Konvensi ini disusun dengan memerhatikan terjemahan konvensi aslinya yang

diterjemahkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya yang berjudul

Konvensi2 Djenewa TH 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang terbitan

Dhiwanatara pada tahun 1963 di Kota Bandung.

Konvensi Jenewa

Mengenai

Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang

12 Agustus 1949

Yang bertandatangan di bawah ini, Wakil-Wakil Kuasa Penuh dari Pemerintah-

Pemerintah yang diwakili pada Konferensi Diplomatik yang iadakn di Jenewa dari 21

April sampai 12 Agustus 1949, dengan maksud mengadakan suatu Konvensi untuk

Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang, telah bermufakat sebagai

berikut:

Bagian I

Ketentuan-Ketentuan Umum

Pasal 1

Pihak-Pihak Peserta Agung berjanji untuk menghormati dan menjamin

penghormatan Konvensi ini dalam segala keadaan.

Pasal 2

Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan dalam

waktu damai, maka Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang

diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara

dua atau lebih Pihak-Pihak Peserta Agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak

menemui perlawanan bersenjata.

Meskipun salah satu dari Negara-negara dalam pertikaian mungkin bukan

peserta Konvensi ini, Negara-negara yang menjadi perserta Konvensi ini akan sama

tetap terikat olehnya didalam hubungan antara mereka. Mereka selanjutnya terikat

oleh Konvensi ini dalam hubungan dengan Negara bukan peserta, apabila Negara

yang tersebut kemudian ini menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan

Konvensi ini.

Pasal 3

Dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang

berlangsung dalam wilayah salah satu Pihak Peserta Agung, tiap Pihak dalam

pertikaian itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-

ketentuan berikut:

(1) Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam pertikaian (sengketa) itu,

termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-

senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (hors de combat) karena

sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan

bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan

merugikan apapun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau

kepercayaan, kelamin, keturunan, atau kekayaan, atau setiap ukuran lainnya

serupa itu.

Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan

dilarang untuk dilakukan orang-orang tersebut di atas pada waktu dan tempat

apapun juga:

a) Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam

pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan;

b) Penyanderaan;

c) Perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina

dan merendahkan martabat.

d) Menghukum dan menjalankan hukuman mati, tanpa didahului

keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dobentuk secara

teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai

keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab.

(2) Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.

Sebuah badan humaniter tak berpihak, seperti Komite Internasional Palang

merah, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada Pihak dalam pertikaian.

Pihak-pihak dalam pertikaian selanjutnya harus berusaha untuk menjalankan

dengan jalan persetujuan-persetujuan khusus, semua atau sebagian dari

ketentuan lainnya dari Konvensi ini.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi

kedudukan hukum Pihak-Pihak dalam pertikaian.

Pasal 4

Orang-orang yang dilindungi oleh konvensi adalah mereka, yang dalam suatu

pertikaian bersenjata atau peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dan

dengan cara bagaimanapaun juga, ada dalam tangan suatu Pihak dalam eprtikaian

atau Kekuasaan Pendudukan, yang bukan negara mereka.

Warganegara suatu Negara yang tidak terikat oleh Konvensi tidak dilindungi

oleh Konvensi. Warganegara suatu Negara netral yang ada di wilayah suatu Negara

yang berperang, serta warganegara dari suatu Negara yang turut berperang, tidak

akan dianggap sebagai orang-orang yang dilindungi, selaam Negara mereka

mempunyai perwakilan diplomatik biasa di negara dalam tangan mana mereka

berada.

Akan tetapi sebagaimana ditentukan dalam pasal 13, ketentuan-ketentuan

Bagian II mempunyai lingkungan berlaku yang lebih luas.

Orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan

Yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat,

tertanggal 12 Agustus 1949, atau oleh Konvensi Jenewa untutk Perbaikan Keadaan

Anggota-Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam

tertanggal 12 Agustus 1949, tidak akan dipandang sebagai orang-orang yang

dilindungi dalam arti Konvensi ini.

Pasal 5

Apabila dalam wilayah suatu Pihak dalam pertikaian, Pihak itu yakin bahwa

seseorang yang dilindungi benar-benar dicurigai melakukan atau terlibat dalam

kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan keamanan Negara, maka orang itu tak

berhak menuntut hak-hak dan keistimewaan dibawah Konvensi ini yang, apabila

dilaksanakan demi kepentingan orang itu itu, akan merugikan keamanan Negara itu.

Apabila dalam wilayah yang diduduki, seseorang yang dilindungi ditawan

sebagai mata-mata atau sabotir, atau sebagai seorang yang dicurigai keras

melakukan kegiatan yang berlawanan dengan keamanan Kekuasaan Pendudukan,

maka orang itu dalam keadaan-keadaan dimana keamanan militer secara mutlak

menghendakinya, akan dianggap sebagai telah kehilangan hak-haknya menurut

Konvensi ini.

Namun orang-orang demikian harus selalu diperlakukan dengan

perikemanusiaan. Apabila diadili, amak ia tidak akan kehilangan hak-hak atas

pemeriksaan yang adil dam wajar sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ini.

Mereka juga akan diberikan hak-hak dan keistimewaan penuh dari seseorang yang

dilindungi dibawah Konvensi-Konvensi ini secepatnya selama hal itu tidak

bertentangan dengan keselamatan Negara atau Kekuasaan Pendudukan.

Pasal 6

Konvensi ini akan berlaku dari permulaan setiap pertikaian atau pendudukan

tersebut dalam Pasal 2.

Dalam wilayah Pihak-Pihak dalam eprtikaian, maak berlakunya Konvensi ini

akan berakhir pada waktu penghentian umum daripada operasi-operasi militer.

Dalam hal wialyah yang iduduki, maka berlakunya Konvensi ini akan berakhir

satu tahun sesudah penghentian umum operasi-operasi militer; akan tetapi,

Kekuasaan Pendudukan akan terikat, selama pendudukan itu dan sejauh Kekuasaan

itu menjalankan tugas-tugas pemerintahan dalam wilayah itu, oelh aturan-aturan

dari Pasal-Pasal berikut dari Konvensi ini: 1-12, 27, 29-34, 47, 51, 52, 53, 59, 61-77,

143.

Orang-orang yang dilindungi, yang pembebasan, pemulangan atau penempatan

kembalinya, idlakukan sesudah tanggal itu, selama itu harus tetap mendapat

manfaat Konvensi ini.

Pasal 7

Sebagai tambahan atas persetujuan-persetujuan yang sengaja ditentukan

dalam Pasal-Pasal 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133, dan 149, maka Pihak-Pihak

Peserta Agung dapat mengadakan persetujuan-persetujuan khusus lainnya untuk

semua hal yang mereka mungkin anggap sesuai untuk diatur tersendiri. Tiada

persetujuan khusus boleh merugikan keadaa orang-orang yang dilindungi,

sebagaimana disebut dalam Konvensi ini, maupun membatasi hak-hak yang oelh

Konvensi ini diberikan kepada mereka.

Orang-orang yang dilindungi akan terus mendapat manfaat dari persetujuan-

persetujuan demikian selama Konvensi ini masih berlaku bagi emreka, ekcuali

apabila termuat ketentuan-ketentuan yang jelas bertentangan dalam persetujuan –

persetujuan tersebut diatas atau dalam persetujuan-persetujuan yang dibuat

kemudian, atau apabila tindakan-tindakan yang lebih menguntungkan telah diambil

mengenai mereka oelh satu Pihak dalam pertikaian.

Pasal 8

Orang-orang yang dilindungi sekali-kali tidak boleh menolak, sebagian atau

seluruhnya, hak-hak yang diberikan kepada mereka oleh Konvensi ini, serta oleh

persetujuan-persetujuan khusus seperti tersebut dalam Pasal terdahulu, apabila ada

persetujuan-persetujuan demikian.

Pasal 9

Konvensi ini harus dilaksanakan dengan kerja sama serta dibawah

pengawasan Negara-Negara Pelindung yang berkewajiban melindungi kepentinga-

kepentingan Pihak-Pihak dalam pertikaian. Untuk maskud ini, Negara-Negara

Pelindung boleh mengangkat disamping staf diplomatik dan konsuler mereka,

utusan-utusan yang dipilih dari antara warganegara mereka atau warganegara

Neagra netral lainnya. Utusan tersebut harus mendapat persetujuan Negara dengan

siapa mereka akan melakukan kewajiban-kewajiban mereka.

Pihak-Pihak dalam pertikaian harus sejauh mungkin pelaksanaan batas pada

wakil dan utusan Negara-Negara Pelindung.

Para wakil atau utusan-utusan Negara Peindung bagaimanapun juga tidak

boleh melampaui batas tugas mereka dibawah Konvensi ini. Mereka terutama harus

memperhatikan kepentinga-kepentingan keamanan yang sangat mendesak daripada

Negara dimana mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka.

Pasal 10

Ketentuan-ketentuan Konvensi ini tidak merupakan penghalang bagi kegiatan-

kegiatan perikemanusiaan, yang mungkin diusahakan oleh Komite Internasional

Palang Merah atau tiap organisasi humaniter lainnya yang tak berpihak, untuk

melindungi dan menolong tawanan perang, selama kegiatan-kegiatan itu mendapat

persetujuan Pihak-Pihak dalam pertikaian bersangkutan.

Pasal 11

Pihak Peserta Agung setiap waktu dapat bermufakat untuk mempercayakan kepada

suatu organisasi, yang memberikan segala jaminan tentang sifat tak berpihak dan

kesanggupan bekerjanya, kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada Negara-

Negara Pelindung berdasarkan Konvensi ini.

Apabila karena alasan apapun juga, tawanan perang tidak mendapat manfaat

atau berhenti mendapat manfaat dari kegiatan-kegiatan Negara Pelindung atau dari

kegiatan-kegiatan organisasi sebagaimana ditentukan dalam paragraf pertama di

atas, maka Negara Penahan harus meminta suatu Negara, atau organisasi netral,

untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan di bawah Konvensi

ini oleh Negara Pelindung yang ditunjuk oleh Pihak-Pihak dalam pertikaian.

Apabila perlindungan tersebut tidak dapat diusahakan secara demikian, maka

Negara Penahan akan meminta atau menerima, sesuai dengan ketentuan-ketentuan

Pasal ini, tawaran jasa-jasa suatu organisasi humaniter seperti Komite Internasional

Palang Merah, untuk menyelenggarakan perkejaab perikemanusiaan yang harus

diselenggarakan Negara Pelindung dibawah Konvensi ini.

Setiap Negara netral, atau organisasi yang diundang oleh Negara yang

bersangkutan atau yang mengajukan diri untuk maksud-maksud itu, harus

bertindak dengan rasa tanggung jawab terhadap Pihak dalam pertikaian yang ditaati

oleh orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi ini, dan harus memberikan cukup

jaminan-jaminan bahwa ia mampu untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang

bersangkutan serta akan melakukannya secara tak berpihak.

Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan diatas dengan persetujuan khusus,

tidak boleh dibuat bila salah satu negara walau sementara terbatas kebebasannya

untuk berunding dengan Negara lain atau sekutu-sekutunya karena peristiwa-

peristiwa militer, terutama bila seluruh atau sebagian besar dari wilayah Negara

tersebut telah diduduki.

Di manapun dalam Konvensi ini ada disebutkan suatu Negara Pelindung

sebutan itu juga berlaku bagi organisasi-organisasi pengganti dalam arti Pasal ini.

Ketentuan-ketentuan pasal ini juga akan berlaku bagi dan disesuaikan pada

peristiwa-peristiwa yang bertalian dengan warganegara-warganegara suatu engara

netral yang ada di daerah yang diduduki, atau yang ada dalam eilayah suatu Negara

dalam pertikaian, dimana negara asal mereka tidak mempunyai perwakilan

diplomatik biasa.

Pasal 12

Dalam hal-hal di mana oleh mereka dianggap perlu demi kepentingan orang-

orang yang dilindungi, terutama dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara

Pihak-Pihak dakan pertikaian mengenai pelaksanaan atau penafsiran ketentuan-

ketentuan Konvensi ini, maka Negara-negara Pelindung harus memberikan jasa-jasa

baik mereka untuk menyelesaikan perbedaan pendapat itu.

Untuk maksud itu, tiap Negara Pelindung boleh, baik atas undangan salah satu

Pihak atau atas inisiatip sendiri, mengusulkan kepada Pihak-pihak dalam pertikaian

suatu pertemuan antara wakil-wakil mereka, terutama penguasa-penguasa yang

bertanggung jawab atas tawanan perang, yang sedapat mungkin diadakan di wilayah

netral yang telah dipilih sepantasnya. Pihak-Pihak dalam pertikaian harus

melaksanakan usul-usul yang diajukan kepada mereka untuk maksud ini. Negara-

negara Pelindung dapat, apabila perlu, mengusulkan untuk disetujui oleh Pihak-

Pihak dalam pertikaian, seorang yang berasal dari Negara netral atau yang

dikuasakan oleh Komite Internasional Palang Merah, yang akan diundang untuk

mengambil bagian dalam pertemuan demikian.

Bagian II

Perlindungan Umum Penduduk

Terhadap

Akibat-Akibat Perang Tertentu

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dari Bagian II meliputi seluruh oenduduk dari negeri-

negeri yang bertikai, tanpa perbedaan yang merugikanapapun yang didasarkan atas

ras, kewarganegaraan, agama atau pendapat politik, dan dimaksukan untuk

meringankan penderitaan-penderitaan yang disebabkan oleh perang.

Pasal 14

Dalam waktu damai, Pihak-Pihak Peserta Agung dan setelah pecahnya

permusuhan, Pihak-Pihak dalam permusushan itu, dapat mengadakan dalam wilayah

mereka sendiri dan apabila perlu, dalam daerah yang diduduki, daerah-daerah serta

perkampungan-perkampungan rumah sakit dan keselamatan, yang diorganisir

sedemikian rupa sehingga melindungi yang luka, sakit dan orang-orang tua, anak-

anak dibawah lima belas tahun, wanita-wanita hamil serta ibu-ibu dari anak dibawah

tujuh tahun dari akibat-akibat perang.

Pada waktu pecahnya dan selama berlangsungnya permusuhan, Pihak-Pihak

yang bersangkutan dapat mengadakan persetujuan-persetujuan tentang pengakuan

bersama daripada daerah dan perkampungan yang telah, mereka adakan. Untuk

maksud ini mereka dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dan Rencana

Persetujuan yang dilampirkan pada Konvensi ini, dengan perubahan yang-yang

mungkin dianggap perlu.

Negara-Negara Pelindung serta Komite Internasional Palang Merah diundang

untuk memberikan jasa-jasa baik mereka guna memudahkan penetapan daerah-

daerah dan perkampungan-perkampungan rumah sakit dan keselamatan itu dan

pengakuannya.

Pasal 15

Setiap Pihak dalam pertikaian dapat, secara langsung atau melalui negara

netral, atau melalui suatu organisasi perikemanusiaan, mengusulkan kepada pihak

lawan untuk mengadakan dalam daerah-daerah dimana pertempuran sedang

berlangsung, daerah yang dinetralisir yang dimaksudkan untuk (tanpa suatu

perbedaan) memberi lindungan dari akibat-akibat perang, keapda orang-orang

berikut:

a) Kombatan atau non-kombatan yang luka dan sakit.

b) Orang-orang sipil yang tidak turut serta dalam permusuhan, dan yang tidak

melakukan pekerjaan yang bersifat militer selama berdiam dalam batas daerah-

daerah netral itu.

Jikalau pihak-pihak yang bersangkutan telah bermufakat tentang letak

geografis, administrasi, perlengkapan makanan serta pengawasan dari daerah netral

yang diusulkan, maka suatu persetujuan tertulis harus diadakan dan ditandatangani

oleh wakil Pihak-Pihak dalam pertikaian. Persetujuan itu akan mengatur permulaan

dan jangka waktu penetralan daerah itu.

Pasal 16

Yang luka dan sakit, demikian juga yang lemah serta wanita-wanita hamil,

akan merupakan objek perlindungan dan penghormatan yang istimewa.

Sejauh pertimbangan-pertimbangan militer mengizinkan, maka tiap Pihak

dalam eortikaian harus membantu langkah-langkah yang diambil untuk mencari

yang terbunuh dan luka, untu menolong korban karam dan lain-lain orang yang

dihadapkan pada bahaya besar, serta untuk melindungi mereka terhadap

perampasan dan perlakuan buruk.

Pasal 17

Pihak-pihak dalam eprtikaian harus berusaha untuk mengadakan persetujuan-

persetujuan setempat bagi pemindahan yang luka, sakit, yang lemah dan orang-orang

tua, anak-anak dan wanita hamil, dari daerah-daerah yang perjalanan mereka ke

daerah-daerah demikian itu.

Pasal 18

Rumah sakit sipil yang diorgansir untuk memberi perawatan keapda yang luka

dan sakit, yang lemah serta wanita hamil, dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh

menjadi sasaran serangan, tetapi selalu harus dihormati dan dilindungi oleh Pihak-

Pihak dalam pertikaian.

Negara-negara yang menjadi Pihak-Pihak dalam suatu pertikaian harus

memberikan keterangan-keterangan kepada semua rumah sakit sipil, yang

menunjukkan bahwa rumah sakit itu adalah rumah sakit sipil, yang enunjukkan

bahwa rumah sakit sipil dan bawah gedung-gedung yang mereka tempati tidak

digunakan untuk maskud apapun yang dapat meniadakan perlindungan yang

diberikan kepada rumah-eumah sakit ini sesuai dengan Pasal 19.

Rumah-rumah sakit sipil harus ditandai dengan lambang yang ditentukan

dalam Pasal 38 dari Konvensi jenewa untuk Perbaikan Keadaan Yang Luka dan Sakit

dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat tertanggal 12 Agustus 1949,

tapi hanya apabila hal demikian diizinkan kemungkinan dilakukannya perbuaan

permusuhan apapun.

Berhubung dengan bahaya-bahaya yang mungkin dihadapi oleh rumah-rumah

sakit karena letaknya yang berdekatan dengan sasaran-sasaran militer, maka

dianjurkan supaya rumah-rumah sakit itu ditempatkan sejauh mungkin dari

sasaran-sasaran demikian.

Pasal 19

Perlindungan yang menjadi hak rumah sakit tak akan berakhir, kecuali apabila

rumah sakit sipil itu diluar kewajiban-kewajiban perikemanusiaan mereka,

digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan musuh. Akan tetapi

perlindungan hanya dapat berakhir setelah diberikan epringatan yang sewajarnya,

yang dimana perlu menyebut suatu batas waktu yang pantas, dan setelah peringatan

demikian ternyata tidak dihiraukan.

Kenyataan bahwa anggota angkatan bersenjata yang sakit dan luka dirawat

dalam rumah-rumah sakit itu, atau adanya senjata-senajta ringan dan mesio yang

diambil dari kombatan yang sakit dan luka dan yang belum diserahkan kepaada

dinas yang ebrsangkutan, tak boleh dianggap sebagai tindakan-tindakan yang

merugikan musuh.

Pasal 20

Orang-orang secara teratur dan khusus menjalankan pekerjaan dan

administrasi rumah sakit sipil, termasuk para pegawai yang bertugas mencari,

menyingkirkan serta mengangkut dan merawat orang-orang sipil dan yang luka dan

sakit, yang lemah dan wanita hamil, harus dihormati dan dilindungi.

Dalam wilayah yang diduduki dan dalam daerah-daerah operasi militer, orang-

orang tersebut diatas akan dapat dikenal dari kartu pengenal yang menerangkan

kedudukan mereka, dan yang memakai potert si-pemegang dan dibubuhi cap

penguasa pengurus yang bertanggung jawab, dan juga dari ban lengan yang dicap

dan tahan basah, yang mereka harus pakai pada lengan kiri selagi menjalankan

kewajiban mereka. Ban lengan ini harus dikeluarkan oleh Negara dan harus memuat

lambang yang disebut dalam Pasal 38 Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan

Yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat tertanggal

12 Agustus 1949.

Pegawai-pegawai lain yang menjalankan pekerjaan dan administrasi rumah

sakit sipil, berhak untuk dihormati dan dilindungi dan untuk memakai ban lengan

sebagaimana diatur dalam dan dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan

dalam Pasal ini, selama mereka melakukan tugas-tugas demikian. Kartu pengenal

menerangkan tugas-tugas yang mereka lakukan.

Pengurus setiap rumah sakit harus selalu menyediakan suatu daftar lengkap

dari pegawai demikian untuk keperluan penguasa nasional atau penguasa

pendudukan yang berwenang.

Pasal 21

Iring-iringan kendaraan atau kereta api rumah sakit didarat atau kapal-kapal

yang khusus disediakan dilaut, yang mengangkut orang sipil yang luka dan sakit,

yang berbadan lemah dan wanita hamil, harus dihormati dan dilindungi dengan cara

yang serupa seperti rumah sakit sebagaimana ditentukan dalam pasal 18. Dengan

persetujuan Negara yang bersangkutan iring-iringan kendaraan, kereta-kereta api

dan kapal-kapal diatas harus ditandai dengan lambang pengenal sebagaimana diatur

dalam Pasal 38 dari Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Yang Luka dan Sakit

dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat tertanggal 12 Agustus 1949.

