalah yang diteliti, maka5 Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalamSistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2006), hal. 219

7

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauJurusan Ilmu Pemerintahan

untuk metode pengumpulan data peneliti menggunakan metodepengumpulan data sekunder yang diperoleh melaluipenelitian lapangan.

a.Teknik Pengumpulan DataDalam penelitian ini diperlukan data atau keterangandan informasi. Untuk itu penelitian menggunakan teknikpengumpulan data antara lain Penelitian Lapangan,Wawancara yang ditujukan untuk informan penelitianyang telah ditetapkan sebelumnya, serta Dokumentasidalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, buku,surat kabar, majalah, hasil rapat, jurnal kegiatan dansebagainya.b.Teknik Analisis DataPenelitian ini memusatkan perhatian secara intensifterhadap suatu objek tertentu. Setelah datadikumpulkan maka diperlukan pengolahan atau teknikanalisis data agar bisa dijadikan data yang lengkapkemudian dikelompokkan menurut jenis dan macam dataserta ditambahkan dengan keterangan-keterangan yangbersifat mendukung dalam menjelaskan hasil penelitiandengan analisis deskriptif. Dalam hal ini penulismenganalisis data-data tersebut yang didapat dariinforman yang kemudian dituangkan dalam bentuktulisan. Data yang telah dikumpulkan perludikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikirandan teori-teori pendukung yang relevan dalampenelitian guna mendapat suatu kesimpulan yang sesuaidengan tujuan penelitian. Dengan analisis deskriptifdiharapkan penelitian ini mampu menjelaskan faktaempiris yang ada secara mendalam.

III. Kewenangan Camat Dalam Mengoordinasikan PenerapanDan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan Di KecamatanTampan Tahun 2012

A. Kewenangan Camat Dalam Mengoordinasikan PenerapanPeraturan Daerah Nomor 10 Tentang Sumber Daya Air danSumur Resapan di Kecamatan TampanDengan banyaknya bangunan yang belum memilki sumur

resapan di kecamatan tampan seharusnya satuan kerjaperangkat daerah yang berwenang yaitu dinas tata ruangdan bangunan Kota Pekanbaru menindak tegas. Akan tetapifaktanya di ”lapangan” dinas tata ruang dan bangunan

8

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauJurusan Ilmu Pemerintahan

tidak tegas dalam menindak masyarakat yang tidak membuatsumur resapan, hanya memberikan surat peringatan agarmembuat sumur resapan susulan.

“Dalam menindak pelanggaran masyarakat terhadap peraturandaerah tentang sumber daya air dan sumur resapan, kamimemberikan surat peringatan kepada masyarakat yg belum memilikisumur resapan.”6

Berdasarkan peraturan daerah pekanbaru nomor 10 tahun2006 tentang sumber daya air dan sumur resapan bab XIIIKetentuan Pidana pasal 29 ayat (1) yaitu:

“Setiap orang, Badan Hukum dan Pemohon Izin bangunanyang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidanakurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dendasetinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (LimaPuluh JutaRupiah).”Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008

tentang Kewenangan Camat Pasal 18 huruf (a), yaitu“Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkatdaerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapanperaturan perundang-undangan.” Oleh karena itu Camatmempunyai tanggung jawab koordinasi dalam penerapanperaturan daerah di wilayah kerja camat berdasarkankewenangan yang dimilikinya dengan satuan kerja perangkatdaerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapanperaturan daerah yaitu Dinas Tata Ruang dan Bangunan.

Fenomena penerapan Peraturan Daerah Kota PekanbaruNomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan SumurResapan yang belum maksimal dilaksanakan oleh Dinas TataRuang dan Bangunan Kota Pekanbaru di wilayah KecamatanTampan seharusnya menjadi bagian tanggung jawab CamatTampan dalam menyelesaikan permasalahannya. Akan tetapifaktanya Camat Tampan tidak pernah melakukan koordinasidalam penerapan Peraturan Daerah kota Nomor 10 Tahun 2006dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan terkait permasalahanmasih banyaknya bangunan yang belum memiliki sumurresapan di Kecamatan Tampan.

