BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sebelum deklarasi Alma Ata tahun 1978 tentang Perawatan Kesehatan Utama (PHC), Indonesia telah mengembangkan berbagai bentuk Puskesmas di beberapa daerah. Berdasarkan penelitian pada tahun 1976 diketahui bahwa 200 masyarakat kegiatan kesehatan berbasis (CBHA) telah di terapkan dan di laksanakan dalam masyarakat. Seiring waktu, Puskesmas telah berkembang pesat dalam berbagai bentuk CBHA dan salah satu itu di catat sebagai Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Aktivitas itu meliputi lima program utama, yaitu keluarga perencanaan, kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, imunisasi dan diare pencegahan. Selain posyandu, ada rumah sakit bersalin desa (VMH) yang dikelola oleh bidan desa sebagai cara untuk membuat kesehatan ibu dan anak dekat dengan masyarakat jasa. CBHA dapat tumbuh secara progresif karena didukung oleh pusat kesehatan. Namun, CBHA pergi ke penurunan ketika krisis moneter pada tahun 2997 meledak yang mengakibatkan multi-dimensi krisis, krisismenciptakan reformasi total dalam banyak
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebelum deklarasi Alma Ata tahun 1978 tentang
Perawatan Kesehatan Utama (PHC), Indonesia telah
mengembangkan berbagai bentuk Puskesmas di
beberapa daerah. Berdasarkan penelitian pada tahun
1976 diketahui bahwa 200 masyarakat kegiatan
kesehatan berbasis (CBHA) telah di terapkan dan di
laksanakan dalam masyarakat.
Seiring waktu, Puskesmas telah berkembang
pesat dalam berbagai bentuk CBHA dan salah satu
itu di catat sebagai Posyandu (Pos Pelayanan
Terpadu). Aktivitas itu meliputi lima program
utama, yaitu keluarga perencanaan, kesehatan ibu
dan anak, perbaikan gizi, imunisasi dan diare
pencegahan. Selain posyandu, ada rumah sakit
bersalin desa (VMH) yang dikelola oleh bidan desa
sebagai cara untuk membuat kesehatan ibu dan anak
dekat dengan masyarakat jasa.
CBHA dapat tumbuh secara progresif karena
didukung oleh pusat kesehatan. Namun, CBHA pergi
ke penurunan ketika krisis moneter pada tahun 2997
meledak yang mengakibatkan multi-dimensi krisis,
krisismenciptakan reformasi total dalam banyak
aspek, termasuk di sektor kesehatan. Meskipun
penting, desentralisasi menguasasi aspek yang
paling pembangunan, termasuk sektor kesehatan. Ini
telah benar-benar mengubah model perencanaan, yang
sebelumnya adalah sentralisasi menjadi tergantung
pada masing-masing kabupaten. Ini memiliki
implikasi pada prioritas pengaturan masing-masing
kabupaten. Banyak perhatian lebih pada pemerintah
daerah aspek kuratif daripada promotf dan tindakan
pencegahan. Setelah euforia demokrasi berakhir,
semua sektor termasuk kesehatan mulai menghidupkan
kembali dan merevisi prioritas mereka untuk skala
yang lebih baik. Pada tingkat visi misi pusat dan
nilai-nilai DepKes dirumuskan dan dijelaskan ke
empat strategi utama, yaitu:
1. Untuk mengaktifkan dan memberdayakan
masyarakat hidup sehat
2. Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan berkualitas
3. Untuk meningkatkan sistem informasi
surveilans, monitoring dan kesehatan
4. Untuk meningkatkan pembiayaan kesehatan
Semua strategi di atas terkait dengan Primary
Health Care, dua yang pertama pada nomor 1 dan 2
erat terkait dengan perawatan kesehatan primer.
Hal itu menunjukkan peran pentingnya Primary
Health Care dalam pembangunan kesehatan di
Indonesia.
