BAHAN AJAR HUKUM ADAT LANJUTAN OLEH :

transcript

Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 1

BAHAN AJAR

HUKUM ADAT LANJUTAN

OLEH :

A.A. GEDE OKA PARWATA, SH,MSi.

ANAK AGUNG ISTRI ARI ATU DEWI, SH,MH.

I GUSTI NGURAH DARMA LAKSANA, SH,MKn.

GUSTI AYU MAS RWA JAYANTIARI, SH,MKn.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

BAHAN AJAR HUKUM ADAT LANJUTAN.

I. Identitas Mata Kuliah :

Nama Mata Kuliah : Hukum Adat Lanjutan.

Kode Mata Kuliah / SKS : WHI 5246 / 2 SKS.

Status Mata Kuliah : Wajib Fakultas.

Semester : V (lima).

II. Planning Group:

1. A.A.Gde Oka Parwata,SH,MSI.

2. A.A.Istri Ari Atu Dewi,SH.MH.

3. I Gusti Ngurah Dharma Laksana, SH,MKn.

4. Gusti Ayu Mas Rwa Jayantiari, SH,MKn.

III. Deskripsi Perkuliahan.

Mata kuliah hukum adat lanjutan merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah

hokum adat secara umum. Mata kuliah hokum adat lanjutan membahas tentang hukum

yang berlaku bagi Kasatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia yang berbhineka baik

dilihat dari suku, bahasa, agama maupun budayanya. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

selain tunduk pada hokum adat juga tunduk pada hukum negara sebagai warganegara dari

Negara Republik Indonesia. Mata Kuliah Hukum adat lanjutan akan membahas mengenai

bidang-bidang hokum dalam kehidupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang

selanjutnya akan dibahas dalam pokok bahasan dan sub pokok bahasan seperti tatanan

masayarakat adat yang meliputi: pemerintahan adat dan struktur organisasi, hokum adat

tentang keluarga, hokum adat tentang perkawinan, hokum adat tentang pewarisan, hokum

adat tentang perekonomian, hokum adat tentang pelanggaran. Selain mengetahui dan

memahami prinsip-prinsip dalam hukum adat perlu juga mengkaitkan dengan

perkembangan jaman (era globalisasi).

IV. Tujuan Mata Kuliah.

Dengan diberikannya mata kuliah hukum adat lanjutan ini diharapkan mahasiswa mampu

mengerti,memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip hukum adat serta mampu

mengaplikasikan serta menganalisis kasus-kasus adat yang terjadi dalam masyarakat di

masing-masing daerah di Indonesia.

V. Persyaratan Mengikuti Mata Kuliah

Untuk menempuh mata kuliah hokum adat lanjutan harus telah menempuh mata kuliah

hokum adat.

VI. Metoda dan Strategi Proses Pembelajaran.

Metoda perkuliahan adalah Problem Based Learning (PBL) yang pusat pembelajarannya

ada pada mahasiswa. Metoda ini diterapkan dengan cara belajar (learning) dan bukan

mengajar (teaching).

Strategi Pembelajaran.

Strategi pembelajaran ini adalah dengan cara mengkombinasikan antara

perkuliahan,diskusi dan tutorial dengan prosentase 50 % (6 kali pertemuan atau

perkuliahan) dan 50 % (6 kali pertemuan dengan tutorial dan diskusi), 1 (satu) kali untuk

Test Tengah Semester (UTS) dan 1(satu) kali untuk Ujian Akhir Semester (UAS), sehingga

total pertemuan untuk bobot 2 SKS adalah 14 (empat belas) kali.

Pelaksanaan Perkuliahan dan Tutorial.

Untuk pelaksanaan perkuliahan dari mata kuliah hukum adat lanjutan ini direncanakan

berlangsung 6 (enam) kali pertemuan untuk kuliah yaitu pertemuan ke : 1,3,5,7,9 dan 11.

Sedangkan untuk pertemuan tutorial dan diskusi juga 6 (enam) kali yaitu pada pertemuan

ke : 2,4,6,8,10 dan 12.

