+ All Categories
Home > Documents > Penulisan Karya Ilmiah

Penulisan Karya Ilmiah

Date post: 29-Mar-2023
Category:
Upload: independent
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
37
1 TUGAS KARYA ILMIAH “PENINGKATAN MUTU SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI SEKOLAH” Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Penulisan Karya Ilmiah Dosen Pengampu : Prof. Dr. H. Rusdinal, M.Pd Disusun Oleh : CHYNTIA DEVI 1300060/2013
Transcript

1

TUGASKARYA ILMIAH

“PENINGKATAN MUTU SARANA DAN PRASARANAPENDIDIKAN DI SEKOLAH”

Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah

Penulisan Karya Ilmiah

Dosen Pengampu : Prof. Dr. H. Rusdinal, M.Pd

Disusun Oleh :CHYNTIA DEVI1300060/2013

2

Jurusan Administrasi PendidikanFakultas Ilmu PendidikanUniversitas Negeri Padang

2013

3

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yang

Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan

karya ilmiah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah

Penulisan Karya Ilmiah. Karya ilmiah ini disusun untuk

mendeskripsikan tentang “Peningkatan Mutu Sarana dan

Prasarana Pendidikan di Sekolah”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak

yang telah membantu dalam penulisan karya ilmiah ini

khususnya Bpk. Prof. Dr. H. Rusdinal, M.Pd, yang telah

membimbing penulis dengan sabar demi terselesaikannya

karya ilmiah ini.

Penulis berharap karya ilmiah yang sederhana ini

dapat menjadi tambahan bagi pembaca yang ingin

mempelajari lebih jauh tentang karya ilmiah. Seperti kata

pepatah “ Tak ada gading yang tak retak “. Penulis sadar karya

ilmiah ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik

dan saran dari semua pihak penulis harapkan demi

perbaikan karya ilmiah ini.

4

Padang, Desember 2013

Penulis

5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................... i

DAFTAR ISI.......................................ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah…………………………………………………… 1

B. Rumusan Masalah…………………………………………………………. 2

C. Tujuan Penulisan…………………………………………………………... 3

D. Manfaat Penulisan…………………………………………………………. 3

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Sarana dan Prasarana Administrasi

Pendidikan………………. 4

B. Tujuan Administrasi Sarana Prasarana

Pendidikan……………………….. 8

C. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sarana

Prasarana…………………………….. 9

D. Operasional Kegiatan Administrasi Sarana dan

Prasarana………………... 9

E. Pengadaan Sarana dan Prasarana di

Sekolah……………………………… 15

F. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan…………………………………….. 17

6

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan…………………………………………………………...…… 22

B. Saran…………………………………………………………………….… 22

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah

lepas dari peranan sarana dan prasarana. Tanpa adanya

sarana dan prasarana, manusia akan mengalami banyak

kesulitan. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana

sangat membantu tercapainya tujuan yang telah ditetaapkan

agar semakin efektif dan efisien. Dengan adanya sarana

dan prasarana, semua orang akan merasa terbantu dan lebih

mudah dalam melakukan segala sesuatu.

Administrasi sarana dan prasarana pendidikan

merupakan hal yang sangat menunjang atas tercapainya

suatu tujuan dari pendidikan, untuk meningkatkan daya

kerja yang efektif dan efisien serta mampu menghargai

etika kerja sesama personal pendidikan, sehingga akan

tercipta keserasian, kenyamanan yang dapat menimbulkan

kebanggaan dan rasa memiliki baik dari warga sekolah

maupun warga masyarakat sekitar. Lingkungan pendidikan

akan bersifat positif atau negatif itu tergantung pada

pemeliharaan administrasi sarana prasarana itu sendiri.

Begitu pula dalam dunia pendidikan. Sarana dan

prasarana pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan

1

2

yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja.

Tujuannya adalah agar proses belajar mengajar semakin

efektif dan efisien, serta membantu tercapainya tujuan

pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada

dasarnya secara kronologis operasional kegiatan

administrasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi :

perencanaan pengadaan barang, prakualifikasi rekanan,

pengadaan barang, penyimpanan dan inventarisasi,

pemeliharaan dan rehabilitasi, penghapusan dan

penyingkiran, serta pengendalian. Seluruh rangkaian itu

harus merupakan satu kesatuan yang terpadu, dan harus

dihindarkan kesimpangsiuran dalam pengawasannya.