“Kami pihak kecamatan tidak pernah melakukan koordinasi denganDinas Tata ruang dan bangunan dalam hal penerapan perda sumur

6 Wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Bangunan Bapak M.Taufik Azhari di Kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota PekanbaruTanggal 26 September 2013 Jam 09.00 WIB

9

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauJurusan Ilmu Pemerintahan

resapan, karena tidak ada intruksi atau perintah dari walikotapekanbaru yang memerintahkan koordinasi dengan dinas tata ruangdan bangunan terkait penerapan perda sumur resapan di wilayahKecamatan Tampan.”7

Berdasarkan hasil wawancara diatasdapat disimpulkanbahwa kewenangan camat dalam mengoordinasikan penerapanperaturan daerah kota pekanbaru nomor 10 tahun 2006tentang sumber daya air dan sumur resapan memang tidakberjalan sebagai mestinya, disebabkan Camat Tampanmemahami kewenangan camat dalam mengoordinasikanpenerapan peraturan daerah nomor 10 tahun 2006 tentangsumber daya air dan sumur resapan harus berdasarkanperintah atau intruksi walikota pekanbaru. Tanpa adanyaperintah dari walikota pekanbaru, maka camat tidakberwenang dalam melaksanakan koordinasiB. Kewenangan Camat Dalam Mengoordinasikan Penegakan

Peraturan Daerah Nomor 10 Tentang Sumber Daya Air danSumur Resapan di Kecamatan TampanDalam melaksanakan tugasnya satuan polisi pamong

praja memiliki wewenang yang diatur dalam peraturanpemerintah nomor 6 tahun 2010 pada bab III pasal 6 yangberbunyi:

“Polisi Pamong Praja berwenang: a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial

terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badanhukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;

b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badanhukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan

e. melakukan tindakan administratif terhadap wargamasyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.”

7 Wawancara dengan Camat Tampan Ibu Hj. Irma Novrita S.Sos, M,Si diKantor Kecamatan Tampan, tanggal 02 Desember 2013 pukul 11.00 WIB

10

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauJurusan Ilmu Pemerintahan

Sedangkan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja diKota Pekanbaru khususnya dalam menjalankan tugasnyadiatur didalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, Tugas dan TataKerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah KotaPekanbaru.

Terkait dengan pelaksanaan penegakan Peraturan DaerahNomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air Dan SumurResapan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbarusebagai satuan perangkat daerah yang berperan dalammenegakan peraturan daerah tidak dijalankan sebagaimestinya, bahkan tidak ada upaya yang dilakukan olehsatuan polisi pamong praja kota Pekanbaru dalammenegakannya. Padahal permasalahan penegakan peraturandaerah adalah kewenangan Satuan Polisi Pamong Prajaseperti yang telah termaktub dalam Peraturan PemerintahNomor 6 Tahun 2010 pada Bab III pasal (6) huruf (a),yaitu Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakanpenertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat,aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaranatas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Tidak tegaknya peraturan daerah tentang sumber dayaair dan sumur serapan dikarenakan Satuan Polisi PamongPraja kota Pekanbaru menganggap permasalahan yang terkaitperaturan daerah tentang sumber daya air dan sumurresapan tidak menjadi kewenangannya, akan tetapi DinasTata Ruang Dan Bangunan kota Pekanbaru.

“Permasalahan sumur resapan tidak menjadi kewenangan kami, yangberwenang dalam masalah sumur resapan adalah Dinas Tata RuangDan Bangunan, oleh karena itu kami tidak mengurusi permasalahansumur resapan.”8 Pemahaman yang salah ini menyebabkan banyak

pelanggaran atas peraturan daerah tentang sumber daya airdan sumur resapan di kota pekanbaru, khususnya di wilayahKecamatan Tampan. Terdapat sejumlah 100 bangunan diKecamatan Tampan yang tidak memiliki sumur resapan.9

Dengan fenomena permasalahan yang muncul dalampenegakan peraturan daerah kota pekanbaru tentang sumber8 Wawancara dengan Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja KotaPekanbaru Bapak Azvi Lavari di Kantor Satuan Polisi Pamong PrajaKota Pekanbaru, tanggal 17 Desember 2013 pukul 10.00 WIB9 Tabel 1.1 bangunan yang tidak memiliki sumur resapan tahun 2012

11

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauJurusan Ilmu Pemerintahan

daya air dan sumur resapan, khususnya di Kecamatan Tampanmenjadi bagian tanggung jawab Camat Tampan dalammenyelesaikannya karena Camat Tampan adalah satuan kerjaperangkat daerah yang menjadi koordinator di wilayahkerjanya yaitu Kecamatan Tampan. Sesuai dengankewenangannya juga yang termaktub pada PeraturanPemerintahNomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. CamatTampan seharusnya mengoordinasikan penegakan peraturandaerah kota pekanbaru tentang sumber daya air dan sumurresapan dengan satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru.