Pasal 22

Kapal-kapal terbang yang khusus dipergunakan untuk pemindahan orang-

orang sipil yang luka dan sakit, yang berbadan lemah dan wanita hamil atau untuk

pengangkatan pegawai dan alat-alat kesehatan, tidak boleh diserang, tetapi harus

dihormati selama kapal-kapal terbang itu terbang pada tinggi, waktu dan rute yang

khusus disetujui antara Pihak-Pihak dalam pertikaian yang bersangkutan.

Kapal terbang yang dapat ditandai dengan lambang pengenal sebagaimana

ditetapkan dalam Pasal 38 dari Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Yang

Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat tertanggal 12

Agustus 1949.

Kecuali apabila ada persetujuan lain, penerbangan diatas wilayah musuh atau

wilayah yang diduduki musuh dilarang.

Kapal terbang demikian harus menaati setiap perintah untuk mendarat. Pada

peristiwa pendaratan yang diperintahkan demikian, maka kapal terbang itu dengan

penumpangnya dapat melanjutkan penerbangannya setelah dilakukan pemeriksaan,

apabila ada.

Pasal 23

Setiap Pihak Peserta Agung harus mengizinkan lalu lintas bebas daripada

semua kiriman barang-barang dan persedian-persediaan pengobatan dan rumah

sakit dan benda-benda yang diperlukan untuk ibadah keagamaan yang dimaksudkan

hanya bagi orang-orang sipil dari Pihak Peserta Agung lainnya, walaupun Pihak

Peserta Agung itu adalah musuhnya. Pihak Peserta Agung itu juga harus

mengizinkan allu lintas bebas daripada semua kiriman-kiriman berupa bahan

makanan esensil, pakaian dan obat-obat penguat badan yang diperuntukkan anak-

anak dibawah lima belas tahun, wanita hamil dan wanita yang baru melahirkan.

Kewajiban suatu Pihak Agung Penandatangan untuk memperkenankan lalu

lintas bebas daripada kiriman-kiriman yang dimaksudkan dalam paragraf yang

terdahulu, tergantung pada syarat bahwa Pihak itu yakin bahwa tidak ada alasan-

alasan yang sungguh-sungguh untuk mengkhawatirkan:

a) Bahwa kiriman-kiriman itu mungkin dibelokkan dari tempat tujuannya;

b) Bahwa pengawasan mungkin tidak efektif;

c) Bahwa usaha-usaha militer atau perekonomian musuh memperoleh suatu

keuntungan yang pasti dengan menukarkan kiriman-kiriman tersebut di atas

dengan barang-barang yang sebetulnya harus diperoleh atau diprodusir oleh

musuh sendiri, atau karena dibebaskannya bahan-bahan jasa atau fasilitas-

fasilitas yang biasanya diperlukan untuk produksi barang-barang itu.

Negara yang mengizinkan lewatnya kiriman-kiriman yang dimaksudkan dalam

paragraf pertama dari pasal ini, boleh menetapkan sebagai syarat bagi izin demikian

bahwa pembagian barang-barang kiriman itu kepada orang-orang yang berhak,

idlakukan dibawah pengawasan setempat Negara Pelindung .

Kiriman itu harus diteruskan secepat mungkin, dan Negara yang mengizinkan

perjalanan bebas daripada kiriman-kiriman itu, berhak menetapkan ketentuan-

ketentuan teknis yang harus dipenuhi lalu lintas kiriman-kiriman itu.

Pasal 24

Pihak-Pihak dalam pertikaian harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu

untuk menjamin bahwa anak-anak dibawah lma belas tahun, yatim piatu atau yang

terpisah dari keluarganya sebagai akibat perang, tidak dibiarkan pada nasibnya

sendiri, dan bahwa pemelliharaan, pelaksanaan ibadah dan pendidikan meerka selalu

akan mendapat bantuan. Pendidikan mereka sejauh mungkin harus dipercayakan

kepada orang-orang dari tradisi kebudayaan serupa.

Pihak-Pihak dalam pertikaian harus membantu usaha penerimaan anak-anak

demikian di negeri netral selama berlangsungnya pertikaian, dengan persetujuan

Negara Pelindung, apabila eprlu, dan dengan jaminan-jaminan yang sewajarnya

untuk ditaatinya asas-asas yang tercantum dalam paragraf pertama.

Pihak-Pihak dalam pertikaian selanjutnya harus berusaha supaya semua anak-

anak dibawah dua belas tahun dapat dikenal dengan jalan memakai cakram

pengenal, atau cara-cara lainnya.

Pasal 25

Semua orang dalam wialyah suatu Pihak dalam pertikaian , atau dalam wialyah

yang diduduki oleh suatu Pihak dalam pertikaian, diperbolehkan mengirim kabar

yang benar-benar bersifat pribadi kepada anggota-anggota keluarga mereka,

dimanapun keluarga itu berada, dan untuk menerima kabar dari mereka.

Surat-menyurat ini harus diteruskan dengan cepat dan tanpa penundaan yang

tidak wajar.

Apabila karena akibat keadaan-keadaan, pertukaran surat-menyurat keluarga

dengan perantaraan pos biasa menjadi sukar, maka Pihak-Pihak dalam pertikaian

bersangkutan harus berhubungan dengan suatu perantara netral, seperti Kantor

Pusat termaksud dalam Pasal 140, dan akan menentukan bersama-sama dengan

Kantor Pusat itu, cara untuk menjamin sepenuhnya kewajiban-kewajiban mereka

dengan sebaik mungkin , terutama dengan bantuan dan Perhimpunan Palang Merah

Nasional (Bulan Sabit Merah, Singa dan Matahari Merah).

Apabila Pihak-Pihak dalam pertikaian menganggap perlu untuk membatasi

surat-menyurat keluarga, maka pembatasan-pembatasan demikian harus terbatas

pada pemakaian wajib daripada formulir-formulir standar yang ebrisikan dua puluh

lima kata-kata yang dipilih secara bebas, dan pada pembatasan daripada jumlah

formulir itu yang dikirmkan kepada seorang tiap bulan.

Pasal 26

Setiap Pihak dalam pertikaian harus memudahkan penyelidika-penyelidikan

yang dilakukan oleh anggota-anggota kelaurga yang terpisah karena perang, dengan

maksud untuk membaharui perhubungan satu dengan lainnya dan untuk bertemu,

apabila mungkin. Pihak-pihak dalam pertikaian itu harus memberikan dorongan

kepada pekerjaan-pekerjaan organisasi-organisasi yang melakukan tugas demikian

asal saja merka itu dapat diterima dan menaati peraturan-peraturan keamanan.

Bagian III

Kedudukan dan Perlakuan dari Orang-Orang yang Dilindungi

Seksi I

Peraturan-Peraturan yang Sama untuk Wilayah Pihak-Pihak dalam Pertikaian

serta Wilayah yang Diduduki

Pasal 27

Orang-orang yang dilindungi, dalam segala keadaan berhak akan

penghormatan atas diri pribadi, kehormatan hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan

praktek keagamaan, serta adat-istiadat dan kebiasaan mereka. Mereka selalu harus

diperlukan denga perikemanusiaan, dan harus dilindungi khusus terhadap segala

tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan dan terhadap penghinaan

serta tidak boleh menjadi objek tontonan umum.

Wanita harus terutama dilindungi terhadap setiap serangan atas

kehirmatannya, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan, atau

setiap bentuk serangan yang melanggar kesusilaan.

Tanpa mengurangi ketentua-ketentuan yang bertalian degan keadaan

kesehatan, umur dan jenis kelamin mereka, maka semua orang yang dilindungi

harus diperlakukan dengan cara yang sama oleh Pihak dalam pertikaian dalam

kekuasaan mana mereka berada, tanpa pembedaan merugikan yang didasarkan

terutama pada ras, agama atau pendapat politik.

Akan tetapi Pihak-Pihak dalam pertikaian dapat mengambil tindakan-tindakan

pengawasan dan keamanan berkenaan dengan orang yang dilindungi, yang mungkin

diperlukan sebagai akibat perang.

Pasal 28

Adanya seorang yang dilindungi tak boleh digunakan untk menyatakan

sasaran-sasaran atau daerah tertentu kebal dari operasi-operasi militer.

Pasal 29

Pihak-Pihak dalam pertikaian bertanggung jawab atas perlakuan yang

diberikan oleh alat-alat kelengkapannya kepada orang-orang yang dilindungi yang

ada dalam tangannya, lepas dari tanggung jawab perseorangan apapun yang

mungkin ada.

Pasal 30

Orang-orang yang dilindungi harus memperoleh setiap fasilitas untuk

berhubungan secara tertulis dengan Negara Pelindung, dengan Komite Internasional

Palang Merah, Perhimpunan-Perhimpunan Palang Merah Nasional (Bulan Sabit

Merah, Singa dan Matahari Merah) dari negara-negara tempat mereka berada,

demikian pula dengan setiap organisasi yang dapat memberi bantuan kepada mereka.

Organisasi-organisasi ini harus diberikan fasilitas-fasilitas untuk maksud itu

oleh penguasa-penguasa, dalam batas-batas yang ditentukan oleh pertimbangan

militer atau keamanan.

Disamping kunjungan-kunjungan dan utusan-utusan Negara Eplindung dan

Komite Internasional Palang merah, sebagaimana diatur dalam Pasal 143, maka

Negara Penahan atau Negara Pendudukan harus sebanyak mungkin memudahkan

kunjungan-kunjungan kepada orang-orang yang dilindungi oleh wakil-wakil dari

organisasi-organisasi lain yang bertujuan memberikan bantuan spiritual atau

pertolongan materiil kepada orang-orang demikian.

Pasal 31

Terhadap orang yang dilindungi tidak boleh dilakukan paksaan fisik atau

moral, terutama untuk memperoleh keterangan-keterangan dari mereka atau dari

pihak ketiga.

Pasal 32

Pihak-Pihak Peserta Agung teristimewa sepakat bahwa mereka masing-masing

dilarang mengambil tindakan apapun yang demikian ruap sifatnya sehingga

menimbulkan penderitaan-penderitaan jasmaniah atau pemusnahan orang-orang

yang dilindungi yang ada dalam tangan meerka. Larangan ini tidak hanya berlaku

terhadap pembunuhan, penganiayaan, hukuman badan, pengudungan serta

percobaan-percobaan kedokteran atau percobaan-percobaan ilmiah yang tak

diperlukan oleh perawatan kedokteran dari pada seorang yang dilindungi, akan tetapi

juga berlaku terhadap setiap tindakan kekuasaan lainnya, baik yang dilakukan oelh

alat-alat negara sipil maupun militer.

Pasal 33

Orang yang dilindungi tidak boleh dihukum untuk suatu pelanggaran yang

tidak dilakukan sendiri olehnya. Hukuman kolektif dan demikian pula semua

perbuatan intimidasi dan terorisme dilarang.

Perampokan dilarang,

Tindakan pembalasan tehadap orang-orang yang dilindungi dan harta miliknya

adalah dilarang.

Pasal 34

Penangkapan orang untuk dijadikan sandera (tanggungan) dilarang.

Seksi II

Orang-Orang Asing Dalam Wilayah Suatu Pihak Dalam Pertikaian

Pasal 35

Semua orang yang dilindungi yang berkehendak meninggalkan wilayah pada

eprmulaan, atau selama berlangsungnya suatu eprtikaian, boleh berbuat demikian,

kecuali keberangkatannya itu bertentangan dengan kepentinga-kepentingan nasional

Negara itu. Permohonan-permohonan orang demikian untuk ebrangkat harus

diputuskan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan secara teratur

dan keputusan harus diambil secepat mungkin. Orang-orang yang diizinkan untuk

ebrangkat dapat melengkapi diri mereka dengan dana-dana yang diperlukan untuk

perjalanan mereka dan membawa serta suatu jumlah yang pantas dari milik dan

barang-barang untuk pemakaian pribadi.

Apabila ada seorang ditolak permintaannya untuk emninggalkan wilayah itu,

maka ia berhak supaya penolakan itu dipertimbangakn kembali selekas mungkin oleh

sebuah pengadilan atau dewan administratif, yang ditunjuk oleh Negara Penahan

untuk maksud itu.

Atas permintaan, maka wakil-wakil Negara Pelindung harus, kecuali apabila

bertentangan dengan alsan-alasan keamanan, atau apabila orang-orang yang

bersangkutan berkeberatan, diberitahu alasan-alasan penolakan dari tiap

permohonan izin untuk meninggalkan wilayah dan kepada wakil-wakil itu harus

diberi secepat mungkin nama-nama semua orang yang tidak diberi izin untuk

berangkat.

Pasal 36

Keberangkatan-keberangkatan yang diperkenankan menurut Pasal diatas

harus dilaksanakan dalam keadaan-keadaan dan dengan syarat-syarat keselamatan,

kebersihan, kesehatan dan makanan yang memuaskan. Segala biaya yang

berhubungan dengan itu, terhitung dari tempat keberangkatan dalam wilayah Negara

Penahan, akan dipikul oleh Negara tempat tujuan, atau, dalam hal penempatan

orang-orang itu di negeri netral, oleh Negara yang warganegaranya memperoleh

manfaat. Detail-detail yang praktis dari pemindahan demikian itu apabila perlu dapat

diselesaikan dengan persetujuan khusus antara Negara-Negara yang bersangkutan.

Yang tersebut diatas tidak akan mengurangi persetujuan-persetujuan khusus

yang meungkin diadakan antara Pihak-Pihak dalam pertikaian mengenai pertukaran

dan pemulangan warganegara-warganegara mereka yang berada dalam tangan

musuh.

Pasal 37

Orang-orang yang dilindungi yang berada dalam tutupan sambil emnunggu

penuntutan atau yang sedang menjalani hukuman yang meliputi kehilangan

kebebasan, harus diperlakukan dengan perikemanusiaan selama tutupan.

Segera sesudah dibebaskan, mereka dapat minta untuk meninggalkan wilayah

itu sesuai dengan Pasal-Pasal diatas.

Pasal 38

Dengan perkecualian tindakan-tindakan khusus yang dikuasakan oleh

Konvensi ini, terutama oleh Pasal 27 dan 41, maka keadaan orang-orang yang

dilindungi pada prinsipnya harus tetap diatur oleh ketentuan-ketentuan mengenai

orang-orang asing diwaktu damai. Bagaimanapun juga, hak-hak berikut harus

diberikan kepada mereka:

(1) Mereka akan diperbolehkan untuk menerima sumbangan-sumbangan

individual atau kolektif, yang mungkin dikirimkan kepada mereka.

(2) Apabila keadaan kesehatannya menghendaki demikian, mereka akan

memperoleh pengamatan kesehatan dan perawatan rumah sakit yang sama

dengan warganegara Negara bersangkutan.

(3) Mereka akan diperkenankan menjalankan ibadahnya dan menerima bantuan

rohani dari pendeta-pendeta kepercayaan mereka.

(4) Apabila mereka berdiam di suatu daerah yang sangat diancam bahaya

peperangan, maka mereka harus diperbolehkan untuk menyingkir dari daerah

itu seperti juga warganegara Negara bersangkutan.

(5) Anak-anak dibawah lima belas tahun, wanita hamil dan ibu-ibu dari anak-anak

dibawah tujuh tahun akan memperoleh manfaat dari tiap perlakuan istimewa,

seperti juga warganegara Negara bersangkutan.

Pasal 39

Orang-orang yang dilindungi, yang telah kehilangan pekerjaan yang

menguntungkan mereka, sebagai akibat peperangan, harus diberi kesempatan untuk

memperoleh pekerjaan yang dibayar. Dengan tidak mengurangi pertimbangan-

pertimbangan keamanan dan ketentuan-ketentuan Pasal 40, kesempatan itu harus

sama seperti yang dinikmati oleh warganegara dari Negara dalam wilayah mana

mereka berada.

Apabila suatu Pihak dalam pertikaian menggunakan terhadap seorang yang

dilindungi, cara pengawasan yang mengakibatkan bahwa orang itu tak mampu

mencari nafkah sendiri, dan terutama apabila orang itu karena alasan-alasan

keamnan tak dapat memperoleh pekerjaan dengan syarat-syarat yang layak, maka

Pihak dalam pertikaian tersebut harus menjamin nafkah hidup orang itu dan mereka

yang menjadi tanggungannya.

Orang-orang yang dilindungi bagaimanapun juga boleh menerima tunjangan-

tunjangan dari negeri asal mereka, dari Negara Pelindung, atau perhimpunan-

perhimpunan penolong yang disebut dalam Pasal 30.

Pasal 40

Orang-orang yang dilindungi hanya boleh dipaksa bekerja, atas dasar yang

sama seperti warganegara Pihak dalam pertikaian dalam wilayah siapa mereka

berada.

Apabila orang-orang yang dilindungi itu warganegara musuh, mereka hanya

boleh dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang biasa, diperlukan untuk menjamin

makanan, naungan, pakaian, pengangkutan dan kesehatan dari manusia dan yang

tidak langsung bersangkutan dengan gerakan operasi militer.

Dalam hal-hal yang disebutkan dalam kedua paragraf di atas, orang-orang yang

dilindungi yang dipkasa untuk ebkerja, harus memperoleh syarat-syarat kerja dan

jaminan-jaminan kesehatan kerja yang sama seperti pekerja-pekerja nasional,

terutama mengenai upah, jam bekerja, pakaian dan alat perlengkapan, pendidikan

yang pernah diperoleh dan ganti kerugian untuk kecelakaan-kecelakaan dan

penyakit-penyakit yang didapat selama bekerja.

Apabila ketentuan-ketentuan diatas dilanggar, maka orang-orang yang

dilindungi harus diperkenankan untuk melaksanakan hak mereka untuk emngadu

sesuai dengan Pasal 30.

Pasal 41

Bilamana Negara dalam tangan siapa orang-orang yang dilindungi itu berada,

menganggap tindakan-tindakan pengawasan yang disebutkan dalam Konvensi ini tak

cukup, maka Negara itu tak boleh mengambil tindakan pengawasan lainnya apapun

yang lebih ekras daripada menunjuk tempat tinggal tertentu atau interniran, sesuai

dengan ketentuan-ketentuan Pasal 42 dan 43.

Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal 39, paragraf kedua, terhadap

orang-orang yang diharuskan meninggalkan tempat kediaman mereka yang biasa

berdasarkan suatu keputusan yang menempatkan mereka dalam tempat tinggal lain

yang ditunjuk, maka Negara Penahan harus sedapat mungkin berpedoman pada

ukuran-ukuran kesejahteraan yang dikemukakan dalam Bagian III, Seksi IV dari

Konvensi ini.

Pasal 42

Penginterniran orang-orang yang dilindungi atau penempatan meerka di

tempat-tempat tinggal yang ditunjuk hanya dapat diperintahkan apabila keamanan

Negara Penahan betul-betul memerlukannya.

Apabila seseorang, melalui wakil-wakil Negara Pelindung, dengan sukarela

mohon penginterniran dan apabila keadaannya menyebabkan perlu diambil tindakan

demikian, maka ia akan diinternir oleh kekuasaan dalam tangan siapa ia pada waktu

itu berada.

Pasal 43

Setiap orang yang dilindungi yang telah diinternir atau ditempatkan di tempat

tinggal yang ditunjuk, berhak agar tindakan demikian itu ditinjau kembali selekas

mungkin oleh suatu pengadilan atau dewan administratif yang berwenang, yang

ditetapkan oleh Negara Penahan untuk maksud itu. Apabila penginterniran atau

penempatan di tempat tinggal yang ditunjuk itu dinyatakan tetap berlaku, maka

pengadilan atau dewan administratif itu secara berkala, dan sekurang-kurangnya dua

kali setahun harus mempertimbangkan perkara yang bersangkutan dengan

kemungkinan perubahan daripada keputusan yang semula, apabila keadaan

mengizinkannya.

Kecuali apabila orang-orang yang dilindungi yang bersangkutan berkeberatan,

maak Kekuasaan Penahan selekas mungkin harus memberikan kepada Negara

Pelindung nama-nama dari setiap orang yang dilindungi yang telah diinternir atau

yang telah bertempat tinggal di tempat yang ditunjuk, atau yang telah dibebaskan

dari penginterniran atau dari tempat tinggal yang ditunjuk. Keputusan-keputusan

pengadilan atau dewan-dewan yang disebutkan dalam paragraf pertama dari Pasal ini

dengan mengingat syarat-syarat yang sama juga harus diberitahukan selekas

mungkin kepada Negara Pelindung.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tindakan-tindakan pengawasan yang disebutkan dalam

Konvensi ini, maka Negara Penahan tidak boleh memeprlakukan orang-orang pelarian

yang dalam kenyataannya tidak mendapat perlindungan pemerintah manapun,

sebagai warganegara musuh, melulu atas dasar kewarganegaraan de jure mereka dari

negara musuh.

Pasal 45

Orang-orang yang dilindungi tidak boleh diserahkan kepada suatu negara yang

bukan anggota Konvensi.

Ketentuan ini sekali-kali tidak akan merupakan pengahalang bagi pemulangan

daripada orang-orang yang dilindungi, atau pengembalian mereka ke negeri tempat

kediaman sesudah penghentian permusuhan.

Orang-orang yang dilindungi dapat dipindahkan oleh Negara Penahan hanya

kepada suatu Negara yang menjadi peserta Konvensi ini, sesudah Negara Penahan

yakin akan kemauan dan kemampuan dari Negara penampung itu untuk

melaksankan Konvensi ini. Apabila orang-orang yang dilindungi dipindahkan dalam

keadaan-keadaan demikian, maka tanggung jawab atas pelaksanan Konvensi ini

terletak pada negara yang menerima orang-orang itu selama meerka ini berada

dibawah pengawasannya.