Strategi Perkuliahan.

Dalam perkuliahan hukum adat lanjutan ini akan dibahas pokok-pokok materi bahasan

yang akan disajikan dengan menggunakan alat bantu seperti : papan tulis, OHP, atau power

point serta menyiapkan bahan-bahan bacaan tertentu dan apabila dipandang sulit untuk

menemukan bahan-bahan bacaan tersebut maka perlu disiapkan seperti : Buku Ajar dan

Block Book dari materi mata kuliah yang bersangkutan. Sebelum perkuliahan dimulai

mahasiswa wajib mempersiapkan diri (self study) dengan cara mencari bahan (materi) serta

memahami materi dari masing-masing pokok bahasan yang akan dikuliahkan ataupun yang

akan didiskusikan sesuai dengan apa yang telah diarahkan (guidance) dalam block book.

Teknik Perkuliahan

Tehnik perkuliahan yang digunakan yaitu dalam bentuk : pemaparan materi, tanya jawab

dan diskusi (model proses pembelajaran dua arah).

Strategi Tutorial.

Strategi tutorial meliputi :

1. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas (PR) berupa Discussion Task, Study Task dan

Problem Task sebagai bagian dari self study, kemudian berdiskusi di kelas dengan cara

presentasi dengan menggunakan pawer point.

2. Dalam 6 (enam) kali pertemuan tutorial di kelas, mahasiswa diwajibkan :

a. Menyerahkan karya tulis berupa paper atau tugas lainnya sesuai dengan topik yang

akan di bahas.

b. Mempresentasikan paper atau tugas yang telah diberikan dengan menggunakan

fasilitas yang tersedia.

c. Memposisikan diri dalam peran masing-masing dalam diskusi apakah sebagai

pemandu, notulis atau anggota atau peserta.

VII. Ujian dan Penilaian.

Ujian akan dilaksanakan 2(dua) kali dalam satu semester dalam bentuk tertulis baik pada

Ujian Tengah Semester (UTS) maupun pada Ujian Akhir Semester (UAS).

Penilaian akhir (Nilai Akhir = NA) akan disesuaikan dengan rumus yang telah tercantum

dalam Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Udayana.

(TT +TTS) + 2 X UAS

Nilai Range

A 80 – 100

B+ 70 – 79

B 65 – 69

C+ 60 – 64

C 55 – 59

D+ 50 – 59

D 40 – 49

Komponen Penunjang Penilaian :

Absensi, Kedisiplinan ,Kepribadian (sikap dan prilaku).

VIII. Materi Perkuliahan (Organisasi Perkuliahan).

Pertemuan I. Pendahuluan dan Hukum Adat Lanjutan tentang Kesatuan Masyarakat Hukum

1. Kontrak Perkuliahan.

2. Pengertian dan Ruang lingkup Hukum adat lanjutan

3. Konsep Kesatuan Masyarakkat Hukum Adat

4. Faktor pembentuk KMHA

5. Kedudukan KMHA dalam sistem hukum nasional

Pertemuan II. Hukum Adat Lanjutan tentang Keluarga

1. Istilah, pengertian dan ruang lingkup hukum keluarga.

2. Sistem kekeluargaan Adat dan hukum kekeluargaan nasional.

3. Keturunan dan hubungan antara anak dengan orang tua dan kerabat.

4. Pengangkatan anak.

Pertemuan III. Hukum Adat Lanjutan tentang perkawinan.

1. Pengertian perkawinan

2. Sejarah hukum perkawinan di Indonesia.

3. Sistem dan bentuk-bentuk perkawinan.

4. Syarat dan larangan perkawinan.

5. Proses/prosedur pengesahan perkawinan.

6. Harta benda perkawinan.

7. Pengertian dan alasan-alasan perceraian.

8. Proses /prosedur sahnya perceraian.

9. Akibat hukum perceraian

Pertemuan IV. Hukum Adat Lanjutan tentang Pewarisan.

1. Pengertian dan unsur-unsur pewarisan.

2. Prinsip-prinsip pewarisan.

3. Sistem dan syarat-syarat sebagai ahli waris.

4. Proses pewarisan.

Pertemuan V. Hukum Adat Lanjutan tentang Perekonomian.

