Post on 16-Apr-2017
transcript
MEKANISME KOORDINASI, ALAT ANALISIS, PERENCANAAN, DAN MONITORING PEL
SUGENG BUDIHARSONO
Disampaikan pada Diskusi Local Economic Development untuk Pengembangan UMKM, diselenggarakan oleh Bank Indonesia, di Jakarta, tanggal 21 Desember 2015
• The purpose of local economic development (LED) is to build up the economic capacity of a local area to improve its economic future and the quality of life for all. It is a process by which public, business and non-governmental sector partners work collectively to create better conditions for economic growth and employment generation. (The World Bank –DFID)
• Local Economic Development is a participatory development process that encourages partnership arrangements between the main private and public stakeholders of a defined territory, enabling joint design and implementation of a common development strategy, making use of local resources and competitive advantage in a global context, to creating jobs and stimulating economic activity (ILO)
• Pengembangan Ekonomi Lokal adalah usaha mengoptimalkan SUMBER DAYA LOKAL yang melibatkan PEMERINTAH, DUNIA USAHA, MASYARAKAT LOKAL dan ORGANISASI MASYARAKAT MADANI untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah secara berkelanjutan (Panduan Pengembangan Ekonomi Lokal, Bappenas)
Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal -Definisi-
OKTAGONAL SUMBER DAYA LOKAL
Modal Intelektual
Modal Manusia (otot)
Modal Sosial
Modal/Sumber Daya Buatan
Modal/Sumber Daya Alam
Modal Spiritual
Lokasi Strategis
Modal Finansial
WAKTU
Ke
seja
hte
raa
n, T
ek
no
log
i d
an
Glo
ba
lisa
si
ABAD 18 ABAD 19 ABAD 20 ABAD 21
Era Pertanian
Era Industrial
Era Informasi
Era Konsep dan Kreatif
GELOMBANG EKONOMI DUNIA
Sumber: Daniel H. Pink, 2005
PERBEDAAN ANTARA PED DENGAN EKONOMI TRADISIONAL
NO PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH EKONOMI TRADISIONAL
1. Pendekatan kewilayahan Pendekatan sektoral
2. Pembangunan secara bottom-up Pendekatan top-down, pemerintah pusat yang memutuskan bagaiman dan dimana dilakukan intervensi
3. Terdesentralisasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha
Dikelola oleh pemerintah pusat
4. Fokus pada maksimisasi potensi ekonomi setempat
Fokus kepada industri besar dan insentif finansial untuk menciptakan suatu kegiatan ekonomi
Andres Rodrigues-Pose
PERBEDAAN ANTARA PEL DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Fokus utama pada pengembangan ekonomi dan kerja yang layak
Fokus kepada isu sosial seperti kemiskinan dan eksklusi sosial
2. Digagas oleh berbagai kalangan luas (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) seperti pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat madani, dan donor
Digagas oleh beragam aktor, seperti LSM atau organisasi internasional
3. Mencakup berbagai pendekatan, melibatkan pelaku usaha lokal, masyarakat, dan kelompok sosial dan politik
Berusaha melibatkan kelompok termarjinalkan dan masyarakat miskin
Sumber: Andres Rodrigues-Pose
PRINSIP-PRINSIP DASAR PEL
PENDEKATAN
KEWILAYAHAN
PENDEKATAN
TERPADU
KEBERLANJUTAN
DAN KERJA
YANG LAYAK
TATA
KELOLA
YANG BAIK
Sumber: Andres Rodrigues-Pose
TAHAPAN PEL
Pembentukan atau Penguatan Forum Stakeholder (3 – 6 bulan)
Analisis Komoditi Unggulan dan Kawasan (3-6 bulan)
Penyusunan Rencana dan Anggaran (3-6 bulan)
Pelaksanaan PEL dilakukan secara terus menerus sampai berhasil dengan fasilitasi PEMDA.
