MENGATASI MASALAH

PERMUKIMAN KUMUH

DI PERKOTAAN

Seminar Nasional Menyambut Hari HABITAT Sedunia

Tema “Aspirasi Masyarakat Permukiman Kumuh”

Di Gedung PIP2B Dinas PU Prov. Papua

Jayapura, 28 Oktober 2014

Oleh:

Ir. Hery Budiyanto, MSA, PhD

• Dosen Universitas Merdeka Malang

• Arsitek Profesional

:

DEFINISI KUMUH

UN Habitat

• Kekurangan akses thd air sehat, • Kekurangan akses thd sanitasi dan

infrastruktur lain, • Ketidakamanan status perumahan • Buruknya kualitas struktur

perumahan (lantai, dinding, atap) • Sangat padat

• Indikator tersebut digunakan untuk mengukur

pencapaian Tujuan 7 (d) MDGs, kecuali indikator poin 3

UU No. 1 Tahun 2011 tentang PKP

• Permukiman Kumuh : Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat

• Perumahan Kumuh : Perumahan yang mengalamai penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS)

Tujuan Pembangunan Milenium (bahasa Inggris : Millennium Development Goals atau disingkat MDGs) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015.

Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut.

Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu.

Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

TARGET MDGS

PENCAPAIAN MDGS (PENURUNAN RUMAH TANGGA KUMUH DI PERKOTAAN)

Indikator Acuan Dasar Saat ini Target MDG

2015 Status Sumber

TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020

7.10 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan

20,75% (1993)

12,12% (2009)

6% (2020)

BPS, Susenas

20.75

17.68 17.02

14.32 14.44

12.3 10.9

13.52 13.02 12.95

12.57 6

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

Target

Sumber: Laporan MDGs Tahun 2010 & BPS

Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (%)

Diperlukan kerja keras untuk mencapai

target 6 % di tahun 2020

Persentase Rumah Tangga Kumuh Menurut Provinsi Tahun 2010-2011

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

2010

2011

Target 2015

Masih tingginya jumlah rumah tangga yang menempati hunian tidak layak di perdesaan dan perkotaan

PENCAPAIAN MDGS (PENURUNAN RUMAH TANGGA KUMUH DI PERKOTAAN)

Sumber: Laporan MDGs Tahun 2010 & BPS

Penentuan klasifikasi kumuh

Kepadatan Penduduk

Diatas 400 jiwa atau 97

unit rumah/KK per

hektar, berdesakan,

jumlah rumah tidak

sebanding dengan

jumlah penduduk

Konstruksi Bangunan

Dominan terbuat dari

material bahan

bangunan yang seadanya

dan tidak permanen.

Tata Letak Bangunan

Tata letak bangunan

rumah tidak teratur,

mengelompok,

kepadatan bangunan

tinggi dan jarak antar

bangunan rapat, jaringan

listrik semrawut, tata

permukiman tanpa

perencanaan.

Kondisi Rumah

Ukuran Bangunan yang sempit,

tidak memenuhi standar layak

huni, rumah dihuni lebih dari 1

(satu) keluarga, rumah hanya

menjadi tempat berteduh.

Kondisi Prasarana

Rendahnya kualitas MCK, air

bersih, drainase, jalan

lingkungan, dan fasilitas

pembuangan limbah manusia dan

ruang terbuka hijau (RTH), banyak

genangan air.

Fasilitas Sosial

Minimnya Fasilitas Sosial, baik

itu sekolah, rumah ibadah, balai

pengobatan dan lain-lain.

Kesejahteraan Masyarakat

Kemampuan masyarakat dalam

memenuhi kebutuhan dasar

(kriteria keluarga Pra-KS)

Kesehatan Bangunan Rumah

Dominan rumah yang

memiliki pencahayaan

matahari dan ventilasi; tidak

ada pembagian ruangan,

lantai lembab dan pengap.

Kesehatan Lingkungan

Kurangnya suplai air bersih,

drainase dan sampah

menjadi tempat perindukan

vektor penyakit, kondisi

jamban secara umum tidak

sesuai dengan standar.

Kerawanan Kesehatan

Tingginya angka penyebaran

penyakit ISPA, Diare, Penyakit

Kulit dan Usia Harapan Hidup.

Aman 1 Nyaman 2 Sehat 3

URBANISASI

Urbanisasi adalah fenomena wajar dan global

Diakibatkan oleh: (i) pertumbuhan penduduk kota secara natural, (ii) perluasan kawasan perkotaan, (iii) migrasi dari desa ke kota yang terutama

Terdapat faktor pendorong (kemiskinan dan keterbatasan di perdesaan dll.) dan faktor penarik (peluang pendidikan dan pekerjaan, gemerlap kota, pilihan-pilihan, kebebasan dll.)