Walaupun demikian, apabila negara itu gagal untuk melaksanakan ketentuan-

ketetntuan Konvensi ini dalam sesuatu hal yang penting, maka Negara yang telah

memindahkan orang-orang yang dilindungi, setelah diberitahu oelh Negara Pelindung

tenatng hal itu,harus mengambil tindakan-tindakan efektif untuk memperbaiki

keadaan atau ahrus meminta agar orang-orang yang dilindungi itu dikembalikan.

Permintaan-permintaan demikian harus dipenuhi.

Seorang yang dilindungi dalam keadaan apapun tidak boleh dipindahkan ke

suatu negara dimana ia mempunyai alasan untuk berkhawatir bahwa ia akan dikejar-

kejar karena pendapat-pendapat politik atau keyakinan-keyakinan keagamaannya.

Ketentuan-ketentuan dari pasal ini tidak menghalang-halangi penyerahan

(ekstradisi) dari orang-orang yang diliindungi yang dituduh emalkukan pelanggara-

pelanggaran terhadap hukum pidana biasa, berdasarkan perjanjia-perjanjian

penyerahan yang diadakan sebelum pecahnya permusuhan.

Pasal 46

Tindakan-tindakan pembatasan yang diambil berkenaan dengan orang-orang

yang dilindungi harus dibatalkan secepat mungkin sesudah berakhirnya

permusuhan, sejauh tindakan-tindakan pembatasan itu belum dicabut sebelumnya.

Tindakan-tindakan pembatasan mengenai harta milik mereka harus dibatalkan

secepat mungkin sesudah berakhirnya permusuhan, sesuai dengan hukum Negara

Penahan.

Seksi III

Wilayah-Wilayah yang Diduduki

Pasal 47

Orang-orang yang dilindungi, yang ada di wilayah yang diduduki,

bagaimanapun dan dalam keadaan apapun tidak akan kehilangan manfaat dari

Konvensi ini karena perubahan yang diadakan dalam lembaga-lembaga atau

pemerintahan suatu wilayah sebagai akibat dari pendudukan wilayah itu. Mereka

juga tidak akan kehilangan manfaat Konvensi ini karena persetujuan apapun yang

diadakan antara penguasa-penguasa dari wilayah yang diduduki dan Negara

Epndudukan, atau akrena aneksasi seluruh atau sebagian dari wilayah oleh

Kekuasaan Pendudukan.

Pasal 48

Orang-orang yang dilindungi yang bukan warganegara Negara yang wilayahnya

diduduki, dapat menggunakan hak mereka untuk emninggalkan wilayah dengan

mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 35. Keputusan-keputusan mengenai hal itu

akan diambil menurut prosedur yang akan ditetaplan oleh Kekuasaan Pendudukan

sesuai dengan pasal tersebut.

Pasal 49

Pemindahan-pemindahan paksaan individu atau massal, demikian pula

deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah yang diduduki ke wilayah

Kekuasaan Pendudukan atau ke wilayah negaar lain manapun, baik yang diduki

maupun yang tidak, adalh terlarang, apapun alasan-alasannya.

Walaupun demikian, Kekuasaan Pendudukan dapat mengadakan pengungsian

total atau sebagian dari suatu daerah tertentu, apabila keamanan oenduduk atau

alasn-alasan militer yang mendesak menghendakinya. Pengungsian demikian tidak

boleh mengakibatkan dipindahkannya orang-orang yang dilindungi keluar perbatasan

wilayah yang diduduki, kecuali apabila karena alasan-alasan yang sangat beralasan

perpindahan demikian tak mungkin dihindarkan. Orang-orang yang diungsikan itu

harus dipindahkan kembali ke tempat tinggal mereka segera setelah permusuhan di

daerah itu berakhir.

Kekuasaan Pendudukan yang melakukan pemindahan-pemindahan atau

pengungsian demikian harus menjamin, sejauh mungkin, bahwa perumahan yang

patut disediakan atau menerima orang-orang yang dilindungi, bahwa penyikiran-

penyingkiran itu diselnggarakan dalam keadaan yang memenuhi syarat-syarat

kebersihan, kesehatan, keselamatan dan gizi yang memuaskan, dan bahwa anggota-

anggota dari keluarga yang sama tidak dipisahkan satu sama lain.

Negara Pelindung harus diberitahu tentang setiap pemindahan dan

pengungsian sesegera hal demikian itu terjadi.

Kekuasaan Pendudukan tidak boleh menahan orang-orang yang dilindungi di

daerah yang sangat banyak menghadapi bahaya peperangan, kecuali apabila

keamanan penduduk atau alasan-alasan militer yang mendesak menghendakinya.

Kekuasaan Pendudukan tidak boleh mendeportir atau memindahkan sebagian

dari penduduk sipilnya ke wilayah yang didudukinya.

Pasal 50

Kekuasaan Pendudukan, dengan bantuan penguasa-penguasa nasional dan

lokal, harus membantu kelancaran ebkerja semua lembaga yang bertujuan perawatan

dan pendidikan anak-anak.

Kekuasaan Pendudukan harus mengambil segala tindakan yang perlu untuk

memudahkan identifikasi anak-anak dan pendaftaran dari asal-usul mereka.

Kekuasaan Pendudukan bagaimanapun juga, tidak boleh merubah kedudukan

pribadi mereka, atau memasukkan mereka dalam kesauan-kesatuan atau organisasi-

organisasi kekuasaannya.

Apabila lembaga-lembaga setempat tak mencukupi untuk tujuan itu, maka

Negara Pendudukan harus mengatur pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yatim

piatu atau anak-anak yang terpisah dari ibu-bapaknya sebagai akibat peperangan,

dan yang tak dapat dipelihara dengan baik oleh kerabat atau kawan. Pemeliharaan

dan pendidikan ini jika mungkin dilakukan oleh orang-orang yang sama kebangsaan,

bahasa dan agamanya.

Suatu seksi khusus dari Kantor yang didirikan sesuai dengan Pasal 136, akan

bertanggugn jawab atas segala tindakan yang perlu diambil untuk mengidentifikasi

anak-anak yang identitasnya diragukan. Keterangan-keterangan mengenai ibu-bapak

atau keluarga mereka yang dekat, selalu harus dicatat apabila ada.

Kekuasaan Pendudukan tidak boleh menghalang-halangi diadakannya

tindakan-tindakan istimewa mengani makanan, pengobatan dan perlindungan

terhadap akibat-akibat perang yang mungkin telah diadakan sebelum pendudukan

dan yang telah diadakan untuk manfaat anak-anak dibawah lima belas tahun,

wanita hamil, dan ibu-ibu dari anak-anak dibawah tujuh tahun.

Pasal 51

Kekuasaan Pendudukan tidak boleh memaksa orang-orang yang dilindungi

untuk berdinas dalam angkatan bersenjata atau dinas-dinas pembantunya. Tekanan-

tekanan atau propaganda yang ertujuan untuk emmeproleh tenaga militer sukarela

tidak diperbolehkan.

Kekuasaan Pendudukan tidak boleh memaksa orang-orang yang dilindungi

untuk bekerja, kecuali mereka itu sudah berumur delapan belas tahun. itupun hanya

untuk pekerjaan yang diperlukan, atau untuk kebutuhan tentara pendudukan, atau

untuk untuk jawatan-jawatan pekerjaan umum, atau untuk pemebrian makanan,

naungan, pakaian, pemliharaan pengangkutan atau kesehatan penduduk negara

yang diduduki. Orang-orang yang dilindungi tidak boleh dipaksa untuk melakukan

pekerjaan apapun yang dapat melibatkan mereka dalam kewajiban untuk mengambil

bagian dalam operasi-operasi militer.

Kekuasaan Pendudukan tidak boleh memaksa orang-orang yang dilindungi

untuk menggunakan cara-cara paksaan untuk menjamin keamanan instalasi-

instalasi dimana mereka melakukan kerja paksa.

Pekerjaan hanya boleh dilakukan dalam wilayah yang diduduki dimana orang-

orang yang dipekerjakan secara paksa itu berada. Setiap orang demikian itu sejauh

mungkin harus tetap tinggal pada tempat kerjanya yang baisa. Pekerja-pekerja itu

harus diberi upah yang layak dan pekerjaan mereka harus sebanding dengan

kesanggupan-kesanggupan jasmani dan intelektual mereka.

Ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku dalam wilayah yang

diduduki, yang berkenan dengan syarat-syarat kerja, dan jaminan-jaminan mengenai

terutama hal-hal seperti upah, jam kerja alat perlengkapan, pendidikan dasar dan

ganti kerugian bagi kecelakaan-kecelakaan dan penyakit-penyakit yang disebabkan

pekerjaan, akan berlaku bagi orang-orang yang dilindungi yang ditugaskan

melakukan pekerjaan yang disebut dalam pasal ini.

Pengerahan tenaga kerja bagaimanapun juga tidak akan mengakibatkan

mobilisasi pekerja-pekerja dalam suatu organisasi yang bersifat militer atau semi-

militer.

Pasal 52

Tiada suatu perjanjian, persetujuan atau peraturan boleh mengurangi hak

seorang pekerja, baik pekerja sukarela maupun bukan dan dimanapun ia berada,

untuk berhubungan dengan wakil-wakil Negara-Negara Pelindung untuk minta

campur tangan Negara itu.

Segala peraturan yang bertujuan menimbulkan pengangguran atau membatasi

kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada pekerja-pekerja di wilayah yang

diduduki, dengan maksud untuk mendorong mereka agar bekerja bagi Kekuasaan

Pendudukan, adalah dilarang.

Pasal 53

Setiap perusakan oleh Kekuasaan Pendudukan daripada benda-benda bergerak

atau tetap, milik orang sipil perseorangan atau kolektif, atau milik Negara, atau milik

pengiasa-penguasa umum lainnya, atau organisasi-organisasi sosial ataupun

kooperatif adalah dilarang, kecuali apabila perusakan demikian itu sangat diperlukan

oleh operasi-operasi militer.

Pasal 54

Kekuasaan Pendudukan tidak boleh merubah kedudukan pegawai-pegawai

negeri atau hakim di wilayah yang diduduki, atau dengan cara bagaimanapun

menggunakan sanksi atau mengambil tindakan paksaan atau diskriminasi apapun

terhadap mereka, apabila mereka itu tidak melakukan tugas-tugas mereka karena

alasan-alasan hati nurani mereka.

Larangan ini tidak mengurangi berlakunya paragraf kedua dari Pasal 51.

Larangan ini tidak mengurangi hak Kekuasaan Pendudukan untuk memecat pegawai

negeri dari jabatan mereka.

Pasal 55

Dengan segala upaya yang ada padanya, maka Kekuasaan Pendudukan

berkewajiban menjamin persediaan makanan dan obat-obatan bagi penduduk.

Kekuasaan Pendudukan terutama harus memasukkan bahan makanan, persediaan

obat-obatan dan barang-barang lainnya yang diperlukan, apabila persediaan di

wilayah yang diduduki tidak mencukupi.

Kekuasaan Pendudukan tidak boleh merekwisisi bahan makanan, barang-

barang atau persediaan obat-obatan yang terdapat dalam wilayah yang diduduki,

kecuali bagi pemakaian tentara pendudukan serta pegawai-pegawai administrasi, dan

hanya setelah kebutuhan-kebutuhan penduduk sipil telah dipertimbangkan. Dengan

memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Konvensi internasional lainnya, maka

Kekuasaan Pendudukan harus mengambil tindakanptindakan untuk menjamin

bahwa untuk tiap barang yang dirampas itu dibayar harga yang pantas.

Kekuasaan Pendudukan setiap waktu dapat memeriksa kembali keadaan

persediaan-persediaan makanan dan obat-obatan di wilayah yang diduduki, kecuali

apabila pembatasan-pembatasan sementara harus diadakan keperluan-keperluan

militer yang sangat mendesak.

Pasal 56

Dengan segala kesanggupan yanga da padanya, Kekuasaan Pendudukan

berkewajiban untuk menjamin dan memelihara, dengan bantuan dari penguasa-

penguasa nasional dan setempat, bangunan-bangunan dan jawatan-jawatan

kesehatan dan rumah sakit, memelihara kesehatan umum dan kebersihan di wilayah

yang diduduki, terutama untuk mengadakan dan menjalankan tindakan-tindakan

profilaktik dan pencegahan yang diperlukan untuk memberantas menyebarnya

penyakit-penyakit menular dan meluasnya epidemi-epidemi. Pegawai dinas kesehatan

dari segala golongan harus diperkenankan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban

mereka.

Apabila rumah sakit baru dibangun di wilayah yang iduduki dan apabila dinas-

dinas yang wenang dari Negara yang diduduki tidak bekerja di sana, maka penguasa-

penguasa penduudkan jika perlu, harus memberikan mereka pengakuan

sebagaimana tercantum dalam Pasal 18. Dalam keadaan-keadaan seruap, penguasa-

penguasa pendudukan juga harus memberikan pengakuan kepada pegawai rumah

sakit dan kendaraan pengangkutan berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 20 dan

21.

Dalam mengadakan tindakan-tindakan kesehatan dan kebersihan dan

pelaksanaannya, Kekuasaan Pendudukan harus turut mempertimbangkan perasaa-

perasaan kesusilaan dan etika daripada penduduk wilayah yang diduduki.

Pasal 57

Kekuasaan Pendudukan boleh merekwisisi rumah-rumah sakit sipil hanya

untuk sementara saja dan hanya dalam hal-hal keperluan yang mendesak bagi

perawatan orang-orang militer yang suka dan sakit, dan juga dengan syarat bahwa

dalam waktu yang pantas diadakan pengaturan sepantasnya bagi perawatan orang-

orang militer yang luka dan sakit, dan juga dengan syarat bahwa dalam waktu yang

pantas diadakan pengaturan sepantasnya bagi perawatan dan pengobatan pasien-

pasien, serta kebutuhan penduduk sipil akan tempat-tempat di rumah sakit.

Alat-alat perlengkapan dan persediaan-persediaan rumah-rumah sakit sipil

tidak boleh direkwisisi selama alat perlengkapan dan persediaan-perseidaan itu

diperlukan bagi kebutuhan pendudukan sipil.

Pasal 58

Kekuasaan Pendudukan harus mengizinkan petugas-petugas keagamaan untuk

memberikan bantuan rohani kepada anggota-anggota jemaah keagamaan mereka.

Kekuasaan Pendudukan juga harus menerima kiriman buku-buku dan barang-

barang yang idbutuhkan bagi keperluan keagamaan dan harus membantu pembagian

kiriman-kiriman itu di wilayah yang diduduki.

Pasal 59

Apabila seluruh atau sebagian dari penduduk sesuatu wilayah yang diduduki

tidak mempunyai persediaan-persediaan cukup, maka Kekuasaan Pendudukan harus

menyetujui rencana-rencana pemberian bantuan bagi penduduk tersebut, dan harus

membantu rencana-rencana demikian itu dengan segala kesanggupan yang ada

padanya.

Rencana-rencana bantuan demikian yang mungkin diadakan, atau oleh

Negara-Negara atau oleh organisasi-organisasi perikemanusiaan yang tak memihak

seperti Komite Internasional Palang Merah, terutama harus berisikan pemberian-

pemberian kiriman bahan makanan, persediaan obat-obatan dan pakaian.

Semua Pihak Peserta harus mengizinkan lalu lintas bebas daripada kiriman-

kiriman ini, dan harus menjamin perlindungannya.

Akan tetapi suatu Negara yang mengizinkan perjalanan bebas kiriman-kiriman

yang menuju ke wilayah yang diduduki oleh Pihak lawan dalam pertikaian, berhak

untuk memeriksa kiriman-kiriman itu untuk mengatur perjalanannya sesuai dengan

waktu dan rencana perjalanan yang telah ditentukan, dan berhak untuk emndapat

jaminan sepantasnya dari Negara Pelindung bahwa kiriman-kiriman itu akan

dipergunakan untuk menolong penduduk yang membutuhkannya dan tidak akan

dipergunakan untuk keuntungan Kekuasaan Pendudukan.

Pasal 60

Kiriman-kiriman sumbangan sekali-kali tidak akan membebaskan Kekuasaan

Pendudukan dari kewajiban dan tanggung jawab apapun dibawah Pasal 55, 56 serta

Pasal 59. Kekuasaan Pendudukan bagaimanapun juga tidak boleh membelokkan

kiriman-kiriman sumbangan itu dari tujuannya yang dimaksudkan semula, kecuali

dalam hal-hal keperluan mendesak, guna kepentingan-kepentingan penduduk

wilayah yang diduduki dan dengan persetujuan Negara Pelindung.

Pasal 61

Pembagian kiriman-kiriman sumbangan yang tercantum dalam Pasal-Psal di

atas, harus diselenggarakan dengan kerjasama dan di bawah pengawasan Negara

Pelindung. Kewajiban ini, dengan persetujuan dari Kekuasaan Pendudukan dan

Negara Pelindung, dapat juga diserahkan kepada suatu Negara Netral, ekpada Komite

Internasional Palang Merah atau kepada setiap badan tak memihak dan

perikemanusiaan lainnya.

Kiriman-kiriman demikian harus dibebaskan dari segala biaya-biaya,

kewajiban-kewajiban pajak atau bea dalam wilayah yang diduduki, kecauli apabila

hal itu diperlukan demi kepentingan ekonomi wilayah itu. Kekausaan Pendudukan

harus memberi kelonggaran-kelonggaran untuk membantu pembagian yang cepat

daripada kiriman-kiriman itu.

Segenap Pihak Peserta Agung harus berusaha untuk mengizinkan lalu lintas

dan pengangkutan yang bebas biaya daripada kirman-kiriman sumbangan demikian

dalam perjalanan kiriman-kirman itu menuju wilayah yang diduduki.

Pasal 62

Kecuali jika ada alasan-alasan keamanan yang sangat mendesak, maka orang-

orang yang dilindungi dalam wilayah yang diduduki diperkenankan untuk menerima

kiriman sumbangan individual yang dikirimkan kepada mereka.

Pasal 63

Dengan tidak mengurangi tindakan-tindakan sementara dan istimewa yang

diadakan oleh Kekuasaan Pendudukan karena alasan-alasan keamanan yang sangat

mendesak, maka:

a) Perhimpunan Palang Merah Nasional (Bulan Sabit Merah, Singa dan Matahari

Merah) harus dapat melakukan kegiatan-kegiatan mereka sesuai dengan asas-

asas Palang Merah, sebagaimana dirumuskan oleh Konferensi-konferensi

Palang Merah Internasional. Perhimpunan penolong-penolong lainnya harus

diizinkan untuk meneruskan kegiatan-kegiatan perikemanusiaan mereka

dengan syarat-syarat serupa.

b) Kekuasaan Pendudukan tidak boleh menuntut diadakannya perubahan-

perubahan apapun dalam susunana pegawai atau struktur perhimpunan-

perhimpunan itu, yang dapat merugikan kegiatan-kegiatan tersebut diatas.

Asas-asas yang sama akan berlaku bagi kegiatan-kegiatan dan kepegawaian

daripada organisasi-organisasi khusus yang tidak bersifat militer, yang sudah ada

atau yang mungkin akan diadakan, dengan maksud menjamin syarat-syarat

kehidupan penduduk sipil dengan emmelihara jawatan-jawatan pekerjaan umum

yang esensial, dengan membagi-bagikan kiriman-kiriman sumbangan dan dengan

mengorganisir regu-regu penolong.

Pasal 64

Perundang-undangan hukum pidana wilayah yang diduduki akan tetap

berlaku, dengan pengeceualian bahwa undang-undang demikian dapat dicabut atau

ditangguhkan pelaksanaannya oleh Kekuasaan Pendudukan dalam hal-hal, dimana

undang-undang ini merupakan suatu ancaman terhadap keamanannya atau

merupakan penghalang bagi pelaksanaan Konvensi ini. Dengan mengingat

pertimbangan yang disebut terakhir di atas dan untuk menjamin pelaksanaan

peradilan yang efektif, pengadilan wilayah yang diduduki harus terus melaksanakan

tugasnya bertalian dengan segala kejahatan yang diatur oleh undang-undang hukum

pidana termaksud.

Akan tetapi Kekuasaan Pendudukan boleh menggunakan ketentuan-ketentuan

hukum atas penduduk wilayah yang diduduki, yang perlu untuk memungkinkan

Kekuasaan Pendudukan memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Konvensi ini,

untuk memelihara pemerintahan memenuhi pemerintahan yang teratur dari wilayah

dan untuk menjamin keamanan Kekuasaan Pendudukan, anggota dan harta miik

angkaan perang atau pemerintah pendudukan dan pula untuk keamanan gedung-

gedung dan saluran-saluran perhubungan yang mereka pergunakan.

Pasal 65

Ketentuan-ketentuan hukum pidana hanya berlaku setelah diumumkan dan

diberitahukan kepada penduduk dalam bahasa mereka sendiri. Ketentuan-ketentuan

hukum pidana ini tidak boleh berlaku surut.

Pasal 66

Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum

pidana yang ditetapkannya berdasarkan paragraf kedua dari Pasal 64, maka

Kekuasaan Pendudukan dapat menyerahkan si tertuduh kepada pengadilan-

pengadilan militer yang non politis dan yang dibentuk dengan sewajarnya, dengan

syarat bahwa pengadilan tersebut bersidang di wilayah negara yang diduduki.