Fakta dan kenyataan yang ada saat ini tidak berjalan

sesuai dengan tujuan yang semestinya. Sarana dan

prasarana yang seharusnya dibutuhkan dalam proses

pendidikan kini tak lagi membantu proses pendidikan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya masalah seperti ini

bisa berasal dari kepengurusan sarana dan prasarana yang

simpangsiur. Masalah ini juga bisa berasal dari

masyarakat sekitar yang tidak mampu menjaga sarana dan

prasarana yang telah disediakan.

3

B. Rumusan Masalah

Dalam karya ilmiah ini yang menjadi rumusan masalah

adalah :

1. Apa yang menyebabkan sarana dan prasarana tidak

berjalan dengan tujuan yang semestinya ?

2. Bagaimana cara pengadaan sarana dan prasarana di

sekolah ?

3. Bagaimana upaya peningkatan mutu pendidikan ?

4. Bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana

pendidikan ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan

dari karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab sarana dan prasarana tidak

berjalan dengan tujuan yang semestinya.

2. Untuk mengetahui cara pengadaan sarana dan prasarana

pendidikan di sekolah.

3. Untuk mengetahui upaya peningkatan mutu pendidikan.

4. Untuk mengetahui pemeliharaan sarana dan prasarana

pendidikan.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan dari karya ilmiah ini adalah :

4

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan pembaca

tentang upaya peningkatan mutu sarana dan prasarana

di sekolah.

2. Bahan tambahan pelajaran mengenai sarana dan

prasarana pendidikan.

3. Bahan rujukan dan referensi dalam penulisan karya

ilmiah.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Sarana dan Prasarana Administrasi

Pendidikan

Administrasi sarana adalah semua perangkat

peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung

digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Adapun,

administrasi prasarana adalah semua perangkat kelengkapan

dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan

proses pendidikan di sekolah.

Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi

proses belajar mengajar. Menurut rumusan Tim Penyusun

Pedoman Pembakuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan :

“Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang

diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang

bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian

tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur,

efektif dan efisien.”

Administrasi sarana dan prasarana pendidikan

merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan

diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta

pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan.

5

6

Hal ini ditujukan agar senantiasa siap pakai ( ready for use

) dalam PBM sehingga proses belajar mengajar semakin

efektif dan efisien, guna membantu tercapainya tujuan

pendidikan yang telah ditetapkan. Proses Belajar Mengajar

( PBM ) akan semakin sukses bila ditunjang dengan sarana

dan prasarana pendidikan yang memadai. Pemerintah selalu

berupaya untuk secara terus-menerus melengkapi sarana dan

prasarana pendidikan bagi seluruh jenjang dan tingkat

pendidikan, sehingga kekayaan fisik negara yang berupa

sarana dan prasarana pendidikan telah menjadi sangat

besar.

Menurut keputusan Menteri No. 079/1975, sarana

pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu :

1. Bangunan dan perabot sekolah.

2. Alat pelajaran yang terdiri, pembukuan dan alat-alat

peraga dan laboratorium.

3. Media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi

audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media

yang tidak menggunakan alat penampil.

Standar sarana dan prasarana dikembangkan oleh BSNP

dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri, yang dalam garis

besarnya adalah sebagai berikut :

7

1. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang

meliputi perabot, peralatan pendidikan, media

pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan

habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan

untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan

berkelanjutan.

2. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang

meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan

pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang

perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja,

ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan

jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, bermain,

berkreasi, dan lainnya.

3. Standar keagamaan jenis peralatan laboratorium, IPA,

bahasa, komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada

satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi

jenis minimal peralatan yang harus tesedia.

4. Standar jumlah peralatan di atas dinyatakan dalam

rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.

5. Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah

judul dan jenis buku.

6. Standar buku teks pelajaran diperpustakaan dinyatakan

dalam rasio minimal.

8

7. Kelayakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikan buku

teks pelajaran dinilai oleh BSNP.

8. Standar sumber belajar lainnya dinyatakan dalam rasio

jumlah sumber belajar.

9. Standar rasio luas ruang kelas dan luas bangunan

dirumuskan oleh BSNP.

10. Standar kualitas bangunan minimal pada satuan

pendidikan dasar dan menengah adalah kelas B.