Urbanisasi yang pesat seringkali terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi (kecuali di Afrika, dimana terjadi urbanisasi tanpa pertumbuhan ekonomi yang signifikan faktor pendorong yang lebih kuat)

Informasi yang semakin meluas juga mendorong urbanisasi

URBANISASI

Urbanisasi tidak bisa dihentikan sampai terjadinya ‘urbanization equilibrium’ – tetapi bisa dikelola, dikurangi lajunya serta dikurangi dampak negatifnya)

Jika dikelola dengan baik, urbanisasi dapat berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi – baik ekonomi kota (sektor formal perkotaan sangat tertolong dengan adanya sektor informal antara lain barang dan jasa murah) maupun ekonomi perdesaan (kiriman uang ke keluarga di desa) tidak otomatis terwujud

Jika tidak dikelola dengan baik, urbanisasi menjadi beban pemerintah dan tidak membantu mensejahterakan warga (pendatang tinggal di permukiman kumuh serta tidak bisa bersaing dengan penduduk asli kota memindahkan kemiskinan dari desa ke kota)

URBANISASI DAN KEBUTUHAN PAPAN

Urbanisasi berakibat pada peningkatan kebutuhan akan tempat tinggal (papan) di kawasan perkotaan – baik di pusat/tengah kota maupun di kawasan pinggiran (urban fringe areas, suburban) baik rumah maupun prasarana, sarana dan utilitasnya

Pemerintah (khususnya pemerintah kota/kabupaten) umumnya kurang mampu menyediakan tempat tinggal yang layak bagi semua warga (asli maupun pendatang)

Tapi pemerintah (nasional dan daerah bersama-sama) bisa menciptakan kondisi sehingga pemenuhan tempat-tinggal yang layak terpenuhi – baik melalui penyediaan secara formal maupun swadaya

PERUMAHAN/PERMUKIMAN KUMUH

Ada banyak cara membuat tipologi perumahan dan permukiman kumuh:

Geografis:

Perdesaan

Kawasan pinggiran kota (suburban, urban fringe areas)

Pusat kota

Kekumuhan:

Berat (rumah & lingkungan sangat tidak layak-huni, kepadatan sangat tinggi)

Sedang (sebagian rumah & lingkungan

Ringan

Legalitas:

Legal

Semi-legal (ada bagian-bagian yang ‘legal’ tapi ada juga yang tidak memiliki status hukum)

Ilegal

PERUMAHAN/PERMUKIMAN KUMUH

Penyebab timbulnya perumahan/permukiman kumuh:

Kurangnya ketersediaan rumah layak-terjangkau di lokasi dekat sumber-sumber penghidupan

Kemiskinan (kumuh-miskin)

Ketiadaan sarana-prasarana-utilitas (karena memang tidak disediakan oleh pemerintah – karena satu dan lain hal, misalnya karena ilegal – atau karena terabaikan atau karena pemerintah belum mampu)

Ketiadaan legalitas status penggunaan lahan atau ketidak kepastian tidak akan digusur (tenure security)

Masyarakat mengabaikan/tidak peduli/tidak tahu akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan

Dan lain-lain........

PERUMAHAN/PERMUKIMAN KUMUH

Karakteristik perumahan/permukiman kumuh umumnya ditandai (secara fisik) dengan ketiadaan satu atau lebih dari kondisi di bawah ini:

Rumah yang permanen dan sehat di lokasi yang tidak rawan bencana

Area huni yang layak sehingga tidak lebih dari tiga orang yang berbagi kamar (serta kepadatan lingkungan yang wajar)

Akses ke air bersih yang relatif mencukupi (kualitas dan kuantitas) serta terjangkau

Akses ke sanitasi yang layak

Kepemilikan/penggunaan lahan yang aman dan tidak rawan penggusuran

UNESCAP & UN-Habitat, 2010

PERUMAHAN/PERMUKIMAN KUMUH

Dimensi yang ada perumahan/permukiman kumuh:

Dimensi/Aspek Masalah Potensi

Fisik kumuh, kotor, tidak sehat,

padat, kurang ruang

terbuka, dll.

dekat tempat kerja atau

sumber penghasilan

Ekonomi miskin, sektor informal,

terkadang ilegal

‘industrious’