Pengadilan-pengadilan bandingan sebaiknya bersidang di wilayah negara yang

diduduki.

Pasal 67

Pengadilan-pengadilan itu hanya boleh menggunakan ketentuan-ketentuan

hukum yang telah berlaku sebelum pelanggaran yang dituduhkan, dan yang sesuai

dengan asas-asas hukum umum, terutama asas bahwa hukuman harus seimbang

dengan pelanggaran yang dilakukan. Pengadilan-pengadilan itu harus turut

mempertimbangkan hal bahwa yang tertuduh seorang warga negara Kekuasaan

Pendudukan.

Pasal 68

Orang-orang yang dilindungi yang telah melakukan suatu pelanggaran yang

khusus ditujukan untuk emrugikan Kekuasaan Pendudukan akan tetapi yang tidak

merupakan suatu percobaan atas jiwa dan raga anggota-anggota tentara atau

administrasi pendudukan, yang juga tidak merupakan suatu bahaya kolektif besar,

maupun yang tidak merusak dengan hebat harta milik tentara dan administrasi

pendudukan atau instalasai-instalasi yang dipakai mereka, dapat dikenakan

interniran atau hukuman penjara biasa, asal saja lamanya interniran atau hukuman

penjara itu seimbang dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Selanjutnya,

penginterniran atau hukuman penjara untuk pelanggaran-pelanggaran demikian,

merupakan tindakan satu-satunya yang boleh dipakai untuk merampas kebebasan

orang-orang yang dilindungi.

Pengadilan-pengadilan yang dimaksudkan oleh Pasal 66 dai Konvensi ini dapat,

atas kebijaksanaan senidir merubah hukuman penjara menjadi internira untuk

jangka waktu yang sama.

Peraturan-peraturan hukum pidana yang diumumkan oleh Kekuasaan

Pendudukan sesuai dengan Pasal-Pasal 64 dan 65 hanya dapat menetapkan

hukuman mati atas diri seorang yang dilindungi, dalam hal-hal dimana orang itu

bersalah melakukan pekerjaan mata-mata, perbuatan sabotase yang berat terhadap

instalasi-instalasi militer Kekuasaan Pendudukan, atau karena pelanggaran-

pelanggaran disengaja yang dapat dihukum dengan kematian dibawah hukum

wilayah yang diududki yang berlaku sebelum pendudukan dimulai.

Hukuman mati itu tidak boleh dijatuhkan atas diri seorang yang dilindungi,

kecuali jika pengadilan sudah memperhatikan terutama hal bahwa karena yang

tertuduh itu buka warganegara Kekuasaan Pendudukan, ia tidak terikat pada

Kekuasaan Pendudukan oleh kewajiban kesetiaan.

Bagaimanapun juga, hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas diri seorang

yang dilindungi, yang berumur dibawah delapan belas tahun pada waktu pelanggaran

itu dilakukan.

Pasal 69

Lamanya jangka waktu selama seorang yang dilindungi, yang dituduh

melakukan pelanggaran, berada dalam tahanan sambil menunggu peradilan atau

hukuman, harus selalu dikurangkan dari jangka waktu hukuman yang dijatuhkan.

Pasal 70

Orang-orang yang dilindungi tidak boleh ditangkap, dituntut atau dihukum

oleh Kekuasaan Pendudukan untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan atau untuk

pendapat-pendapat yang diucapkan sebelum masa pendudukan atau selama

penghentian sementara masa pendudukan, kecuali untuk pelanggaran dari hukum-

hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang.

Warganegara Kekuasaan Pendudukan yang sebelum pecahnya permusuhan

telah mencari perlindungan dalam wilayah Negara yang diududki, tidak boleh

ditangkap, dituntut, dihukum atau dideportasikan dari wilayah yang diduduki,

kecuali untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sesudah pecahnya

permusuhan, atau untuk pelanggaran-pelanggaran dibawah hukum biasa yang

dilakukan sebelum pecahnya permusuhan, yang menurut hukum Negara yang

diduduki, membenarkan penyerahan (ekstradisi) dalam waktu damai.

Pasal 71

Pengadilan-pengadilan yang wenang dari Kekuasaan Pendudukan tidak boleh

menjatuhkan hukuman, kecuali sesudah diadakan suatu pemeriksaan pengadilan

yang teratur.

Orang-orang tertuduh, yang dituntut oleh Kekuasaan Pendudukan harus

dengan segera diberitahu, secara tertulis, dalam bahasa yang mereka pahami,

tentang tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap mereka. Mereka harus diadili

selekas mungkin. Negara Pelindung harus diberitahukan tentang semua pemeriksaan

pengadilan yang diadakan oleh Kekuasaan Pendudukan terhadap orang-orang yang

dilindungi, yang berkenan dengan tuduhan-tuduhan dengan ancaman hukuman mati

atau hukuman penjara dua tahun atau lebih. Negara Pelindung harus dimungkinkan

untuk setiap waktu memperoleh keterangan mengenai keadaan dari epmeriksaan-

pemeriksaan pengadilan demikian. Selanjutnya, Negara Pelindung atas

permintaannya, berhak untuk diberi segala keterangan-keterangan mengenai semua

perkara pengadilan yang diadakan oleh Kekuasaan Pendudukan terhadap orang yang

dilindungi.

Pemberitahuan kepada Negara Pelindung, sebagaimana tercantum dalam

paragraf kedua di atas, harus dikirim segera, dan selalu harus sampai pada

Kekuasaan Pelindung tiga minggu sebelum tanggal sidang yang pertama. Kecuali jika

pada pembukaan sidang perngadilan telah terbukti bahwa ketentuan-ketentuan dari

Pasal ini telah dipenuhi seluruhnya, maka peradilan tidak boleh dilanjutkan.

Pemberitahuan itu harus memuat hal-hal seperti berikut:

a) Keterangan-keterangan mengenai diri si tertuduh;

b) Tempat kediaman tuduhan atau tuduhan-tuduhan (dengan menyebutkan

ketentuan-ketentuan pidana yang menjadi dasar penuntutan);

c) Perincian tuduhan atau tuduhan-tuduhan (dengan menyebutkan ketentuan-

ketentuan pidana yang menjadi dasar penuntutan);

d) Penunjukan pengadilan yang akan mengadili perkara itu;

e) Tempat dan tanggal sidang pertama.

Pasal 72

Orang-orang tertuduh berhak untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan

guna pembelaan mereka, dan terutama boleh memanggil saksi-saksi. Mereka berhak

dibantu oleh seorang pembela atau penasehat yang cakap yang dipilihnya sendiri,

yang harus dapat mengunjungi mereka dengan leluasa dan harus mendapat fasilitas

untuk mempersiapkan pembelaan.

Bilamana tertuduh sendiri gagal memilih, maka Negara Pelindung dapat

menyediakan seorang pembela atau penasehat hukum baginya. Apabila seorang

tertuduh harus menghadapi tuduhan berat dan Negara Pelindung tidak menjalankan

tugasnya, maka Kekuasaan Pendudukan harus menyediakan seorang pembela atau

penasehat hukum, yang harus mendapat persetujuan si tertuduh.

Orang-orang yang tertuduh, kecuali jikalau mereka dengan sukarela menolak

bantuan demikian, harus mendapat pertolongan seorang penerjemah, baik selama

pemeriksaan pendahuluan maupun selama pemeriksaan di pengadilan. Maka berhak

untuk setiap waktu menolak seorang penerjemah dan untuk meminta penggantinya

oleh orang lain.

Pasal 73

Seorang terhukum berhak untuk minta banding sebagaimana diatur oleh

hukum yang dipergunakan oleh pengadilan. Ia harus diberitahukan sepenuhnya

tentang hak banding atau petisinya itu dan tentang batas waktu dalam mana ia dapat

menggunakan hak-haknya itu.

Hukum acara pidana yang termaktub dalam Seksi ini akan berlaku, sejauh hal

itu dapat digunakan bagi perkara-perkara banding itu. Apabila hukum yang

dipergunakan oleh pengadilan tidak mengandung ketentuan-ketentuan mengenai hak

banding, maka orang terhukum berhak mengajukan petisi pada penguasa yang

wenang dari Kekuasaan Pendudukan terhadap keputusan dan hukuman yang

dijatuhkan.

Pasal 74

Wakil-wakil Negara Pelindung berhak menghadiri sidang pengadilan dari setiap

orang yang dilindungi, kecuali apabila sidang itu, sebagai tindakan perkecualian,

harus diadakan secara tertutup demi kepentingan keamanan Kekuasaan

Pendudukan, yang dalam hal demikian harus memberitahukan Negara Eplindung.

Suatu pemberitahuan mengenai waktu dan tempat sidang pengadilan harus dikirim

kepada Negara Pelindung.

Setiap keputusan yang mengandung hukuman mati, atau hukuman penjara

dua tahun atau lebih, harus selekas mungkin diberitahukan beserta alasan-

alasannya kepada Negara Pelindung. Pemberitahuan itu harus memuat suatu

penunjukan pada pemberitahuan yang dbuat berdasarkan Pasal 71 dan, dalam hal

hukuman penjara, nama dari tempat dimana hukuman itu harus dijalani. Suatu

daftar dari keputusan-keputusan selain daripada keputusan-keputusan yang

disebutkan di atas, harus diadakan oleh pengadilan dan akan terbuka untuk

diperiksa oleh wakil Negara Pelindung. Setiap tenggang waktu yang diperkenankan

bagi permintaan banding dalam hal keputusan yang mengadung hukuman mati, atau

hukuman penjara dua tahun atau lebih, baru akan mulai berjalan setelah

pemberitahuan tentang keputusan itu telah diterima oleh Negara Pelindung.

Pasal 75

Orang-orang yang dihukum mati sekali-kali tidak boleh dirampas haknya

untuk memohon ampun atau pembatala hukumannya.

Hukuman mati tidak boleh dilaksanakan sebelum berakhirnya suatu masa

sekurang-kurangnya enam bulan, terhitung mulai dari tanggal penerimaan suatu

pemberitahuan oleh Negara Pelindung tentang keputusan terakhir yang menegaskan

hukuman mati itu atau suatu perintah yang menolak pemberian ampun atau

pembatalan hukuman mati itu.

Waktu enam bulan bagi penangguhan hukuman mati yang ditetapkan disini

dalam perkara-perkara tertentu bagi penangguhan hukuman mati yang ditetapkan di

sini dalam perkara-perkara tertentu dan dalam keadaan-keadaan darurat hebat,

berupa suatu ancaman yang diorganisir terhadap eaanan Kekuasaan Pendudukan

atau angkatan bersenjatanya, dapat dikurangi, asal saja Negara Pelindung selalu

diberitahu mengenai penguruangan demikian dan diberi waktu dan kesempatan yang

patut untuk mengajukan keberatan-keberatanya kepada penguasa pendudukan yang

wenang mengenai hukuman-hukuman mati demikian.

Pasal 76

Orang-orang yang dilindungi telah melakukan suatu pelanggaran harus

ditahan dalam wilayah negara yang diduduki, dan jika dihukum, harus menjalankan

hukuman mereka di sana.

Apabila mungkin, mereka harus dipisahkan dari tahanan-tahanan lainnya dan

harus menikmati syarat-syarat mengenai makanan dan kebersihan yang harus cukup

baik untuk empertahankan mereka dalam keadaan kesehatan yang baik, dan yang

sedikit-dikitnya sama dengan apa yang berlaku dalam penjara-penjara di negara yang

diduduki itu.

Mereka harus mendapat pengamatan kesehatan, yang dibutuhkan oleh

kesehatan mereka.

Mereka juga berhak untuk menerima setiap bantuan kerohanian yang mereka

mungkin perlukan.

Wanita harus ditahan dalam ruangan-ruangan yang terpisah dan harus berada

dibawah pengawasan langsung dari wanita.

Perhatian yang sewajarnya harus diberikan terhadap perlakuan khusus bagi

orang yang belum dewasa.

Orang-orang yang dilindungi yang ditahan berhak untuk dikunjungi oleh wakil-

wakil Negara Pelindung dan oleh wakil-wakil Komite Internasional Palang Merah

sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 143.

Orang-orang demikian berhak untuk menerima sekurang-kurangnya satu

bingkisan sumbangan setiap bulan.

Pasal 77

Orang-orang yang dilindungi yang telah dituduh melakukan pelanggaran-

pelanggaran atau yang telah dihukum oleh Pengadilan-Pengadilan dalam wilayah

yang diduduki, pada waktu berakhirnya pendudukan harus diserahkan dengan

daftar-daftar keterangan yang bersangkutan kepada penguasa-penguasa dari wilayah

yang telah dibebaskan.

Pasal 78

Apabila Kekuasaan Pendudukan berdasarkan alasan-alasan keamanan yang

mendesak menganggap perlu untuk mengambil tndkan-tindakan keselamatan

mengenai orang-orang yang dilindungi, maka Kekuasaan Pendudukan paling banyak

hanya boleh memaksa mereka tinggal di tempat kediaman yang ditunjuk atau

menempatkan mereka dalam interniran.

Keputusan-keputusan mengenai tempat kediaman yang ditunjuk atau

interniran demikian, harus diambil menurut suatu prosedur teratur yang akan

ditetapkan oleh Kekuasaan Pendudukan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan

Konvensi ini. Prosedur ini harus memuat hak banding bagi pihak-pihak

bersangkutan. Perkara-perkara banding harus diputuskan dengan secepat-cepatnya.

Apabila keputusan semula dikuatkan, maka keputusan itu dapat ditinjau kembali

secara berkala, apabila mungkin setiap enam bulan sekali, oleh badan yang wenang

yang dibentuk oleh Kekuasaan Pendudukan.

Orang-orang yang dilindungi yang harus tinggal di tempat kedaiaman yang

ditunjuk sehingga harus meninggalkan rumah-rumah mereka, akan mendapat

menafaat yang penuh dari Pasal 39 dari Konvensi ini.

Seksi IV

Peraturan-Peratuan Mengenai Perlakuan Orang-Orang

Yang Diinternir

Bab I

Ketentuan-Ketentuan Umum

Pasal 79

Pihak-pihak dalam pertikaian hanya boleh menginternir orang-orang yang

dilindungi, sesuai dengan aturan-aturan Pasal-Pasal 41, 42, 43, 68 dan Pasal 78.

Pasal 80

Orang-orang yang diinterniran tetap memiliki kedudukan dan kemampuan sipil

mereka sepenuhnya dan akan dapat melaksanakan hak-hak yang bersangkutan

dengan kedudukan sipil yang mereka miliki itu.

Pasal 81

Pihak-pihak dalam pertikaian yang menginternir orang-orang yang dilindungi

berkewajiban untuk memelihara mereka dengan Cuma-Cuma, dan juga untuk

memberikan mereka perawatan kesehatan yang dibuthkan oleh keadaan kesehatan

mereka.

Pengurangan tunjangan, upah atau tagihan-tagihan yang menjadi hak kaum

interniran untuk penggantian biaya-biaya itu tidak boleh dilakukan.

Kekuasaan Penahan harus membantu pemeliharaan orang-orang yang menjadi

tanggungan kaum interniran, apabila orang-orang demikian itu tidak mempunya

sumber penghasilan yang cukup atau tidak mampu mencari nafkah.

Pasal 82

Negara Penahan sedapat mungkin, harus menempatkan kaum interniran

menurut kebangsaan, bahasa dan adat istiadat mereka. Kaum interniran yang sama

kebangsaannya, tidak bolh dipisahkan hanya karena perbedaan bahasa.

Selama berlangsungnya penginterniran, maka anggota keluarga yang sama,

dan terutama orang tua dan anak-anak, harus ditempatkan bersama dalam tempat

penginterniran yang sama, kecuali apabila perlu diadakan pemisahan sementara

karena sebab-sebab pekerjaan atau kesehatan, atau untuk maksud-maksud

pelaksanaan ketentuan-ketentuan Bab IX dari Seksi ini. Kaum interniran boleh

memohon agar anak-anak mereka yang hidup bebas tanpa perawatan orang tua,

diinternir bersama mereka.

Dimana mungkin, maka anggota-anggota suatu keluarga yang sama diinternir,

harus ditempatkan dalam gedung-gedung yang sama dan diberikan ruangan tinggal

yang terpisah dari kaum interniran lainnya, termasuk fasilitas-fasilitas guna

menjalankan kehidupan keluarga yang layak.

Bab II

Tempat-Tempat Interniran

Pasal 83

Negara Penahan tidak boleh membangun tempat-tempat interniran dalam

daerah-daerah yang sangat terancam bahaya perang.

Negara Penahan harusmemebrikan kepada Negara-Negara musuh, dengan

perantaraan Negara Pelindung, segala keterangan-keterangan yang berguna mengenai

letak geografis tempat-tempat interniran.

Kapan saja pertimbangan-pertimbangan militer mengizinkan, maka tempat

interniran harus ditandai dengan huruf T.I. (Tempat Interniran = IC = Internment

Camps), yang ditempatkan sedemikian rupa sehinnga terlihat jelas di siang hari dari

udara.

Akan tetapi Negara-Negara yang bersangkutan boleh bermufakat untuk

memekai setiap sistem penandaan yang lain. Tiada tempat-tempat lain selain tempat

interniran boleh ditandai demikian.

Pasal 84

Orang-orang interniran harus ditempatkan dan diurus secara terpisah dari

tawanan perang dan dari orang-orang yang dirampas kebebasannya karena sebab-

sebab yang lain.

Pasal 85

Negara penahan berkewajiban mengambil segala tindakan yang perlu dan

mungkin untuk menjamin bahwa orang-orang yang dilindungi, sejak permulaan

penginterniran, ditempatkan di gedung-gedung atau tempat itnggal yang memberikan

segala jaminan mengenai kebersihan dan kesehatan, serta memberi perlindungan

yang efisien terhadap kedahsyatan iklim, serta akibat peperangan. Tempat-tempat

interniran tetap bagaiamanapun juga tidak boleh terletak di daerah yang tidak sehat

atau daerah yang iklimnya tidak baik bagi kaum interniran. Apabila daerah, tempat

seorang yang dilindungi diinternir untuk sementara, merupakan daerah yang tidak

sehat atau mempunyai iklim yang membahayakan kesehatannya, maka secepat

keadaan mengizinkan ia harus dipindahkan ke suatu tempat interniran yang lebih

cocok.

Gedung itu harus dengan sepenuhnya dilindungi dari lembab, harus diapnasi

dan diterangi secukupnya, terutama antara senja dan malam hari.

Ruangan tidur harus cukup luas, dan mempunyai ventilasi yang baik. Kaum

interniran harus mempunyai tempat tidur yang pantas dan selamat yang cukup,

dengan mempertimbangkan iklim, umur, jenis kelamin, serta keadaan kesehatan

kaum interniran.

Orang-orang interniran harus memperoleh untuk keperluan mereka, siang dan

malam, kamar mandi dan kamar kecil yangmemenuhi syarat-syarat, dan yang terus-

menerus dipelihara dalam keadaan bersih. Kamar mandi dan kakus itu harus

dilengkapi dengan air dan sabun yang cukup bagi pembersihan badan mereka sehari-

hari dan untuk mencuci-cucian sendiri. Instalasi-instalasi serta fasilitas-fasilitas yang

diperlukan untuk maksud ini harus diberikan kepada mereka. Pancuran atau tempat

mandi juga harus disediakan. Waktu yang diperlukan untuk mencuci dan guna

pembersihan badan harus disediakan.

Apabila, sebagai suatu tindakan perkecualian dan sementara, interniran wanita

yang bukan anggota suatu kesatuan kelaurga perlu ditempatkan dalam tempat

interniran yang sama dengan laki-laki, maka ketentuan-ketentuan tentang ruangan

tidur dan kamar mandi serta kakus terpisah bagi kaum wanita demikian harus

dilaksanakan.

Pasal 86

Negara Penahan harus menyediakan bagi orang-orang yang dinternir, apapun

mazhab mereka, gedung-gedung yang layak untuk melakukan ibadah.

Pasal 87

Dalam tiap tempat interniran harus diadakan kantin-kantin, kecuali apabila

terdapat fasilitas-fasilitas layak lainnya. Tujuan kantin itu ialah untuk

emmungkinkan kaum interniran mengadakan pembelian makanan dan barang-

barang keperluan sehari-hari lainnya, yang dapat menambah kesenangan pribadi

mereka, termasuk sabun dan tembakau dengan harga yang tidak melebihi harga

pasar setempat.

Laba yang diperoleh kantin-kantin itu diperuntukkan suatu dana kesejahteraan

yang harus didirikan ditiap tempat interniran, dan diselenggarakan untuk manfaaat

kaum interniran sebagaimana diatur oleh Pasal 102, berhak untuk memeriksa

pengurusan kantin dan dana tersebut.

Jika suatu tempat interniran ditutup, maka neraca kredit dana

kesejahteraannya harus dipindahkan harus dipindahkan ke dana kesejahteraan

tempat interniran bagi kaum interniran yang sama kebangsaannya atau, apabila

tidak ada tempat demikian, ke dana kesejahteraan pusat yang harus diselenggarakan

bagi manfaat semua kaum interniran yang ada di bawah pengawasan Negara

Penahan. Dalam hal pembebasan umum, maka laba tersebut akan disimpan oleh

Negara Penahan, kecuali apabila ditentukan lain dalam suaut persetujuan antara

Negara-Negara yang bersangkutan.