Namun yang terjadi di “lapangan” camat tidakmenggunakan kewenangannya dalam dalam mengoordinasikanpenegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentangSumber Daya Air Dan Sumur Resapan dengan Satuan PolisiPamong Praja kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan camatmemahami koordinasi bisa dilakukan apabila ada intruksiatau pelimpahan wewenang dari walikota.10

C. Kewenangan Camat Dalam Mengoordinasikan Penerapan danPenegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tentang SumberDaya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan TampanDitinjau Dari Konsep KewenanganBerdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah ayat (3) bahwa camat mengoordinasikanpenerapan dan penegakan peraturan perundang-undanganadalah bagian dari tugas umum pemerintahan yangdilaksanakan oleh camat. Hal ini ditegaskan juga dalamPeraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 TentangKecamatan pasal 15 ayat (1) huruf (c) yang berbunyi:

“Camat mengoordinasikan penerapan dan penegakanPeraturan Perundangan-undangan.” Perubahan posisi atau status camat dari kepala

wilayah menjadi perangkat daerah dengan fungsi utama“menangani sebagian urusan otonomi daerah yangdilimpahkan serta “menyelenggarakan tugas umumpemerintah” ini ternyata membawa implikasi yang sangatmendasar bagi camat.. Saat ini camat merasakan bahwasecara formal (yuridis), kewenangan dan kekuasaan merekasangat berkurang. Selain itu, para camat juga merasabahwa kewenangan dan fungsi mereka sekarang menjadikurang jelas. Hal ini sering menimbulkan keraguan bagi10 Wawancara dengan Camat Tampan Ibu Hj. Irma Noviarni S.Sos, M.Si diKantor Kecamatan Tampan, tanggal 02 Desember 2013 pukul 11.00 WIB

12

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauJurusan Ilmu Pemerintahan

para camat dalam menjalankan tugasnya dalammengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan.11

Lebih lanjut Camat Tampan mengatakan:“Dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan, kami menjalankannya sesuai denganpelimpahan wewenang yang diberikan Walikota Pekanbaru, tanpa adapelimpahan kewenangan yang diberikan Walikota, kami ragu untukmelakukannya karena tidak ada dasar hukum untuk melakukannya.”12Hal ini menunjukkan bawah Camat Tampan memahami

koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan harus mengacu pada pelimpahan kewenangan dariwalikota kepada camat. Sehingga hal ini berdampak kepadatidak jalannya koordinasi camat dalam penerapan danpenegakan Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 10tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di KecamatanTampan.

“Terkait dengan koordinasi penerapan dan penegakan PeraturanDaerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan SumurResapan, camat tidak mempunyai wewenang dalam koordinasi karenatidak adanya aturan yang diberikan walikota terhadap camat,sehingga kami tidak hanya terfokus dengan tugas koordinasi yangsudah ada pelimpahan kewenangannya.”13

Perubahan organisasi kecamatan menjadi satuan kerjaperangkat daerah seharusnya mendorong camat untuk lebihproaktif melihat permasalahan yang terjadi di wilayahkerja camat. Karena kewenangan camat tidak hanya sebataskewewenang delegatif, akan tetapi camat memilikikewenangan atributif yang sudah diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kewenangan CamatPasal 15 ayat (1) yaitu; “Camat menyelenggarakan tugasumum pemerintahan yang meliputi:a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman

dan ketertiban umum; c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan;

11 Moh. Ilham A. Hamudy, Peran Camat di Era Otonomi Daerah, Jurnal IlmuAdministrasi dan Organisasi. Hal. 56.12 Wawancara dengan Camat Tampan Ibu Irma Noviarni S.Sos di KantorKecamatan Tampan, tanggal 02 Desember 2013 pukul 11.00 WIB13 Ibid.

