Date post: | 18-Mar-2023 |
Category: |
Documents |
Upload: | khangminh22 |
View: | 0 times |
Download: | 0 times |
Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 1
BAHAN AJAR
HUKUM ADAT LANJUTAN
OLEH :
A.A. GEDE OKA PARWATA, SH,MSi.
ANAK AGUNG ISTRI ARI ATU DEWI, SH,MH.
I GUSTI NGURAH DARMA LAKSANA, SH,MKn.
GUSTI AYU MAS RWA JAYANTIARI, SH,MKn.
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
2015
Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 2
BAHAN AJAR HUKUM ADAT LANJUTAN.
I. Identitas Mata Kuliah :
Nama Mata Kuliah : Hukum Adat Lanjutan.
Kode Mata Kuliah / SKS : WHI 5246 / 2 SKS.
Status Mata Kuliah : Wajib Fakultas.
Semester : V (lima).
II. Planning Group:
1. A.A.Gde Oka Parwata,SH,MSI.
2. A.A.Istri Ari Atu Dewi,SH.MH.
3. I Gusti Ngurah Dharma Laksana, SH,MKn.
4. Gusti Ayu Mas Rwa Jayantiari, SH,MKn.
III. Deskripsi Perkuliahan.
Mata kuliah hukum adat lanjutan merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah
hokum adat secara umum. Mata kuliah hokum adat lanjutan membahas tentang hukum
yang berlaku bagi Kasatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia yang berbhineka baik
dilihat dari suku, bahasa, agama maupun budayanya. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
selain tunduk pada hokum adat juga tunduk pada hukum negara sebagai warganegara dari
Negara Republik Indonesia. Mata Kuliah Hukum adat lanjutan akan membahas mengenai
bidang-bidang hokum dalam kehidupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang
selanjutnya akan dibahas dalam pokok bahasan dan sub pokok bahasan seperti tatanan
masayarakat adat yang meliputi: pemerintahan adat dan struktur organisasi, hokum adat
tentang keluarga, hokum adat tentang perkawinan, hokum adat tentang pewarisan, hokum
adat tentang perekonomian, hokum adat tentang pelanggaran. Selain mengetahui dan
memahami prinsip-prinsip dalam hukum adat perlu juga mengkaitkan dengan
perkembangan jaman (era globalisasi).
Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 3
IV. Tujuan Mata Kuliah.
Dengan diberikannya mata kuliah hukum adat lanjutan ini diharapkan mahasiswa mampu
mengerti,memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip hukum adat serta mampu
mengaplikasikan serta menganalisis kasus-kasus adat yang terjadi dalam masyarakat di
masing-masing daerah di Indonesia.
V. Persyaratan Mengikuti Mata Kuliah
Untuk menempuh mata kuliah hokum adat lanjutan harus telah menempuh mata kuliah
hokum adat.
VI. Metoda dan Strategi Proses Pembelajaran.
Metoda perkuliahan adalah Problem Based Learning (PBL) yang pusat pembelajarannya
ada pada mahasiswa. Metoda ini diterapkan dengan cara belajar (learning) dan bukan
mengajar (teaching).
Strategi Pembelajaran.
Strategi pembelajaran ini adalah dengan cara mengkombinasikan antara
perkuliahan,diskusi dan tutorial dengan prosentase 50 % (6 kali pertemuan atau
perkuliahan) dan 50 % (6 kali pertemuan dengan tutorial dan diskusi), 1 (satu) kali untuk
Test Tengah Semester (UTS) dan 1(satu) kali untuk Ujian Akhir Semester (UAS), sehingga
total pertemuan untuk bobot 2 SKS adalah 14 (empat belas) kali.
Pelaksanaan Perkuliahan dan Tutorial.
Untuk pelaksanaan perkuliahan dari mata kuliah hukum adat lanjutan ini direncanakan
berlangsung 6 (enam) kali pertemuan untuk kuliah yaitu pertemuan ke : 1,3,5,7,9 dan 11.
Sedangkan untuk pertemuan tutorial dan diskusi juga 6 (enam) kali yaitu pada pertemuan
ke : 2,4,6,8,10 dan 12.
Strategi Perkuliahan.