Pasal 88

Dalam semua tempat-tempat interniran yang terancam serangan-

seranganudara dan bahaya-bahaya perang lainnya, harus diadakan tempat

berlidnung dalam jumlah dan dengan kekuatan yang cukup untuk menjamin

perlindungan yang diperlukan. Apabila ada tanda bahaya, maka orang-orang

interniran bebas untuk memasuki tempat perlindungan demikian itu secepat

mungkin, kecuali mereka yang tinggal untuk melindungi tempat-tempat interniran

mereka terhadap bahaya-bahaya tersebut di atas. Setiap tindakan perlindungan yang

diambil untuk kepentingan penduduk juga berlaku bagi mereka.

Bab III

Makanan dan Pakaian

Pasal 89

Rangsum makanan harian bagi interniran harus cukup kualitas, kuantitas dan

variasinya, untuk memelihara orang interniran dalam keadaan kesehatan yang baik,

dan mencegah terjadinya penyakit kekurangan makan. Juga harus turut

dipertimbangkan kebiasaan makan dari orang interniran.

Orang interniran juga harus diberi alat-alat yang memungkinkan mereka

membuat sendiri makanan tambahan yang ada pada mereka.

Air minum yang cukup harus diberikan kepada orang interniran. Pemakaian

tembakau harus diizinkan.

Orang interniran yang bekerja harus menerima rangsum tambahan seimbang

dengan macam pekerjaan yang mereka lakukan. Ibu-ibu yang hamil dan yang sedang

menyusui dan anak-anak di bawah umur lima belas tahun, harus diberi makanan

tambahan, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan psikologis mereka.

Pasal 90

Pada waktu interniran ditaruh dibawah pengawasan, mereka harus diberi

segala bantuan untuk memperoleh bagi diri mereka sendiri pakaian, sepatu , serta

pakaian dalam untuk salin yang perlu, dan kemudian, untuk memperoleh barang

lainnya, apabila perlu. Apabila seorang interniran tidak mempunyai pakaian cukup,

dan ia tak sanggup memperolehnya, maka dengan mempertimbangkan keadaan

iklim, pakaian itu harus disediakan bagi mereka oleh Negara Penahan dengan cuma-

cuma.

Pakaian yang diberikan oleh Negara Penahan kepada interniran serta tanda-

tanda pada sebelah luar pakaian mereka itu tidak boleh meerndahkan martabat

mereka maupun memberikan alasan untuk mengejek mereka.

Kaum pekerja harus menerima perlengkapan kerja yang wajar, termasuk

pakaian perlindungan, kapan saja sifat pekerjaan mereka menghendakinya.

Bab IV

Kebersihan dan Pengamatan Kesehatan

Pasal 91

Setiap tempat interniran harus mempunyai rumah sakit yang cukup memenuhi

syarat, dibawah pimpinan seorang dokter yang berijazah, dimana kaum interniran

dapat memperoleh pengamatan kesehatan yang mereka perlukan, begitu pula

makanan yang tepat. Ruangan-ruangan yang terpisah harus disediakan untuk

peristiwa-peristiwa penyakit menular atau penyakit jiwa.

Peristiwa-peristiwa kehamilan serta orang-orang interniran yang menderita

penyakit berat, atau yang keadaannya memerlukan pengobatan khusus, pembedahan

atau perawatan di rumah sakit, harus diperkenankan memasuki setiap lembaga

keshatan dimana dapat diberikan pengobatan yang secukupnya dan harus menerima

perawatan yang tidak lebih buruk daripada yang diberikan kepada penduduk pada

umumnya.

Orang interniran sedapat dapatnya harus memeproleh pengamatan kesehatan

dari anggota dinas kesehatan yang sekebangsaan dengan mereka.

Orang-orang interniran tidak boleh dicegah untuk mengajukan diri kepada

petugas-petugas kesehatan untuk diperiksa. Apabila diminta, pejabat-pejabat

kesehatan Negara Penahan, harus memberikan kepada setiap interniran yang telah

mendapat perawatan yang telah diberikan. Salinan daripada sertifikat itu harus

dikirim ke Kantor Pusat Penerangan tersebut dalam Pasal 140.

Pengobatan termasuk pula pemberian setiap alat yang diperlukan untuk

memelihara orang interniran dalam keadaan kesehatan yang baik, terutama gigi

buatan dan alat-alat buatan lainnya serta kacamata, diberikan kepada interniran

dengan cuma-cuma.

Pasal 92

Pemeriksaan kesehatan para interniran harus dilakukan sekurangkurangnya

sekali sebulan. Maksud pemeriksaan itu terutama adalah untuk mengawasi keadaan

kesehatan umum, makanan dan kebersihan orang interniran, serta untuk

menemukan penyakit-penyakit menular, teristimewa tuberculosis, malaria, dan

penyakit kelamin. Pemeriksaan-pemeriksaan itu harus meliputi terutama

pemeriksaan berat badan tiap interniran dan suatu pemeriksaan radioskopis

sekurang-kurangnya sekali setahun.

Bab V

Kegiatan-Kegiatan Keagamaan, Intelektual dan Jasmani

Pasal 93

Orang interniran harus menikmati kebebasan penuh dalam menjalankan

kewajiban-kewajiban keagamaan mereka, termasuk menghadiri upacara-upacara

keagamaan dengan syarat bahwa mereka memenuhi peraturan-peraturan disipliner

yang ditentukan oleh penguasa-penguasa penahan.

Petugas-petugas keamanan yang diinternir harus diperkenankan menjalankan

kewajiban mereka terhadap anggota-anggota jemaah mereka dengan leluasa. Untuk

maksud ini Negara Penahan harus menjamin bahwa petugas keagamaan itu

disebarkan dengan merata diantara berbagai tempat interniran dimana terdapat

orang interniran yang berbahasa sama dan tergolong dalam bahasa yang sama.

Apabil jumlah petugas-petugas keagamaan itu terlalu sedikit maka Negara Penahan

harus menyediakan bagi mereka fasilitas-fasilitasyang diperlukan, termasuk alat-alat

pengangkutan, untuk bergerak dari satu tempat ke lain tempat dan mereka harus

diiznkan untuk mengunjungi setiap orang interniran yang dirawat di rumah sakit.

Petugas-petugas keagamaan harus bebas untuk melakukan surat-menyurat tentang

hal ikhwal yang mengenai tugas keagamaan mereka dengan pembesar-pembesar

keagamaan dalam negara dimana mereka ditahan, dan seberapa dapat dengan

organisasi-organisasi keagamaan internasional daripada agama mereka. Surat-

menyurat itu tidak boleh dianggap sebagai bagian dari jatah tersebut dalam Pasal

107.

Akan tetapi surat-menyurat itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal

112. Jika orang interniran tidak dapat memperoleh bantuan rohani dari petugas

keagamaan agama mereka, atau apabila petugas-petugas keagamaan itu terlalu

sedikit jumlahnya, maka pembesar-pembesar keagamaan setempat yang seagama

dapat mengangkat, dengan persetujuan Negara Penahan, seorang petugas keagamaan

dari agama seruap atau seorang awam yang cakap. Orang tersebut belakangan ini

harus memperoleh segala fasilitas yang diberikan kepada jabatan keagamaan yang

telah ia terima. Orang-orang yang telah diangkat demikian harus mematuhi semua

perauran yang ditetapkan oleh Negara Penahan untuk kepentingan disiplin dan

keamanan.

Pasal 94

Negara Penahan harus memberi dorongan pada kegaitan-kegiatan intelektual,

pendidikan serta rekreasi, olah raga dan permainan-permainan antara kaum

interniran, seraya embiarkan mereka bebas untuk turut serta dalam kegiatan-

kegiatan itu atau tidak.

Negara-Negara Penahan harus mengambil segala tindakan yang mungkin untuk

menajmin dilakukannya kegiatan-kegiatan itu, terutama dengan menyediakan

gedung-gedung yang layak.

Segala fasilitas yang dapat diberikan harus diberikan kepada kaum interniran

untuk melanjutkan pelajaran mereka atau untuk mempelajari hal-hal baru.

Pendidikan anak-anak dan orang-orang muda harus dijamin; mereka harus

diperkenankan menghadiri sekolah-sekolah dalam tempat interniran atau di luar.

Orang-orang interniran harus diberi segala kesempatan untuk latihan jasmani,

olah raga serta permainan-permainan di luar rumah. Untuk maksud ini, dalam

semua tempat interniran harus disediakan ruangan-runagan terbuka dalam jumlah

yang cukup banyak.

Lapangan-lapangan tempat bermain yang khusus harus disediakan bagi anak-

anak dan orang-orang muda.

Pasal 95

Negara Penahan tidak boleh mempekerjakan orng interniran sebagai buruh

kecuali bila mereka menghendakinya.

Pekerjaan yang, bilamana dilakukan oleh seorang yang dilindungi yang tidak

diinternir dibawah paksa, berarti suatu pelanggaran dari Pasal 40 atau 51 dari

Konvensi ini, serta pekerjaan yang bersifat merendahkan martabat atau menghina

bagaimanapun juga dilarang.

Sesudah suatu masa kerja yang lamanya enam inggu, orang-orang interniran

bebas untuk berhenti bekerja setiap saat, dengan tenggang pemebritahuan delapan

hari.

Ketentuan-ketentuan ini tidak menghalangi hak Negara Penahan untuk

mempekerjakan dokter-dokter, dokter gigi dan lain-lain pegawai kesehatan yang

diinternir dalam jabatan keahlian mereka untuk kawan seinterniran mereka, atau

untuk memperkerjakan orang-orng interniran dalam pekerjaan-pekerjaan

administratif dan pemeliharaan di tempat-tempat interniran dan untuk

memperbantukan orang-orang itu untuk bekerja di dapur atau tugas-tugas rumah

tangga lainnya, atau untuk menyuruh orang-orang itu untuk melaksanakan tugas-

tugas yang ebrhubungan dengan perlindungan kaum interniran terhadap

pengeboman udara atau bahaya-bahaya peperangan lainnya. Akan tetapi seorang

interniran tidak boleh disuruh melakukan tugas-tugas yang menurut pendapat

perwira kesehatan tidak sesuai dengan keadaan jasmaninya.

Negara Penahan harus memikul seluruh tanggung jawab untuk semua syarat-

syarat kerja pengamatan kesehatan, pembayaran upah, dan untuk jaminan bahwa

semua kaum interniran yang dipekerjakan akan memperoleh ganti kerugian bagi

kecelakaan dan penyakit yang didapat dalam pekerjaan. Ukuran-ukuran yang

ditetapkan bagi syarat-syarat kerja dan ganti kerugian tersebut harus esuai dengan

hukum dan peraturan-peraturan nasional, serta sesuai dengan praktik yang ada;

ukuran-ukuran itu sekali-kali tidak boleh lebih rendah daripada apa yang berlaku

bagi pekerjaan yang sejenis dalam distrik itu. Upah-upah bagi pekerjaan yang

dilakukan akan ditentukan atas dasar yang adil dalam persetujuan-persetujuan

khusus antara kaum interniran, Negara Penahan, dan apabil perlu, kaum majikan

lainnya selain Negara Penahan, dengan turut memperhatikan kewajiban Negara

Penahan untuk memelihara kaum interniran dengan cuma-cuma serta pengamatan

kesehatan yang diperlukan oleh keadaan kesehatan mereka. Orang-orang interniran

yang secara tetap dipekerjakan pada kategori-kategori pekerjaan yang disebut dalam

paragraf ketiga dari Pasal ini, harus menapat upah yang pantas dari Negara Penahan.

Syarat-syarat kerja serta skala ganti kerugian bagi penyakit dan kecelakaan-

kecelakaan yang didapat dalam pekerjaan oleh orang-orang interniran yang

dipekerjakan itu, tidak boleh lebih rendah daripada yang berlaku bagi kerjaan sejenis

dalam distrik yang sama.

Pasal 96

Semua detasemen kerja harus tetap merupakan bagian dari suatu tempat

interniran dan bergantung padanya.

Penguasa-Penguasa Negara Penahan yang wenang dan komandan suatu tempat

interniran bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini

dalam suatu detasemen kerja. Komandan harus mempunyai suatu daftar yang tepat

mengenai detasemen-detasemen kerja yang ada dibawah kekuasaannya dan harus

meneruskannya kepada utusan-utusan Negara Eplindung, keapada Komite

Internsioanl Palang Merah dan organisasi humaniter lainnya yang mungkin

mengunjungi tempat-tempat interniran itu.

Bab VI

Milik Pribadi dan Sumber-Sumber Keuangan

Pasal 97

Kaum interniran harus dipekernenakan untuk tetap memilikibarang-barang

untuk keperluan pribadi. Uang, cek, obligasi, dan sebagainya, serta barang-barang

berharga yang ada pada mereka, hanya boleh diambil dari mereka, sesuai dengan

prosedur yang telah ditetapkan. Untuk itu tanda penerimaan yang terperinci dari

barang-barang yang diambil harus diberikan.

Jumlah uang yang diambil harus dimasukkan dalam rekening setiap orang

interniran sesuai dengan pasal 98.

Jumlah-jumlah itu tidak boleh ditukarkan kedalam mata uang lain apapun,

kecuali apabila perundang-undangan, yang berlaku dalam wilayah tempat pemiliknya

ditahan menghendaki demikian, atau orang yang diinternir telah memberikan

persetujuannya.

Barang-barang yang terutama sekali mempunyai nilai-nilai pribadi atau

sentimentil tidak boleh diambil.

Seorang wanita yang diinternir hanya boleh digeledah oleh wanita.

Pada waktu pembebasan atau pemulangan, kepada kaum interniran harus

diberikan segala barang-barang, uang aau barang-barang berharga lainnya yang

diambil mereka selama diinternir, dan mereka harus menerima berupa uang,

kelebihan dari setiap neraca kredit rekening mereka yang diadakan sesuai dengan

pasal 98, dengan mengecualikan setiap benda atau jumlah uang, yang ditahan oleh

Negara Penahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Apabila seorang

interniran ditahan secara demikian, maka pemiliknya harus mendapat suatu tanda

penerimaan yang terperinci.

Dokumen-dokumen keluarga atau identitas yang dimiliki orang-orang

interniran tidak boleh diambil dari mereka tanpa pemberian suatu tanda penerimaan.

Orang-orang interniran sekali-kali tidak boleh dibiarkan tanpa dokumen-dokumen

idntitas. Apabila mereka tak memiliki dokumen-dokumen khusus yang dibuat oleh

penguasa-penguasa penahan, yang akan berlaku sebagai dokumen identitas mereka

sampai pada waktu akhir penginternirannya.

Orang interniran boleh memegang sejumlah uang tertentu, dalam bentuk uang

atau kupon-kupon pembelian, untuk memungkinkan mereka melakukan pembelian-

pembelian.

Pasal 98

Semua orang interniran harus menerima uang saku tetap, yang cukup untuk

memungkinkan mereka membeli barang-barang dan alat-alat seperti tembakau, alat

keperluan-keperluan toilet dan sebagainya. Uang saku itu dapat berbentuk kredit-

kredit atau kupon pembelian.

Selanjutnya, kaum interniran dapat menerima uang saku dari Negara asal

mereka, dari Negara-Negara Pelindung, organisasi-organisasi yang mungkin

membantu mereka, demikian juga penghasilan dari harta milik mereka sepanjang

diperbolehkan oleh Negara Penahan. Jumlah uang saku yang diberikan oleh Negara

mereka harus sama bagi setiap kategori interniran (yang lemah badan, sakit, wanita

hamil, dsb), akan tetapi tidak boleh ditetapkan oleh Negara tersebut atau dibagi-bagi

oleh Negara Penahan atas dasar diskriminasi antara kaum interniran yang dilarang

oleh Pasal 27 Konvensi ini.

Negara Penahan harus membuka suatu rekening teap bagi tiap orang yang

diinternir, dimana harus dikreditkan tunjangan-tunjangan yang disebut dalam Pasal

ini, upah yang diperoleh serta kiriman-kiriman uang yang diterima, bersama-sama

dengan jumlah-jumlah uang yang dapat diambil daripadanya menurut perundang-

undangan yang berlaku dalam wilayah itu untuk mengirim uang kepada keluarga

mereka dan kepada orang-orang lain yang menjadi tanggungan mereka. Mereka dapat

menraik dari rekening-rekening mereka jumlah-jumlah yang diperlukan bagi

pengeluaran-pengeluaran pribadi mereka, dalam batas-batas yang ditetapkan oleh

Negara Penahan. Mereka selalu harus diberi fasilitas-fasilitas sepantasnya untuk

memeriksa dan memeproleh salinan-salinan daripada rekening-rekening mereka.

Suatu nota perhitungan kekayaan harus diserahkan kepada Negara Pelindung,

apabila diminta. Nota perhitungan kekayaan demikian harus menyertai orang yang

diinternir apabila ia dipindahkan.

Bab VII

Administrasi dan Disiplin

Pasal 99

Setiap tempat interniran harus ditempatkan dibawah kekuasaan seorang

perwira yang bertanggun jawab, yang dipilih dari tentara tetap atau pemerintahan

sipil biasa Negara Penahan. Perwira yang bertanggung jawab atas tempat interniran

harus memiliki suatu salinan dari Konvensi ini dalam bahasa resmi, atau dalam salah

satu bahsa resmi dari negerinya dan ia bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Petugas-petugas yang mengawai kaum interniran harus diberi pelajaran tentang

ketentuan-ketentuan Konvensi ini serta tindakan-tindakan administratif yang dimbul

untuk menjamin pelaksanaannya.

Teks Konvensi ini dan teks-teks dari persetujuan-persetujuan khusus yang

diadakan berdasarkan Konvensi tersebut harus ditempelkan di dalam tempat

interniran, dalam suatu bahasa yang dipahami oleh kaum interniran, atau harus ada

dalam tangan Komite Interniran.

Peraturan-peraturan, perintah-perintah, pemberitahuan-pemberitahuan serta

pengumuman-pengumuman apapun juga macamnya harus disampaikan kepada

orang-orang yang diinternir dan ditempelkan di dalam tempat-tempat interniran,

dalam suatu bahasa yang mereka pahami.

Setiap perintah dan komando yang ditujukan kepada orang-orang interniran

secara perseorangan juga harus diberikan dalam suatu bahasa yang mereka pahami.

Pasal 100

Peraturan disipliner dalam tempat-tempat interniran harus sesaui dengan asas-

asas perikemanusiaan, dan dalam keadaan bagaimanapun juga tidak boleh

mengandung peratiran-peraturan yang mengharuskan dilakukannya usaha jasmani

apapun oleh kaum interniran yang berbahaya bagi eksehatan mereka atau

mengandung pengorbanan jasmaniah atau kesusilaan. Identifikasi dengan mencacah

kulit atau membubuhkan cap atau tanda-tanda pada tubuh, adalah dilarang.

Yang teruratam dilarang adalah menyuruh berdiri dan apel-apel yang terlalu

lama, latihan-latihan baris-berbaris sebagai hukuman, latihan-latihan dan gerakan-

gerakan kemiliteran, atau pengurangan rangsum makanan.

Pasal 101

Kaum interniran berhak untuk mengajukan kepada penguasa-penguasa yang

berkuasa atas mereka, petisi apapun mengenai keadaan penginterniran yang mereka

alami.

Mereka juga berhak untuk berhubungan, tanpa suatu pembatasan, meallui

Komite Interniran atau apabila mereka pandang perlu, langsung dengan wakil-wakil

Negara Pelindung, untuk menunjukkan kepada mereka hal-hal bertalian dengan

keadaan penginterniran terhadap mana mereka mungkin ada keberatan.

Petisi-petisi dan keberatan-keberatan demikian harus disampaikan dengan

segera dan tanpa suatu perubahan danhal itu tidak dapat emnyebabkan

dijatuhkannya hukuman apapun, walalupun keberatan-keberatan itu kemudian

ternyata tidak beralasan.

Komite Interniran dapat mengirim laporan-laporan berkala mengenai keadaan

dalam tempat-tempat interniran dan mengenai kebutuhan-kebutuhan kaum

interniran kepada wakil-wakil Negara Pelindung.

Pasal 102

Dalam tiap tempat interniran, orang-orang interniran bebas untuk memilih

setiap enam bulan sekali dengan jalan pemilihan rahasia, anggota-anggota Komite

yang dikuasakan untuk mewakili mereka dihadapan Negara-Negara Penahan dan

Perlindungan, didepan Komite Internasioanl Palang Merah dan setiap organisasi

lainnya yang memberi bantuan kepada mereka. Anggota-Anggota Komite itu dapat

diplih kembali.

Orang-orang interniran yang dipilih jalan demikian akan mulai melaksanakan

kewajiban-kewajiban mereka sesudah pemilihan mereka itu disetujui oleh penguasa-

penguasa penahan. Alasan-alasan bagi suatu penolakan atau pemberhentian harus

disampaikan kepada Negara Pelindung yang bersangkutan.

Pasal 103

Komite-Komite Interniran harus memajukan kesejahteraan jasmani, rohani dan

intelektual dariapda orang-orang interniran.

Dalam hal kaum interniran memutuskan, untuk mengorganisir suaut sistem

tolong-menolong diantara mereka, maka organisasi ini berada dalam kompetensi

Komite-Komite sebagai tambahan pada kewajiban-kewajiban khusus yang

dipercayakan kepada mereka menurut ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Pasal 104

Anggota-Anggota Komite Interniran tidak boleh diwajibkan untuk melakukan

pekerjaan lain apapun apabila pelaksanaan tugas mereka akan dipersukar

karenanya.

