Date post: | 29-Mar-2023 |
Category: |
Documents |
Upload: | independent |
View: | 0 times |
Download: | 0 times |
1
TUGASKARYA ILMIAH
“PENINGKATAN MUTU SARANA DAN PRASARANAPENDIDIKAN DI SEKOLAH”
Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah
Penulisan Karya Ilmiah
Dosen Pengampu : Prof. Dr. H. Rusdinal, M.Pd
Disusun Oleh :CHYNTIA DEVI1300060/2013
3
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada
penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan
karya ilmiah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah
Penulisan Karya Ilmiah. Karya ilmiah ini disusun untuk
mendeskripsikan tentang “Peningkatan Mutu Sarana dan
Prasarana Pendidikan di Sekolah”.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak
yang telah membantu dalam penulisan karya ilmiah ini
khususnya Bpk. Prof. Dr. H. Rusdinal, M.Pd, yang telah
membimbing penulis dengan sabar demi terselesaikannya
karya ilmiah ini.
Penulis berharap karya ilmiah yang sederhana ini
dapat menjadi tambahan bagi pembaca yang ingin
mempelajari lebih jauh tentang karya ilmiah. Seperti kata
pepatah “ Tak ada gading yang tak retak “. Penulis sadar karya
ilmiah ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik
dan saran dari semua pihak penulis harapkan demi
perbaikan karya ilmiah ini.
5
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................... i
DAFTAR ISI.......................................ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah…………………………………………………… 1
B. Rumusan Masalah…………………………………………………………. 2
C. Tujuan Penulisan…………………………………………………………... 3
D. Manfaat Penulisan…………………………………………………………. 3
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Sarana dan Prasarana Administrasi
Pendidikan………………. 4
B. Tujuan Administrasi Sarana Prasarana
Pendidikan……………………….. 8
C. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sarana
Prasarana…………………………….. 9
D. Operasional Kegiatan Administrasi Sarana dan
Prasarana………………... 9
E. Pengadaan Sarana dan Prasarana di
Sekolah……………………………… 15
F. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan…………………………………….. 17
6
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan…………………………………………………………...…… 22
B. Saran…………………………………………………………………….… 22
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah
lepas dari peranan sarana dan prasarana. Tanpa adanya
sarana dan prasarana, manusia akan mengalami banyak
kesulitan. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana
sangat membantu tercapainya tujuan yang telah ditetaapkan
agar semakin efektif dan efisien. Dengan adanya sarana
dan prasarana, semua orang akan merasa terbantu dan lebih
mudah dalam melakukan segala sesuatu.
Administrasi sarana dan prasarana pendidikan
merupakan hal yang sangat menunjang atas tercapainya
suatu tujuan dari pendidikan, untuk meningkatkan daya
kerja yang efektif dan efisien serta mampu menghargai
etika kerja sesama personal pendidikan, sehingga akan
tercipta keserasian, kenyamanan yang dapat menimbulkan
kebanggaan dan rasa memiliki baik dari warga sekolah
maupun warga masyarakat sekitar. Lingkungan pendidikan
akan bersifat positif atau negatif itu tergantung pada
pemeliharaan administrasi sarana prasarana itu sendiri.
Begitu pula dalam dunia pendidikan. Sarana dan
prasarana pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan
1
2
yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja.
Tujuannya adalah agar proses belajar mengajar semakin
efektif dan efisien, serta membantu tercapainya tujuan
pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada
dasarnya secara kronologis operasional kegiatan
administrasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi :
perencanaan pengadaan barang, prakualifikasi rekanan,
pengadaan barang, penyimpanan dan inventarisasi,
pemeliharaan dan rehabilitasi, penghapusan dan
penyingkiran, serta pengendalian. Seluruh rangkaian itu
harus merupakan satu kesatuan yang terpadu, dan harus
dihindarkan kesimpangsiuran dalam pengawasannya.
Fakta dan kenyataan yang ada saat ini tidak berjalan
sesuai dengan tujuan yang semestinya. Sarana dan
prasarana yang seharusnya dibutuhkan dalam proses
pendidikan kini tak lagi membantu proses pendidikan.
Faktor yang menyebabkan terjadinya masalah seperti ini
bisa berasal dari kepengurusan sarana dan prasarana yang
simpangsiur. Masalah ini juga bisa berasal dari
masyarakat sekitar yang tidak mampu menjaga sarana dan
prasarana yang telah disediakan.