13

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauJurusan Ilmu Pemerintahan

d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitaspelayanan umum;

e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahandi tingkat kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan; dan

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruanglingkup tugasnya dan/atau yang belum dapatdilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.”Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008

Tentang Kecamatan pasal 15 ayat (1) huruf (c), bahwamengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerahkota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber DayaAir dan Sumur Resapan adalah kewenangan atributif yangdimiliki Camat Tampan. Oleh karena itu Camat Tampansebagai satuan kerja perangkat daerah proaktif dalammengoordinasikan permasalahan penerapan dan penegakanperaturan daerah kota Pekanbaru tentang sumber daya airdan sumur resapan di wilayah Kecamatan Tampan, tanpaharus menunggu atau bergantung kepada keinginan politik(political will) dari Walikota Pekanbaru untukmengoordinasikannya. Hal ini sesuai konsep atribusi yangdikatakan Brouwer dan Schilder,yaitu:14

“With atribution, power is granted to an administrative authority by anindependent legislative body. The power is initial (originair), which is tosay that is not derived from a previously existing power. The legislativebody creates independent and previously non existent powers andassigns them to an authority”. (Atribusi merupakan kewenanganyang diberikan kepada suatu organ (institusi)pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badanlegislatif yang independen. Kewenangan ini adalahasli, yang tidak diambil dari kewenangan yang adasebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenanganmandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya danmemberikan kepada organ yang berkompeten).Dengan adanya kewenangan atributif camat dalam

mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan, seharusnya camat Tampan melakukankoordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah kotapekanbaru nomor 10 tahun 2006 tentang sumber daya air dan

14 J.G. Brouwer dan Schilder, op. cit., hal. 16-17.

14

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauJurusan Ilmu Pemerintahan

sumur resapan dengan perangkat daerah kota pekanbaru yangberwenang yaitu Dinas Tata Ruang dan Bangunan sebagaipelaksana penerapan perda ini dan Satuan Polisi PamongPraja kota Pekanbaru sebagai pelaksana penegakanperaturan daerah.D. Kewenangan Camat Dalam Mengoordinasikan Penerapan dan

Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tentang SumberDaya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan TampanDitinjau Dari Konsep KoordinasiKoordinasi yang dilakukan Oleh Camat Tampan dalam

mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerahmerupakan bagian dari tugas umum pemerintahan yang sangatpenting dilakukan agar terciptanya masyarakat yang tertibdan teratur. Dalam hal ini bagaimana kewenangan Camatdalam berkoordinasi dengan bagian yang ada di wilayahkecamatan, baik koordinasi yang bersifat horizontaldengan pegawai yang berada dibawah kepemimpinannyaseperti Kepala Seksi Pemerintahan maupun dengan instansivertikal yang berwenang dalam penerapan dan penegakanPeraturan Daerah tentang sumber daya air dan sumurresapan yaitu Dinas Tata Ruang dan Bangunan KotaPekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbarudemi terlaksana peraturan daerah ini dengan maksimal.Camat sebagai pemimpin bagian dari Satuan Kerja PerangkatDaerah sangat mempengaruhi gerak laju dari organisasiPemerintahan khususnya di Lingkungan Kecamatan. Haltersebut terjadi karena camat mempunyai kewenangan yangberbeda dengan satuan kerja perangkat daerah lain yangada di pemerintah kota Pekanbaru yaitu kewenanganatributif.

Sebagai pimpinan pada lingkungan kecamatan, camatberwenang dalam melakukan koordinasi, baik koordinasiyang bersifat langsung maupun tidak langsung. Karenadengan berkoordinasi akan memudahkan pencapaian tujuanorganisasi. Ketentraman merupakan suatu kebutuhan batindan lahirian setiap individu, demi tercapainya keamanandan ketertiban di kalangan masyarakat tentunya harus adapengaturan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan.Camat sebagai pemimpin kecamatan harus mengoordinasikanseluruh aspek pemerintahan yang dipimpinnya agarterwujudnya keamanan dan ketentraman umum. Koordinasimerupakan aspek penting demi tercapainya tujuan

15

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauJurusan Ilmu Pemerintahan

organisasi, dan masing-masing unsur serta pihak yang adadalam sebuah organisasi harus mengerti dan memahami apaitu koordinasi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukanwawancara dengan Camat Tampan tentang peran atau fungsikoordinasi dalam sebuah organisasi.