Anggota-Anggota Komite Interniran dapar mengangkat dari antara kaum

interniran pembantu-pembantu yang mereka butuhkan. Mereka harus diberi segala

fasilitas materil, terutama kebebasan bergerak dalam batas tertentu, yang diperlukan

untuk penunaian tugas mereka (kunjungan ke detasemen-detasemen kerja,

penerimaan bahan-bahan perlengkapan, dan sebagainya).

Kepada anggota-anggota Komite Interniran juga harus diberikan segala fasilitas

untuk perhubungan pos dan telegraf dengan penguasa-penguasa penahan, dengan

Negara Pelindung, dengan dengan Komite Internasional Palang Merah serta utusan-

utusan mereka, dan dengan organisasi-organisasi yang memberikan pertolongan

kepada kaum interniran.

Anggota-Anggota Komite di detasemen kerja harus mendapat fasilitas-fasilitas

serupa untuk berhubungan dengan Komite Interniran mereka di tempat interniran

utama.perhubungan-perhubungan demikian tidakboleh dibatasi, dan juga tidak boleh

dianggap sebagai bagian dari jatah seperti tersebut dalam pasal 107.

Anggota-Anggota Komite-Komite Interniran yang dipindahkan harus diberi

waktu yang pantas untuk memperkenalkan pengganti-pengganti mereka dengan

masalah-masalah yang sedang berjalan.

Bab VIII

Hubungan dengan Dunia Luar

Pasal 105

Segera sesudah menginternir orang-orang yang dilindungi, Negara-Negara

Penahan harus memberitahu orang-orang interniran itu, dan Negara yang mereka

taati, meallui Negara Pelindung mereka, tentang tindakan-tindakan yang diambil

untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Bab ini. Negara Penahan harus juga

memberitahu pihak-pihak bersangkutan tentang tiap perubahan yang diadakan

kemudian atas tindakan-tindakan demikian.

Pasal 106

Segera sesudah ia diinternir, atau selambat-lambatnya tidak lebih dari satu

minggu sesudah tiba di tempat interniran, begitupun dalam hal sakit atau

pemindahan ke lain tempat interniran atau ke rumah sakit, setiap orang yang

diinternir harus diperkenankan untuk mengirimkan suaut kartu interniran yang,

apabila mungkin, serupa dengan contoh yang dilampirkan pada Konvensi ini,

langsung kepada keluarganya, dan kepada Kantor Pusat Penerangan sebagaimana

diatur dalam Pasal 140, untuk memberitahukan keluarganya tentang penahanannya,

alamt serta keadaan kesehatannya. Kartu-kartu tersebut harus diteruskan secepat

mungkin dan dengan cara apapun tidak boleh ditunda pengirimannya.

Pasal 107

Interniran harus diperkenankan mengirim serta menerima surat-surat dan

kartu-kartu. Apabila Negara Penahan menganggap perlu untuk membatasi jumalh

surat-surat dan kartu-kartu yang dikirm oleh setiap interniran, maka jumlah tersebut

tidak boleh kurang daripada dua surat dan empat kartu setiap bulan; surat-surat dan

kartu-kartu ini sejauh mungkin harus sesuai dengan contoh-contoh yang

dilampirkan pada Konvensi ini. Apabila harus diadakan pembatasan-pembatasan

atas surat-surat yang dialamatkan kepada kaum interniran, maka pembatasan-

pembatasan itu hanay dapat diperintahkan oleh Negara yang ditaati mereka. Hal

demikian mungkin dilakukan atas permintaan Negara Penahan. Surat-surat dan

kartu-kartu demikian harus dikirim dengan kecepatan yang wajar. Surat-surat dan

kartu-kartu itu tidak boleh ditunda atau ditahan karena alasan-alasan displiner.

Interniran yang telah lama tidak menerima berita, atau yang tidak dapat

menerima berita dari keluarga mereka, atau tidak sanggup memberi kabar kepada

mereka dengan melalui pos biasa, begitu pula mereka yang berada pada jarak agak

jauh dari tempat kediaman, harus diperkenankan untuk emngirim telegram. Biaya

telegram dibayar oleh mereka dengan uang yang ada pada mereka. Mereka juga akan

mendapat manfaat dari ketentuan-ketentuan ini dalam hal-hal yang diakui sebagai

keadaan yang mendesak.

Pada umumnya, surat-surat kaum interniran harus ditulis dalam bahasa

mereka sendiri. Pihak-pihak dalam pertikaian dapat mengizinkan surat-menyurat

dalam bahasa lain.

Pasal 108

Interniran diperkenankan untuk menerima, dengan pos atau dengan cara lain

apapun, bingkisan-bingkisan individual atau kiriman-kiriman kolektif yang terutama

berisikan bahan makan, pakaian, obat-obatan, demikian juga buku-buku dan

barang-barang yang bersifat keagamaan, pendidikan atau hiburan, yang dapat

memenuhi kebutuhan mereka. Kiriman-kiriman demikian sekali-kali tidak

membebaskan Negara Penahan dari kewajiban-kewajiban yang dibebaskan

kepadanya oleh Konvensi ini.

Apabila kepentingan militer mengharuskan suatu pembatasan atas jumlah

banyak pengiriman-pengiriman demikian, suatu pemberitahuan mengenai hal itu

harus disampaikan kepada Negara Pelindung dan Komite Internasionak Palang

Merah, atau keapada tiap organisasi lainnya yang memberikan pertolongan kepada

kaum interniran serta tanggung jawab atas pengiriman kiriman-kiriman demikian.

Syarat-syarat pengiriman bingkisan-bingkisan individual dan sumbangan

kolektif, apabila perlu diatur dengan persetujuan khusus antara Negara-Negara

bersangkutan, yang sekali-kali tidak boleh memperlambat penerimaan sumbangan

barang-barang itu oleh para interniran. Bingkisan-bingkisan pakaian dan bahan

makanan tidak boleh mengandung buku-buku. Kiriman sumbungan obat-obatan pad

umumnya harus dikirim dalam bingkisan-bingkisan kolektif.

Pasal 109

Bilamana tidak ada persetujuan khusus antara Pihak-Pihak dalam pertikaian

mengenai syarat-syarat penerimaan serta pembagian sumbangan kolektif, harus

dipergunakan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan mengenai kiriman

kolektif yang terlampir pada Konvensi ini.

Persetujuan-persetujuan khusus tersebut di atas seklai-kali tidak boleh

membatasi hak Komite Interniran untuk mengambil kiriman-kiriman sumbangan

kolektif yang diperuntukkan kaum interniran, untuk melakukan pembagian atau

tindakan lainnya demi kepentingan para penerimanya.

Persetujuan-persetujuan demikian juga tidak boleh membatasi hak dari wakil-

wakil Negara Pelindung, Komite Internasional Palang Merah, atau tiap organisasi

lainnya yang memberi bantuan kepada kaum interniran dan bertangung jawab atas

pengiriman kriiman-kiriman kolektif itu untuk mengawasi pembagiannya keapada si

penerima-penerima.

Pasal 110

Semua kiriman-kiriman sumbangan untuk kaum interniran harus dibebaskan

dari bea pemasukan, bea cukai dan biaya-biaya lainnya. Semua barang yang dikirim

dengan pos, termasuk bingkisan sumbangan yang dikirim sebagai paket pos dan

kiriman uang, yang dialamatkan dari negeri-negeri lain kepada interniran atau

dikirmkan oleh mereka melalui kantor pos, baik langsung atau melalui Kantor-Kantor

Penerangan yang ditentukan dalam Pasal 136 dan Kantor Pusat Penerangan yang

ditentukan dalam Pasal 140, harus dibebaskan dari segala biaya pos, baik di negara

asal maupun di negara tujuan dan negara-negara yang terletak diantaranya.

Terutama untuk tujuan ini, pembebasan-pembebasan yang diberikan oleh Konvensi

Pos Sedunia tahun 1947 serta oleh persetujuan-persetujuan Uni Pos Sedunia lainnya

yang menguntungkan orang-orang sipil warga negara musuh yang ditahan di kamp-

kamp atau penjara sipil, harus juga diberikan kepada orang-orang interniran lainnya

yang dilindungi oleh Konvensi ini. Negara-negara bukan penandatangan persetujuan-

persetujuan tersebut di atas berkewajiban untuk memberikan pembebasan biaya-

biaya pos dalam keadaan-keadaan yang sama. Ongkos pengangkutan kiriman-

kiriman sumbangan yang diperuntukkan kaum interniran yang tidak dapat dikirim

melalui Kantor Pos karena beratnya atau sebab-sebab lain apapun, harus dipikul oleh

Negara Penahan diseluruh wilayah dibawah kekuasaannya. Negara-negara lain yang

menjadi Pihak peserta pada Konvensi ini harus memikul biaya pengangkutan dalam

wilayah mereka masing-masing. Biaya-biaya yang termasuk pengangkutan kiriman-

kiriman demikian yang tidak diatur oleh paragraf-paragraf di atas, akan

diperhitungkan dengan para pengirim.

Pihak-Pihak Peserta Agung harus berusaha untuk mengurangi sejauh

mungkin, tarif-tarif telegram yang dikirimkan oleh kaum interniran, atau yang

dialamatkan kepada mereka.

Pasal 111

Bila operasi-operasi militer mencegah Negara-Negara yang ebrsangkutan untuk

memenuhi kewajibannya untuk menjamin pengangkutan pos dan kiriman-kiriman

sumbangan dalam Pasal 106, 107, 108, dan 113, maka Neagra Pelindung yang

bersangkutan, Komite Internasional Palang Merah atau setiap organisasi lainnya yang

telah disetujui oleh Pihak-Pihak dalam pertikaian, boleh bertindak untuk menjamin

pengangkutan kiriman-kiriman demikian dengan alat-alat yang tepat (kereta api,

kendaraan bermotor, kapal laut atau kapal terbang, dll).

Untuk keperluan ini, Pihak-Pihak Peserta Agung harus berusaha untuk

menyediakan pengangkutan demikian bagi mereka, dan memperkenankan perjalanan

alat-alat pengangkutan itu, terutama dengan memeberikan jaminan keselamatan

yang diperlukan.

Pengangkutan demikian dapat juga dipergunakan untuk mengangkut:

a) Surat-menyurat, daftar-daftar dan laporan-laporan yang dipertukarkan antara

Kantor Pusat Penerangan tersebut dalam Pasal 140 dan Kantor-Kantor Nasional

tersebut dalam Pasal 136.

b) Surat-menyurat dan laporan-laporan mengenai kaum interniran yang

dipertukarkan antara Negara Pelindung, Komite Internasional Palang Merah

atau tiap badan lainnya yang membantu kaum interniran, baik dengan utusan-

utusan mereka sendiri, maupun dengan Pihak-Pihak dalam pertikaian.

Ketentuan-ketentuan ini sekali-kali tidak mengurangi hak tiap Pihak dalam

pertikaian untuk mengusahkan alat-alat pengangkutan lainnya, apabila hal itu

dikehendaki, juga tidak menutup kemungkinan pemberian jaminan-jaminan

keselamatan atas alat-alat pengangkutan demikian, menurut syarat-syarat yang

disetujui bersama.

Ongkos-ongkos yang timbul karena pemakaian alat pengangkutan demikian

harus dipikul secara seimbang Pihak-Pihak dalam pertikaian, yang mendapat

manfaat dari pengangkutan demikian bagi warga negaranya.

Pasal 112

Penyensoran surat-menyurat yang dialamatkan kepada kaum interniran atau

yang dikirim oleh mereka, harus dilakukan secepat mungkin.

Pemeriksaan kiriman-kiriman yang diperuntukkan kaum interniran tidak boleh

dilakukan di dalam keadaan-keadaan yang mengakibatkan barang-barang yang

terdapat dalam kiriman itu menjadi rusak. Pemeriksaan itu harus dilakukan

dihadapan si penerima atau seorang kawan interniran yang telah diberi kuasa yang

sah olehnya. Penyerahan kiriman-kiriman individeual atau kolektif kepada kaum

interniran tidak boleh ditunda karena alasan kesukaran-kesukaran penyensoran.

Setiap larangan surat-menyurat yang diperintahkan oleh Pihak-Pihak dalam

pertikaian, baik yang didasarkan alasan-alasan militer maupun politik, hanya boleh

ersifat sementara dan jangka waktu berlakunya harus sesingkat mungkin.

Pasal 113

Negara Penahan harus menyediakan segala fasilitas yang pantas bagi

pengiriman surat wasiat, surat-surat kuasa hukum, surat-surat kuasa atau setiap

dokumen lainnya yang ditujukan kepada kaum interniran atau dikirim oleh emreka,

melalui Negara Pelindung atau Kantor Pusat Penerangan tersebut dalam Pasal 140,

atau dengan jalan lain yang dianggap perlu.

Dalam segala hal Negara Penahan harus memudahkan pembuatan dan

pengesahan dokumen-dokumen kaum interniran demikian dalam bentuk yang sah

menurut hukum, terutama dengan mengizinkan mereka untuk meminta nasihat

seorang ahli hukum.

Pasal 114

Negara Penahan harus memberikan segala fasilitas kepada kaum interniran

untuk memungkinkan mereka mengurus harta miliknya, asal saja hal itu tidak

bertentangan dengan syarat-syarat penginterniran dan hukum yang berlaku.

Untuk maksud ini, Negara tersebut dalam hal-hal yang mendesak dan apabila

keadaan mengizinkan, dapat mengizinkan mereka untuk meninggalkan tempat

interniran.

Pasal 115

Dalam semua hal dimana seorang yang diinternir menjadi pihak dalam perkara

pengadilan, maka Negara Penahan, apabila diminta oleh yang bersangkutan, harus

memberitahu pengadilan tentang penahanannya. Dalam batas-batas yang

diperkenankan hukum, Negar Penahan harus menjamin bahwa segala langkah

diambil untuk mencegah dirugikannya orang interniran itu dengan jalan apapun

juga, berdasarkan penginternirannya, baik mengenai persiapan dan jalannya

peradilan perkara itu, maupun mengenai pelaksanaan keputusan pengadilan itu.

Pasal 116

Setiap orang interniran harus diperkenankan menerima pengunjung-

pengunjung, terutama keluarga dekat, dengan secara tetap dan sesering mungkin.

Orang interniran sedapat mungkin harus diizinkan untuk mengunjungi rumah

mereka dalam hal-hal yang mendesak, terisitmewa dalam hal-hal kematian atau sakit

kerasnya seorang anggota keluarga.

Bab IX

Sanksi-Sanksi Pidana dan Disipliner

Pasal 117

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Bab ini, maka hukum yang

berlaku dalam wilayah tempat kaum interniran ditahan akan tetap berlaku bagi

kaum interniran yang melakukan pelanggaran-pelanggaran selama penginterniran.

Apabila menurut hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku umum

perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaum interniran merupakan perbuatan-

perbuatan yang sama tidak dapat dihukum jika dilakukan oleh orang-orang yang

bukan interniran, maka perbuatan=perbuatan demikian hanya akan mengakibatkan

hukuman disipliner.

Seorang interniran tidak boleh dihukum lebih dari sekali bagi perbuatan atas

tuduhan yang sama.

Pasal 118

Pengadilan-pengadilan atau penguasa-penguasa Negara Penahan dalam

menjatuhkan hukuman harus seberapa mungkin turut mempertimbangkan

kenyataan bahwa yang tertuduh bukan warganegara dari Negara Penahan.

Pengadilan-pengadilan dan penguasa-penguasa itu harus bebas untuk mengurangi

hukuman yang telah ditentukan bagi pelanggaran yang dituduhkan kepada orang

interniran itu dan mereka karena itu tidak diwajibkan untuk mengenakan hukuman

terendah yang ditetapkan.

Pengurangan dalam gedung-gedung tanpa cahaya matahari, dan pada

umumnya segala macam kekejaman, tanpa kecuali, adalah terlarang.

Interniran yang telah menjalani hukuman displiner atau pengadilan tidak boleh

diperlakukan lain daripada interniran lainnya.

Lama penahanan sementara yang dijalani oleh seorang interniran harus

dikurangi dari setiap hukuman disipliner atau pengadilan yang mengandung

hukuman kurungan.

Komite-Komite Interniran harus diberitahu tentang segala perkara pengadilan

yang diadakan terhadap kau interniran yang mereka wakili, dan tentang kesudahan

perkara-perkara itu.

Pasal 119

Hukuman-hukuman disiplier yang berlaku terhadap kaum interniran adalah

sebagai berikut:

(1) Denda yang tidak melebihi 505 dari upah yang harus diterima oleh orang yang

diinternir kalau tidak ada hukuman, menurut ketentuan-ketentuan Pasal 95,

selama suatu jangka waktu yang tidak lebih lama dari tigapuluh hari.

(2) Dihentikannya hak-hak istimewa yang diebrikan diluar dan melebihi perlakuan

yang ditentukan dalam Konvensi ini.

(3) Kewajiban-kowajiban korve yang tidak melebihi dua jam sehari.

(4) Tutupan.

Bagaimanapun juga hukuman-hukuman displiner tidak boleh melanggar

perikemanusiaan, ganas, atau berbahaya bagi eksehatan kaum interniran. Umur,

jenis kelamin dan keadaan kesehatan orang interniran harus turut dipertimbangkan.

Lamanya sesuatu hukuman bagaimanapun juga tidak boleh melampaui

maksimum tigapuluh hari berturut-turut, sekalipun orang interniran itu ebrtanggung

jawab atas beberapa pelanggaran disiplin pada saat perkaranya diperiksa, lepas dari

persoalan apakah pelanggaran-pelanggaran itu ada hubugannya satu sama lain atau

tidak.

Pasal 120

Interniran yang ditangkap kembali setelah mealrikan diri atau ketika mencoba

untuk melarikan diri, hanya dapat dikenakan hukuman disipliner karena

perbuatannya itu,sekalipun perbuatannya itu merupakan suatu pelanggaran yang

berulang.

Dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 118 paragraf 3, maka interniran

yang telah dihukum karena melarikan diri atau percobaan melarikan diri, dapar

dikenakan pengawasan khusus, dengan syarat bahwa pengawasan itu dilakukan

dalam tempat interniran dan tidak mengakibatkan penghapusan daripada jaminan-

jaminan apapun yang diberikan oleh Konvensi ini.

Interniran yang diutudh membantu dan membiarkan terjadinya pelarian atau

percobaan melarikan diri, hanya dapat dikenakan hukuman displiner.

Pasal 121

Melarikan diri atau percobaan melarikan diri, sekalipun merupakan

pelanggaran yang berulang, tidak boleh dianggap sebagai alasan yang memberatkan

dalam perkara-perkara dimana seorang interniran dituntut karena pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan selama pelariannya itu.

Pihak-Pihak dalam pertikaian harus menjamin bahwa penguasa-penguasa yang

wenang bersikap lunak dalam menentukan apakah hukuman yang akan dijatuhkan

untuk suatu pelanggaran akan bersifat disipliner atau pidana, terutama mengenai

perbuatan-perbuatan yang dilakukan bertalian dengan suatu pelarian, tak perduli

pelarian itu berhasil atau tidak.

Pasal 122

Perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran-pelanggaran terhadap

disiplin harus diperiksa segera. Ketentuan ini terutama harus beralku dalam hal-hal

pelarian atau eprcobaan pelarian. Orang interniran yang ditangkap kembali harus

secepat mungkin diserahkan kepada penguasa-penguasa yang wenang.

Dalam hal pelanggaran-pelanggaran terhadap disiplin, maka tahanan

sementara menunggu peradilan harus dikurangi sampai suatu minimum yang mutlak

bagi semua interniran, dan tidak boleh melampaui empat belas hari. Bagaimanapun

juga lama waktu tahanan sementara harus dikurangkan dari setiap hukuamn

tutupan.

Ketentuan-ketentuan Pasal 124 dan 125 akan beralku bagi kaum internrian

yang berada dalam tutupan menunggu peradilan atas pelanggaran-pelanggaran

terhadap disiplin.

Pasal 123

Dengan tidak mengurangi wenang pngadilan-pengadilan dan penguasa-

penguasa tinggi, hukuman disipliner hanya dapat diperintahkan oleh komandan

tempat interniran, atau oleh perwira yang bertanggung jawab atau pegawai yang

menggantikannya, atau kepada siapa ia telah serahkan kekuasaan-kekuasaan

disiplinernya.

Sebelum hukuman disipliner apapun dijatuhkan, maka orang interniran yang

dituduh harus diberi keterangan yang tepat mengenai pelanggaran-pelanggaran yang

dituduhkan kepadanya, dan ia diberi kesempatan untuk menjelaskan kelakuannya

dan membela dirinya. Ia terutama harus diizinkan untuk memanggil saksi-saksi dan

jika perlu memperoleh pertolongan jasa-jasa seorang penerjemah yang cakap.

Keputusan harus diumumkan dihadapan si tertuduh dan seorang anggota

Komite Interniran.

Jangka waktu antara saat dijatuhkannya hukuman disipliner dan

pelaksanaannya tidak boleh melebihi satu bulan.

Apabila terhadap seorang yang diinternir dijatuhkan lagi suatu hukuman

disipliner, suatu jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari harus berlaku natara

pelaksanaan kedua hukuman itu, apabila lamanya salah satu dari hukuman-

hukuman itu adalah sepuluh ahri atau lebih.

Suatu daftar dari hukuman-hukuman disipliner harus disimpan oleh

Komandan tempat interniran dan harus terbuka bagi pemeriksaan oleh Wakil-Wakil

Negara Pelindung.