Monitoring dan Evaluasi (berkala dan terus menerus)
TAHAP 1
TAHAP 2
Analisis Stakeholder
Penguatan Kelembagaan
Analisis Pengembangan Komoditi Unggulan
Analisis Pengembangan Kawasan
Analisis RALED
Pengumpulan data dan
informasi partisipatif
RTRW Kab/Kota
RPJMD/ RENSTRA
Rencana Induk
Rencana Aksi
RKP/RKPD
Organisasi Masyarakat
Madani DONOR
Pelaksanaan PEL (Klaster dan Region
Branding)
Dunia Usaha
APBN/APBD
Monitoring dan Evaluasi
TAHAP 3
TAHAP 4
TAHAP 5 Sumber: Budiharsono, 2015
MEKANISME KOORDINASI ANTAR STAKEHOLDER
MEKANISME KOORDINASI DI ARAS NASIONAL
WG 2WG 1 WG 4WG 3
Local and Regional Economic
Development Support Facility
(LREDSF)
Sector Communication
Forum
Non Goverment Forum
Regional
LRED Coordination Team
(TKPED)
Non Goverment LRED Forum (FPNP)
Sumber: BAPPENAS, 2009
PERAN DAN TUGAS TKPED
Sebagai forum lintas sektor PELD di tingkat nasional Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam :
▪ perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan program-program PELD ▪ kebijakan nasional dan daerah PELD ▪ data dan informasi terkait PELD
Melaksanakan sosialisasi konsep kebijakan, aturan, pendekatan penyelesaian masalah, contoh-contoh pembelajaran, dan informasi terkait pengembangan ekonomi lokal dan daerah
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program-program pengembangan ekonomi lokal dan daerah
Melaksanakan koordinasi, evaluasi, dan memberikan rekomendasi solusi atas isu-isu strategis pengembangan ekonomi lokal dan daerah yang perlu dan dapat diselesaikan melalui anggota Tim Koordinasi PED
Mempersiapkan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan pengembangan ekonomi lokal dan daerah
Menyusun laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi PED kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
Sumber: BAPPENAS, 2009
PERAN DAN TUGAS FPNP
Sebagai forum lintas pelaku PELD non pemerintah di tingkat nasional
Sebagai mitra pemerintah dalam mencari solusi yang tepat bagi isu-isu PELD di tingkat nasional
Melaksanakan PELD yang berkoordinasi dengan TKPED
Membantu proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi program-program PELD
Membantu sosialisasi konsep kebijakan, aturan, pendekatan penyelesaian masalah, contoh-contoh pembelajaran, dan informasi terkait pengembangan ekonomi lokal dan daerah
Sumber: BAPPENAS, 2009
PERAN DAN TUGAS POKJA
Mereview kebijakan di masing-masing bidang yang mendukung PELD
Memberikan masukan kepada tim koordinasi PED terkait dengan penyusunan kebijakan PELD
Membantu mendiseminasikan dan mensosialisasikan kebijakan PELD terkait dengan bidang masing-masing
Memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan PELD terkait dengan bidang masing-masing
Sebagai expert untuk bidang terkait
Sebagai wadah untuk koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait dengan masing-masing bidang
Sumber: BAPPENAS, 2009
Aras Provinsi
Aras Kabupaten/
Kota
Aras Klater Forum
Konsultasi Klaster
FEDEP
FPESD
Anggota DPRD Provinsi
Pemerintah Provinsi: • BAPPEDA • Dinas-dinas
Asosiasi Pengusaha
Akademisi, OSS dan BDS
Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Pemerintah Kabupaten/kota: • BAPPEDA • Dinas-dinas
Asosiasi Pengusaha
Pengusaha Besar
UMKM Dinas-dinas
Sumber: FPESD Prov Jateng, 2006
MEKANISME KOORDINASI DI ARAS PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN KLASTER
ALAT ANALISIS PEL
ALAT ANALISIS PEL Tahap ini meliputi kegiatan pengumpulan data dan informasi dan
analisis data.
Pengumpulan data dan informasi dilakukan secara partisipatif baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat birokrasi dan dunia usaha.
Analisis data meliputi analisis pengembangan komoditi unggulan dan analisis pengembangan wilayah serta analisis resiko.
Analisis komoditi unggulan dengan Location Quotient (LQ) atau Revealed Comparative Advantage (RCA).