Dalam perkuliahan hukum adat lanjutan ini akan dibahas pokok-pokok materi bahasan
yang akan disajikan dengan menggunakan alat bantu seperti : papan tulis, OHP, atau power
point serta menyiapkan bahan-bahan bacaan tertentu dan apabila dipandang sulit untuk
menemukan bahan-bahan bacaan tersebut maka perlu disiapkan seperti : Buku Ajar dan
Block Book dari materi mata kuliah yang bersangkutan. Sebelum perkuliahan dimulai
Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 4
mahasiswa wajib mempersiapkan diri (self study) dengan cara mencari bahan (materi) serta
memahami materi dari masing-masing pokok bahasan yang akan dikuliahkan ataupun yang
akan didiskusikan sesuai dengan apa yang telah diarahkan (guidance) dalam block book.
Teknik Perkuliahan
Tehnik perkuliahan yang digunakan yaitu dalam bentuk : pemaparan materi, tanya jawab
dan diskusi (model proses pembelajaran dua arah).
Strategi Tutorial.
Strategi tutorial meliputi :
1. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas (PR) berupa Discussion Task, Study Task dan
Problem Task sebagai bagian dari self study, kemudian berdiskusi di kelas dengan cara
presentasi dengan menggunakan pawer point.
2. Dalam 6 (enam) kali pertemuan tutorial di kelas, mahasiswa diwajibkan :
a. Menyerahkan karya tulis berupa paper atau tugas lainnya sesuai dengan topik yang
akan di bahas.
b. Mempresentasikan paper atau tugas yang telah diberikan dengan menggunakan
fasilitas yang tersedia.
c. Memposisikan diri dalam peran masing-masing dalam diskusi apakah sebagai
pemandu, notulis atau anggota atau peserta.
VII. Ujian dan Penilaian.
Ujian akan dilaksanakan 2(dua) kali dalam satu semester dalam bentuk tertulis baik pada
Ujian Tengah Semester (UTS) maupun pada Ujian Akhir Semester (UAS).
Penilaian akhir (Nilai Akhir = NA) akan disesuaikan dengan rumus yang telah tercantum
dalam Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Udayana.
(TT +TTS) + 2 X UAS
2
NA =
3
Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 5
Nilai Range
A 80 – 100
B+ 70 – 79
B 65 – 69
C+ 60 – 64
C 55 – 59
D+ 50 – 59
D 40 – 49
Komponen Penunjang Penilaian :
Absensi, Kedisiplinan ,Kepribadian (sikap dan prilaku).
VIII. Materi Perkuliahan (Organisasi Perkuliahan).
Pertemuan I. Pendahuluan dan Hukum Adat Lanjutan tentang Kesatuan Masyarakat Hukum
Adat
1. Kontrak Perkuliahan.
2. Pengertian dan Ruang lingkup Hukum adat lanjutan
3. Konsep Kesatuan Masyarakkat Hukum Adat
4. Faktor pembentuk KMHA
5. Kedudukan KMHA dalam sistem hukum nasional
Pertemuan II. Hukum Adat Lanjutan tentang Keluarga
1. Istilah, pengertian dan ruang lingkup hukum keluarga.
2. Sistem kekeluargaan Adat dan hukum kekeluargaan nasional.
3. Keturunan dan hubungan antara anak dengan orang tua dan kerabat.
4. Pengangkatan anak.
Pertemuan III. Hukum Adat Lanjutan tentang perkawinan.
1. Pengertian perkawinan
2. Sejarah hukum perkawinan di Indonesia.
3. Sistem dan bentuk-bentuk perkawinan.
4. Syarat dan larangan perkawinan.
5. Proses/prosedur pengesahan perkawinan.
Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 6
6. Harta benda perkawinan.
7. Pengertian dan alasan-alasan perceraian.
8. Proses /prosedur sahnya perceraian.
9. Akibat hukum perceraian
Pertemuan IV. Hukum Adat Lanjutan tentang Pewarisan.
1. Pengertian dan unsur-unsur pewarisan.
2. Prinsip-prinsip pewarisan.
3. Sistem dan syarat-syarat sebagai ahli waris.
4. Proses pewarisan.
Pertemuan V. Hukum Adat Lanjutan tentang Perekonomian.
1. Hukum adat tentang tanah
a. Sejarah hokum tanah di Indonesia
b. Hak perseorangan atas tanah dan hak ulayat
2. Hukum adat tentang perhutangan
a. Pengertian dan Ruang lingkup Hukum Perhutangan
b. Hak atas benda selain tanah
3. Hak-hak Immatriil.
4. Lembaga perekonomian adat (LPD dan Pasar Desa).
Pertemuan VI. Hukum Adat Lanjutan tentang Pelanggaran.