Pasal 124

Orang interniran bagaimanapun juga tidak boleh dipindahkan ke gedung-

gedung penjara, ([enjara, rumah tutupan, penjara penjahat, dsb) untuk menjalani

hukuman disipliner di sana.

Gedung-gedung dimana hukuman-hukuma disipliner dijalani harus memenuhi

syarat kebersihan, gedung-gedung itu terutama harus dilengkapi dengan tempat-

tempat tidur yang cukup. Orang interniran yang menjalani hukuman harus diberi

kesempatan untuk memelihara kebersihan diri mereka.

Interniran wanita yang menjalani hukuman disipliner harus dikurung dalam

tempat-tempat yang terpisah dari kaum interniran laki-laki dan harus ebrada

dibawah pengawasan langsung dari wanita-wanita.

Pasal 125

Interniran yang dijatuhi hukuman disipliner harus diperkenankan untuk

mendapat latihan gerak badan dan berada diudara terbuka sekurang-kurangnya dua

jam sehari.

Mereka harus diperkenankan, apabila mereka menghendakinya, untuk hadir

pada pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan harian. Mereka harus mendapat perhatian

yang diperlukan oleh keadaan kesehatan, dan apabila perlu harus dipindahkan ke

balai pengibatan atau rumah sakit tempat interniran.

Mereka harus diizinkan untuk membaca dan menulis, demikian juga untuk

mengirim dan menerima surat-surat. Tetapi bingkisan-bingkisan dan kriiman-kiriman

uang dapat ditahan hingga hukuman mereka berakhir. Kiriman-kiriman demikian

sementara itu akan dipercayakan kepada Komite Interniran, yang akan menyerahkan

kepada rumah sakit barang-barang dalam bingkisan-bingkisan itu yang tak tahan

lama.

Seorang interniran yang dijatuhi hukuman disipliner tidak boleh dirampas

haknya untuk memperoleh manfaat dari ketentuan-ketentuan dari Pasal 107 dan

Pasl 143 dari Konvensi ini.

Pasal 126

Ketentuan-ketentuan Pasal-Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 akan beralku,

secara analogi bagi acara-acara pemeriksaan terhadap kaum interniran yang ada

dalam wilayah nasional Negara Penahan.

Bab X

Pemindahan Kaum Interniran

Pasal 127

Pemindahan kaum interniran selalu harus dilakukan dengan perikemanusiaan.

Pada umumnya pemindahan itu harus diselenggarakan dengan kereta api atau alat-

alat pengangkutan lainnya dan dengan syarat-syarat yang sekurang-kurangnya sama

dengan apa yang berlaku bagi tentara Negara Penahan dalam pergantian tempat.

Apabila sebagai suatu tindakan perkecualian pemindahan-pemindahan itu

harus dilakukan dengan berjalan kaki, maka pemindahan-pemindahan itu tidak

boleh diadakan kecuali apabila kaum interniran ada dalam keadaan kesehatan yang

baik, dan sekali-kali tidak boleh menyebabkan mereka menderita kelelahan yang

berkelebihan.

Negara Penahan selama pemindahan itu harus menyediakan air minum dan

makan bagi kaum interniran yang cukup kualitas, kuantitas dan cariasinya untuk

memelihara kaum interniran dalam keadaan kesehatan yang baik. Juga harus

disediakan pakaian seperlunya, naungan yang layak dan pengamatan kesehatan yang

diperlukan.

Negara Penahan harus mengambil segala tindakan-tindakan pencegah yang

pantas untuk menjamin keselamatan mereka selama pemindahan, dan sebelum

berangkat harus membuat suatu dafta lengkap dari semua interniran yang

dipindahkan.

Interniran yang sakit, luka atau lemah badan dan mereka yang hamil tidak

boleh dipindahkan apabila perjalanan itu akan sangat merugikan mereka, kecuali

apabila sangat diperlukan bagi ekselamatan mereka.

Apabila daerah pertemputan mendekati tempat interniran, maka interniran di

tempat itu tidak boleh dipindahkan kecuali apabila pemindahan itu bisa dialkukan

dengan cukup jaminan keselamatan, atau apabila mereka teraancam bahaya lebih

besar jika tetap ebrdiam di tempat itu daripada apabila mereka dipindahkan.

Pada waktu mengambil keputusan mengenai pemindahan kaum interniran,

Negara Penahan harus turut mempertimbangkan kepentingan-kepentingan mereka

dan terutama tidak boleh melakukan seusatu yang menambah kesukaran-kesukaran

pemulangan emreka atau pengembalian mereka ke tempat kediaman mereka.

Pasal 128

Pada waktu pemindahan, para interniran harus diberitahu dengan resmi

tentang keberangkatan dan tentang alamat pos baru mereka. Pemberitahuan itu

harus diberikan pada waktunya agar mereka dapat mengepak barang-barang yang

akan dibawa dan mengabarkan keluarga mereka.

Mereka harus diizinkan untuk membawa serta barang-barang pribadi dan

surat-surat serta bingkisan-bingkisan yang telah tiba bagi mereka. Berat bagasi

demikian iu dapat dibatasi apabila keadaan pemindahan itu menghendakinya, tetapi

sekali-kali tidak boleh menjadi kurang dari dua puluh lima kilogram bagi tiap orang

interniran.

Surat-surat dan bingkisan-bingkisan yang dialamatkan ke tempat interniran

lama harus diteruskan kepada mereka dengan segera.

Komandan tempat interniran, dengan persetujuan Komite Interniran, harus

mengambil segala tindakan yang perlu untu menjamin pengangkutan milik bersama

kaum interniran, serta bagasi yang tak sanggup dibawa serta oleh kaum interniran

sebagai akibat daripada pembatasan-pembatasan yang diadakan berdasarkan

paragraf kedua.

Bab XI

Kematian

Pasal 129

Surat wasiat orang interniran harus diterima dengan baik oleh penguasa-

penguasa yang bertanggung jawab untuk disimpan dan dalam hal kematian seorang

interniran wasiat itu harus disampaikan dengan segera kepada seorang yang yang ia

telah tunjuk sebelumnya.

Kematian interniran harus selalu diperkuat dengan keterangan seorang dokter.

Suatu sertifikat kematian harus dibuat, yang menunjukkan sebab-sebab kematian

itu dan keadaan-keadaan yang meliputi kejadian kematian itu.

Suatu daftar resmi tentang kematian yang telah dicatat dengan semestinya,

harus dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk itu dalam wilayah dimana

tempat interniran itu terletak.

Suatu salinan daripada daftar itu yang telah disahkan dengan sepatutnya,

harus dikirimkan dengan segera kepada Negara Pelindung, dan juga kepada Kantor

Pusat Penerangan tersebut dalam Pasal 140.

Pasal 130

Penguasa-penguasa penahan harus menjamin bahwa kaum interniran yang

meninggal dunia selama diinternir, akan dimakamkan dengan terhormat, jika

mungkin menurut upacara-upacara keagamaan mereka, dan bahwa kuburan-

kuburan mereka akan dihormati, dipelihara dengan sewajarnya dan diberi tanda

sedemikian rupa sehingga kuburan-kuburan itu selalu dapat dikenal.

Kaum interniran yang meninggal dunia harus dimakamkan dalam kuburan-

kuburan perseorangan, kecuali apabila keadaan-keadaan yang tak dapat dicegah

mengharuskan digunakannya kuburan bersama. Jenasah hanya boleh dibakar

karena alasan-alasn kesehatan yang mendesak, kaena agama yang meninggal atau

sesuai dengan keinginan yang meninggal yang jelas tentang hal itu, dalam hal

pembakaran jenasah maka peristiwa itu harus dicatat dan alasan-alasan harus

disebutkan dalam sertifikat kematian yang meninggal. Abu jenasah dan harus

diserahkan secepat mungkin kepada keluarga terdekat atas permintaan mereka.

Secepat keadaan mengiiznkan, dan tidak lebih lambat dari penghentian

permusuhan, Negara Penahan harus meneruskan daftar-daftar dari kuburan-

kuburan kaum interniran yangmeninggal dunia kepada Negara-Negara yang ditaati

mereka melalui Kantor-Kantor Penerangan yang ditentukan dalam Pasal 136. Daftar-

daftar demikian harus memuat segala keterangan yang diperlukan untuk megenal

kembali jenasah orang-orang interniran, juga untuk mengetahui letak kuburan

mereka yang tepat.

Pasal 131

Setiap kematian atau luka parah yang didapat seorang interniran yang

disebabkan atau disangka disebabkan oleh seorang penjaga, oleh seorang interniran

lain, atau oleh setiap orang lainnya, begitu pula tiap kematian yang tidak diketahui

sebabnya, harus segera disusul dengan suatu pemeriksaan resmi oleh Negara

Penahan.

Suatu pemberitahuan mengenai hal ini harus segera dikirim kepada Negara

Pelindung. Pernyatan-pernyataan kesaksian harus diambil dari saksi-saksi, dan

suatu laporan yang berisikan pernyatan-pernyataan kesaksian demikian harus dibuat

dan dikirimkan kepada Negara Pelindung tersebut.

Apabila pemeriksaan itu menunjukkan kesalahan satu atau beberapa orang,

Negara Penahan harus mengambil segala langkah-langkah yang perlu untuk

menjamin penuntutan orang atau orang-orang yang bertanggung jawab.

Bab XII

Pembebasan, Pemulangan dan Penempatan di Negara Netral

Pasal 132

Setiap orang yang diinternir harus dibebaskan oleh Negara Penahan, segera

setelah alasan-alasan yang menyebabkan penginternirannya itu lenyap.

Selain itu pihak-pihak dalam pertikaian harus berikhtiar, selama

berlangsungnya permusuhan, untuk mengadakan persetujuan-persetujuan guna

pembebasan, pemulangan, pengembalian ke tempat kediaman atau penempatan di

negara netral dari beberapa golongan kaum interniran tertentu, terutama anak-anak,

wanita-wanita hamil dan ibu-ibu dengan bayi dan anak kecil, yang luka dan sakit,

dan kaum interniran yang telah ditahan untuk waktu yang sama.

Pasal 133

Penginterniran harus berakhir secepat mungkin sesudah penghentian

permusuhan. Interniran dalam wilayah suatu pihak dalam pertikaian yang seang

mengalami tuntutan pidana bagi pelanggaran-pelanggaran disipliner, dapat ditahan

hingga berakhirnya penuntutuan demikian dan, apabila ekadaan-keadaan

memerlukannya, sampai hukuman selesai diajalani. Hal yang serupa akan berlaku

terhadap kaum interniran yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman yang merampas

kemerdekaan mereka.

Dengan suatu persetujuan antara Negara Penahan dan Negara-Negara yang

bersangkutan, dapat didirikan Komite sesudah penghentian permusuhan, atau

sesudah berakhirnya penududkan wilayah untuk mencari kaum interniran yang

tercerai-berai.

Pasal 134

Pihak-Pihak Peserta Agung harus berusaha, sesudah berhentinya permusuhan

atau berakhirnya pendudukan, untuk menjamin pengembalian semua kaum

interniran ke tempat kediamannya yang terakhir, atau untuk membantu pemulangan

mereka.

Pasal 135

Negara Penahan harus memikul baiya pengembalian kaum interniran yang

dibebaskan, ke tempat-tempt mereka berdiam ketika diinternir, atau apabila Negara

Penahan menahan mereka selagi mereka dalam perjalanan atau ebrada di laut lepas,

ongks-ongkos untuk menyelesaikan perjalanan mereka itu atau ongkos-ongkos untuk

menyelesaikan perjalanan mereka itu atau ongkos-ongkos untuk kembali ke tempat

keberangkatan mereka.

Bila suatu Negara Penahan menolak memperkenankan seorang interniran

lepasan untuk berdiam dalam wilayahnya, sedang dahulu ia itu bertempat tinggal

tetap di sana, maka Negara Penahan itu harus membayar ongkos pemulangan orang

interniran tersebut. Akan tetapi, jika orang yang diinternir meimilih untuk kembali ke

negerinya atas tanggung jawabnya senditi atau akrena patuh pada pemerintah dari

Negara yang diataatinya, maka Negara Penahan tidak usah membayar ongkos-ongkos

perjalanannya lewat temtkeberangkatannya di wilayah Negara Penahan. Negara

Penahan tidak usha membayar ongkos pemulangan seorang interniran yang diinternir

atas permintaannya sendiri.

Apabila kqum interniran dipindahkan sesuai dengan Pasal 45, maka Negara-

Negara yang memindahkan dan mereima mereka harus mengadakan persetujuan

tentang ongkos-ongkos pemulangan yang akan ditanggung masing-masing pihak.

Apa yang tersebut di atas tidak mengurangi persetujuan-persetujuankhusus

yang mungkin diadakan antara Pihak-Pihak dalam Pertikaian mengenai pertukaran

serta pemulangan warganegara-warganegara mereka yang ada dalam tangan musuh.

Seksi V

Kantor-Kantor Penerangan dan Kantor Pusat Penerangan

Pasal 136

Pada saat pecahnya suatu pertikaian dan dalam semua peristiwa pendudukan,

setiap pihak dalam pertikaian harus mengadakan suatu Kantor Penerangan resmi

yang bertanggung jawab untuk penerimaan dan pengiriman keterang mengenai

orangorang yang dilindungi yang ada dalam kekuasaannya.

Setiap Pihak dalam pertikaian, dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya,

harus memberikan kepada Kantor itu keterangan-keterangan tentang setiap tindakan

yang diambil olehnya mengenai orang-orang yang dilindungi yang ada dalam

pengawasannya lebih lama dari dua minggu, yang harus tinggal dalam tempat

kediaman yang ditunjuk, atau yang diinternir. Selanjutnya Pihak-Pihak itu haus

mewajibkan pelbagai departemen-departemennya yang mengurus soal-soal demikian,

untuk memberikan dengan segala perubahan-peribahan yang bertalian dengan

prang-orang yang dilindungi itu, seperti misalnya pemindahan-pemindahan,

pembebasan-pembebasan, pemulangan-pemulngan, pelarian-pelarian, penempatan di

rumah sakit, kelahiran dan kematian.

Pasal 137

Setiap Kantor Nasional harus segera mengirimkan keterangan-keterangan

mengenai oang yang dilindungi dengan cara yang tercepat kepada Negara yang

diataati orang-orang tersebut diatas, atau kepada Negara dimana orang-orang

tersebut berdiam, dengan perantaraan Negara-Negara pelindung dan Kantor PUSat

Penerangan yang tersebut dalam Pasal 140. Kantor-kantor itu juga harus menjawab

segala pernyataan yang mungkin diterima mengenai orang-orang yang dilindugi.

Kantor-Kantor Penerangan harus mengirimkan keterangan-keterangan mengenai

seorang yang dilindungi, kecuali apabila pengirimannya itu merugikan orang yang

bersangkutan atau sanak keluarganya. Dalam hal demikianpun, keterangan tetap

harus diberikan kepada Kantor Pusat Penerangan yang akan mengambil tindakan

epncegahan seperlunya sebagaimana disebut dalam Pasal 140 segera sesudah

diberitahu tentang keadaan-keadaan itu.

Segala berita tertulis yang dibuat oleh suatu Kantor Penerangan harus

disahkan dengan tandatangan atau cap.

Pasal 138

Keterangan yang diterima oleh Kantor Nasional dan dikirim oleh Kantor itu

harus bersifat demikian rupa hingga memungkinkan identifikasi orang-orang yang

dilindungi dengan tepat dan pemberitahuan keluarga yang terdekat dengan cepat.

Keterangan mengnai setiap orang harus meliputi sekurang-kurangnya nama keluarga

orang itu, nama kecil, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, tempat kediaman

terakhir dan ciri-ciripembeda, nama kecil ayah dan nama gadis ibu, tanggal tempat

dan sifat tindakan yang diambil bertalian denga orang itu, alamat tempat

mengirimkan surat-surat kepadanya, serta nama dan alamat orang yang harus

diberitahu.

Demikian pula keterangan mengenai keadaan kesehatan kaum interniran yang

sakit keras atau luka parah harus diberikan dengan teratur jika mungkin setiap

minggu.

Pasal 139

Setiap Kantor Penerangan Nasional selanjutnya harus bertanggung jawab atas

pengumpulan semua barang-barang pribadi berharga yang ditinggalkan oleh orang-

orang yang dilindungi tersebut dalam Pasal 136, terutama mereka yang telah

dipulangkan atau dibebaskan, atau yang telah melarikan diri atau mati. Kantor

Penerangan tersebut harus mengirimkan barang-barang berharga tersebut kepad

yang bersangkutan, baik langsung, atau jika perlu, melalui Kantor Pusat Penerangan.

Barang-barang itu harus dikirim oleh Kantor Penerangan dalam bungkusan yang

disegel yang harus disertai suatu surat yang memberikan keterangan-keterangan

identitas yang jelas dan lengkap mengenai orang yang memiliki barang-barang itu,

dan sebuah daftar lengkap dari pada isi bungkusan-bungkusan itu. Tentang

penerimaan dan pengiriman dari semua barang-barang berharaga itu harus dibuat

suatu daftar yang terperinci.

Pasal 140

Sebuah Kantor Penerangan bagi orang-orang yang dilindungi, terutama bagi

kaum interniran, harus didirikan di negeri netral. Komite Internasional Palang Merah

apabila dipandang perlu, harus mengusulkan kepada Negara-Negara yang

bersangkutan tentang organisasi Kantor demikian, yang dapat sama seperti yang

ditentukan dalam Pasal 123 dari Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan

Perang tertanggal 12 Agusuts 1949.

Tugas Kantor itu adalah untuk mengumpulkan segala keterangan dari jenis

yang disebut dalam Pasal 136, yang dapat diperolehnya melalui saluran-saluran

resmi atau swasta dan untuk meneruskan keterangan-keterangan itu secepat

mungkin ke negara-negara asal atau negara kediaman dari orang-orang yang

bersangkutan, kecuali dalam hal-hal dimana pengiriman-pengiriman keterangan

demikian dapat merugikan orang-orang yang berkepentingan atau sanak-keluarga

mereka. Kantor Pusat Penerangan itu harus memperoleh dari Pihak-Pihak dalam

pertikaian segala fasilitas yang pantas bagi pelaksanaan pengiriman-pengiriman

demikian.

Pihak Angkatan Perang dan terutama mereka yang warganegaranya

memperoleh manfaat dari jasa-jasa Kantor Pusat itu, diminta untuk memberikan

kepada kantor tersebut bantuan keuangan yang mungkin dibutuhkan.

Ketentuan-ketentuan di atas sekali-kali tidak boleh ditafsirkan sebagai

membatasi kegiatan-kegiatan perikemanusiaan dari Komite Internasional Palang

Merah dan dari perhimpunan-perhimpunan penolong yang disebut dalam pasal 142.

Pasal 141

Kantor-Kantor Penerangan Nasional dan Kantor Pusat Penerangan harus

mendapat pembebasan materai bagi segala surat-surat , demikian pula kebebasan-

kebebasan yang ditentukan dalam Pasal 110, dan selanjutnya, sedapat mungkin,

pembebasan dari biaya telegram atau sekurang-kurangnya penguruangan tarif yang

besar.

Bagian VI

Pelaksanaan Konvensi

Seksi I

Ketentuan-Ketentuan Umum

Pasal 142

Kecuali apabila diambil tindakan-tindakan lain oleh Negara Penahan yang

dianggap sangat perlu untuk menjamin keamanannya atau untuk memeuhi

kebutuhan lainnya yang wajar, maka wakil-wakil organisasi-organisasi keagamaan,

pehimpunan-perhimpunan penolong, atau tiap organisasi lain yang membantu orang-

orang yang dilindungi, harus mendapat dari Negara-Negara tersebut, bagi mereka

sendiri serta bagi wakil-wakil mereka yang diangkat dengan sewajarnya, segala

fasilitas yang diperlukan untuk mengunjungi mereka, untuk membagikan

persediaan-persediaan dan barang-barang sumbangan, dari sumber manapun juga,

yang dimaksudkan untuk tujuan keagamaan, pendidikan atau hiburan, dan

membantu mereka dalam mengoranisir waktu terluang mereka di dalam tempat

inerniran. Perhimpunan-perhimpunan dan organisasi-organisasi demikian dapat

diadakan di wilayah Negara Penahan atau ditiap negara lainnya, atau perkumpulan

dan organisasi itu dapatbersifat internasional.

Negara Penahan dapat membatasi jumlah perhimpunan dan organisasi yang

utusan-utusanya diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan mereka dalam

wilayahnya dan dibawah pengawasannya, tetapi dengan syarat bahwa pembatasan

demikian tidak mengjalangi pelaksanaan efektif dari pemberian sumbangan yang

cukup kepada segenap orang-orang yang dilindungi.

Kedudukan istimewa dari Komite Internsional Palang Mera dalam bidang ini

harus selalu diakui dan dihormati.

Pasal 143

Wakil-Wakil atau utusan Negara Pelindung harus diizinkan mengunjungi

semua tempat dimana ada orang-orang yang dilindungi, terutama tempat-tempat

interniran, penjara dan tempat kerja.

Mereka harus diperkenankan memasuki semua gedung yang ditempati orang-

orang yang dilindungi, dan harus dapat berbicara tanpa saksi-saksi dengan orang-

orang yang dilindungi, baik langsung maupun dengan perantaraan seorang

penerjemah.