Berdasarkan data yang tercatat pada akhir Pelita III

saja kekayaan tersebut nilainya berkisar satu trilyun

rupiah, sehingga perlu pengamanan yang kuat mencakup

pengamanan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan

penghapusan. Pengamanan yang kuat dicapai melalui sistem

yang antara lain diwujudkan dalam bentuk perundangan dan

peraturan yang cermat, di samping ketentuan-ketentuan

teknis yang telah ada. Semuanya itu akan dapat berjalan

dengan arah yang tepat bila partisipasi penuh dari para

personel yang ditugasi serta terkait dengan pengelolaan

fasilitas pendidikan tersebut berdasar rasa tanggung

jawab yang tinggi.

Fasilitas atau benda-benda pendidikan dapat ditinjau

dari fungsi, jenis atau sifatnya.

9

1. Ditinjau dari fungsinya terhadap PBM, prasarana

pendidikan berfungsi tidak langsung. Termasuk dalam

prasarana pendidikan adalah tanah, halaman, pagar,

tanaman, gedung/bangunan sekolah. Sedangkan sarana

pendidikan berfungsi langsung terhadap PBM, seperti

alat pelajaran, alat peraga, alat praktek dan media

pendidikan.

2. Ditinjau dari jenisnya, fasilitas pendidikan dapat

dibedakan menjadi fasilitas fisik dan fasilitas

nonfisik. Fasilitas fisik atau material yaitu segala

sesuatu yang berwujud benda mati atau dibendakan yang

mempunyai peran untuk memudahkan atau melancarkan

sesuatu usaha, seperti kendaraan, komputer, perabot,

dan sebagainya. Fasilitas nonfisik yakni sesuatu yang

bukan benda mati, yang mempunyai peranan untuk

memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha seperti

manusia, jasa dan uang.

3. Ditinjau dari sifat barangnya, benda-benda pendidikan

dapat dibedakan menjadi barang bergerak dan barang

tidak bergerak, yang kesemuanya dapat mendukung

pelaksanaan tugas.

B. Tujuan Administrasi Sarana Prasarana Pendidikan

Tujuan administrasi sarana prasarana sekolah secara

umum adalah memberikan layanan secara profesional di

10

bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka

terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan

efisien. Adapun, tujuan secara khususnya adalah sebagai

berikut :

1. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana

pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan

yang hati-hati dan seksama.

2. Untuk mengupayakan sarana prasarana sekolah secara

tepat dan efisien, sehingga keberadaannya selalu dalam

keadaan siap pakai.

Program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu

pada standar sarana dan prasarana dalam hal :

1. Merencanakan, memenuhi, dan mendayagunakan sarana dan

prasarana pendidikan.

2. Mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan

prasarana agar tetap berfungsi mendukung proses

pendidikan.

3. Melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat

kelas di sekolah.

Pengelolaan sarana prasarana sekolah :

1. Direncanakan secara sistematis agar selaras dengan

pertumbuhan kegiatan akademik dengan mengacu standar

sarana prasarana

11

2. Dituangkan dalam rencana pokok yang meliputi gedung

dan laboratorium serta pengembangannya.

C. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung tercapainya tujuan administrasi

sarana dan prasarana sekolah maka ada prinsip-prinsip

yang perlu diperhatikan dalam mengelola sarana dan

prasarana sekolah sebagai berikut :

1. Prinsip pencapaian tujuan administrasi sarana

prasarana sekolah dikatakan berhasil apabila fasilitas

sekolah selalu siap pakai.

2. Prinsip efisiensi pemakaian hendaknya dilakukan dengan

sebaik-baiknya, sehingga dapat mengurangi pemborosan.

3. Prinsip administratif hendaknya selalu memperhatikan

undang-undang, peraturan, instruksi dan pedoman yang

telah diberlakukan oleh pemerintah.

4. Prinsip kejelasan tanggung jawab dan tugas semua

anggota harus dideskripsikan dengan jelas.

5. Prinsip kekohesifan manajemen hendaknya terealisasikan

dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak.

D. Operasional Kegiatan Administrasi Sarana dan Prasarana

Operasional kegiatan administrasi sarana dan

prasarana pendidikan harus merupakan satu kesatuan yang

harmonis/terpadu. Dalam sistematika kerjanya harus

12

dihindarkan timbulnya kesimpangsiuran dan tumpang tindih

dalam wewenang, tanggung jawab, dan pengawasan

menghindari timbulnya pemborosan biaya, tenaga, dan

waktu.