Untuk mengetahui kondisi komoditi unggulan dari hulu ke hilir menggunakan Analisis Value Chain (VCA). Tapi untuk PEL berbasis industri kreatif tidak harus menggunakan VCA, karena walaupun sudah ada input dan proses tapi belum ada outputnya.
Untuk mengetahui kondisi (Indeks, Status dan leverage attributes) PEL dapat digunakan Analisis RALED.
Analisis Keruangan dengan menggunakan analisis Sosiogram, Skalogram dan Sistem Informasi Geografi (SIG)
MENENTUKAN KOMODITI UNGGULAN
Penentuan komoditi unggulan dilakukan oleh seluruh stakeholder kunci PEL di kabupaten/kota berdasarkan hasil analisis LQ atau RCA atau metode lainnya, seperti Export Based Model atau Model Input-Output.
Mempertimbangkan potensi sumber daya yang ada.
Berorientasi kepada permintaan jangka pendek dan jangka panjang.
Bukan hanya untuk pasar lokal, regional, tetapi juga untuk pasar internasional.
Mempertimbangkan inovasi dan kretaifitas yang berbasis ekosistem dalam pengembangan komoditi tersebut.
Komoditi unggulan yang dipilih harus diintegrasikan dengan sektor lainnya. Pengembangan komoditi unggulan jangan hanya satu komoditi saja (single commodity development), namun harus diintegrasikan dengan sektor lainnya misalnya pariwisata.
VALUE CHAIN ANALISIS
Sumber: Sunoto, 2014
Inb
oun
d
Log
istics
Se
rvic
e
Ma
rke
ting
an
d S
ale
s
Ou
tbo
und
Log
istics
Ma
rgin
Ope
ratio
ns
Procurement
Firm Infrastructure
Human Resource Management
Technology Development
Primary
Activities
Supporting
Activities
Sumber: Micahel E. Porter
CONTOH POHON IDUSTRI RUMPUT LAUT
Sargasum sp
Turbinaria sp
Rumput Laut
Euchema sp
Gracilaria sp
Gelidium sp Agar-agar
Karaginan
Alginat
Pharmacy Grade
Industrial Grade
Food Grade
Bahan Gigi Buatan
Shampoo
Pasta Gigi
Farmasi
Sabun
Pakan
Pengeboran
Cat
Printing Tekstil
Kertas
Keramik
Soft Drink
Susu/Cokelat
Ice Cream
Roti
Jam
ANALISIS STAKEHOLDER USAHA RL DI NATUNA
Perbankan Bank BRI dan Bank Riau Kepri Menyediakan modal
petani RL
Pemerintah Kabupaten
Natuna
PERUSDA Pembeli rumput laut
DKP Kab. Bantuan program/sapras
Disperindag Gudang dan gedung pengering
Pemerintah Provinsi Kepri
DKP Provinsi Bantuan program/sapras
Pemerintah Pusat
KKP Bantuan Program
BAPPENAS Peningkatan kapasitas
K/L Lainnya Bantuan Program
Asosiasi Bisnis ARLI, KADIN dll Belum berperan
Pelaku Usaha Pembudidaya, pengolah,
pedagang, eksportir Produksi, pengolahan,
pemasaran
Pembeli DN
Pembeli LN Processor Eksportir
P’pul Kab.
P’pul Kec.
P’pul Desa
Petani bibit RL
Petani RL
Pembeli DN
Pembeli LN Processor Eksportir
P’pul Kab.
P’pul Desa
Petani bibit RL
Petani RL
P’pul Prov.
P’pul Kab.
P’pul Kec.
P’pul Desa
Petani bibit RL
Petani RL
Pembeli DN
Pembeli LN Processor Eksportir
Rp.300 Rp.500 Rp.900-Rp. 1400
Rp.600-Rp.800
Rp.500-Rp.1000
Rp.1500-Rp.2000
Rp. 4.157,95
Rp.100-Rp.1000
Rp.400-Rp.900
Rp.350 Rp.850
Rp. 3045
Nilai marjin
Nilai marjin
Nilai marjin
ANALISIS RANTAI PEMASARAN
Sumber: BAPPENAS, 2009
Pembeli DN
Pembeli LN
Processor Eksportir
P’pul Kab.
P’pul Desa
Petani bibit RL
Petani RL
P’pul Prov.