3
B. Rumusan Masalah
Dalam karya ilmiah ini yang menjadi rumusan masalah
adalah :
1. Apa yang menyebabkan sarana dan prasarana tidak
berjalan dengan tujuan yang semestinya ?
2. Bagaimana cara pengadaan sarana dan prasarana di
sekolah ?
3. Bagaimana upaya peningkatan mutu pendidikan ?
4. Bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan ?
C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan
dari karya ilmiah ini adalah:
1. Untuk mengetahui penyebab sarana dan prasarana tidak
berjalan dengan tujuan yang semestinya.
2. Untuk mengetahui cara pengadaan sarana dan prasarana
pendidikan di sekolah.
3. Untuk mengetahui upaya peningkatan mutu pendidikan.
4. Untuk mengetahui pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan.
D. Manfaat Penulisan
Manfaat penulisan dari karya ilmiah ini adalah :
4
1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan pembaca
tentang upaya peningkatan mutu sarana dan prasarana
di sekolah.
2. Bahan tambahan pelajaran mengenai sarana dan
prasarana pendidikan.
3. Bahan rujukan dan referensi dalam penulisan karya
ilmiah.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Sarana dan Prasarana Administrasi
Pendidikan
Administrasi sarana adalah semua perangkat
peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung
digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Adapun,
administrasi prasarana adalah semua perangkat kelengkapan
dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan
proses pendidikan di sekolah.
Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi
proses belajar mengajar. Menurut rumusan Tim Penyusun
Pedoman Pembakuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan :
“Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang
diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang
bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian
tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur,
efektif dan efisien.”
Administrasi sarana dan prasarana pendidikan
merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan
diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta
pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan.
5
6
Hal ini ditujukan agar senantiasa siap pakai ( ready for use
) dalam PBM sehingga proses belajar mengajar semakin
efektif dan efisien, guna membantu tercapainya tujuan
pendidikan yang telah ditetapkan. Proses Belajar Mengajar
( PBM ) akan semakin sukses bila ditunjang dengan sarana
dan prasarana pendidikan yang memadai. Pemerintah selalu
berupaya untuk secara terus-menerus melengkapi sarana dan
prasarana pendidikan bagi seluruh jenjang dan tingkat
pendidikan, sehingga kekayaan fisik negara yang berupa
sarana dan prasarana pendidikan telah menjadi sangat
besar.
Menurut keputusan Menteri No. 079/1975, sarana
pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu :
1. Bangunan dan perabot sekolah.
2. Alat pelajaran yang terdiri, pembukuan dan alat-alat
peraga dan laboratorium.
3. Media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi
audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media
yang tidak menggunakan alat penampil.
Standar sarana dan prasarana dikembangkan oleh BSNP
dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri, yang dalam garis
besarnya adalah sebagai berikut :
7
1. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang
meliputi perabot, peralatan pendidikan, media
pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan
habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan
untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan
berkelanjutan.
2. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang
meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan
pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang
perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja,
ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan
jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, bermain,
berkreasi, dan lainnya.
3. Standar keagamaan jenis peralatan laboratorium, IPA,
bahasa, komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada
satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi
jenis minimal peralatan yang harus tesedia.
4. Standar jumlah peralatan di atas dinyatakan dalam
rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.
5. Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah
judul dan jenis buku.
6. Standar buku teks pelajaran diperpustakaan dinyatakan
dalam rasio minimal.
8
7. Kelayakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikan buku
teks pelajaran dinilai oleh BSNP.
8. Standar sumber belajar lainnya dinyatakan dalam rasio
jumlah sumber belajar.
9. Standar rasio luas ruang kelas dan luas bangunan
dirumuskan oleh BSNP.
10. Standar kualitas bangunan minimal pada satuan
pendidikan dasar dan menengah adalah kelas B.
Berdasarkan data yang tercatat pada akhir Pelita III
saja kekayaan tersebut nilainya berkisar satu trilyun
rupiah, sehingga perlu pengamanan yang kuat mencakup
pengamanan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan
penghapusan. Pengamanan yang kuat dicapai melalui sistem
yang antara lain diwujudkan dalam bentuk perundangan dan
peraturan yang cermat, di samping ketentuan-ketentuan
teknis yang telah ada. Semuanya itu akan dapat berjalan
dengan arah yang tepat bila partisipasi penuh dari para
personel yang ditugasi serta terkait dengan pengelolaan
fasilitas pendidikan tersebut berdasar rasa tanggung
jawab yang tinggi.