Pelayanan kesehatan primer atau PHC merupakan
pelayanan kesehatan essensial yang dibuat dan bisa
teeerjangkau secara universal oleh individu dan
keluarga di dalam masyarakat. Fokus dari pelayanan
kesehatan primer luas jangkauannya dan merangkum
beerbagai aspek masyarakat dan kebutuhan
kesehatan. PHC merupakan pola penyajian pelayanan
kesehatan dimana konsumen pelayanan kesehatan
menjadi mitra dengan profesi dan ikut serta
mencapai tujuan umum kesehatan yang lebih baik.
Akses ke pelayanan kesehatan merupakan hak
asasi manusia dan negara bertanggung jawab untuk
memenuhinya. Di beberapa negara di dunia, termasuk
Indonesia, pelayanan kesehatannya tumbuh menjadi
industri yang tak terkendali dan menjadi tidak
manusiawi. Mengalami hal yang oleh Badan Kesehatan
Dunia (WHO) sebagai “the commercialization of
health care in unregulated health systems”.
Kondisi ini ditandai dengan maraknya
komersialisasi pelayanan dan pendidikan, yang
dipicu oleh pembiayaan kesehatan yang belum baik.
Setelah deklarasi Alma Ata (1978), program
kesehatan menjadi gerakan politik universal.
Deklarasi ini telah menjadi tonggak sejarah
peradaban manusia. Kesehatan diakui sebagai hak
asasi manusia tanpa memandang status sosial
ekonomi, ras dan kewaranegaraan, agama serta
gender.
Sebagai hak asasi manusia, kesehatan menjadi
sektor yang harus di perjuangkan, serta
meningkatkan bahwa kesehatan berperan sebagai alat
pembangunan sosial dan bukan sekadar hasil dari
kemajuan pembangunan ekonomi semata. Kesadaran ini
melahirkan konsep primary health care (PHC) yang
intinya: pertama, menggalang potensi pemerintah –
swasta – masyarakat lintas sektor, mengingat
kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Kedua,
menyeimbangkan layanan kuratif dan preventif serta
menolak dominasi elite dokter yang cenderungf
mengutamakan pelayanan rumah sakit, peralatan
canggih dan mahal. Ketiga memanfaatkan teknologi
secara tepat guna pada setiap tingkat pelayanan.
Berbagai negara di belahan dunia, seperti Uni
Eropa, Amerika Latin, serta di beberapa negara
Asia, berhasil menata kembali sistem kesehatannya
dengan kembali menerapkan primary health care
(PHC) sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa latar belakang dari Primary Health Care
(PHC)
2. Apa pengertian dari Primary Health Care (PHC)
3. Apa tujuan PHC
4. Apa unsur utama dari PHC
5. Apa Prinsip dari PHC
6. Apa Program dari PHC
7. Apa tanggung jawab tenaga kesehatan dalam PHC
8. Bagaimana Perkembangan PHC Di Indonesia?
1.3 Tujuan
1. Untuk Mengetahui Latar Belakang Dari PHC
2. Untuk Mengetahui Pengertian Dari PHC
3. Untuk mengetahui tujuan PHC
4. Untuk mengetahui unsur utama dari PHC
5. Untuk Mengetahui Prinsip Dari PHC
6. Untuk Mengetahui Program dari PHC
7. Untuk Mengetahui Tanggungjawab Tenaga
Kesehatan dalam PHC
8. Untuk Mengetahui Perkembangan PHC Di
Indonesia
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Latar Belakang PHC
World Health Essembly tahun 1977 telah
menghasilkan kesepakatan global untuk mencapai
“Kesehatan Bagi Semua atau Health for All” . Pada
tahun 2000 (KBS 2000 / HFA by The Year 2000),
yaitu tercapainya suatu derajat kesehatan yang
optimal yang memungkinkan setiap orang hidup
produktif baik secara sosial maupun ekonomi.