1. Perencanaan Pengadaan Barang

Suatu kegiatan administrasi yang baik dan tidak

gegabah tentu diawali dengan suatu perencanaan yang

matang dan baik dilaksanakan demi menghindari

terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak

diinginkan. Seperti L. Gulick dan Urwick pakar

administrasi negara di Amerika Serikat mengemukakan

tujuh macam kegiatan dalam administrasi, yaitu

perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf,

pengarahan, pengkoordinasian, pencatatan, dan

penyusunan anggaran.

Perencanaan yang baik dan teliti akan berdasarkan

analisis kebutuhan, dan penentuan skala prioritas bagi

kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan urusan pertama,

kedua, ketiga, dan seterusnya untuk dilaksanakan yang

disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat

kepentingannya.

Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana

pendidikan harus terintegrasi dengan rencana

13

pembangunan baik nasional, regional dan lokal.

Perencanaan ini merupakan sistem perencanaan terpadu

dengan perencanaan pembangunan tersebut. Perencanaan

kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan tergantung

pada jenis program pendidikan dan tujuan yang

ditetapkan. Perencanaan ini mencakup : perencanaan

pengadaan tanah untuk gedung/bangunan sekolah,

perencanaan pengadaan bangunan, perencanaan

pembangunan bangunan, dan perencanaan perabot dan

perlengakapan pedidikan.

2. Prakualifikasi Rekanan

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui

pembelian sebagai tindak lanjut pelaksanaan DIP/DIK

dilakukan dengan sistem lelang/tender yang diikuti

oleh para rekanan, untuk menghindari berbagai

kemugkinan yang tidak diinginkan seperti

penyalahgunaan, spekulasi, manipulasi serta perbuatan-

perbuatan sembrono lainnya. Rekanan yang dapat

mengikuti tender hanyalah rekanan yang bonafid atau

terpercaya saja.

3. Pengadaan Barang

Pengadaan merupakan seluruh kegiatan untuk

menyediakan semua keperluan barang bagi keperluan

14

pelaksanaan tugas. Untuk pengadaan sarana dan

prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai

cara. Misalnya untuk pengadaan tanah bisa dilakukan

dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak

pakai, menukar dan sebagainya. Dalam pengadaan

gedung/bangunan dapat dilakukan dengan cara membangun

baru, membeli menyewa, menerima hibah dan menukar

bangunan.

Untuk pengadaan perlengkapan atau perabot dapat

dilakukan dengan jalan membeli. Perabot yang akan

dibeli dapat berbentuk yang sudah jadi, atau yang

belum jadi. Dalam pengadaan perlengkapan ini juga

dapat dilakukan dengan jalan membuat sendiri atau

menerima bantuan dari instansi pemerintah di luar

Depdiknas, badan-badan swasta, masyarakat, perorangan,

dan sebagainya.

4. Penyimpanan

Setelah pengadaan barang terealisasikan, maka

kegiatan selanjutnya yang dilakukan ialah menampung

hasil pengadaan barang tersebut demi keamanannya, baik

yang belum maupun akan didistribusikan, disebut

penyimpanan. Kegiatan penyimpanan meliputi, menerima

barang, menyimpan barang dan mengeluarkan barang,

15

sesuai ICW atau Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia

Pasal 55 dan 57.

5. Inventarisasi

Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di

sekolah atau lembaga pendidikan lainnya ada yang

berasal dari pemerintah ada juga yang berasal dari

usaha sendiri, seperti membeli, membuat sendiri,

sumbangan dan sebagainya. Semua barang yang ada

tersebut hendaknya diinventarisisr, melalui

inventarisasi memungkinkan dapat diketahui jumlah,

jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, ukuran, harga

dan sebagainya. Khususnya untuk sarana dan prasarana

yang berasal dari pemerintah wajib diadakan

inventarisasi secara cermat, dengan menggunakan

format-format yang telah ditetapkan, atau mencatat

semua barang inventarisasinya.

Dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan

pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang

milik negara. Inventarisasi juga memberikan masukan

yang sangat berharga bagi efektivitas pengelolaan

sarana prasarana, seperti perencanaan, analisis

kebutuhan, pengadaan, dan sebagainya.

16

6. Penyaluran

Merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan

barang dan tanggung jawab dari instansi yang satu

kepada instansi yang lain. Dalam lingkungan yang

sempit seperti di lingkungan sekolah, maka kegiatan

penyaluran ini dapat berwujud pendistribusian atau

kegiatan membagi barang sesuai kebutuhan guru dalam

instansi sekolah tersebut untuk keperluan kegiatan

belajar-mengajar serta perkantoran.