1. Hukum adat tentang tanah

a. Sejarah hokum tanah di Indonesia

b. Hak perseorangan atas tanah dan hak ulayat

2. Hukum adat tentang perhutangan

a. Pengertian dan Ruang lingkup Hukum Perhutangan

b. Hak atas benda selain tanah

3. Hak-hak Immatriil.

4. Lembaga perekonomian adat (LPD dan Pasar Desa).

Pertemuan VI. Hukum Adat Lanjutan tentang Pelanggaran.

1. Pengertian dan sifat-sifat hukum pelanggaran.

2. Jenis-jenis pelanggaran adat.

3. Jenis-jenis reaksi dan koreksi adat.

4. Pola-pola penyelesaian pelanggaran adat.

5. Hakim Perdamaian Desa.

IX. Bahan Bacaan.

1. AB Wiranata I Gede;2005 : Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Nusa ke

Nusa, Citra Aditya Bakti, Bandung.

2. Hazairin, 1987 : Hukum Kekeluargaan Nasional, Pradnya Paramita, Jakarta.

3. Koesnoe Moch.1979 : Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini, Airlangga

Universitas Press, Surabaya.

4. Soepomo R. 1976 : Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.

5. Ridwan Syahrani, 1987 : Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, PT.

Media Sarana Press, Jakarta.

6. Abdurrahman, 1985 : Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan,

Akademika Pressindo, Jakarta.

7. Soerjono Soekanto, dan Soleman B Taneko, 1981 : Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali,

Jakarta.

8. Soerojo Wignyodipuro, 1973 : Pengantar dan asas-asas Hukum Adat, Alumni, Bandung.

9. Wantjik Saleh,K, 1976 : Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

10. Wiryono Prodjodikoro, 1981 : Hukum Waris di Indonesia, Sumur, Bandung.

11. Wiryono Prodjodikoro, 1981 : Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung.

12. Chidir Ali, 1979 : Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Indonesia, Pradnya

Paramita, Jakarta.

13. Hilman Hadikusuma, 1979 : Hukum Perkawinan Adat , Alumni, Bandung.

14. Hilman Hadikusuma, 1979 : Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung.

15. Hilman Hadikusuma, 1979 : Hukum Ketatanegaraan Adat , Alumni, Bandung.

16. Hilman Hadikusuma, 1979 : Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung.

17. Bushar Muhammad, 1983 : Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.

18. Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987 : Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia,

Bina Aksara, Jakarta.

19. Sagung Ngurah, dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum dan

Masyarakat, Fak.Hukum, Universitas Udayana.

20. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

21. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

22. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang KDRT.

23. Undang-Undang RI No.7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi

Terhadap Perempuan.

24. UU RI No.23 Tahun 2002 Undang-Undang Tentang Perlindungan anak.

25. PP No.9 tahun 1975, PP No.10 tahun 1983, PP No. 45 tahun 1990.

26. UU No.5 tahun 1960 tentang UUPA.

27. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).

28. UU Kekuasaan kehakiman

29. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

30. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Peruahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

31. Perda Propinsi Bali No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman

32. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 tentang LPD

X. Persiapan Proses Perkuliahan.

Mahasiswa diwajibkan mempunyai Block Book mata kuliah Hukum Adat Lanjutan

sebelum perkuliahan dimulai dan sudah mempersiapkan materi sebelumnya sehingga

proses perkuliahan dan tutorial dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

PERTEMUAN I. Perkuliahan 1 (lecture).

PENDAHULUAN :

1. Kontrak Perkuliahan.

2. Pengertian dan Ruang lingkup Hukum adat lanjutan

3. Konsep Kesatuan Masyarakkat Hukum Adat

4. Faktor pembentuk KMHA

5. Kedudukan KMHA dalam sistem hukum nasional

Bahan Bacaan :

1. AB Wiranata I Gede, 2005 : Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Nusa ke

2. Koesnoe Moch, 1979 : Catatan - Catatan Tentang Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga

Universitas, Surabaya.