Selanjutnya pada tahun 1978, konferensi di
Alma Ata menetapkan Primary Health Care (PHC)
sebagai pendekatan atau strategi global untuk
mencapai kesehatan bagi semua (KBS) atau Health
for All by The Year 2000 (HFA 2000). Dalam
konferensi tersebut Indonesia juga ikut
menandatangani dan telah mengambil kesepakatan
global pula dengan menyatakan bahwa untuk
mencapai kesehatan bagi semua tahun 2000 (HFA
2000) kuncinya adalah PHC (Primary Health Care)
dan bentuk operasional dari PHC tersebut di
Indonesia adalah PKMD (Pengembangan Kesehatan
Masyarakat Desa).
Hal tersebut disadari bahwa kesehatan adalah
kebutuhan dasar dan modal utama untuk hidup,
karena setiap manusia berhak untuk hidup dan
memiliki kesehatan. Kenyataannya tidak semua orang
memperoleh atau mampu memiliki derajat kesehatan
yang optimal, karena berbagai masalah bersama
secara global, diantaranya adalah kesehatan
lingkungan yang buruk, sosial ekonomi yang rendah
yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan-
kebutuhan gizi, pemeliharaan kese hatan,
perididikan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.Oleh
karena itu Primary Health Care merupakan salah
satu pendekatan dan alat untuk mencapai Kesehatan
Bagi Semua Pada Tahun 2000 sebagai tujuan
pembangunan kesehatan semesta dalam mencapai
derajat kesehatan yang optimal. Di Indonesia
bentuk operasional PHC adalah PKMD dengan
berlandasakan kepada Garis-Garis Besar Haluan
Negara (GBHN) yang merupakan ketetapan MPR untuk
dilaksanakan dengan melibatkan kerjasama lintas
sektoral dari instansi-instansi yang berwenang
dalam mencapai derajat kesehatan dan kesejahteraan
masyarakat.
Pada tahun 1981 setelah diidentifikasi tujuan
kesehatan untuk semua dan strategi PHC untuk
merealisasikan tujuan, WHO membuat indikator
global untuk pemantauan dan evaluasi yang dicapai
tentang sehat untuk semua pada tahun 1986.
indikator tersebut adalah :
1. perkembangan sosial dan ekonomi
2. penyediaan pelayanan kesehatan status
kesehatan
3. kesehatan sebagai objek atau bagian dari
perkembangan sosial ekonomi.
Pemimpin perawat yang menjadi kunci dalam
mencetuskan usaha perawatan PHC adalah Dr. Amelia
Maglacas pada tahun 1986.
2.2 Pengertian PHC
Primary Health Care (PHC) adalah pelayanan
kesehatan pokok yang berdasarkan kepada metode dan
teknologi praktis, ilmiah dan sosial yang dapat
diterima secara umum baik oleh individu maupun
keluarga dalam masyarakat melalui partisipasi
mereka sepenuhnya, serta biaya yang dapat
terjangkau oleh masyarakat dan negara untuk
memelihara setiap tingkat perkembangan mereka
dalam semangat untuk hidup mandiri (self reliance)
dan menentukan nasib sendiri (self determination).
Pelayanan kesehatan primer / PHC merupakan
strategi yang dapat dipakai untuk menjamin tingkat
minimal dari pelayanan kesehatan untuk semua
penduduk. PHC menekankan pada perkembangan yang
bisa di terima, terjangkau, pelayanan kesehatan
yang diberikan adalah essensial bisa diraih dan
mengutamakan pada peningkatan serta kelestarian
yang di sertai percaya pada diri sendiri disertai
partisipasi masyarakat dalam menentukan sesuatu
tentang kesehatan.
2.3 Tujuan PHC
Tujuan umum
Mencoba menemukan kebutuhan masyarakat terhadap
pelayanan yang diselenggarakan, sehingga akan dicapai
tingkat kepuasan pada masyarakat yang menerima
pelayanan.
Tujuan khusus
1. Pelayanan harus mencapai keseluruhan penduduk
yang dilayani
2. Pelayanan harus dapat diterima oleh penduduk
yang dilayani
3. Pelayanan harus berdasarkan kebutuhan medis
dari populasi yang dilayani
4. Pelayanan harus secara maksimum menggunakan
tenaga dan sumber sumber daya lain dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat.