Kunjungan-kunjungan demikian tidak boleh dialrang, kecuali dengan alasan-

alasan kepentingan militer yang mendesak dan hanya sebagai suatu tindakan

perkecualian dan bersifat sementara. Lama dan seringnya kunjungan-kunjungan itu

tidak boleh dibatasi.

Negara Penahan atau Negara Pendudukan, Negara Eplindung dan kalau perlu,

Negara asal orang-orang yang akan dikunjungi tersebut dapat bermufakat, bahwa

kawan-kawan sebangsa mereka diperkenankan ikut serta dalam kunjungan-

kunjungan itu.

Utusan Komite Internasional Palang Merah juga harus mendapat hak-hak

istimewa yang sama. Pengangkatan utusan-utusan demikian harus mendapat

persetujuan Negara yang memerintah wilayah, dimana mereka akan melaksanakan

tugas mereka.

Pasal 144

Pihak Peserta Agung berjanji untuk, baik diwaktu damai, maupun diwaktu

perang, menyebarkan teks Konvensi ini seluas mungkin dalam negara mereka

masing-masing, dan terutama untuk emmasukkan pengajaran konvensi-konvensi

dalam program-program pendidikan militer, dan jika mungkin dalam program

pendidikan sipil, sehingga asas-asas Konvensi ini dapat dikenal oleh seluruh

penduduk, dan terutama oleh angkatan perang, oleh anggota dinas kesehatan dan

pendeta.

Tiap penguasa militer atau penguasa-penguasa lainnya, yang bertanggung

jawab atas tawanan-tawanan perang diwaktu perang, harus memiliki teks Konvensi

dan telah diberi pelajaran khusus mengnai ketentuan-ketentuan yang terdapat di

dalamnya.

Pasal 145

Pihak Peserta Agung harus saling menyampaikan melalui Dewan Federal Swiss

dan selama berlangsungnya permusuhan, melalui Negara-Negara Pelindung,

terjemahan-terjemahan resmi dari Konvensi ini, begitu pula undang-undang dan

peraturan-peraturan yang dikeluarkannya unttuk menjamin pelaksanaannya.

Pasal 146

Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang

diperlukan untuk memberi sanski pidana efektif terhadap orang-orang yang

melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran

berat terhadap Konvensi ini seperti ditentukan di dalam Pasal berikut.

Tiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang

disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-

pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang demikian,

dengan tidak memandang kebangsaannya. Pihak Peserta Agung dapat juga, jika

dikehendakinya, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundnag-undangannya

sendiri, menyerahkan orang-orang demikian kepada Pihak Peserta Agung lain yang

berkepentingan untuk diadili, asal saja Pihak Peserta Agung itu dapat menunjukkan

suatu perkara prima facie.

Tiap Pihak Peserta Agung harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu

untuk memberantas segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan Konvensi ini, selain pelanggaran berat yang ditentukan dalam Pasal

berikut.

Dalam segala keadaan, orang yang dituduh harus mendapat jaminan-jaminan

peradialn dan pembelaan yang wajar, yang tak boleh kurang menguntungkan dari

jaminan-jaminan yang diberikan Pasla 105 dan seterusnya daripada Konvensi Jenewa

mengenai Perlakuan Tawanan Perang tertanggal 12 Agustus 1949.

Pasal 147

Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan oleh Pasal terdahulu adalah

pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan berikut, apabila

dilakukan terhadap orang atau milik yang dilindungi oleh Konvensi: pembunuhan

disengaja, penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk

percoaban biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat

atas badan atau kesehatan, deportasi, pemindahan atau penahanan seorang yang

dilindungi secara tidak sah, memaksa seorang yang dilindungi untuk berdinas dalam

ketentaraan Negara musuh, atau dengan sengaja merampas hak-hak orang-porang

yang dilindungi atas peradilan yang adil dan wajar yang ditentukan dalam Konvensi

ini; penyanderaan dan eprusakan besar-besaran serta tindakan pemilikan atas harta

benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan

melawan hukum dan dengan sewenang-wenang.

Pasal 148

Tiada Pihak Peserta Agung diperkenankan membebaskan dirinya atau Pihak

Peserta Agung lain manapun dari pertanggungan jawab apapun yang disebabkan

olehnya sendiri atau oleh Pihak Peserta Agung lain berkenaan dengan pelanggaran-

pelanggaran seperti tersebut dalam Pasal yang terdahulu.

Pasal 149

Atas permintaan suatu Pihak dalam pertikaian harus diadakan suatu

pemeriksaan menurut cara yang akan ditentukan antara Pihak-Pihak yang

berkepentingan, mengenai setiap pelanggaran yang disangka telah dilakukan

terhadap Konvensi.

Apabila tidak terdapat persetujuan mengenai prosedur pemeriksaan, maka

Pihak-Pihak harus bermufakat untuk memilih seorang wasit yang akan menetapkan

prosedur yang akan diikuti.

Sekali pelanggaran telah ternyata dilakukan, Pihak-Pihak dalam pertikaian

harus mengakhirinya dan harus memberantasnya tanpa ditunda-tunda lagi.

Seksi II

Ketentuan-Ketentuan Penutup

Pasal 150

Konvensi ini diadakan dalam Bahasa Inggris dan Perancis. Kedua teks itu sama

kekuatannya.

Dewan Federasi Swiss akan mengusahakan dibuatnya terjemahan resmi

Konvensi ini kedalam Bahasa Rusia dan Spanyol.

Pasal 151

Konvensi ini yang bertanggal hari ini, terbuka untuk penandatanganan sampai

12 Februari 1950, bagi Negara-Negara yang diwakili pada Konfeerensi yang dibuka

pada tanggal 21 April 1949 di Jenewa; selanjutnya bagi Negara-Negara yang tidak

diwakili pada Konferensi itu, tetapi yangmenjadi penandatangan Konvensi Jenewa

tertanggal 27 Juli 1929.

Pasal 152

Konvensi ini harus diratifikasi selekas mungkin dan dokumen-dokumen

ratifikasi harus disiapkan di Bern.

Mengenai penyimpanan setiap dokumen ratifikasi akan dibuat suatu catatan

resmi dan salinan-salinan yang disahkan dari catatan-catatan ini akan dikirim oleh

Dewan Federal Swiss, kepada semua Negara yang telah menandatangani Konvensi ini

atau yang telah menyatakan turut serta.

Pasal 153

Konvensi ini akan berlaku enam bulan sesudah tidak kurang dari dua

dokumen ratifikasi telah disimpan.

Sesudah itu, Konvensi ini akan berlaku bagi setiap Pihak Peseeta Agung enam

bulan sesudah penyimpanan dokumen ratifikasi itu.

Pasal 154

Dalam hubungan-hubungan antara Negara-Negara yang terikat oleh Konvensi

Den Haag mengenai Hukum-Hukum dan Kebiasaan-Kebiasaan Perang di darat, baik

dari tanggal 29 Juli 1899, maupun dari tanggal 18 Oktober 1907, dan yang menjadi

peserta pada konferensi ini, Konvensi tersebut belakangan ini akan merupakan

tambahan pada Bab II dari Peraturan-Peraturan yang terlampir pada Konvensi-

Konvensi Den Haag tersebut di atas.

Pasal 155

Mulai tanggal berlakunya, Konvensi ini akan terbuka untuk pernyataan turut

serta bagi tiap Negara yang belum menandatanganinya.

Pasal 156

Pernyataan turut serta harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan

Federal Swiss, dan akan mulai berlaku enam bulan seusdah tanggal penerimaan

pemberitahuan itu.

Dewan Federal Swiss akan meneruskan meneruskan pernyataan turut serta itu

kepada semua Negara yang telah menandatangani Konvensi ini, atau yang telah

menyatakan turut serta.

Pasal 157

Keadaan-keadan seperti ditentukan dalam Pasal-Pasal 2 dan 3 akan

mengakibatkan segera berlakunya ratifikasi-ratifikasi yang telah disimpan dan

pernyataan turut serta yang telah diberitahukan oleh pIhak-Pihak dalam pertikaian

sebelum atau sesudah dimulainya perbuatan permusuhan atau pendudukan.

Dewan Federal Swiss akan meneruskan dengan cara secepat-cepatnya tiap

ratifikasi atau pernyataan turut serta yang diterima dari Pihak-Pihak dalam

pertikaian.

Pasal 158

Tiap-tiap Pihak Peserta Agung bebas untuk menyatakan tidak terikat lagi oleh

Konvensi ini.

Pernyataan tidak terikat lagi ini harus diberitahukan secara tertulis kepada

Dewan Federal Swiss, yang akan meneruskan hal itu kepada Pemerintah-Pemerintah

semua Pihak-Pihak Peserta Agung.

Pernyatan tidak terikat lagi mulai berlaku satu tahun sesudah

pemberitahuannya dilakukan kepada Dewan Federal Swiss. Namun suatu pernyataan

tidak terikat lagi yang diberitahuan pada suatu saat ketika Negara yang menyatakan

itu terlibat dalam pertikaian, tidak akan berlaku sampai perdamaian telah dicapai

dan sesudah operasi-operasi yang erbsangkutan dengan pembebasan dan

pemulangan dari orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi ini telah diakhiri.

Pernyataan tidak terikat lagi akan berlaku hanya bagi Negara yang menyatakan

itu. Pernyataan tidak terikat lagi itu sekali-kali tidak meringankan kewajiban Pihak-

Pihak dalam pertikaian, yang tetap diwajibkan memenuhi kewajiban-kewajiban itu

berdasarkan asas-asas hukum antar bangsa sebagaimana ditetapkan oelh adat

kebiasaan yang berlaku antara bangsa-bangsa yang ebradab, hukum

perikemanusiaan dan panggilan hati nurani manusia.

Pasal 159

Dewan Federal Swiss harus mendaftarkan Konvensi ini pada Sekretariat

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dewan Federal Swiss juga harus memberitahukan

Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang semua ratifikasi-ratifikasi,

pernyataan-pernyataan turut serta dan pernyataan-pernyataan tidak terikat lagi yang

diterima olehnya berkenaan dengan Konvensi ini.

UNTUK KESAKSIAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS yang bertandatangan di

bawah ini, setelah jelas kuasa penuhnya masing-masing telah menandatangani

Konvensi ini.

DIBUAT di Jenewa 12 Agustus 1949, dalam bahasa-bahasa Inggris dan

Perancis. Naskah Aslinya akan disimpan dalam Arsip Konfederasi Swiss. Dewan

Federal Swiss akan meneruskan salinan-salinan yang disahkan daripada Konvensi ini

kepada Negara-Negara penandatangan dan Negara yang telah menyatakan turut

serta.

Lampiran I

Rencana Persetujuan Mengenai Daerah-Daerah dan Perkampungan Kesehatan

dan Keselamatan

Pasal 1

Daerah-daerah Kesehatan dan Keselamatan harus khusus disediakan bagi

orang-orang yang disebut dalam Pasal 23 dari Konvensi Jenewa untuk Perbaikan

Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat

tertanggal 12 Agustus 1949, dan bagi para pegawai yang dipercayakan denga

organisasi dan administrasi daerah dan perkampungan itu serta perawatan orang-

orang yang ditampung di sana.

Walaupun demikian, orang-orang yang bertempat kediamannya tetap dalam

daerah-daerah demikian akan berhak tetap tinggal di situ.

Pasal 2

Orang-orang yang berdiam dalam daerah kesehatan dan keselamatan dalam

kedudukan bagaiamanapun, tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, baik di

dalalm maupun di luar perbatasan itu, yang berhubungan langsung dengan operasi-

operasi militer atau dengan produksi perlengkapan perang.

Pasal 3

Negara yang mengadakan daerah kesehatan dan keselamatan harus mengambil

segala tindakan yang perlu untuk melarang masuknya semua orang yang tidak

berhak berdiam atau masuk di sana.

Pasal 4

Daerah-daerah kesehatan dan keselamatan harus memenuhi syarat-syarat

berikut:

a) Daerah-daerah kesehatan hanya boleh meliputi sebagian kecil dari wilayah

yang dieprintah oleh Negara yang mengadakannya.

b) Daerah-daerah itu harus berpenduduk tipis dibandingkan kemungkinan-

kemungkinan akomodasi yang terdapat di situ.

c) Daerah-daerah itu harus jauh letaknya dan tiada hubungannya dari segala

objek-objek militer atau bangunan-bangunan industri dan administrasi yang

besar.

d) Daerah-daerah itu tiak boleh ditempatkan di daerah-daerah yang menurut

perkiraan layak dapat menjadi penting untuk melakukan perang.

Pasal 5

Daerah-daerah kesehatan harus mematuhi kewajiban-kewajiban berikut:

a) Jalan perhubungan dan alat pengangkutan yang dimilikinya tidak boleh

digunakan untuk pengangkutan pegawai atau epralatan militer, sekalipun

hanya untuk perlintasan.

b) Daerah itu sekali-kali tidak boleh dipertahankan dengan alat-alat senjata

militer.

Pasal 6

Daerah kesehatan dan keselamatan harus ditandai dengan silang diagonal

merah atas dasar putih yang ditempatkan di atas atap gedung-gedung dan tempat

sekitarnya. Daerah-daerah yang khusus disediakan untuk yang Luka dan Sakit dapat

ditandai lambang Palang Merah (bulan Sabit Merah, Singa dan Matahari Merah) atas

dasar putih.

Daerah demikian dapat juga ditandai pada malam hari dengan alat-alat

penerangan yang wajar.

Pasal 7

Negara-negara harus menyampaikan kepada semua Pihak Agung

Penandatangan dalam waktu damai atau apda pecahnya permusuhan, suatu daftar

dari daerah-daerah kesehatan dan keselamatan dalam wilayah yang dikuasainya.

Mereka juga harus memberi tahu tentang setiap daerah kesehatan baru yang

didirikan selama berlangsungnya permusuhan.

Segera setelah pihak alwan menerima pemberitahuan tersebut di atas, maka

daerah itu harus dianggap telah terbentuk dengan sah.

Tetapi apabila pihak lawan menganggap bahwa syarat-syarat persetujuan ini

tidak dipenuhi, maka ia boleh menolak untuk mengakui daerah itu dengan jalan

segera memberitahukan penolakan itu kepada pihak yang bertanggung jawab atas

daerah tersebut, atau dapat menggantungkan pengakuan daerah demikian pada

diadakannya pengawasan seperti ditentukan dalam pasal 8.

Pasal 8

Tiap negara yang telah mengakui satu atau ebberapa daerah kesehatan yang

diadakan oleh pihak lawan, berhak untuk menuntut pengawasan oleh satu atau lebih

Komisi-Komisi Khusus, untuk memeriksa apakah daerah-daerah itu memenuhi

syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam eprsetujuan ini.

Untuk maksud ini, anggota Komisi-Komisi Khusus itu setiap waktu bebas

masuk-keluar ke pelbagai darah itu dan bahkan boleh menetap di sana.

Mereka harus diberikan segala fasilitas yang perlu untuk tugas pemeriksaan

mereka.

Pasal 9

Apabila Komisi-Komisi Khusus itu mendapatkan fakta-fakta yang menurut

mereka bertentangan dengan ketentuan-ketentuan persetujuan ini, mereka harus

segera minta perhatian negara yang menguasai daerah tersebut akan fakta ini, dan

harus menetapkan suatu batas waktu lima hari, dalam waktu mana hal atau keadaan

itu harus diperbaiki. Mereka harus memberitahukan negara yang telah mengakui

daerah itu.

Jika setelah batas waktu telah berakhir, negara yang menguasai daerah itu

belum memenuhi peringatan itu, pihak lawan boleh menyatakan bahwa ia tidak lagi

terikat oleh persetujuan ini mengenai daerah tersebut.

Pasal 10

Setiap negara yang mengadakan satu atau lebih daerah-daerah dan

perkampungan kesehatan, dan pihak lawan yang telah diberitahukan tentang adanya

daerah-daerah dan perkampungan-perkampungan demikian, harus mengangkat atau

menyuruh diangkat oleh negara-negara netral atau Negara Pelindung, orang-orang

yang dapat menjadi anggota Komisi-Komisi Khusus disebut dalam yang Pasal-Pasal 8

dan 9.

Pasal 11

Daerah kesehatan dan keselamatan dalam keadaan apapun tidak boleh

emnjadi sasaran serangan. Daerah-daerah demikian harus selalu dilindungi dan

dihormati oleh pihak-pihak dalam pertikaian.

Pasal 12

Dalam hal pendudukan suatu wilayah, maka daerah-daerah kesehatan dan

keselamatan yang ada di dalam wilayah itu harus tetap dihormati dan dipergunakan.

Tetapi tujuannya dapat dirubah oleh Negara Pendudukan, dengan syarat bahwa

segala tindakan diambil untuk menjamin keselamatan orang-orang yang ditampung

di situ.

Pasal 13

Persetujuan ini akan juga berlaku bagi perkampungan-perkampungan yang

dipergunakan oleh negara dengan tujuan sama seeprti daerah-daerah kesehatan dan

keselamatan.

Lampiran II

Peraturan Mengenai Subangan Kolektif

(Lihat Pasal 73)

Pasal 1

Komite-Komite Interniran harus diperkenankan membagi-bagi kiriman

sumbangan kolektif yang menjadi tanggung jawab mereka kepada semua interniran

yang diurus oleh tempat interniran Komite tersebut, termsuk mereka yang berada di

rumah sakit atau dipenjara atai tempat-tempat tahanan lainnya.

Pasal 2

Pembagian kiriman sumbangan kolektif harus dilaksanakan sesuai dengan

petunjuk-petunjuk para penyumbang dan menurut rencana yang dibuat oleh Komite

Interniran. Tetapi pembagian persediaan obat-obatan sebaiknya haus dilalkukan

dengan persetujuan perwira-perwira tinggi kesehatan. Perwira-perwira ini di rumah

sakit dan di balai pengobatan dapat menyimpang dari petunjuk-petunjuk tersebut di

atas, apabila kepentingan orang sakit menghendaki demikian. Dalam batas-batas

yang ditentukan di atas, maka pembagian selalu harus dilakukan seadil-adilnya.

Pasal 3

Anggota-anggota Komite Interniran harus diperkenankan pergi ke stasiun-

stasiun kereta api atau tempat-tempat lain dimana barang-barang sumbangan itu

tiba, yang dekat tempat interniran, untuk memungkinkan wakil-wakil tawanan atau

pembantu-pembantunya itu untuk memungkinkan wakil-wakil tawanan atau

pembantu-pembantunya itu untuk mencocokkan mutu serta banyaknya barang-

barang yang diterima, dan untuk membuat laporan-laporan yang diperinci mengenai

hal itu bagi para penyumbang.

Pasal 4

Komite-Komite Interniran harus diberikan fasilitas-fasiltas yang diperlukan

untuk mencocokkan apakah pembagian sumbangan kolektif dalam semua bagian-

bagian serta cabang-cabang tempat interniran mereka telah dilaksanakan sesuai

edngan petunjuk-petunjuk mereka.

Pasal 5

Wakil-wakil interniran harus diperkenankan untuk mengisi dan menyuruhkan

diisinya oleh anggota-anggota Komite Interniran dari detasemen-detasemen kerja atau

oleh perwira kesehatan atasnya dari balai pengobatan dan rumah sakit, formulir-

formulir atau daftar-daftar pertanyaan yang diperuntukkan para penyumbang,

mengenai barang-barang sumbangan kolektif itu (cara pembagian, syarat-syarat,

jumlah, dsb). Formulir-formulir dan daftar-daftar demikian, setelah diisi dengan

semestinya, harus diteruskan kepada para penyumbang tanpa ditunda-tunda.

Pasal 6

Agar terjamin pembagian yang teraut daripada sumbangan-sumbangan kolektif

kepada interniran di tempat interniran mereka, dan untuk memenuhi tiap kebutuhan

yang mungkin timbul dari tibanya jumlah-jumlah interniran baru, maka Komite-

Komite Interniran harus diperkenankan untuk mengumpulkan serta menyimpan

persediaan-persediaan cadangan yang cukup dari sumbangan kolektif itu. Untuk

maksud ini, mereka harus mempunyai gudang-gudang yang memadai; setiap gudang

harus diperlengkapi dengan dua kunci, satu kunci dipegang oleh Komite Interniran

dan kunci lainnya dipegang oleh komandan tempat interniran.

Pasal 7

Pihak-Pihak Agung Penandatangan, terutama Negara-Negara Penahan sedapat

mungkin dan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang mengatur

perbekalan bagi penduduk, harus mengizinkan segala pembelian barang-barang yang

dibuat di wilayah yang mereka kuasai untuk keperluan pembagian sumbangan

kolektif kepada para interniran. Mereka juga harus emmberikanbantuan untuk

memeprmudah pengiriman uang dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan keuangan

yang bersifat teknis administratif yang ditujukan pada pembelian-pembelian

demikian.

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan di atas tidak akan menghalang-halangi hak para

interniran untuk menerima sumbangan kolektif sebelum kedatangan mereka di

tempat tawanan atau selama dalam pemindahan. Ketentuan di atas juga tidak akan

mengahlang-halangi kemungkinan-kemungkinan bahwa wakil-wakil Negara

Pelindung, Komite Internasional Palang Merah, atau setiap badan lainnya yang

memberikan bantuan kepada interniran dan bertanggung jawab atas pengiriman

perbekalan demikian, menjamin pambagian perbekalan demikian itu kepada si

alamat dengan cara lain apapun yang mereka anggap pantas.