Fasilitas atau benda-benda pendidikan dapat ditinjau
dari fungsi, jenis atau sifatnya.
9
1. Ditinjau dari fungsinya terhadap PBM, prasarana
pendidikan berfungsi tidak langsung. Termasuk dalam
prasarana pendidikan adalah tanah, halaman, pagar,
tanaman, gedung/bangunan sekolah. Sedangkan sarana
pendidikan berfungsi langsung terhadap PBM, seperti
alat pelajaran, alat peraga, alat praktek dan media
pendidikan.
2. Ditinjau dari jenisnya, fasilitas pendidikan dapat
dibedakan menjadi fasilitas fisik dan fasilitas
nonfisik. Fasilitas fisik atau material yaitu segala
sesuatu yang berwujud benda mati atau dibendakan yang
mempunyai peran untuk memudahkan atau melancarkan
sesuatu usaha, seperti kendaraan, komputer, perabot,
dan sebagainya. Fasilitas nonfisik yakni sesuatu yang
bukan benda mati, yang mempunyai peranan untuk
memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha seperti
manusia, jasa dan uang.
3. Ditinjau dari sifat barangnya, benda-benda pendidikan
dapat dibedakan menjadi barang bergerak dan barang
tidak bergerak, yang kesemuanya dapat mendukung
pelaksanaan tugas.
B. Tujuan Administrasi Sarana Prasarana Pendidikan
Tujuan administrasi sarana prasarana sekolah secara
umum adalah memberikan layanan secara profesional di
10
bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka
terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan
efisien. Adapun, tujuan secara khususnya adalah sebagai
berikut :
1. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana
pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan
yang hati-hati dan seksama.
2. Untuk mengupayakan sarana prasarana sekolah secara
tepat dan efisien, sehingga keberadaannya selalu dalam
keadaan siap pakai.
Program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu
pada standar sarana dan prasarana dalam hal :
1. Merencanakan, memenuhi, dan mendayagunakan sarana dan
prasarana pendidikan.
2. Mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan
prasarana agar tetap berfungsi mendukung proses
pendidikan.
3. Melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat
kelas di sekolah.
Pengelolaan sarana prasarana sekolah :
1. Direncanakan secara sistematis agar selaras dengan
pertumbuhan kegiatan akademik dengan mengacu standar
sarana prasarana
11
2. Dituangkan dalam rencana pokok yang meliputi gedung
dan laboratorium serta pengembangannya.
C. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Untuk mendukung tercapainya tujuan administrasi
sarana dan prasarana sekolah maka ada prinsip-prinsip
yang perlu diperhatikan dalam mengelola sarana dan
prasarana sekolah sebagai berikut :
1. Prinsip pencapaian tujuan administrasi sarana
prasarana sekolah dikatakan berhasil apabila fasilitas
sekolah selalu siap pakai.
2. Prinsip efisiensi pemakaian hendaknya dilakukan dengan
sebaik-baiknya, sehingga dapat mengurangi pemborosan.
3. Prinsip administratif hendaknya selalu memperhatikan
undang-undang, peraturan, instruksi dan pedoman yang
telah diberlakukan oleh pemerintah.
4. Prinsip kejelasan tanggung jawab dan tugas semua
anggota harus dideskripsikan dengan jelas.
5. Prinsip kekohesifan manajemen hendaknya terealisasikan
dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak.
D. Operasional Kegiatan Administrasi Sarana dan Prasarana
Operasional kegiatan administrasi sarana dan
prasarana pendidikan harus merupakan satu kesatuan yang
harmonis/terpadu. Dalam sistematika kerjanya harus
12
dihindarkan timbulnya kesimpangsiuran dan tumpang tindih
dalam wewenang, tanggung jawab, dan pengawasan
menghindari timbulnya pemborosan biaya, tenaga, dan
waktu.
1. Perencanaan Pengadaan Barang
Suatu kegiatan administrasi yang baik dan tidak
gegabah tentu diawali dengan suatu perencanaan yang
matang dan baik dilaksanakan demi menghindari
terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak
diinginkan. Seperti L. Gulick dan Urwick pakar
administrasi negara di Amerika Serikat mengemukakan
tujuh macam kegiatan dalam administrasi, yaitu
perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf,
pengarahan, pengkoordinasian, pencatatan, dan
penyusunan anggaran.