2.4 Unsur Utama Dalam PHC
Tiga unsur utama yang terkandung dalam PHC adalah
sebagai berikut :
1. Mencakup upaya-upaya dasar kesehatan
2. Melibatkan peran serta masyarakat
3. Melibatkan kerjasama lintas sektoral
2.5 Prinsip PHC
Pada tahun 1978, dalam konferensi Alma Ata
ditetapkan prinsip-prinsip PHC sebagai pendekatan
atau strategi global guna mencapai kesehatan bagi
semua. Lima prinsip PHC sebagai berikut :
a. Pemerataan upaya kesehatan
Distribusi perawatan kesehatan menurut prinsip ini
yaitu perawatan primer dan layanan lainnya untuk
memenuhi masalah kesehatan utama dalam masyarakat
harus diberikan sama bagi semua individu tanpa
memandang jenis kelamin, usia, kasta, warna,
lokasi perkotaan atau pedesaan dan kelas sosial.
b. Penekanan pada upaya preventif
Upaya preventif adalah upaya kesehatan yang
meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan
dengan peran serta individu agar berprilaku sehat
serta mencegah berjangkitnya penyakit.
c. Penggunaan teknologi tepat guna dalam upaya
kesehatan
Teknologi medis harus disediakan yang dapat
diakses, terjangkau, layak dan diterima budaya
masyarakat (misalnya penggunaan kulkas untuk
vaksin cold storage).
d. Peran serta masyarakat dalam semangat kemandirian
Peran serta atau partisipasi masyarakat untuk
membuat penggunaan maksimal dari lokal, nasional
dan sumber daya yang tersedia lainnya. Partisipasi
masyarakat adalah proses di mana individu dan
keluarga bertanggung jawab atas kesehatan mereka
sendiri dan orang-orang di sekitar mereka dan
mengembangkan kapasitas untuk berkontribusi dalam
pembangunan masyarakat. Partisipasi bisa dalam
bidang identifikasi kebutuhan atau selama
pelaksanaan.
Masyarakat perlu berpartisipasi di desa,
lingkungan, kabupaten atau tingkat pemerintah
daerah. Partisipasi lebih mudah di tingkat
lingkungan atau desa karena masalah heterogenitas
yang minim.
e. Kerjasama lintas sektoral dalam membangun
kesehatan
Pengakuan bahwa kesehatan tidak dapat diperbaiki
oleh intervensi hanya dalam sektor kesehatan
formal; sektor lain yang sama pentingnya dalam
mempromosikan kesehatan dan kemandirian
masyarakat. Sektor-sektor ini mencakup, sekurang-
kurangnya: pertanian (misalnya keamanan makanan),
pendidikan, komunikasi (misalnya menyangkut
masalah kesehatan yang berlaku dan metode
pencegahan dan pengontrolan mereka); perumahan;
pekerjaan umum (misalnya menjamin pasokan yang
cukup dari air bersih dan sanitasi dasar) ;
pembangunan perdesaan; industri; organisasi
masyarakat (termasuk Panchayats atau pemerintah
daerah , organisasi-organisasi sukarela , dll).
2.6 Program PHC
Dalam pelaksanaan PHC harus memiliki 8 Program PHC
yaitu :
1. Pendidikan mengenai masalah kesehatan dan cara
pencegahan penyakit serta pengendaliannya
2. Peningkatan penyedediaan makanan dan perbaikan
gizi
3. Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar
4. Kesehatan Ibu dan Anak termasuk KB
5. Imunisasi terhadap penyakit-penyakit infeksi
utama
6. Pencegahan dan pengendalian penyakit endemic
setempat
7. Pengobatan penyakit umum dan ruda paksa
8. Penyediaan obat-obat essensial
2.7 Tanggungjawab Tenaga Kesehatan dalam PHC
1. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam
pengembangan dan implementasi pelayanan
kesehatan dan program pendidikan kesehatan
2. Kerjasama dengan masyarakat, keluarga, dan
individu
3. Mengajarkan konsep kesehatan dasar dan teknik
asuhan diri sendiri pada masyarakat
4. Memberikan bimbingan dan dukungan kepada
petugas pelayanan kesehatan dan kepada
masyarakat
5. Koordinasi kegiatan pengembangan kesehatan
masyarakat.