1. Pengertian dan sifat-sifat hukum pelanggaran.
2. Jenis-jenis pelanggaran adat.
3. Jenis-jenis reaksi dan koreksi adat.
4. Pola-pola penyelesaian pelanggaran adat.
5. Hakim Perdamaian Desa.
IX. Bahan Bacaan.
1. AB Wiranata I Gede;2005 : Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Nusa ke
Nusa, Citra Aditya Bakti, Bandung.
2. Hazairin, 1987 : Hukum Kekeluargaan Nasional, Pradnya Paramita, Jakarta.
Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 7
3. Koesnoe Moch.1979 : Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini, Airlangga
Universitas Press, Surabaya.
4. Soepomo R. 1976 : Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
5. Ridwan Syahrani, 1987 : Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, PT.
Media Sarana Press, Jakarta.
6. Abdurrahman, 1985 : Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan,
Akademika Pressindo, Jakarta.
7. Soerjono Soekanto, dan Soleman B Taneko, 1981 : Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali,
Jakarta.
8. Soerojo Wignyodipuro, 1973 : Pengantar dan asas-asas Hukum Adat, Alumni, Bandung.
9. Wantjik Saleh,K, 1976 : Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
10. Wiryono Prodjodikoro, 1981 : Hukum Waris di Indonesia, Sumur, Bandung.
11. Wiryono Prodjodikoro, 1981 : Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung.
12. Chidir Ali, 1979 : Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Indonesia, Pradnya
Paramita, Jakarta.
13. Hilman Hadikusuma, 1979 : Hukum Perkawinan Adat , Alumni, Bandung.
14. Hilman Hadikusuma, 1979 : Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung.
15. Hilman Hadikusuma, 1979 : Hukum Ketatanegaraan Adat , Alumni, Bandung.
16. Hilman Hadikusuma, 1979 : Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung.
17. Bushar Muhammad, 1983 : Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
18. Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987 : Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia,
Bina Aksara, Jakarta.
19. Sagung Ngurah, dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum dan
Masyarakat, Fak.Hukum, Universitas Udayana.
20. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
22. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang KDRT.
23. Undang-Undang RI No.7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Perempuan.
24. UU RI No.23 Tahun 2002 Undang-Undang Tentang Perlindungan anak.
25. PP No.9 tahun 1975, PP No.10 tahun 1983, PP No. 45 tahun 1990.
26. UU No.5 tahun 1960 tentang UUPA.
27. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).
28. UU Kekuasaan kehakiman
Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 8
29. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
30. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Peruahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
31. Perda Propinsi Bali No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman
32. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 tentang LPD
X. Persiapan Proses Perkuliahan.
Mahasiswa diwajibkan mempunyai Block Book mata kuliah Hukum Adat Lanjutan
sebelum perkuliahan dimulai dan sudah mempersiapkan materi sebelumnya sehingga
proses perkuliahan dan tutorial dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 9
PERTEMUAN I. Perkuliahan 1 (lecture).
PENDAHULUAN :
1. Kontrak Perkuliahan.
2. Pengertian dan Ruang lingkup Hukum adat lanjutan
3. Konsep Kesatuan Masyarakkat Hukum Adat
4. Faktor pembentuk KMHA
5. Kedudukan KMHA dalam sistem hukum nasional
Bahan Bacaan :
1. AB Wiranata I Gede, 2005 : Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Nusa ke
Nusa, Citra Aditya Bakti, Bandung.
2. Koesnoe Moch, 1979 : Catatan - Catatan Tentang Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga
Universitas, Surabaya.
3. Soepomo R, 1976 : Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
4. Soekanto Soerjono dan Soleman B Taneko 1981 : Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali,
Jakarta.
5. Bushar Muhammad, 1983 : Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
6. Wignyodipuro Soerojo, 1973 : Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Alumni, Bandung.
7. Sagung Ngurah,dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum Dan
Masyarakat, Fak.Hukum , Universitas Udayana, Denpasar.
8. Hilmman Hadikusumma, 1979 :Hukum Ketatanegaraan adat, Alumni Bandung.
9. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 10
PERTEMUAN II. Tutorial 1.
Hukum Adat Lanjutan Tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
DISCUSSION TASK - STUDY TASK.