Perencanaan yang baik dan teliti akan berdasarkan
analisis kebutuhan, dan penentuan skala prioritas bagi
kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan urusan pertama,
kedua, ketiga, dan seterusnya untuk dilaksanakan yang
disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat
kepentingannya.
Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana
pendidikan harus terintegrasi dengan rencana
13
pembangunan baik nasional, regional dan lokal.
Perencanaan ini merupakan sistem perencanaan terpadu
dengan perencanaan pembangunan tersebut. Perencanaan
kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan tergantung
pada jenis program pendidikan dan tujuan yang
ditetapkan. Perencanaan ini mencakup : perencanaan
pengadaan tanah untuk gedung/bangunan sekolah,
perencanaan pengadaan bangunan, perencanaan
pembangunan bangunan, dan perencanaan perabot dan
perlengakapan pedidikan.
2. Prakualifikasi Rekanan
Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui
pembelian sebagai tindak lanjut pelaksanaan DIP/DIK
dilakukan dengan sistem lelang/tender yang diikuti
oleh para rekanan, untuk menghindari berbagai
kemugkinan yang tidak diinginkan seperti
penyalahgunaan, spekulasi, manipulasi serta perbuatan-
perbuatan sembrono lainnya. Rekanan yang dapat
mengikuti tender hanyalah rekanan yang bonafid atau
terpercaya saja.
3. Pengadaan Barang
Pengadaan merupakan seluruh kegiatan untuk
menyediakan semua keperluan barang bagi keperluan
14
pelaksanaan tugas. Untuk pengadaan sarana dan
prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai
cara. Misalnya untuk pengadaan tanah bisa dilakukan
dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak
pakai, menukar dan sebagainya. Dalam pengadaan
gedung/bangunan dapat dilakukan dengan cara membangun
baru, membeli menyewa, menerima hibah dan menukar
bangunan.
Untuk pengadaan perlengkapan atau perabot dapat
dilakukan dengan jalan membeli. Perabot yang akan
dibeli dapat berbentuk yang sudah jadi, atau yang
belum jadi. Dalam pengadaan perlengkapan ini juga
dapat dilakukan dengan jalan membuat sendiri atau
menerima bantuan dari instansi pemerintah di luar
Depdiknas, badan-badan swasta, masyarakat, perorangan,
dan sebagainya.
4. Penyimpanan
Setelah pengadaan barang terealisasikan, maka
kegiatan selanjutnya yang dilakukan ialah menampung
hasil pengadaan barang tersebut demi keamanannya, baik
yang belum maupun akan didistribusikan, disebut
penyimpanan. Kegiatan penyimpanan meliputi, menerima
barang, menyimpan barang dan mengeluarkan barang,
15
sesuai ICW atau Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia
Pasal 55 dan 57.
5. Inventarisasi
Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di
sekolah atau lembaga pendidikan lainnya ada yang
berasal dari pemerintah ada juga yang berasal dari
usaha sendiri, seperti membeli, membuat sendiri,
sumbangan dan sebagainya. Semua barang yang ada
tersebut hendaknya diinventarisisr, melalui
inventarisasi memungkinkan dapat diketahui jumlah,
jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, ukuran, harga
dan sebagainya. Khususnya untuk sarana dan prasarana
yang berasal dari pemerintah wajib diadakan
inventarisasi secara cermat, dengan menggunakan
format-format yang telah ditetapkan, atau mencatat
semua barang inventarisasinya.
Dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan
pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang
milik negara. Inventarisasi juga memberikan masukan
yang sangat berharga bagi efektivitas pengelolaan
sarana prasarana, seperti perencanaan, analisis
kebutuhan, pengadaan, dan sebagainya.
16
6. Penyaluran
Merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan
barang dan tanggung jawab dari instansi yang satu
kepada instansi yang lain. Dalam lingkungan yang
sempit seperti di lingkungan sekolah, maka kegiatan
penyaluran ini dapat berwujud pendistribusian atau
kegiatan membagi barang sesuai kebutuhan guru dalam
instansi sekolah tersebut untuk keperluan kegiatan
belajar-mengajar serta perkantoran.