2.8 Perkembangan PHC di Indonesia
PHC merupakan hasil pengkajian, pemikiran,
pengalaman dalam pembangunan kesehatan di banyak
negara yang diawali dengan kampanye massal pada
tahun 1950-an dalam pemberantasan penyakit
menular, karena pada waktu itu banyak negara yang
tidak mampu mengatasi dan menanggulangi wabah
penyakit TBC, campak, diare dan sebagainya.
Pada tahun 1960 teknologi kuratif dan
preventif dalam struktur pelayanan kesehatan telah
mengalami kemajuan. Sehingga timbulah pemikiran
untuk mengembangkan konsep “Upaya Dasar
Kesehatan”.
Pada tahun 1972/1973, WHO mengadakan studi
dan mengungkapkan bahwa banyak negara tidak puas
atas sistem kesehatan yang dijalankan dan banyak
issue tentang kurangnya pemerataan pelayanan
kesehatan di daerah – daerah pedesaan. Akhirnya
pada tahun 1977 dalam sidang kesehatan dunia
(World Health Essembly) dihasilkan kesepakatan
“Health for All by The Year 2000 atau Kesehatan
Bagi Semua Tahun 2000 dengan sasaran semesta
utamanya adalah : “Tercapainya Derajat Kesehatan
yang Memungkinkan Setiap Orang Hidup Produktif
Baik Secara Sosial Maupun Ekonomi”. Oleh karena
itu untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan
perubahan orientasi dalam pembangunan kesehatan
yang meliputi perubahan-perubahan dari :
1. Pelayanan Kuratif ke promotif dan preventif
2. Daerah perkotaan ke pedesaan
3. Golongan mampu ke golongan masyarakat
berpenghasilan rendah
4. Kampanye massal ke upaya kesehatan terpadu
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Primary Health Care (PHC) merupakan hasil
pengkajian, pemikiran, pengalaman dalam
pembangunan kesehatan di banyak negara yang
diawali dengan kampanye massal pada tahun 1950-an
dalam pemberantasan penyakit menular, karena pada
waktu itu banyak negara tidak mampu mengatasi dan
meenanggulangi wabah penyakit TBC, campak, diare
dan sebagainya.
Primary Health Care (PHC) adalah pelayanan
kesehatan pokok yang berdasarkan kepada metode dan
teknologi praktis, ilmiah dan sosial yang dapat
diterima secara umum baik oleh individu maupun
keluarga dalam masyarakat melalui partisipasi
mereka sepenuhnya, serta dengan biaya yang dapat
terjangkau oleh masyarakat dan negara untuk
memelihara setiap tingkat perkembangan mereka
dalam semangat untuk hidup mandiri (self reliance)
dan menentukan nasib sendiri (Self determination).
Di Indonesia, pelaksanaan Primary Health Care
secara umum dilaksanakan melalui pusat kesehatan
dan di bawahnya (termsuk sub-pusat kesehatan,
pusat kesehatan berjalan) dan banyak kegiatan
berbasis kesehatan masyarakat seperti Rumah
BersalinDesa dan Pelayanan Kesehatan Desa seperti
Layanan Pos Terpadu (ISP atau Posyandu). Secara
administratif, indonesia terdiri dari 33 provinsi,
349 Kabupaten dan 91 Kotamadya, 5.263 Kecamatan
dan 62.806 Desa.
Di Indonesia, PHC memiliki tiga strategi
utama, yaitu kerjassama multisektoral, partisipasi
masyarakat dan penerapan teknologi yang sesuai
dengan kebutuhan dengan pelaksanaan di masyarakat.
Sampai saat ini semua penerapan itu telah berjalan
meskipun ada beberapa hambatan dalam
pelaksanaannya.
DAFTAR PUSTAKA
Safrudin,dkk.2009.Ilmu Kesehatan Masyarakat.Trans Info