FINANCING THE CHAIN
Bank dan Lembaga
Keuangan Non-Bank
Bantuan Program
Pemerintah
Budidaya bibit
Budidaya
RL
Pengeringan
Pengumpulan tk desa
Pengumpulan tk kec
Pengumpulan tk prov
Pengiriman ke
eksportir Processor
Budidaya & Pengeringan Pemasaran Pasar
KEGIATAN
Pem-beli DN
Pem-beli LN
Processor Eksportir
P’pul Kab.
P’pul Kec.
P’pul Desa
Petani bibit RL
Petani RL
PELAKU UTAMA
PENDUKUNG
Lembaga Donor, BAPPENAS, KKP, Kementrian Koord. Perekonomian
DKP Prov & Kab.
Bank BRI
D.Perindag Prov. & Kab
Kementrian Kop & UKM
Kemenristek/BPPT
Kementrian Perdagangan
Swasta Nasional
P’pul Prov.
• Sering gagal panen
• Rendahnya kualitas ‘cottonii’
kering
Petani belum melirik Sargassum
(dianggap sbg hama) padahal
potensi pasarnya bagus
Sumber: BAPPENAS, 2009
Budidaya bibit
Budidaya
RL
Pengeringan
Pengumpulan tk desa
Pengumpulan tk kec
Pengumpulan tk prov
Pengiriman ke
eksportir Processor
Budidaya & Pengeringan Pemasaran Pasar
KEGIATAN
Pem-beli DN
Pem-beli LN
Processor Eksportir
P’pul Kab.
P’pul Kec.
P’pul Desa
Petani bibit RL
Petani RL
PENDUKUNG
Lembaga Donor, BAPPENAS, KKP, Kementrian Koord. Perekonomian
DKP Prov & Kab.
Bank BRI
D.Perindag Prov. & Kab
Kementrian Kop & UKM
Kemenristek/BPPT
Kementrian Perdagangan
Swasta Nasional
P’pul Prov.
Keterbatasan sapras pendukung: Jalan
produksi (contoh: Air mali), Angk umum laut
sekali sehari, angk umum darat belum ada
Jaringan sist .telekomunikasi (mis: cemaga,
kelarik)
•
Rantai
pemasaran cukup
panjang
•
Budidaya bibit
Budidaya
RL
Pengeringan
Pengumpulan tk desa
Pengumpulan tk kec
Pengumpulan tk prov
Pengiriman ke
eksportir Processor
Budidaya & Pengeringan Pemasaran Pasar
KEGIATAN
Pem-beli DN
Pem-beli LN
Processor Eksportir
P’pul Kab.
P’pul Kec.
P’pul Desa
Petani bibit RL
Petani RL
PENDUKUNG
Lembaga Donor, BAPPENAS, KKP, Kementrian Koord. Perekonomian
DKP Prov & Kab.
Bank BRI
D.Perindag Prov. & Kab
Kementrian Kop & UKM
Kemenristek/BPPT
Kementrian Perdagangan
Swasta Nasional
P’pul Prov.
Strategi 1: Peningkatan kuantitas
& kualitas produksi RL
•
Strategi 2: Penguatan
kelembagaan petani
RL
•
Budidaya bibit
Budidaya
RL
Pengeringan
Pengumpulan tk desa
Pengumpulan tk kec
Pengumpulan tk prov
Pengiriman ke
eksportir Processor
Budidaya & Pengeringan Pemasaran Pasar
KEGIATAN
Pem-beli DN
Pem-beli LN
Processor Eksportir
P’pul Kab.
P’pul Kec.
P’pul Desa
Petani bibit RL
Petani RL
PENDUKUNG
Lembaga Donor, BAPPENAS, KKP, Kementrian Koord. Perekonomian
DKP Prov & Kab.
Bank BRI
D.Perindag Prov. & Kab
Kementrian Kop & UKM
Kemenristek/BPPT
Kementrian Perdagangan
Swasta Nasional
P’pul Prov.