Sosial-budaya penduduk sementara

kurang merasa memiliki,

kurang mempunyai budaya

bersih

kekeluargaan, saling tolong-

menolong

Legalitas seringkali tidak memiliki

status legal

terkadang sudah menghuni

puluhan tahun

Politis rentan dimanfaatkan sbg

komoditas politik, sering

tidak punya hak pilih

jika punya pemimpin dapat

menjadi ‘kekuatan politis’

KETIDAKPEDULIAN

KONDISI RUMAH THD

4K:

KESEHATAN,KENYAMA

NAN,KEMUDAHAN,PEN

CEMARAN

LINGKUNGAN

PEMBANGUNAN

TANPA PRANATA

PEMBIARAN

KETIDAK

TERATURAN

KETIDAKPEDULIAN

DAMPAK HASIL PEMB.

RUMAH OLEH MASY.:

- RUMAH TIDAK LAYAK

HUNI

-PENCEMRAN

LINGKUNGAN

PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN -BCR LINGK. 90%, KAVLING 100%

-PELAYANAN INFRASTRUKTUR , POPULASI

-RUMAH TDK LAYAK HUNI

PROSES PEMBENTUKAN

KAWASAN PADAT HUNI-KUMUH

(PUSLITBANGKIM KEMENPU)

1. Amanat Terkait dengan Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh

a. Penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perkotaan antara lain

mencakup: (Ps 59) • pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan

• pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana

dan tidak teratur.

b. Perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan antara lain

mencakup: (Ps. 66) • penyusunan rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman

kumuh; dan

• penyusunan rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian

yang tidak terencana dan tidak teratur

c. Pengendalian Kawasan Permukiman (Ps 81) Merupakan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah

Pengendalian kawasan permukiman dimaksudkan antara lain untuk:

• mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman

kumuh; dan

• mencegah terjadinya tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak

terencana dan tidak teratur.

TINJAUAN TERHADAP UU NO 1 TAHUN 2011

tentang Perumahan dan kawasan permukiman

Maksud

• meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni

• mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan

permukiman kumuh baru

• menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan

permukiman.

Dasar Pelaksanaan

Prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk

menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

d. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh (Ps 94)

TINJAUAN TERHADAP UU NO 1 TAHUN 2011

tentang Perumahan dan kawasan permukiman

Memfasilitasi peningkatan kualitas

terhadap perumahan kumuh dan

permukiman kumuh (Ps 16)

pembagian peran

Memfasilitasi peningkatan kualitas

terhadap perumahan kumuh dan

permukiman

kumuh pada tingkat provinsi

(Ps. 17)

Memfasilitasi peningkatan

kualitas terhadap

perumahan kumuh dan

permukiman kumuh pada

tingkat kabupaten/kota

Menetapkan lokasi

perumahan dan

permukiman sebagai

perumahan kumuh dan

permukiman kumuh pada

tingkat kabupaten/kota (Ps.

18)

SLUMS ALLEVIATION POLICY AND ACTION PLAN

(SAPOLA)

Kebijakan dan Rencana Aksi Penanggulangan Permukiman Kumuh

L A TA R B E L A K A N G D A N T U J U A N

TUJUAN UMUM:

mengembangkan kebijakan dan strategi nasional yang efektif dalam rangka pengurangan dan perbaikan terhadap kawasan kumuh di Indonesia

Proyek SAPOLA

LATAR BELAKANG

> Mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengejar peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

> Mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) No 7, Target 11 (dapat mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan 100 juta penghuni kawasan kumuh tahun 2020)

menyusun pembagian yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah,

mendefinisikan peran pemerintah nasional, sehingga dapat memperkuat pemerintah lokal untuk mempromosikan perbaikan permukiman kumuh yang ada di daerah,

untuk menetapkan kebijakan dan program-program agar tercapai tujuan mencapai kota-kota tanpa permukiman kumuh dan merumahkan semua warga perkotaan secara layak di Indonesia

TUJUAN

KHUSUS

TUJUAN

KHUSUS

TUJUAN

KHUSUS

SAPOLA dilaksanakan oleh

Direktorat Jenderal Perumahan

dan Pemukiman di Kementerian

Perencanaan Pembangunan

Nasional (BAPPENAS) dan didanai

oleh Bank Dunia (The World Bank).

S T R A T E G I S A P O L A

Penanganan

Kumuh

Terpadu

Kemitraan

dan jejaring

organisasi

Kerjasama yang

Terdesentralisasi

3 Strategi Pokok

dari SAPOLA

National Working Group

Local Working Group

Jejaring antar NGOs & CBOs

Jejaring antar lembaga

penelitian dan perg. tinggi

Kerjasama para-pihak

Intervensi lintas sektor,

Tingkat nasional

Skala-kota

Mekanisme konsensus.