3. Soepomo R, 1976 : Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.

4. Soekanto Soerjono dan Soleman B Taneko 1981 : Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali,

Jakarta.

6. Wignyodipuro Soerojo, 1973 : Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Alumni, Bandung.

7. Sagung Ngurah,dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum Dan

Masyarakat, Fak.Hukum , Universitas Udayana, Denpasar.

8. Hilmman Hadikusumma, 1979 :Hukum Ketatanegaraan adat, Alumni Bandung.

9. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PERTEMUAN II. Tutorial 1.

Hukum Adat Lanjutan Tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

DISCUSSION TASK - STUDY TASK.

Soepomo mengutip pendapat Van Vollenhoven seorang ahli hukum adat yang berkebangsaan

Belanda, demikian pula menurut pendapat Ter Haar, maupun Soerojo Wignyodipuro dalam

bukunya masing-masing menyebutkan bahwa untuk mengetahui hukum yang berlaku dalam

suatu masyarakat suatu daerah maka pertama-tama yang perlu diselidiki dan diketahui

kapanpun, dimanapun di Indonesia ini terlebih dahulu haruslah mengetahui dan memahami

mengenai sifat susunan maupun bentuk-bentuk badan-badan persekutuan hukum atau

Kesatuan masyarakat hukum adat dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup

sehari-hari. Karena hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat akan sangat dipengaruhi

oleh tatanan Kesatuan masyarakat hukum adat setempat di hampir semua Kesatuan

masyarakat hokum adat yang ada di Indonesia ini yang berjajar dari Sabang sampai Papua.

Tetapi pemahaman tentang Kesatuan masyarakat hukum adat tersebut bukan didasarkan atas

sesuatu yang bersifat dogmatik atau yuridis, melainkan harus berdasarkan atas kehidupan

yang nyata dari Kesatuan masyarakat hokum adat yang bersangkutan. Artinya harus

berdasarkan penelitian yang bersifat empiris. Diskusikan mengenai pengertian, macam-

macam bentuk serta susunan maupun kedudukan dari kesatuan masyarakat hukum adat

tersebut menurut UUD 1945.Diskusikan pula mengenai susunan pemerintahannya serta di

daerah mana itu ada di Indonesia, selanjutnya bandingkan.

Bahan Bacaan :

1. Soepomo, 1979 : Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.

2. Ter Haar Bzn, 1976 : Azas-Azas dan Susunan Hukum adat, diterjemahkan oleh Soebakti

Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.

3. Soerojo Wignyodipuro, 1968 : Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Alumni, Bandung.

4. Hilman Hadikusuma, 1981 : Hukum Ketatanegaraan Adat, Alumni, Bandung.

5. Sagung Ngurah,dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum Dan

Masyarakat, Fak.Hukum Universitas Udayana Denpasar.

6. UUD RI 1945.

7. UUNo.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

8. UUNo.72 tahun 2005 tentang Desa.

PERTEMUAN III. PERKULIAHAN 2 (lecture).

Hukum Adat Lanjutan Tentang Keluarga

1. Istilah, pengertian dan ruang lingkup hukum keluarga.

2. Sistem kekeluargaan Adat dan hukum kekeluargaan nasional.

3. Keturunan dan hubungan antara anak dengan orang tua dan kerabat.

4. Pengangkatan anak.

Bahan Bacaan :

3. Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, 1981: Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali,

Jakarta.

4. Soerjono Soekanto, 1985 : Intisari Hukum Keluarga, Alumni, Bandung.

6. Hazairin, 1968 : Hukum Kekeluargaan Nasional, Tinta Mas, Jakarta.

7. Sagung Ngurah dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian hukum dan

Masyarakat, Fak. Hukum UNUD, Denpasar.

PERTEMUAN IV. TUTORIAL 2

A. DISCUSSION TASK - STUDY TASK.

Kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia membedakan hubungan kekeluargaan

antara orang yang satu dengan orang yang lain kedalam 3 (tiga) sistem atau garis

keturunan. Hubungan-hubungan kekeluargaan ini mempunyai arti penting karena masing-

masing akan menentukan mereka ada di garis kekeluargaan yang mana. Prinsip garis

keturunan tersebut akan membawa akibat pula pada penentuan apakah anak laki-laki atau

anak perempuan berhak mewaris atau tidak.