7. Pemeliharaan
Sarana dan prasarana merupakan penunjang untuk
keaktifan proses belajar mengajar. Barang-barang
tersebut kondisinya tidak akan tetap tetapi lama-
kelamaan akan mengarah pada kerusakan dan kehancuran
bahkan kepunahan. Namun agar sarana dan prasarana
tersebut tidak cepat rusak atau hancur diperlukan
usaha pemeliharaan yang baik dari pihak pemakainya.
Pemeliharaan merupakan suatu kegiatan yang kontinu
untuk mengusahakan agar sarana dan prasarana
pendidikan yang ada tetap dalam keadaan baik dan siap
dipergunakan.
Menurut J. Mamusung (1991:80) pemeliharaan adalah
:
17
“Suatu kegiatan dengan pengadaan biaya yang
termasuk dalam keseluruhan anggaran persekolahan dan
diperuntukkan bagi kelangsungan “building” dan
“equipment” serta “furniture” termasuk penyediaan
biaya bagi kepentingan perbaikan dan pemugaran serta
penggantian.”
Pemeliharaan dapat dilakukan menurut ukuran waktu
dan menurut ukuran keadaan barang. Pemeliharaan
menurut waktu dapat dilakukan setiap hari dan secara
berkala sesuai petunjuk penggunaan. Pemeliharaan yang
dilakukan menurut keadaan barangnya dilakukan terhadap
barang habis pakai dan barang tak habis pakai.
8. Rehabilitasi
Merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dari
kerusakan dengan tambal sulam atau penggantian suku
cadangnya agar barang tersebut dapat dipergunakan lagi
sehingga mempunyai daya pakai yang lebih lama.
9. Penggunaan
Penggunaan/pemakaian sarana dan prasarana
pendidikan di sekolah merupakan tanggung jawab
pimpinan lembaga pendidikan tersebut yang bisa dibantu
oleh wakil bidang sarana dan prasarana atau petugas
18
yang berkaitan dengan penanganan sarana dan prasarana.
Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sarana dan
prasarana adalah penyusunan jadwal penggunaan harus
dihindari benturan dengan kelompok lainnya, kegiatan
pokok sekolah hendaknya menjadi prioritas pertama,
jadwal penggunaan hendaknya diajukan pada awal tahun
ajaran, serta penjadwalan dalam penggunaan sarana dan
prasarana sekolah harus jelas.
10. Penghapusan
Barang-barang yang ada dilembaga pendidikan,
terutama yang berasal dari pemerintah tidak akan
selamanya bisa dipergunakan untuk kepentingan
pendidikan. Hal ini karena rusak berat sehingga tidak
dapat dipergunakan lagi karena sudah tidak sesuai lagi
dengan keadaan dan kebutuhan. Dengan keadaan seperti
itu maka bbarang tersebut harus segera dihapus untuk
membebaskan dari biaya pemeliharaan dan meringankan
beban kerja inventaris dan membebaskan tanggung jawab
lembaga terhadap barang tersebut.
Dalam manajemen sarana dan prasarana diketahui
bahwa terdapat tiga komponen dalam mengolah sarana dan
prasarana dimana pengolahan ini membantu dalam proses
peningkatan mutu pendidikan karena sangat membantu
19
dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu lahan bangunan,
gedung sekolah dan perlengkapan sekolah.
Penghapusan sebagai salah satu fungsi
administrasi sarana pendidikan, mempunyai arti
mencegah atau membatasi kerugian biaya untuk keperluan
barang yang semakin buruk kondisinya, meringankan
beban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan inventaris,
membebaskan satuan organisasi dari pengurusan dan
pertanggungjawaban barang yang tidak produktif lagi
dan membebaskan ruangan atau pekarangan kantor dari
penumpukan barang yang tidak dipergunakan lagi.
11. Pengendalian
Bukanlah merupakan suatu pengaturan yang kaku dan
akan sangat membatasi ruang gerak masing-masing fungsi
pengelolaan, tetapi agar merupakan koordinasi serta
akselerasi bagi seluruh fungsi pengelolaan, sehingga
pemborosan tenaga, waktu dan biaya dapat dihindarkan.
E. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Sekolah
Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
pasal 42 menyatakan setiap satuan pendidikan wajib
memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan
pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar
lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang
20
diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang
teratur dan berkelanjutan. Sedangkan pada ayat ke-2
dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki
prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang
pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata
usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang
bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin,
instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat
beribadah, tempat bermain, rekreasi, dan tempat lain yang
diperlukan.
Untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan
dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya untuk
pengadaan tanah bisa dilakukan dengan cara membeli,
menerima hibah, menerima hak pakai, menukar dan
sebagainya. Dalam pengadaan gedung/bangunan dapat
dilakukan dengan cara membangun baru, membeli menyewa,
menerima hibah dan menukar bangunan.
Untuk pengadaan perlengkapan atau perabot dapat
dilakukan dengan jalan membeli. Perabot yang akan dibeli
dapat berbentuk yang sudah jadi atau yang belum jadi.
Dalam pengadaan perlengkapan ini juga dapat dilakukan
dengan jalan membuat sendiri atau menerima bantuan dari
instansi pemerintah luar Depdiknas, badan swasta,
masyarakat, perorangan dan sebagainya.
21
Perspektif manajemen pendidikan berbasis sekolah adalah
semua piranti yang secara langsung dipergunakan dalam
proses pendidikan di sekolah. Dan prasarana yaitu semua
piranti yang secara tidak langsung dipergunakan dalam
proses pendidikan di sekolah. Menurut Tim Pakar
Manajemen Pendidikan : “pengelolaan sarana dan prasarana
pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama
pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan
secara efektif dan efisien”.
F. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan
Upaya peningkatan mutu sarana dan prasarana
pendidikan haruslah dilakukan dalam kerangka kerjasama
antara pemerintah hingga satuan sekolah. Pelaksanaannya
pun harus merangkum peran masyarakat yang diwadahi dalam
organisasi Komite Sekolah. Kajian bertujuan mengenali
kelembagaan peningkatan mutu sarana dan prasarana
pendidikan dasar yang ada dan permasalahan pelaksanaannya
serta menyusun alternatif strategi dalam peningkatan mutu
sarana prasarana pendidikan melalui pelibatan masyarakat
sebagai komponen utama.
22
Mutu sebuah sekolah dapat dilihat dari tertib
administrasinya. Salah satu bentuk tertib administrasi
adalah adanya mekanisme kerja yang efektif dan efisien,
baik secara vertikal maupun horizontal. Dapat dilihat
dari perspektif operasional, manajemen sekolah berbasis
MBS dikatakan bermutu jika sumber daya manusianya bekerja
secara efektif dan efisien. Mereka bekerja bukan karena
ada beban atau karena diawasi secara ketat. Proses
pekerjaannya pun dilakukan benar dari awal, bukan
mengatasi aneka masalah yang timbul secara rutin karena
kekeliruan yang tidak disengaja.
Dalam melaksanakan rencana peningkatan mutu
pendidikan yang telah disetujui bersama antara sekolah,
orangtua siswa, dan masyarakat maka sekolah perlu
mengambil langkah proaktif untuk mewujudkan sasaran-
sasaran yang telah ditetapkan. Kepala sekolah dan guru
hendaknya mendayagunakan sumberdaya pendidikan yang
tersedia semaksimal mungkin, menggunakan pengalaman-
pengalaman masa lalu yang dianggap efektif, dan
menggunakan teori-teori yang terbukti mampu meningkatkan
kualitas pembelajaran.
Dalam melaksanakan proses pembelajaran, sekolah
hendaknya menerapkan konsep belajar tuntas. Konsep ini
menekankan pentingnya siswa menguasai materi pelajaran
23
secara utuh dan bertahap sebelum melanjutkan ke
pembelajaran topik-topik yang lain. Dengan demikian siswa
dapat menguasai suatu materi pelajaran secara tuntas
sebagai prasyarat dan dasar yang kuat untuk mempelajari
tahapan berikutnya yang lebih luas dan mendalam.
Untuk menghindari berbagai penyimpangan, kepala
sekolah perlu melakukan supervisi dan monitoring terhadap
kegiatan peningkatan mutu yang dilakukan di sekolah.
Kepala sekolah sebagai manajer dan pemimpin pendidikan di
sekolahnya berhak dan perlu memberikan arahan, bimbingan,
dukungan, dan teguran kepada guru dan tenaga lainnya jika
ada kegiatan yang tidak sesuai dengan jalur yang telah
ditetapkan. Namun demikian, bimbingan dan arahan jangan
sampai membuat guru dan tenaga lainnya menjadi amat
terkekang dalam melaksanakan kegiatan, sehingga kegiatan
tidak mencapai sasaran.