Soepomo mengutip pendapat Van Vollenhoven seorang ahli hukum adat yang berkebangsaan
Belanda, demikian pula menurut pendapat Ter Haar, maupun Soerojo Wignyodipuro dalam
bukunya masing-masing menyebutkan bahwa untuk mengetahui hukum yang berlaku dalam
suatu masyarakat suatu daerah maka pertama-tama yang perlu diselidiki dan diketahui
kapanpun, dimanapun di Indonesia ini terlebih dahulu haruslah mengetahui dan memahami
mengenai sifat susunan maupun bentuk-bentuk badan-badan persekutuan hukum atau
Kesatuan masyarakat hukum adat dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup
sehari-hari. Karena hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat akan sangat dipengaruhi
oleh tatanan Kesatuan masyarakat hukum adat setempat di hampir semua Kesatuan
masyarakat hokum adat yang ada di Indonesia ini yang berjajar dari Sabang sampai Papua.
Tetapi pemahaman tentang Kesatuan masyarakat hukum adat tersebut bukan didasarkan atas
sesuatu yang bersifat dogmatik atau yuridis, melainkan harus berdasarkan atas kehidupan
yang nyata dari Kesatuan masyarakat hokum adat yang bersangkutan. Artinya harus
berdasarkan penelitian yang bersifat empiris. Diskusikan mengenai pengertian, macam-
macam bentuk serta susunan maupun kedudukan dari kesatuan masyarakat hukum adat
tersebut menurut UUD 1945.Diskusikan pula mengenai susunan pemerintahannya serta di
daerah mana itu ada di Indonesia, selanjutnya bandingkan.
Bahan Bacaan :
1. Soepomo, 1979 : Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
2. Ter Haar Bzn, 1976 : Azas-Azas dan Susunan Hukum adat, diterjemahkan oleh Soebakti
Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.
3. Soerojo Wignyodipuro, 1968 : Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Alumni, Bandung.
4. Hilman Hadikusuma, 1981 : Hukum Ketatanegaraan Adat, Alumni, Bandung.
5. Sagung Ngurah,dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum Dan
Masyarakat, Fak.Hukum Universitas Udayana Denpasar.
6. UUD RI 1945.
7. UUNo.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
8. UUNo.72 tahun 2005 tentang Desa.
Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 11
PERTEMUAN III. PERKULIAHAN 2 (lecture).
Hukum Adat Lanjutan Tentang Keluarga
1. Istilah, pengertian dan ruang lingkup hukum keluarga.
2. Sistem kekeluargaan Adat dan hukum kekeluargaan nasional.
3. Keturunan dan hubungan antara anak dengan orang tua dan kerabat.
4. Pengangkatan anak.
Bahan Bacaan :
1. Soepomo R, 1976 : Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
2. Bushar Muhammad, 1983 : Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
3. Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, 1981: Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali,
Jakarta.
4. Soerjono Soekanto, 1985 : Intisari Hukum Keluarga, Alumni, Bandung.
5. Soerojo Wignyodipuro, 1973 : Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Alumni, Bandung.
6. Hazairin, 1968 : Hukum Kekeluargaan Nasional, Tinta Mas, Jakarta.
7. Sagung Ngurah dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian hukum dan
Masyarakat, Fak. Hukum UNUD, Denpasar.
Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 12
PERTEMUAN IV. TUTORIAL 2
A. DISCUSSION TASK - STUDY TASK.
Kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia membedakan hubungan kekeluargaan
antara orang yang satu dengan orang yang lain kedalam 3 (tiga) sistem atau garis
keturunan. Hubungan-hubungan kekeluargaan ini mempunyai arti penting karena masing-
masing akan menentukan mereka ada di garis kekeluargaan yang mana. Prinsip garis
keturunan tersebut akan membawa akibat pula pada penentuan apakah anak laki-laki atau
anak perempuan berhak mewaris atau tidak.
Dari pernyataan seperti tersebut diatas maka akan timbul pertanyaan, apa sajakah sistem
atau garis keturunan yang dikenal di Indonesia dan apa arti penting kita mengetahui
prinsip garis keturunan itu ? Serta bagaimanakah halnya apabila satu keluarga tidak
mempunyai keturunan, dan adakah upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketidak
hadiran anak dalam satu keluarga ? Apakah untuk seluruh Indonesia dapat melakukan hal
yang sama jika tidak ada keturunan ?
B. STUDY TASK - PROBLEM TASK.
Ada kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga Bali yang beragama Hindu,
dengan mengambil anak di Panti Asuhan dan di Rumah Sakit. Pengambilan anak tersebut
tanpa ada persetujuan dari keluarga besarnya, sehingga kemudian timbullah konflik dalam
keluarga besar tersebut yang menyebabkan pengangkatan anak itu menjadi tertunda-tunda.