Dari pernyataan seperti tersebut diatas maka akan timbul pertanyaan, apa sajakah sistem

atau garis keturunan yang dikenal di Indonesia dan apa arti penting kita mengetahui

prinsip garis keturunan itu ? Serta bagaimanakah halnya apabila satu keluarga tidak

mempunyai keturunan, dan adakah upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketidak

hadiran anak dalam satu keluarga ? Apakah untuk seluruh Indonesia dapat melakukan hal

yang sama jika tidak ada keturunan ?

B. STUDY TASK - PROBLEM TASK.

Ada kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga Bali yang beragama Hindu,

dengan mengambil anak di Panti Asuhan dan di Rumah Sakit. Pengambilan anak tersebut

tanpa ada persetujuan dari keluarga besarnya, sehingga kemudian timbullah konflik dalam

keluarga besar tersebut yang menyebabkan pengangkatan anak itu menjadi tertunda-tunda.

Karena tidak sabar menunggu kemudian keluarga yang mengangkat anak ini mengajukan

permohonan ke Pengadilan.

Bagaimanakah sikap Hakim dalam menangani kasus seperti itu ? Hukum apakah yang

akan diterapkan oleh Hakim, dan apakah permohonan itu akan dikabulkan atau tidak ?

Bagaimana pula halnya apabila pengangkatan anak terjadi di Jawa, Minangkabau maupun

Batak ?

Bahan Bacaan :

Paramita, Jakarta.

3. Hazairin, 1968 : Hukum Kekeluargaan Nasional, Tinta Mas, Jakarta.

5. Soepomo R, 1976 : Bab-Bab Tentang Hukum adat, Pradnya Paramita, Jakarta.

6. Wirjono Prodjodikoro, 1981 : Hukum Waris di Indonesia, Sumur, Bandung.

7. Sagung Ngurah dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum dan

8. Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

PERTEMUAN V. PERKULIAHAN 3 (lecture).

Hukum Adat Lanjutan tentang Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

2. Sejarah hukum perkawinan di Indonesia.

3. Sistem dan bentuk-bentuk perkawinan.

4. Syarat dan larangan perkawinan.

5. Proses/prosedur pengesahan perkawinan.

6. Harta benda perkawinan.

7. Pengertian dan alasan-alasan perceraian.

8. Proses /prosedur sahnya perceraian.

9. Akibat hukum perceraian

Bahan Bacaan.

2. Ridwan Syahrani, 1987 : Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Media

Sarana Press, Jakarta.

4. K Wantjik Saleh, 1976 : Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

5. Hilman Hadikusuma, 1995 ; Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung.

Masyarakat, Fak Hukum UNUD, Denpasar.

7. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

8. PP No.9 tahun 1975, PP No.10 tahun 1983, PP No. 45 tahun 1990.

9. UU No.23 tahun 2004 tentang KDRT.

PERTEMUAN VI. TUTORIAL 3

A. DISCUSSION TASK

Perkawinan adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan

sepasang manusia yang berlainan jenis kelamin untuk hidup bersama mewujudkan satu

rumah tangga yang kekal sebagai suami istri. Kehidupan bersama sebagai suami istri

setelah melalui proses/prosedur serta persyaratan-persyaratan baik secara formil maupun

matriil, akan membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak baik dari segi

pengesahan maupun keturunan yang akan dilahirkan nantinya.

Dengan telah diundangkannya Undang - Undang No.1 tahun 1974 yang merupakan

unifikasi dibidang perkawinan menyebabkan peraturan perkawinan yang sebelumnya

telah ada dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang - Undang no.1 tahun 1974 sepanjang

telah diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh Hazairin Undang - Undang no.1 tahun

1974 diberi julukan sebagai unifikasi yang unik dan luas. Dari pernyataan tersebut

muncullah pertanyaan, mengapa disebut unifikasi yang unik dan luas serta bagaimanakah

kedudukan hukum adat tentang perkawinan setelah berlakunya Undang - Undang No.1

tahun 1974 tersebut?