Beberapa alat yang dapat digunakan dalam perbaikan
mutu pendidikan :
1. Gugah pikiran (Brainstorming), suatu alat yang
digunakan dalam manajemen mutu terpadu untuk memancing
dan menghimpun sejumlah gagasan tentang isu dan
masalah tertentu.
24
2. Jaringan kerja kemiripan, untuk mengelompokkan
sejumlah gagasan, pendapat, atau bahan kajian menurut
kemiripan dan keserupaannya.
3. Diagram tulang ikan, menggambarkan hubungan antara
faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap suatu
masalah/hasil yang diinginkan.
4. Analisis keadaan lapangan, untuk mengidentifikasi dan
mediskusikan dua jeni kekuatan, yaitu mendorong dan
menghambat untuk perubahan.
5. Pendiagraman, untuk mengetahui komponen yang terlibat
dalam suatu proses, terutama untuk mengetahui siapa
yang menjadi pelanggan dalam proses tersebut.
6. Diagram arus, untuk menggambarkan langkah suatu proses
kerja yang berurutan.
7. Analisis pareto, yang memperlihatkan distribusi dan
frekuensi kejadian dari masalah yang diteliti.
Dalam upaya peningkatan mutu dapat dimulai dari
pemeliharaan gedung, pengadaan dan pemeliharaan
perlengkapan sekolah, pengaturan buku dan alat pelajaran,
serta penyelenggaraan perpustakaan sekolah.
1. Pemeliharaan gedung sekolah.
Dalam pemeliharaan gedung sekolah perlu
memperhatikan keutuhan dan kebersihan mengenai lantai,
25
dinding, langit-langit, atap, jendela, pintu, kaca dan
ventilasi dari segala kotoran, serta memperhatikan
keutuhan dan kebersihan wastafel dan kran yang ada di
dalamnya dan keutuhan serta kebersihan alat
pembuangan/saluran air.
2. Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan sekolah
Dalam pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan
sekolah, semua orang ikut menggunakan secara teratur
mengenai peralatan tersebut. Peralatan sekolah
hendaknya serasi dengan interest kebutuhan dan
kematangan anak. Ukuran peralatan sebaiknya
disesuaikan dengan keadaan murid, dan semua kelas
hendaklah tidak diberi peralatan yang sama persis.
3. Pengaturan buku dan alat pelajaran
Dalam pengaturan buku dan alat pelajaran, yang
harus diperhatikan diantaranya menyampuli buku untuk
mencegah kerusakan buku agar buku tambah menarik,
melakukan perbaikan buku untuk menanamkan rasa
tanggung jawab, disiplin memberantas organisme, rasa
hormat dan menghargai orang lain. Dalam pengaturannya
harus menempatkan alat yang baru dipakai hendaklah
dapat tersusun dengan rapi pada tempat semula, dan
26
membersihkan dan menjaga alat peraga dari kotoran yang
dapat masuk.
4. Penyelenggaraan perpustakaan sekolah
Untuk penyelenggaraan perpustakaan sekolah, harus
menyediakan dan melakukan pemilihan buku perpustakaan,
melakukan penyusunan dan pencatatan dalam
perpustakaan, serta menyediakan ruang buku, ruang baca
dan ruang untuk pegawai perpustakaan.
Pengelolaan perpustakaan sekolah perlu
menyediakan petunjuk pelaksanaan operasional
peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya,
merencanakan fasilitas peminjaman buku dan bahan
pustaka lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik
dan pendidik, membuka pelayanan minimal enam jam
sehari pada hari kerja, melengkapi fasilitas
peminjaman antarperpustakaan, baik internal maupun
eksternal., serta menyediakan pelayanan peminjaman
dengan perpustakaan dari sekolah lain baik negeri
maupun swasta.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan
bahwa, administrasi sarana dan prasarana pendidikan
merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan
diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta
pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan.
Administrasi sarana prasarana sekolah bertujuan untuk
memberikan layanan secara profesional di bidang sarana
dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya
proses pendidikan secara efektif dan efisien.
Upaya untuk meningkatkan mutu sarana prasarana yang
telah hilang adalah dengan kerjasama antara pemerintah
dengan pihak sekolah serta masyarakat setempat agar
sarana prasarana yang seharusnya kita butuhkan tetap ada
dan mampu menunjang pembelajaran di sekolah. Adapun
masalah yang sering timbul dalam pemeliharaan sarana dan
prasarana di sekolah adalah pengrusakan yang di lakukan
oleh siswa-siswa di sekolah itu sendiri.