Karena tidak sabar menunggu kemudian keluarga yang mengangkat anak ini mengajukan
permohonan ke Pengadilan.
Bagaimanakah sikap Hakim dalam menangani kasus seperti itu ? Hukum apakah yang
akan diterapkan oleh Hakim, dan apakah permohonan itu akan dikabulkan atau tidak ?
Bagaimana pula halnya apabila pengangkatan anak terjadi di Jawa, Minangkabau maupun
Batak ?
Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 13
Bahan Bacaan :
1. Bushar Muhammad, 1983 : Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
2. Chidir Ali, 1979 : Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Indonesia, Pradnya
Paramita, Jakarta.
3. Hazairin, 1968 : Hukum Kekeluargaan Nasional, Tinta Mas, Jakarta.
4. Soerojo Wignyodipuro, 1973 : Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Alumni, Bandung.
5. Soepomo R, 1976 : Bab-Bab Tentang Hukum adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
6. Wirjono Prodjodikoro, 1981 : Hukum Waris di Indonesia, Sumur, Bandung.
7. Sagung Ngurah dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum dan
Masyarakat, Fak. Hukum UNUD, Denpasar.
8. Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
.
Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 14
PERTEMUAN V. PERKULIAHAN 3 (lecture).
Hukum Adat Lanjutan tentang Perkawinan
1. Pengertian perkawinan
2. Sejarah hukum perkawinan di Indonesia.
3. Sistem dan bentuk-bentuk perkawinan.
4. Syarat dan larangan perkawinan.
5. Proses/prosedur pengesahan perkawinan.
6. Harta benda perkawinan.
7. Pengertian dan alasan-alasan perceraian.
8. Proses /prosedur sahnya perceraian.
9. Akibat hukum perceraian
Bahan Bacaan.
1. Abdurrahman, 1985 : Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan,
Akademika Pressindo, Jakarta.
2. Ridwan Syahrani, 1987 : Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Media
Sarana Press, Jakarta.
3. Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987 : Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia,
Bina Aksara, Jakarta.
4. K Wantjik Saleh, 1976 : Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
5. Hilman Hadikusuma, 1995 ; Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung.
6. Sagung Ngurah dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum dan
Masyarakat, Fak Hukum UNUD, Denpasar.
7. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
8. PP No.9 tahun 1975, PP No.10 tahun 1983, PP No. 45 tahun 1990.
9. UU No.23 tahun 2004 tentang KDRT.
Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 15
PERTEMUAN VI. TUTORIAL 3
A. DISCUSSION TASK
Perkawinan adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan
sepasang manusia yang berlainan jenis kelamin untuk hidup bersama mewujudkan satu
rumah tangga yang kekal sebagai suami istri. Kehidupan bersama sebagai suami istri
setelah melalui proses/prosedur serta persyaratan-persyaratan baik secara formil maupun
matriil, akan membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak baik dari segi
pengesahan maupun keturunan yang akan dilahirkan nantinya.
Dengan telah diundangkannya Undang - Undang No.1 tahun 1974 yang merupakan
unifikasi dibidang perkawinan menyebabkan peraturan perkawinan yang sebelumnya
telah ada dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang - Undang no.1 tahun 1974 sepanjang
telah diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh Hazairin Undang - Undang no.1 tahun
1974 diberi julukan sebagai unifikasi yang unik dan luas. Dari pernyataan tersebut
muncullah pertanyaan, mengapa disebut unifikasi yang unik dan luas serta bagaimanakah
kedudukan hukum adat tentang perkawinan setelah berlakunya Undang - Undang No.1
tahun 1974 tersebut?
B. STUDY TASK - PROBLEM TASK.
Perkawinan adalah merupakan urusan pribadi tetapi mengapa negara turut campur atau
ikut terlibat dalam urusan orang kawin. Hal itu dapat disimak dari beberapa kasus yang
terjadi dalam masyarakat seperti mengapa “Syeik Puji yang mengawini Ulfa “ harus
berurusan dulu dengan Polisi dan Penjara ? Sahkah perkawinan tersebut serta dapatkah
perkawinan itu di batalkan? bagaimanakah halnya dengan mereka yang kawin beda agama
dan masing - masing pihak masih tetap memeluk agamanya masing-masing, sedangkan
mereka kemudian melangsungkan perkawinan di luar negeri, sahkah perkawinan seperti
itu menurut hukum perkawinan Indonesia ? Serta bolehkah orang berpoligami ?
Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 16
Bahan Bacaan :
1. Abdurrahman, 1985 : Himpunan Peraturan Perundang-undangsan tentang Perkawinan,
Akademika Pressindo, Jakarta.
2. Ridwan Syahrani, 1987 : Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Media
Sarana Press, Jakarta.
3. Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987 : Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia,
Bina Aksara, Jakarta.
4. K wantjik Saleh, 1976 : Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
5. Hilman Hadikusuma, 1995: Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung.
6. Sagung Ngurah dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum adat Lanjutan, Bagian Hukum dan
Masyarakat Fak. Hukum UNUD, Denpasar.
7. UU No.1 tahun 1974 (UU Perkawinan) beserta peraturan pelaksananya antara lain PP No.9
tahun 1975, PP No.10 tahun 1983, PP N0.45 tahun 1990.
8. UU No.23 tahun 2004 tentang KDRT.
9. UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 17
PERTEMUAN VII. PERKULIAHAN 4 (lecture).
Hukum Adat Lanjutan Tentang Pewarisan.
1. Pengertian dan unsur-unsur pewarisan.
2. Prinsip-prinsip dalam pewarisan.
3. Sistem dan syarat-syarat sebagai ahli waris.
4. Proses pewarisan.
Bahan Bacaan :
1. Soepomo, 1976 : Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
2. Soerojo Wignyodipuro, 1973 : Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Alumni, Bandung.
3. Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1981, Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali
Jakarta.
4. Hilman Hadikusuma, 1979 : Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung.
5. Wirjono ProdjodikoSoro, 1981 : Hukum Warisan di Indonesia, Sumur, Bandung.
6. Bushar Muhammad, 1983 : Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
7. Chidir Ali, 1979 : Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Indonesia, Pradnya
Paramita, Jakarta.
8. Sagung Ngurah dkk : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum dan Masyarakat,
Fak. Hukum UNUD, Denpasar.
Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 18
PERTEMUAN VIII. TUTORIAL 4
A. DISCUSSION TASK - STUDY TASK.
Beberapa sarjana memberikan pengertian atau perumusan yang berbeda terhadap hukum
adat waris. Tetapi dari beberapa perumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum adat
waris adalah merupakan aturan hukum yang menyangkut tentang unsur-unsur pewarisan
seperti pewaris, ahli waris dan harta warisan. Aturan hukum itu mengatur tentang proses
meneruskan dan mengoperkan harta warisan yang dapat berwujud benda matriil maupun
immatriil dari satu generasi kepada generasi berikutnya dan tidak berhenti pada satu
generasi.
Dilihat dari sifatnya hukum adat waris akan berbeda dengan hukum waris Barat maupun
hukum waris Islam. Seperti halnya dalam hukum kekeluargaan mengenal sistem
kekeluargaan maka dalam hukum warispun dikenal ada sistem kewarisan tetapi perlu
diingat bahwa salah satu sistem kewarisan ini tidaklah merupakan ciri khas dari salah satu
sistem kekeluargaan. Diskusikan mengenai pengertian, unsur-unsur maupun sistem
kewarisan yang dikenal dalam hukum adat waris. Dan diskusikan pula tentang sejak kapan
proses pewarisan sudah dapat berlangsung serta bagaimanakah kedudukan anak wanita
dalam mewaris dari ketiga sistem kekeluargaan yang dikenal di Indonesia? Apakah orang
yang tidak ada hubungan darah dapat atau tidak sebagai ahli waris ?
B. STUDY TASK - PROBLEM TASK.
1. Wayan seorang laki-laki Bali Hindu menikahi seorang gadis Jawa Reni yang beragama
Islam. Pengesahan perkawinan dilangsungkan di Jawa secara Islam. Karena upacara
perkawinan telah selesai lalu mereka kembali ke Bali untuk melaksanakan upacara
pengesahan perkawinan menurut Hukum Adat Bali. Tidak berselang lama ayah si Wayan
meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan. Wayan bersaudara lima orang, tiga
laki-laki termasuk Wayan dan dua perempuan. Karena upacara dan upakara pengabenan
telah selesai, kemudian munculah riak-riak kecil yang menyangkut pembagian warisan.
Karena semua merasa benar dan masing-masing mempunyai pembenar sendiri-sendiri,
akibatnya persoalan warisan tidak bisa diselesaikan diantara mereka. Untuk dapatnya
kasus ini selesai, lalu mereka sepakat untuk menyelesaikannya melalui lembaga peradilan
dengan harapan keadilan akan terwujud.