Perkawinan adalah merupakan urusan pribadi tetapi mengapa negara turut campur atau

ikut terlibat dalam urusan orang kawin. Hal itu dapat disimak dari beberapa kasus yang

terjadi dalam masyarakat seperti mengapa “Syeik Puji yang mengawini Ulfa “ harus

berurusan dulu dengan Polisi dan Penjara ? Sahkah perkawinan tersebut serta dapatkah

perkawinan itu di batalkan? bagaimanakah halnya dengan mereka yang kawin beda agama

dan masing - masing pihak masih tetap memeluk agamanya masing-masing, sedangkan

mereka kemudian melangsungkan perkawinan di luar negeri, sahkah perkawinan seperti

itu menurut hukum perkawinan Indonesia ? Serta bolehkah orang berpoligami ?

Bahan Bacaan :

1. Abdurrahman, 1985 : Himpunan Peraturan Perundang-undangsan tentang Perkawinan,

4. K wantjik Saleh, 1976 : Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

5. Hilman Hadikusuma, 1995: Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung.

6. Sagung Ngurah dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum adat Lanjutan, Bagian Hukum dan

Masyarakat Fak. Hukum UNUD, Denpasar.

7. UU No.1 tahun 1974 (UU Perkawinan) beserta peraturan pelaksananya antara lain PP No.9

tahun 1975, PP No.10 tahun 1983, PP N0.45 tahun 1990.

8. UU No.23 tahun 2004 tentang KDRT.

9. UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

PERTEMUAN VII. PERKULIAHAN 4 (lecture).

Hukum Adat Lanjutan Tentang Pewarisan.

1. Pengertian dan unsur-unsur pewarisan.

2. Prinsip-prinsip dalam pewarisan.

3. Sistem dan syarat-syarat sebagai ahli waris.

4. Proses pewarisan.

Bahan Bacaan :

3. Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1981, Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali

Jakarta.

5. Wirjono ProdjodikoSoro, 1981 : Hukum Warisan di Indonesia, Sumur, Bandung.

Paramita, Jakarta.

8. Sagung Ngurah dkk : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum dan Masyarakat,

Fak. Hukum UNUD, Denpasar.

PERTEMUAN VIII. TUTORIAL 4

Beberapa sarjana memberikan pengertian atau perumusan yang berbeda terhadap hukum

adat waris. Tetapi dari beberapa perumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum adat

waris adalah merupakan aturan hukum yang menyangkut tentang unsur-unsur pewarisan

seperti pewaris, ahli waris dan harta warisan. Aturan hukum itu mengatur tentang proses

meneruskan dan mengoperkan harta warisan yang dapat berwujud benda matriil maupun

immatriil dari satu generasi kepada generasi berikutnya dan tidak berhenti pada satu

generasi.

Dilihat dari sifatnya hukum adat waris akan berbeda dengan hukum waris Barat maupun

hukum waris Islam. Seperti halnya dalam hukum kekeluargaan mengenal sistem

kekeluargaan maka dalam hukum warispun dikenal ada sistem kewarisan tetapi perlu

diingat bahwa salah satu sistem kewarisan ini tidaklah merupakan ciri khas dari salah satu

sistem kekeluargaan. Diskusikan mengenai pengertian, unsur-unsur maupun sistem

kewarisan yang dikenal dalam hukum adat waris. Dan diskusikan pula tentang sejak kapan

proses pewarisan sudah dapat berlangsung serta bagaimanakah kedudukan anak wanita

dalam mewaris dari ketiga sistem kekeluargaan yang dikenal di Indonesia? Apakah orang

yang tidak ada hubungan darah dapat atau tidak sebagai ahli waris ?