7. Pemeliharaan

Sarana dan prasarana merupakan penunjang untuk

keaktifan proses belajar mengajar. Barang-barang

tersebut kondisinya tidak akan tetap tetapi lama-

kelamaan akan mengarah pada kerusakan dan kehancuran

bahkan kepunahan. Namun agar sarana dan prasarana

tersebut tidak cepat rusak atau hancur diperlukan

usaha pemeliharaan yang baik dari pihak pemakainya.

Pemeliharaan merupakan suatu kegiatan yang kontinu

untuk mengusahakan agar sarana dan prasarana

pendidikan yang ada tetap dalam keadaan baik dan siap

dipergunakan.

Menurut J. Mamusung (1991:80) pemeliharaan adalah

:

17

“Suatu kegiatan dengan pengadaan biaya yang

termasuk dalam keseluruhan anggaran persekolahan dan

diperuntukkan bagi kelangsungan “building” dan

“equipment” serta “furniture” termasuk penyediaan

biaya bagi kepentingan perbaikan dan pemugaran serta

penggantian.”

Pemeliharaan dapat dilakukan menurut ukuran waktu

dan menurut ukuran keadaan barang. Pemeliharaan

menurut waktu dapat dilakukan setiap hari dan secara

berkala sesuai petunjuk penggunaan. Pemeliharaan yang

dilakukan menurut keadaan barangnya dilakukan terhadap

barang habis pakai dan barang tak habis pakai.

8. Rehabilitasi

Merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dari

kerusakan dengan tambal sulam atau penggantian suku

cadangnya agar barang tersebut dapat dipergunakan lagi

sehingga mempunyai daya pakai yang lebih lama.

9. Penggunaan

Penggunaan/pemakaian sarana dan prasarana

pendidikan di sekolah merupakan tanggung jawab

pimpinan lembaga pendidikan tersebut yang bisa dibantu

oleh wakil bidang sarana dan prasarana atau petugas

18

yang berkaitan dengan penanganan sarana dan prasarana.

Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sarana dan

prasarana adalah penyusunan jadwal penggunaan harus

dihindari benturan dengan kelompok lainnya, kegiatan

pokok sekolah hendaknya menjadi prioritas pertama,

jadwal penggunaan hendaknya diajukan pada awal tahun

ajaran, serta penjadwalan dalam penggunaan sarana dan

prasarana sekolah harus jelas.

10. Penghapusan

Barang-barang yang ada dilembaga pendidikan,

terutama yang berasal dari pemerintah tidak akan

selamanya bisa dipergunakan untuk kepentingan

pendidikan. Hal ini karena rusak berat sehingga tidak

dapat dipergunakan lagi karena sudah tidak sesuai lagi

dengan keadaan dan kebutuhan. Dengan keadaan seperti

itu maka bbarang tersebut harus segera dihapus untuk

membebaskan dari biaya pemeliharaan dan meringankan

beban kerja inventaris dan membebaskan tanggung jawab

lembaga terhadap barang tersebut.

Dalam manajemen sarana dan prasarana diketahui

bahwa terdapat tiga komponen dalam mengolah sarana dan

prasarana dimana pengolahan ini membantu dalam proses

peningkatan mutu pendidikan karena sangat membantu

19

dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu lahan bangunan,

gedung sekolah dan perlengkapan sekolah.

Penghapusan sebagai salah satu fungsi

administrasi sarana pendidikan, mempunyai arti

mencegah atau membatasi kerugian biaya untuk keperluan

barang yang semakin buruk kondisinya, meringankan

beban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan inventaris,

membebaskan satuan organisasi dari pengurusan dan

pertanggungjawaban barang yang tidak produktif lagi

dan membebaskan ruangan atau pekarangan kantor dari

penumpukan barang yang tidak dipergunakan lagi.

11. Pengendalian

Bukanlah merupakan suatu pengaturan yang kaku dan

akan sangat membatasi ruang gerak masing-masing fungsi

pengelolaan, tetapi agar merupakan koordinasi serta

akselerasi bagi seluruh fungsi pengelolaan, sehingga

pemborosan tenaga, waktu dan biaya dapat dihindarkan.

E. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Sekolah

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

pasal 42 menyatakan setiap satuan pendidikan wajib

memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan

pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar

lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang

20

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang

teratur dan berkelanjutan. Sedangkan pada ayat ke-2

dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki

prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang

pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata

usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang

bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin,

instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat

beribadah, tempat bermain, rekreasi, dan tempat lain yang

diperlukan.

Untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan

dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya untuk

pengadaan tanah bisa dilakukan dengan cara membeli,

menerima hibah, menerima hak pakai, menukar dan

sebagainya. Dalam pengadaan gedung/bangunan dapat

dilakukan dengan cara membangun baru, membeli menyewa,

menerima hibah dan menukar bangunan.

Untuk pengadaan perlengkapan atau perabot dapat

dilakukan dengan jalan membeli. Perabot yang akan dibeli

dapat berbentuk yang sudah jadi atau yang belum jadi.

Dalam pengadaan perlengkapan ini juga dapat dilakukan

dengan jalan membuat sendiri atau menerima bantuan dari

instansi pemerintah luar Depdiknas, badan swasta,

masyarakat, perorangan dan sebagainya.

21

Perspektif manajemen pendidikan berbasis sekolah adalah

semua piranti yang secara langsung dipergunakan dalam

proses pendidikan di sekolah. Dan prasarana yaitu semua

piranti yang secara tidak langsung dipergunakan dalam

proses pendidikan di sekolah. Menurut Tim Pakar

Manajemen Pendidikan : “pengelolaan sarana dan prasarana

pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama

pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan

secara efektif dan efisien”.

F. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Upaya peningkatan mutu sarana dan prasarana

pendidikan haruslah dilakukan dalam kerangka kerjasama

antara pemerintah hingga satuan sekolah. Pelaksanaannya

pun harus merangkum peran masyarakat yang diwadahi dalam

organisasi Komite Sekolah. Kajian bertujuan mengenali

kelembagaan peningkatan mutu sarana dan prasarana

pendidikan dasar yang ada dan permasalahan pelaksanaannya

serta menyusun alternatif strategi dalam peningkatan mutu

sarana prasarana pendidikan melalui pelibatan masyarakat

sebagai komponen utama.

22

Mutu sebuah sekolah dapat dilihat dari tertib

administrasinya. Salah satu bentuk tertib administrasi

adalah adanya mekanisme kerja yang efektif dan efisien,

baik secara vertikal maupun horizontal. Dapat dilihat

dari perspektif operasional, manajemen sekolah berbasis

MBS dikatakan bermutu jika sumber daya manusianya bekerja

secara efektif dan efisien. Mereka bekerja bukan karena

ada beban atau karena diawasi secara ketat. Proses

pekerjaannya pun dilakukan benar dari awal, bukan

mengatasi aneka masalah yang timbul secara rutin karena

kekeliruan yang tidak disengaja.

Dalam melaksanakan rencana peningkatan mutu

pendidikan yang telah disetujui bersama antara sekolah,

orangtua siswa, dan masyarakat maka sekolah perlu

mengambil langkah proaktif untuk mewujudkan sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan. Kepala sekolah dan guru

hendaknya mendayagunakan sumberdaya pendidikan yang

tersedia semaksimal mungkin, menggunakan pengalaman-

pengalaman masa lalu yang dianggap efektif, dan

menggunakan teori-teori yang terbukti mampu meningkatkan

kualitas pembelajaran.

Dalam melaksanakan proses pembelajaran, sekolah

hendaknya menerapkan konsep belajar tuntas. Konsep ini

menekankan pentingnya siswa menguasai materi pelajaran

23

secara utuh dan bertahap sebelum melanjutkan ke

pembelajaran topik-topik yang lain. Dengan demikian siswa

dapat menguasai suatu materi pelajaran secara tuntas

sebagai prasyarat dan dasar yang kuat untuk mempelajari

tahapan berikutnya yang lebih luas dan mendalam.

Untuk menghindari berbagai penyimpangan, kepala

sekolah perlu melakukan supervisi dan monitoring terhadap

kegiatan peningkatan mutu yang dilakukan di sekolah.

Kepala sekolah sebagai manajer dan pemimpin pendidikan di

sekolahnya berhak dan perlu memberikan arahan, bimbingan,

dukungan, dan teguran kepada guru dan tenaga lainnya jika

ada kegiatan yang tidak sesuai dengan jalur yang telah

ditetapkan. Namun demikian, bimbingan dan arahan jangan

sampai membuat guru dan tenaga lainnya menjadi amat

terkekang dalam melaksanakan kegiatan, sehingga kegiatan

tidak mencapai sasaran.