Sebagai salah satu anak laki-laki dalam keluarga diatas, apakah wayan berhak sebagai ahli
waris? Apabila anda seorang Hakim, untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu hukum
Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 19
apakah yang dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan agar putusan Hakim nantinya
dapat memberikan keadilan bagi mereka ?
2. Model perkawinan antara Wayan dengan Reni seperti tersebut dalam problem task 1
diatas, ternyata tidak dapat berlangsung lama karena diantara mereka sudah tidak ada
kecocokan lagi untuk mempertahankan perkawinan mereka lalu mereka sepakat untuk
bercerai walaupun mereka telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, satu laki dan dua wanita.
Dalam kasus perceraian seperti itu, pengadilan manakah yang berwenang mengadili dan
mengesahkan perceraiannya serta bagaimanakah kedudukan hukum dari anak-anak
mereka ? Dan bagaimanakah kedudukan dari harta perkawinan mereka ?
Bahan Bacaan :
1. Abdurrahman, 1985 : Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan,
Akademika Pressindo, Jakarta.
2. Ridwan Syahrani, 1987 : Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Media
Sarana Press, Jakarta.
3. Hilman Hadikusuma, 1995 : Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung.
4. Soepomo, 1976 : Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
5. Soerojo Wignyodipuro, 1973 : Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Alumni, Bandung.
6. Wirjono Prodjodikoro, 1981 : Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung.
7. Sagung Ngurah dkk : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum dan Masyarakat,
Fak. Hukum UNUD, Denpasar.
8. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
9. Undang-Undang No.7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Perempuan.
Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 20
PERTEMUAN IX. - PERKULIAHAN 5 (lecture).
Hukum Adat Lanjutan tentang Perekonomian.
1. Hukum adat tentang tanah
a. Sejarah hokum tanah di Indonesia
b. Hak perseorangan atas tanah dan hak ulayat
2. Hukum adat tentang perhutangan
a. Pengertian dan Ruang lingkup Hukum Perhutangan
b. Hak atas benda selain tanah
c. Hak-hak Immatriil.
d. Lembaga perekonomian adat (LPD dan Pasar Desa).
Bahan Bacaan :
1. Parlindungan AP, 1989 : Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia (suatu studi komparatif),
Mandar Maju, Bandung.
2. Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko : Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali,
Jakarta.
3. Soerojo Wignyodipuro, 1973 : Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Alumni, Bandung.
4. Sagung Ngurah dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum dan
Masyarakat, Fak. Hukum UNUD, Denpasar.
5. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang UUPA.
6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7. Peraturan-peraturan lain tentang Tanah dan LPD.
Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 21
PERTEMUAN X. TUTORIAL 5
A. DISCUSSION TASK - STUDY TASK.
Berkembangnya kehidupan dalam masyarakat hukum adat tidak terlepas pula dari hukum
adat perekonomiannya. Walaupun dalam kenyataannya ada beberapa bagian dari hukum
adat perekonomian itu sudah tidak ada lagi atau sudah tidak berlaku lagi tetapi ada
beberapa bagian lagi saat ini diubah bentuknya atau dimodifikasi sehingga dapat berlaku
baik secara nasional maupun internasional karena asas-asasnya masih relevan untuk
diterapkan saat ini.
Diskusikan bagian-bagian dari hukum adat perekonomian yang masih relevan untuk
diterapkan saat ini . Dan diskusikan pula apakah antara tanah dengan benda-benda atau
bangunan yang ada diatasnya merupakan satu kesatuan atau terpisah ? Dan aspek-aspek
hukum perhutangan yang manakah yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat yang
potensinya dapat dijadikan landasan dalam pembangunan hukum nasional ?.
B. STUDY TASK - PROBLEM TASK.
1. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus-kasus tentang jual beli tanah, penyerobotan tanah
atau lahan, mendirikan pabrik tanpa izin, pembabatan hutan, illegal loging dan lain
sebagainya. Kasus-kasus ini bisa terjadi antara individu dengan individu, kelompok
dengan pengusaha, masyarakat dengan pemerintah. Cobalah analisa kasus-kasus tersebut
dengan menghubungkannya antara UUPA, Hak Ulayat dengan Hukum Adat.
2. Disamping kasus-kasus tentang tanah, akhir-akhir ini juga muncul masalah-masalah yang
menyangkut LPD (khusunya di Bali). Ada polemic di masyarakat bali tentang status dan
kedudukan LPD dianggap gelap yang tidak berbadan hokum oleh beberapa pihak. Bernjak
dari polemic ini, telusuri landasan filosofis dan landasan yuridis dan landasan sosiologis
LPD tersebut.