Kerjasama antar-kota & wilayah

LINGKUP

SAPOLA

1

4

2

3

5

Review Kebijakan dan

Program Penanganan Kumuh

Data dan

Kriteria

Penanganan

Kumuh

Peran LSM dan

Pembiayaan Mikro

Perumahan

Kondisi Pemerintah

Daerah dan

Kapasitas

Kelembagaan

L I N G K U P S A P O L A

Tanah untuk

Perumahan

pencegahan kumuh[1]

Kerangka Regulasi i

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Pencegahan Peningkatan Kualitas

1. Pengawasan/Pengendalian

2. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pemugaran

2. Peremajaan

3. Pemukiman Kembali

4. Pengelolaan

Identifikasi Isu

1. Pelibatan Publik Dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

2. Pemahaman Publik Standar Bangunan dan Sanitasi Lingkungan.

3. Pengorganisasian Komunitas Pemantau *

Pola Efektif Pencegahan Berbasis

Masyarakat

* Komunitas Pemantau Permukiman Kumuh (KP2K) : usulan

pencegahan kumuh[2]

Desain Program Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

pencegahan kumuh[3]

Desain Program Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

• Saat ini secara tidak

sadar kita terpaku pada

masalah di HILIR saja,

lupa menangani dari

HULU.

• Perlu ada pengelolaan

urbanisasi.

• Peningkatan urbanisasi

yang tidak dikelola akan

menimbulkan

permasalahan, dan

dianggap sebagai

penyebab meningkatnya

permukiman kumuh di

perkotaan.

• Pengelolaan di

Desa/Daerah

• Pengelolaan di Kota

Konsisten melakukan pemenuhan prinsip alokasi keuangan

“uang mengikuti urusan “ (money follows function).

Kebijakan mobilitas penduduk yang berimbang dengan

menciptakan sentra-sentra untuk pusat ekonomi baru di

perdesaan dengan berbasis kearifan lokal.

Pemerintah pusat memberikan prioritas tinggi terhadap

pembangunan bidang pertanian dan kelautan dengan

menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan.

(Kebijakan Pro-Desa).

Mendorong pemerintah daerah agar terus meningkatkan

perencanaan pembangunan dengan prinsip pro poor planning,

menyediakan akses pelayanan dasar kepada masyarakat di

pedesaan .

Melakukan pola “negosiasi preventif” dengan menerapkan

regulasi secara tegas tetapi manusiawi.

Reformasi bidang kependudukan dan tata ruang.

Pemerintah Kota perlu bekerja sama dengan paguyuban-

paguyuban warga pendatang, menghimbau tidak pindah ke kota

dengan dasar data dan fakta.

Pencegahan dilakukan dengan Pola Partisipatif.

26

Pengembangan Permukiman Perkotaan : - Pengembangan permukiman Baru

(implementasi Kasiba dan Lisiba BS) - Peningkatan kualitas permukiman existing yang

tidak memenuhi standar pelayanan minimal (kawasan kumuh perkotaan)

Pengembangan Permukiman Perdesaan : - Pengembangan permukiman baru (Kawasan

terpadu Mandiri/KTM, Agropolitan dan pusat2 pertumbuhan lokal)

- Peningkatan kualitas permukiman perdesaan tertinggal, terpencil, pulau kecil/terluar dan kawasan perbatasan

PERKEMBANGAN PENYEDIAAN PRASARANA - SARANA DASAR

PERMUKIMAN dan PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

Ditjen Cipta Karya, PU

KONSEP KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

KKPP-ITB

PRAKARSA KOTA BEBAS KUMUH

KKPP-ITB

PEMBAGIAN PERAN ANTAR INSTANSI PEMERINTAH

KKPP-ITB

CATATAN PENUTUP

Perwujudan pengembangan permukiman yang layak

membutuhkan hal-hal sbb:

Keterpaduan lintas sektor dan lintas institusi baik

vertikal maupun horisontal dengan melaksanakan

tupoksi dan tanggung jawab masing-masing

Perencanaan dalam berbagai tingkatan sudah harus

memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat,

terutama MBR

Perencanaan pola pembiayaan pembangunan harus

sejalan dengan strategi pengembangan permukiman

(subsidi infrastruktur, subsidi pengelolaan, dll)

T.E.R.I.M.A K.A.S.I.H