1. Wayan seorang laki-laki Bali Hindu menikahi seorang gadis Jawa Reni yang beragama

Islam. Pengesahan perkawinan dilangsungkan di Jawa secara Islam. Karena upacara

perkawinan telah selesai lalu mereka kembali ke Bali untuk melaksanakan upacara

pengesahan perkawinan menurut Hukum Adat Bali. Tidak berselang lama ayah si Wayan

meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan. Wayan bersaudara lima orang, tiga

laki-laki termasuk Wayan dan dua perempuan. Karena upacara dan upakara pengabenan

telah selesai, kemudian munculah riak-riak kecil yang menyangkut pembagian warisan.

Karena semua merasa benar dan masing-masing mempunyai pembenar sendiri-sendiri,

akibatnya persoalan warisan tidak bisa diselesaikan diantara mereka. Untuk dapatnya

kasus ini selesai, lalu mereka sepakat untuk menyelesaikannya melalui lembaga peradilan

dengan harapan keadilan akan terwujud.

Sebagai salah satu anak laki-laki dalam keluarga diatas, apakah wayan berhak sebagai ahli

waris? Apabila anda seorang Hakim, untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu hukum

apakah yang dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan agar putusan Hakim nantinya

dapat memberikan keadilan bagi mereka ?

2. Model perkawinan antara Wayan dengan Reni seperti tersebut dalam problem task 1

diatas, ternyata tidak dapat berlangsung lama karena diantara mereka sudah tidak ada

kecocokan lagi untuk mempertahankan perkawinan mereka lalu mereka sepakat untuk

bercerai walaupun mereka telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, satu laki dan dua wanita.

Dalam kasus perceraian seperti itu, pengadilan manakah yang berwenang mengadili dan

mengesahkan perceraiannya serta bagaimanakah kedudukan hukum dari anak-anak

mereka ? Dan bagaimanakah kedudukan dari harta perkawinan mereka ?

Bahan Bacaan :

6. Wirjono Prodjodikoro, 1981 : Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung.

8. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

9. Undang-Undang No.7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Terhadap Perempuan.

PERTEMUAN IX. - PERKULIAHAN 5 (lecture).

Hukum Adat Lanjutan tentang Perekonomian.

1. Hukum adat tentang tanah

a. Sejarah hokum tanah di Indonesia

b. Hak perseorangan atas tanah dan hak ulayat

2. Hukum adat tentang perhutangan

a. Pengertian dan Ruang lingkup Hukum Perhutangan

b. Hak atas benda selain tanah

c. Hak-hak Immatriil.

d. Lembaga perekonomian adat (LPD dan Pasar Desa).

Bahan Bacaan :

1. Parlindungan AP, 1989 : Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia (suatu studi komparatif),

Mandar Maju, Bandung.

2. Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko : Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali,

Jakarta.

5. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang UUPA.

6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

7. Peraturan-peraturan lain tentang Tanah dan LPD.

PERTEMUAN X. TUTORIAL 5

Berkembangnya kehidupan dalam masyarakat hukum adat tidak terlepas pula dari hukum

adat perekonomiannya. Walaupun dalam kenyataannya ada beberapa bagian dari hukum

adat perekonomian itu sudah tidak ada lagi atau sudah tidak berlaku lagi tetapi ada

beberapa bagian lagi saat ini diubah bentuknya atau dimodifikasi sehingga dapat berlaku

baik secara nasional maupun internasional karena asas-asasnya masih relevan untuk

diterapkan saat ini.

Diskusikan bagian-bagian dari hukum adat perekonomian yang masih relevan untuk

diterapkan saat ini . Dan diskusikan pula apakah antara tanah dengan benda-benda atau

bangunan yang ada diatasnya merupakan satu kesatuan atau terpisah ? Dan aspek-aspek

hukum perhutangan yang manakah yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat yang

potensinya dapat dijadikan landasan dalam pembangunan hukum nasional ?.

1. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus-kasus tentang jual beli tanah, penyerobotan tanah

atau lahan, mendirikan pabrik tanpa izin, pembabatan hutan, illegal loging dan lain

sebagainya. Kasus-kasus ini bisa terjadi antara individu dengan individu, kelompok

dengan pengusaha, masyarakat dengan pemerintah. Cobalah analisa kasus-kasus tersebut

dengan menghubungkannya antara UUPA, Hak Ulayat dengan Hukum Adat.