Beberapa alat yang dapat digunakan dalam perbaikan

mutu pendidikan :

1. Gugah pikiran (Brainstorming), suatu alat yang

digunakan dalam manajemen mutu terpadu untuk memancing

dan menghimpun sejumlah gagasan tentang isu dan

masalah tertentu.

24

2. Jaringan kerja kemiripan, untuk mengelompokkan

sejumlah gagasan, pendapat, atau bahan kajian menurut

kemiripan dan keserupaannya.

3. Diagram tulang ikan, menggambarkan hubungan antara

faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap suatu

masalah/hasil yang diinginkan.

4. Analisis keadaan lapangan, untuk mengidentifikasi dan

mediskusikan dua jeni kekuatan, yaitu mendorong dan

menghambat untuk perubahan.

5. Pendiagraman, untuk mengetahui komponen yang terlibat

dalam suatu proses, terutama untuk mengetahui siapa

yang menjadi pelanggan dalam proses tersebut.

6. Diagram arus, untuk menggambarkan langkah suatu proses

kerja yang berurutan.

7. Analisis pareto, yang memperlihatkan distribusi dan

frekuensi kejadian dari masalah yang diteliti.

Dalam upaya peningkatan mutu dapat dimulai dari

pemeliharaan gedung, pengadaan dan pemeliharaan

perlengkapan sekolah, pengaturan buku dan alat pelajaran,

serta penyelenggaraan perpustakaan sekolah.

1. Pemeliharaan gedung sekolah.

Dalam pemeliharaan gedung sekolah perlu

memperhatikan keutuhan dan kebersihan mengenai lantai,

25

dinding, langit-langit, atap, jendela, pintu, kaca dan

ventilasi dari segala kotoran, serta memperhatikan

keutuhan dan kebersihan wastafel dan kran yang ada di

dalamnya dan keutuhan serta kebersihan alat

pembuangan/saluran air.

2. Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan sekolah

Dalam pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan

sekolah, semua orang ikut menggunakan secara teratur

mengenai peralatan tersebut. Peralatan sekolah

hendaknya serasi dengan interest kebutuhan dan

kematangan anak. Ukuran peralatan sebaiknya

disesuaikan dengan keadaan murid, dan semua kelas

hendaklah tidak diberi peralatan yang sama persis.

3. Pengaturan buku dan alat pelajaran

Dalam pengaturan buku dan alat pelajaran, yang

harus diperhatikan diantaranya menyampuli buku untuk

mencegah kerusakan buku agar buku tambah menarik,

melakukan perbaikan buku untuk menanamkan rasa

tanggung jawab, disiplin memberantas organisme, rasa

hormat dan menghargai orang lain. Dalam pengaturannya

harus menempatkan alat yang baru dipakai hendaklah

dapat tersusun dengan rapi pada tempat semula, dan

26

membersihkan dan menjaga alat peraga dari kotoran yang

dapat masuk.

4. Penyelenggaraan perpustakaan sekolah

Untuk penyelenggaraan perpustakaan sekolah, harus

menyediakan dan melakukan pemilihan buku perpustakaan,

melakukan penyusunan dan pencatatan dalam

perpustakaan, serta menyediakan ruang buku, ruang baca

dan ruang untuk pegawai perpustakaan.

Pengelolaan perpustakaan sekolah perlu

menyediakan petunjuk pelaksanaan operasional

peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya,

merencanakan fasilitas peminjaman buku dan bahan

pustaka lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik

dan pendidik, membuka pelayanan minimal enam jam

sehari pada hari kerja, melengkapi fasilitas

peminjaman antarperpustakaan, baik internal maupun

eksternal., serta menyediakan pelayanan peminjaman

dengan perpustakaan dari sekolah lain baik negeri

maupun swasta.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan

bahwa, administrasi sarana dan prasarana pendidikan

merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan

diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta

pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan.

Administrasi sarana prasarana sekolah bertujuan untuk

memberikan layanan secara profesional di bidang sarana

dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya

proses pendidikan secara efektif dan efisien.