Bahan Bacaan :
1. Perlindungan AP, 1989 : Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia (suatu studi
komparatif), Mandar Maju, Bandung.
2. Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko : Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali,
Jakarta.
Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 22
3. Soerojo Wignyodipuro, 1973 : Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Alumni, Bandung.
4. Sagung Ngurah dkk : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum dan Masyarakat,
Fak. Hukum UNUD, Denpasar.
5. UU No.5 tahun 1960 tentang UUPA.
6. UU No 10 TAhun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
7. Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman
8. Perda Propinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang LPD
9. SK bersama Mentri Keuangan (No. 351.1/KMK.010/2009), Mentri Dalam Negeri (
No. 900-639 A tahun 2009), Mentri Koprasi Dan UKM (No.
01/SKB/M.KUKM/IX/2009), Dan Gubernur Bank Indonesia (No.
11/43A/KEP.GBI/2009) tentang Strategi Pengembbangan Lembaga Keuangan
Mikro- Menetapkan LPD sebagai lembaga keuangan mikro-wajib berbadan
hukum BPR atau koprasi atau BUMD.
Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 23
PERTEMUAN XI. PERKULIAHAN 7 (lecture).
Hukum Adat Lanjutan Tentang Pelanggaran.
1. Pengertian dan sifat-sifat hukum pelanggaran adat.
2. Jenis-jenis pelanggaran adat..
3. Jenis-jenis reaksi dan koreksi adat
4. Pola-Pola penyelesaian pelanggaran adat.
5. Hakim Perdamaian Desa.
Bahan Bacaan :
1. Hilman Hadikusuma, 1978 : Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung.
2. Soepomo R, 1976 : Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
3. Soesilo R : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor.
4. Bushar Muhammad, 1983 : Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
5. Sagung Ngurah dkk : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum dan Masyarakat,
Fak. Hukum UNUD, Denpasar.
6. AB Wiranata I Gede, 2005 : Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Nusa Ke
Nusa, Citra Aditya Bakti, Bandung.
7. UUD RI 1945.
8. UU No.39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Azasi Manusia.
Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan – 2015 24
PERTEMUAN XII. TUTORIAL 6.
A. DISCUSSION TASK - STUDY TASK.
Pengertian, sifat-sifat serta prinsip-prinsip dalam hukum adat pelanggaran berbeda dengan
prinsip-prinsip pelanggaran yang terdapat dalam KUHP. Diskusikan mengapa dan apa
sebab ada perbedaan, apa prinsip-prinsip yang membedakannya, serta apakah juga ada
perbedaan untuk menentukan muncul atau hilangnya suatu perbuatan disebut delik atau
pelanggaran, bagaimana menurut hukum adat dan bagaimana menurut KUHP ?
B. STUDY TASK - PROBLEM TASK.
Ada pencurian “pretima” disebuah Pura di Bali. ”Pretima “ adalah suatu benda yang
disakralkan oleh penyungsung Pura tersebut. Dengan hilangnya “pretima” tersebut, bagi
orang Bali Hindu itu berarti “Pura “ tersebut sudah dianggap tercemar (leteh). Dan untuk
menghilangkan kesan tercemar tersebut hanya dapat dilakukan dengan upacara dan
upakara yang dikenal dalam masyarakat hukum adat Bali.
Setelah dilaporkan ke Polisi ternyata kemudian pencurinya tertangkap dan dia adalah
bukan orang Bali. Diskusikan bagaimanakah akan diselesaikan kasus tersebut. Apakah
perbuatan itu dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran adat, atau apakah kasus tersebut
akan diselesaikan di pengadilan, lalu bagaimanakah Hakim akan memberikan sanksi
terhadap pelakunya ? Apakah akan berlaku prinsip “ne bis in idem dalam kasus ini ?
Bahan Bacaan :
1. Hilman Hadikusuma, 1978 : Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung.
2. Soepomo R, 1976 : Bab-Bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
3. Soesilo R : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bandung.
4. Bushar Muhammad, 1983: Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
5. Sagung Ngurah dkk : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum dan Masyarakat,
Fak. Hukum UNUD, Denpasar.
6. AB Wiranata I Gede : Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Nusa ke Nusa,
Citra Aditya Bakti, Bandung.
7. Soerojo Wiognyodipuro, 1973 : Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Alumni,
Bandung.