B. Saran
Dari kesimpulan di atas, maka sebaiknya pemerintah
mampu mengelola dan mengatur dalam penggunaan sarana dan
27
28
prasarana terlebih di sekolah. Hal ini dikarenakan sarana
prasarana merupakan salah satu keperluan dalam
berjalannya Proses Belajar Mengajar (PBM) di sekolah.
Pihak sekolah dan para pengguna sarana dan prasarana juga
diharapkan mampu menjaga dengan baik sarana dan prasarana
yang telah disediakan disekitar lingkungan tersebut.
Sebagai seorang personal administrasi pendidikan
berusahalah untuk belajar dan belajar lagi lebih giat
dalam memahami dan mendalami administrasi sarana dan
prasarana demi terwujudnya tujuan dari pendidikan
nasional.
29
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 1990. Organisasi dan Administrasi Pendidikan
Teknologi dan Kejuruan. Jakarta : CV. Rajawali.
Danim, Sudarwan. 2012. Visi Baru Manajemen Sekolah : Dari Unit
Birokrasi ke Lembaga Akademik. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Daryanto, M. 2011. Administrasi Pendidikan. Jakarta : Rineka
Cipta.
Depdiknas. 2001. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah :
Konsep dan Pelaksanaan. Jakarta : PT. Gramedia
Widiasarana Indonesia.
Gunawan, Ary. H. 2002. Administrasi Sekolah : Administrasi
Pendidikan Mikro. Jakarta : Rineka Cipta.
Mulyadi, E. 2012. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung : PT.
Remaja Rosdakarya.
Mulyasa, E. 2009. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan :
Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah. Jakarta : PT. Bumi
Aksara.
Mulyasana, Dedi. 2012. Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing.
Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Prihatin, Eka. 2011. Teori Admnistrasi Pendidikan. Bandung :
ALFABETA.
Soepardi, Imam.1988. Dasar-Dasar Administrasi Pendidikan. Jakarta
: FKIP Universitas Jember.
30
Soetopo, Hendyat dan Wasty Sumanto. 1993. Pengantar
Operasional Administrasi Pendidikan. Surabaya : Usaha
Nasional.
Surachmad, Winarno. Administrasi Sekolah. Jakarta : PT. Rais
Utama.
Syafaruddin. 2002. Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan :
Konsep, Strategi, dan Aplikasi. Jakarta : PT. Gramedia
Widiasarana Indonesia.
Syafril dan Zelhendri Zen. 2012 . Pengantar Pendidikan. Padang
: Sukabina Press.
Tim Pengembangan MKDK. 1991. Administrasi Pendidikan.
Semarang : IKIP Semarang Press.
http://ayahalby.files.wordpress.com/administrasi-sarana-
dan-prasarana-pendidikan/, diakses 6 Desember 2013.
http://dedyenha.blogspot.com/2012/06/makalah-
administrasi-sarana-dan.html/, diakses 6 Desember
2013.
http://docs.google.com/file/d/
0B6aC4A7EcCajTzU2UEVQWnJIcIE/edit?pli=1, diakses 6
Desember 2013.
http://imronfauzi.wordpress.com/2008/06/2/administrasi-
sarana-dan-prasarana-pendidikan/, diakses 7 Desember
2013.
31
http://www.gudangmaterikuliah.blogspot.com/2012/05/
administrasi-sarana-dan-prasarana.html/, diakses 7
Desember 2013.
http://makalah-pendidikan-pendidikanpaper.blogspot.com/
2011/01/administrasi-sarana-dan-prasarana.html/,
diakses 7 Desember 2013.
http://nurfatihah.blogspot.com/2012/12/administrasi-
sarana-dan-prasarana.html/, diakses 7 Desember 2013.
http://sd9ngringo.ppl.fkip.uns.ac.id/2011/09/13/
administrasi-dan-sarana-prasarana-sekolah/, diakses
7 Desember 2013.
http://yesisaadah84.wordpress.com/tugas-sim-pendidikan-
3/tugas-kepala-sekolah-dan-guru/, diakses 8 Desember
2013.
http://www.academia.edu/4076913/
ADMINISTRASI_SARANA_DAN_PRASARANA_SEKOLAH/, diakses
8 Desember 2013.