“koordinasi berfungsi untuk mendukung keberhasilan organisasi, tanpakoordinasi maka organisasi tidak akan berjalan, koordinasi bertujuanuntuk mendukung tercapainya program organisasi serta untukmengetahui sejauh mana program tersebut sudah terlaksana. Sejauh inikoordinasi yang diterapkan pada Kantor Camat berjalan secara rutin,memulai pertanggung jawaban dari bagian umum ke sekretaris camatkemudian langsung pada camat sebagai pimpinan organisasi.".15 Berdasarkan wawancara tersebut maka disimpulkan bahwa

koordinasi merupakan kegiatan manajemen yang telahdilakukan secara rutin pada kantor Camat Logas TanahDarat. Camat menyadari bahwa tanpa koordinasi yang baikmaka organisasi tidak akan berjalan secara efektif,meskipun demikian koordinasi yang dilakukan tentunya akanmemiliki kendala-kendala dimana maksud dan tujuan darikoordinasi adalah menyatupadukan semua unsur organisasiyang tentunya berbeda sehingga bekerjasama dalampencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Camat telah mengoordinasikan semua bagian yang adadengan memberikan pengaturan dan pembagian tugas secarajelas pada setiap pegawai melalui peraturan yang disusunoleh Camat sendiri yaitu melalui Nota Dinas.

“Nota dinas dibuat berdasarkan banyaknya tugas dan fungsi yangharus dilaksanakan oleh Kecamatan, agar setiap tugas dilaksanakandan diselesaikan sesuai dengan pertanggungjawabannya masing-masing, maka saya sebagai pimpinan Kecamatan merasa perlumembuat peraturan dengan membagi habis tugas pada setiappewagai, disini tidak ada pegawai yang tidak memiliki tanggung jawabpekerjaan, sehingga jika pegawai tidak mampu menyelesaikan tugasdan fungsinya maka di anggap pegawai tersebut lalai.”16

Selain berkoordinasi secara horizontal, Camat jugabertanggung jawab melakukan koordinasi dengan instansivertikal yang ada di wilayah kecamatan, akan tetapi yangditemukan di lapangan camat tidak melakukan koordinasi15 Wawancara dengan Camat Tampan Ibu Hj. Irma Noviarni S.Sos, M.Sidi Kantor Kecamatan Tampan, tanggal 02 Desember 2013 pukul 11.00 WIB16 Ibid.

16

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauJurusan Ilmu Pemerintahan

terhadap penerapan dan penegakan peraturan daerah tentangsumberd daya air dan sumur resapan dengan Dinas TataRuang dan Bangunan dan Satuan Polisi Pamong Praja kotaPekanbaru. Hal ini dikarenakan camat menganggap dalamproses penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapanharus ada pelimpahan kewenangan dari walikota, sehinggacamat berwenang untuk mengoordinasikannya dengan satuankerja perangkat daerah terkait.

“Terkait dengan koordinasi penerapan dan penegakan PeraturanDaerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan SumurResapan, camat tidak mempunyai wewenang dalam koordinasi karenatidak adanya aturan yang diberikan Walikota terhadap camat,sehingga kami tidak hanya terfokus dengan tugas koordinasi yangsudah ada pelimpahan kewenangannya.17Dalam pembahasan bab ini penulis menggunakan beberapa

indikator untuk mengukur pelaksanaan koordinasi yangdilakukan oleh camat berdasarkan teori SoewarnoHandayaningrat tentang koordinasi yang baik yaitu melaluiadanya tanggung jawab, adanya proses, pengaturan secarateratur kesatuan tindakan, dan tujuan organisasi.

1. Tanggung Jawab2. Adanya Proses3. Pengaturan Secara Teratur4. Kesatuan Tindakan5. Tujuan Koordinasi

E. Faktor-Faktor Penghambat Camat Dalam MengoordinasikanPenerapan dan Penegakan Peraturan Daerah KotaPekanbaru Nomor 10 Tentang Sumber Daya Air dan SumurResapan

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaankewenangan Camat Tampan dalam mengoordinasikan penerapandan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tentang SumberDaya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan adalahsebagai berikut:1. Faktor Internal.