Upaya untuk meningkatkan mutu sarana prasarana yang

telah hilang adalah dengan kerjasama antara pemerintah

dengan pihak sekolah serta masyarakat setempat agar

sarana prasarana yang seharusnya kita butuhkan tetap ada

dan mampu menunjang pembelajaran di sekolah. Adapun

masalah yang sering timbul dalam pemeliharaan sarana dan

prasarana di sekolah adalah pengrusakan yang di lakukan

oleh siswa-siswa di sekolah itu sendiri.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka sebaiknya pemerintah

mampu mengelola dan mengatur dalam penggunaan sarana dan

27

28

prasarana terlebih di sekolah. Hal ini dikarenakan sarana

prasarana merupakan salah satu keperluan dalam

berjalannya Proses Belajar Mengajar (PBM) di sekolah.

Pihak sekolah dan para pengguna sarana dan prasarana juga

diharapkan mampu menjaga dengan baik sarana dan prasarana

yang telah disediakan disekitar lingkungan tersebut.

Sebagai seorang personal administrasi pendidikan

berusahalah untuk belajar dan belajar lagi lebih giat

dalam memahami dan mendalami administrasi sarana dan

prasarana demi terwujudnya tujuan dari pendidikan

nasional.

29

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 1990. Organisasi dan Administrasi Pendidikan

Teknologi dan Kejuruan. Jakarta : CV. Rajawali.

Danim, Sudarwan. 2012. Visi Baru Manajemen Sekolah : Dari Unit

Birokrasi ke Lembaga Akademik. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Daryanto, M. 2011. Administrasi Pendidikan. Jakarta : Rineka

Cipta.

Depdiknas. 2001. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah :

Konsep dan Pelaksanaan. Jakarta : PT. Gramedia

Widiasarana Indonesia.

Gunawan, Ary. H. 2002. Administrasi Sekolah : Administrasi

Pendidikan Mikro. Jakarta : Rineka Cipta.

Mulyadi, E. 2012. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung : PT.

Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E. 2009. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan :

Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah. Jakarta : PT. Bumi

Aksara.

Mulyasana, Dedi. 2012. Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing.

Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Prihatin, Eka. 2011. Teori Admnistrasi Pendidikan. Bandung :

ALFABETA.

Soepardi, Imam.1988. Dasar-Dasar Administrasi Pendidikan. Jakarta

: FKIP Universitas Jember.

30

Soetopo, Hendyat dan Wasty Sumanto. 1993. Pengantar

Operasional Administrasi Pendidikan. Surabaya : Usaha

Nasional.

Surachmad, Winarno. Administrasi Sekolah. Jakarta : PT. Rais

Utama.

Syafaruddin. 2002. Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan :

Konsep, Strategi, dan Aplikasi. Jakarta : PT. Gramedia

Widiasarana Indonesia.

Syafril dan Zelhendri Zen. 2012 . Pengantar Pendidikan. Padang

: Sukabina Press.

Tim Pengembangan MKDK. 1991. Administrasi Pendidikan.

Semarang : IKIP Semarang Press.

http://ayahalby.files.wordpress.com/administrasi-sarana-

dan-prasarana-pendidikan/, diakses 6 Desember 2013.

http://dedyenha.blogspot.com/2012/06/makalah-

administrasi-sarana-dan.html/, diakses 6 Desember

2013.

http://docs.google.com/file/d/

0B6aC4A7EcCajTzU2UEVQWnJIcIE/edit?pli=1, diakses 6

Desember 2013.

http://imronfauzi.wordpress.com/2008/06/2/administrasi-

sarana-dan-prasarana-pendidikan/, diakses 7 Desember

2013.

31

http://www.gudangmaterikuliah.blogspot.com/2012/05/

administrasi-sarana-dan-prasarana.html/, diakses 7

Desember 2013.

http://makalah-pendidikan-pendidikanpaper.blogspot.com/

2011/01/administrasi-sarana-dan-prasarana.html/,

diakses 7 Desember 2013.

http://nurfatihah.blogspot.com/2012/12/administrasi-

sarana-dan-prasarana.html/, diakses 7 Desember 2013.

http://sd9ngringo.ppl.fkip.uns.ac.id/2011/09/13/

administrasi-dan-sarana-prasarana-sekolah/, diakses

7 Desember 2013.

http://yesisaadah84.wordpress.com/tugas-sim-pendidikan-

3/tugas-kepala-sekolah-dan-guru/, diakses 8 Desember

2013.

http://www.academia.edu/4076913/

ADMINISTRASI_SARANA_DAN_PRASARANA_SEKOLAH/, diakses

8 Desember 2013.


Recommended