2. Disamping kasus-kasus tentang tanah, akhir-akhir ini juga muncul masalah-masalah yang

menyangkut LPD (khusunya di Bali). Ada polemic di masyarakat bali tentang status dan

kedudukan LPD dianggap gelap yang tidak berbadan hokum oleh beberapa pihak. Bernjak

dari polemic ini, telusuri landasan filosofis dan landasan yuridis dan landasan sosiologis

LPD tersebut.

Bahan Bacaan :

1. Perlindungan AP, 1989 : Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia (suatu studi

komparatif), Mandar Maju, Bandung.

2. Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko : Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali,

Jakarta.

5. UU No.5 tahun 1960 tentang UUPA.

6. UU No 10 TAhun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

7. Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman

8. Perda Propinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang LPD

9. SK bersama Mentri Keuangan (No. 351.1/KMK.010/2009), Mentri Dalam Negeri (

No. 900-639 A tahun 2009), Mentri Koprasi Dan UKM (No.

01/SKB/M.KUKM/IX/2009), Dan Gubernur Bank Indonesia (No.

11/43A/KEP.GBI/2009) tentang Strategi Pengembbangan Lembaga Keuangan

Mikro- Menetapkan LPD sebagai lembaga keuangan mikro-wajib berbadan

hukum BPR atau koprasi atau BUMD.

PERTEMUAN XI. PERKULIAHAN 7 (lecture).

Hukum Adat Lanjutan Tentang Pelanggaran.

1. Pengertian dan sifat-sifat hukum pelanggaran adat.

2. Jenis-jenis pelanggaran adat..

3. Jenis-jenis reaksi dan koreksi adat

4. Pola-Pola penyelesaian pelanggaran adat.

5. Hakim Perdamaian Desa.

Bahan Bacaan :

3. Soesilo R : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya

Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor.

6. AB Wiranata I Gede, 2005 : Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Nusa Ke

7. UUD RI 1945.

8. UU No.39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Azasi Manusia.

PERTEMUAN XII. TUTORIAL 6.

Pengertian, sifat-sifat serta prinsip-prinsip dalam hukum adat pelanggaran berbeda dengan

prinsip-prinsip pelanggaran yang terdapat dalam KUHP. Diskusikan mengapa dan apa

sebab ada perbedaan, apa prinsip-prinsip yang membedakannya, serta apakah juga ada

perbedaan untuk menentukan muncul atau hilangnya suatu perbuatan disebut delik atau

pelanggaran, bagaimana menurut hukum adat dan bagaimana menurut KUHP ?

Ada pencurian “pretima” disebuah Pura di Bali. ”Pretima “ adalah suatu benda yang

disakralkan oleh penyungsung Pura tersebut. Dengan hilangnya “pretima” tersebut, bagi

orang Bali Hindu itu berarti “Pura “ tersebut sudah dianggap tercemar (leteh). Dan untuk

menghilangkan kesan tercemar tersebut hanya dapat dilakukan dengan upacara dan

upakara yang dikenal dalam masyarakat hukum adat Bali.

Setelah dilaporkan ke Polisi ternyata kemudian pencurinya tertangkap dan dia adalah

bukan orang Bali. Diskusikan bagaimanakah akan diselesaikan kasus tersebut. Apakah

perbuatan itu dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran adat, atau apakah kasus tersebut

akan diselesaikan di pengadilan, lalu bagaimanakah Hakim akan memberikan sanksi

terhadap pelakunya ? Apakah akan berlaku prinsip “ne bis in idem dalam kasus ini ?

Bahan Bacaan :

2. Soepomo R, 1976 : Bab-Bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.

3. Soesilo R : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bandung.

4. Bushar Muhammad, 1983: Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.

6. AB Wiranata I Gede : Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Nusa ke Nusa,

Citra Aditya Bakti, Bandung.

7. Soerojo Wiognyodipuro, 1973 : Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Alumni,

Bandung.

BAHAN AJAR HUKUM ADAT LANJUTAN OLEH :

Documents