17 Ibid.

17

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauJurusan Ilmu Pemerintahan

a. Pemahaman camat terhadap kewenangan atributif dalammengoordinasikan penerpan dan penegakan peraturanperundang-undangan.Camat Tampan memahami koordinasi dalam penerapan danpenegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan harus adapelimpahan wewenang dari Walikota Pekanbaru untukmelaksanakannya. Kesimpulannya Camat Tampan memahamikoordinasi dalam penerapan dan penegakan peraturandaerah tentang sumber daya air dan sumur resapansebagai kewenangan yang dilimpahkan oleh walikotauntuk menangani urusan otonomi daerah yaitukoordinasi. Seperti yang telah diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Wewenang Camatpasal 15 ayat (1) huruf (c).

b. Kepemimpinan CamatPermasalahan banyak bangunan yang belum memilki sumurresapan di wilayah Kecamatan Tampan menjadi salahsatu faktor yang menyebabkan banjir di wilayahTampan. Permasalahan yang muncul tersebut seharusnyadirespon oleh camat Tampan untuk mencari solusi atasmasalah yang terjadi dengan mengoordinasikannyadengan satuan kerja perangkat daerah yang berwenangdalam penerapan dan penegakan peraturan daerahtentang sumber daya air dan sumur resapan.

c. Kompleksitas masalah yang ditangani oleh camatsehinnga kurang optimalnya penanganan mengenai suatupermasalahan.Berdasarkan wawancara dengan Camat Tampan bahwakompleksitas masalah yang ditangani oleh camatmenjadi faktor penyebab tidak berjalannya koordinasidalam penerapan dan penegakan peraturan daerahtentang sumber daya air dan sumur resapan.

“banyaknya masalah yang terjadi di wilayah kerja camat menjadifaktor dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakanperaturan daerah tentang sumber daya air dan sumur resapan”

2. Faktor Eksternal.Kurangnya komunikasi dinas tata ruang dan bangunan

untuk mengoordinasikan setiap kejadian atau masalah yangterjadi yang berkaitan dengan pelaksanaan perda sumurresapan dengan camat dan satuan polisi pamong raja kota

18

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauJurusan Ilmu Pemerintahan

pekanbaru, karena anggapan bahwa yang berwenang dalampenerapan dan penegakan perda sumur resapan adalahdistaruba sehingga tidak ada upaya untuk melibatkansatker terkait untuk menyelesaian masalah yang dihadapi.

IV. Kesimpulan dan Saran1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dipaparkan pada babsebelumnya mengenai kewenangan camat dalammengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerahNomor 10 tahun 2006 tentang sumber daya air dan sumurresapan dapat disimpulakan sebagai berikut:1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008Tentang Wewenang Camat pasal 15 ayat (1) huruf (c)yaitu mengoordinasikan penerapan dan penegakanperaturan perundang-undangan, camat Tampan mempunyaiwewenang mengoordinasikan penerapan dan penegakanperaturan daerah nomor 10 tahun 2006 tentang sumberdaya air dan sumur resapan yang mana kewenangan inimerupakan kewenangan atributif camat dalammenyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Pada pasal 18dijelaskan tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapandan penegakan peraturan perundang- undangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi: a. melakukan koordinasi dengan satuan kerjaperangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidangpenerapan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan koordinasi dengan satuan kerjaperangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidangpenegakan peraturan perundang-undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia; dan

c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakanperaturan perundang-undangan di wilayah kecamatankepada bupati/walikota.

Jadi dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakanperaturan daerah nomor 10 tahun 2006 tentang sumberdaya air dan sumur resapan, camat tampanmengoordinasikan penerapan dengan dinas tata ruang danbangunan kota pekanbaru, dan penegakannya dengan satuanpolisi pamong praja.

2. Kewenangan camat dalam mengoordinasikan penerapandan penegakan peraturan daerah no 10 tahun 2006 tentang

19

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauJurusan Ilmu Pemerintahan

sumber daya air dan sumur resapan tidak berjalan, haldisebabkan, (a) camat tampan menganggapmengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturandaerah nomor 10 tentang sumber daya air dan sumurresapan adalah kewenangan delegatif (b) Satuan kerjaperangkat daerah yang berwenang melaksanakan penerapanperaturan daerah tentang sumur resapan tidak melakukankomunikasi terhadap camat tampan terkait permasalahanyang terjadi pada penerapan peraturan daerah tentangsumur resapan kepada camat (c) Satuan polisi pamongpraja kota pekanbaru yang menganggap penegekanperaturan daerah tentang sumur resapan bukanwewenangnya.

3. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kewenangancamat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakanperaturan daerah no 10 tahun 2006 meliputi (a) FaktorInternal, antara lain (1) Pemahaman camat terhadapkewenangan atributif dalam mengoordinasikan penerapandan penegakan peraturan perundang-undangan. (2)Kepemimpinan Camat yang tidak responsif. (3)Kompleksitas masalah yang ditangani oleh camat sehinngakurang optimalnya penanganan mengenai suatupermasalahan. (b) Faktor Eksternal tidak adanyakomunikasi dinas tata ruang dan bangunan untukmengoordinasikan setiap kejadian atau masalah yangterjadi yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturandaereah tentang sumber daya air dan sumur resapandengan camat Tampan dan satuan polisi pamong raja kotapekanbaru

2. Saran1. Camat harus lebih memahami dan memberikan pemahamankepada satuan kerja perah diangkat daerah yangberwenang dalam penerapan dan penegakan peraturandaerah tentang sumur resapan yaitu distarubadal dansatuan polisi pamong praja kota pekanbaru tentangwewenang atributif camat dalam mengoordinasikanpenerapan dan penegakan peraturan perundang-undanganyang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 2008.Camat diharapkan lebih proaktif dan responsif atas

permasalahan yang timbul dalam penerapan dan penegakan

20

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauJurusan Ilmu Pemerintahan

Peraturan Daerah No 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya AirDan Sumur Resapan di wilayah kerjanya.Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKASumber Buku;Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan

Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara YangBersih Dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia EdisiIv, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.

Daan Sugandha, Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi,Bandung: Intermedia, 1994.

F.A.M. Stroink Dalam Abdul Rasyid Thalib, WewenangMahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya Dalam Sistem KetatanegaraanRepublik Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

G. Brouwer Dan Schilder, A Survey Of Dutch Administrative Law,Nijmegen: Ars Aeguilibri, 1998.

Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, DalamPaulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-AsasUmum Pemerintahan Yang Baik, Bandung: Citra AdityaBakti, 1994.

Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi TerhadapTindakan Pemerintah, Bandung: Alumni, 2004.

Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah Di Negara RepublikIndonesia, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002.

Koesnadi Hardjo Soemantri, Hukum Tata Lingkungan,Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Lester R Brown, Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia ,Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2011.

Lexy J Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: RemajaRosdakarya. 2000.

M. Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kabijakan Negara,Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

M. Zasri Ali, Dasar-Dasar Manajemen, Pekanbaru: Suska Press,2008.

Mardiasmo, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta:Andi, 2002.

Phillipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

21

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauJurusan Ilmu Pemerintahan

Pm Blau, "Critical Remarks On Weber's Theory Of Authority", TheAmerican Political Science Review , 1963

Rian Nugroho, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi,Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2003.

Rilus A. Kinseng, Kelembagaan Dan Tata Pemerintahan Kecamatan,Bogor.

S. Gatot Irianto, Pedoman Umum Pembangunan Sumur ResapanDalam Rangka Antisipasi Kekeringan, Jakarta: Subdit Ika,2007.

S.A Wahab, Analisa Kebijakan Negara Dari Formulasi Ke ImpelentasiKebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Sadu Wasistiono Dkk, Perkembangan Organisasi Kecamatan DariMasa Ke Masa, Bandung: Fokusmedia, 2009.

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia,Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Sosial. Jakarta: Ui-Press, 1986.

Soewarno Handayaningrat, Pengantar Ilmu Dan AdministrasiManajemen Yogyakarta: PT. Gunung Agung, 2000.

Supomo, Koordinasi Dan Hubungan Kerja, Jakarta: Lan Ri, 2006.Syamsudin Haris, Desentralisasi & Otonomi Daerah, Jakarta: Lipi

Press, 2005.Taliziduhu Ndraha, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I,

Jakarta: Rineka Cipta, 2003.Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta.

Gitamedia Press, 2008Tjahya Supriatna, Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah,

Jakarta: Bumi Aksara, 1993.Widodo, Cerdik Menyusun Proposal Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi,

Jakarta: Yayasan Kelopak – Magna Script, 2005.Sumber Peraturan;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang

KecamatanPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan

Polisi Pamong PrajaPeraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya

Air Dan Sumber ResapanSumber Lainnya;www.kpu.go.idwww.bpkp.go.id

22

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauJurusan Ilmu Pemerintahan

23