Strategi 4:
Pengembangan sarana
& prasarana produksi
•
Strategi 3:
akses petani ke
pasar
•
Sumber: BAPPENAS, 2009
Keterpaduan Rantai Nilai Horisontal dan Vertikal
Sumber: Raversbergen, 2013
ANALISIS RALED
Analisis RALED (Rapid Assessment Technique for Local Economic Development) dikembangkan oleh Sugeng Budiharsono yang dimodifikasi dari Program RAPFISH dari University British of Columbia, Canada. Dasar analisis RALED adalah Multidimensional Scaling (MDS).
MDS berbasis Euclidean Distance, semakin dekat dengan titik ideal semakin baik, dan sebaliknya, semakin jauh dari titik ideal, kondisinya semakin buruk.
RALED digunakan untuk menentukan Indeks dan Status PEL suatu daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi) yang berdasarkan 6 dimensi PEL, yaitu: (1) Kelompok Sasaran; (2) Faktor Lokasi; (3) Kesinergian fokus dan kebijakan; (4) Pembangunan Berkelanjutan; (5) Tata Kelola; dan (6) Proses Manajemen. Penentuan Indeks Komposit, dilakukan dengan mengalikan nilai masing-masing dimensi PELD dengan bobot masing-masing dimensi tersebut. Penentuan bobot dimensi menggunakan Participatory Pairwise Comparison Matrix.
RALED juga dapat menentukan leverage attributes (atribut pengungkit atau atribut yang perlu diperbaiki) pada suatu dimensi agar dapat meningkatkan indeks dan status PEL suatu daerah.
Atribut pengungkit diadikan dasar untuk menyusun rencana aksi PEL pada suatu daerah dengan melakukan terlebih simulasi yang merupakan intervensi kebijakan/strategi pada masa mendatang.
30
FAKTOR LOKASI
KELOMPOK SASARAN
PROSES MANAJEMEN
TATA PEMERINTAHAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
KESINERGIAN DAN FOKUS KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH
BERKELANJUTAN
HEKSAGONAL PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
Sumber: Jorg Meyer Stamer, 2004
CONTOH PENENTUAN INDEKS DAN STATUS DIMENSI FAKTOR LOKASI
31.82
GOOD BAD
UP
DOWN
-60
-40
-20
0
20
40
60
0 20 40 60 80 100 120
Oth
er
Dis
tin
gis
hin
g F
ea
ture
s
lLED Sustainability
RALED Ordination
References
Anchors
Indeks dan Status Dimensi
0 ≤ Sangat buruk < 25 25 < buruk < 50 50 < cukup baik < 75 Baik ≥ 75
CONTOH PENENTUAN LEVERAGE ATTRIBUTES DIMENSI FAKTOR LOKASI
0.90
1.29
1.54
1.67
2.08
2.41
2.60
2.63
2.52
2.76
2.71
2.48
2.07
2.00
1.66
1.62
0.30
0 1 2 3
Aksesibilitas Menuju Lokasi
Akses ke Pelabuhan Udara
Infrastruktur Komunikasi
Ketersediaan Air Besih
Jumlah Lembaga keuangan lokal
Lembaga penelitian
Kualitas Lingkungan
Kualitas Pelayanan Kesehatan
Etos Kerja SDM Lokal
Root Mean Square Change in Ordination when Selected Attribute Removed (on Sustainability scale 0 to 100)
Att
rib
ute
Leverage of Attributes
CONTOH DIAGRAM LABA-LABA NILAI DIMENSI PEL SEBELUM DIBOBOTI
70.3
31.82
60.52
51.23
45.45
67.72
0
20
40
60
80
100Kelompok Sasaran
Faktor Lokasi
Kesinergian dan FokusKebijakan
PembangunanBerkelanjutan
Tata Pemerintahan
Proses Manajemen
DIAGRAM LAYANG-LAYANG PEL KABUPATEN SUKA MAJU
INDEKS KOMPOSIT DAN STATUS PEL KAB. SUKA MAJU
No Dimensi PEL Nilai Indeks sebelum Diboboti
Bobot Nilai Indeks setelah Diboboti
1 Kelompok Sasaran 70.30 0.12 8.44
2 Faktor Lokasi 31.82 0.20 6.36
3 Kesinergian dan Fokus Kebijakan 60.52 0.10 6.05
4 Pembangunan Berkelanjutan 51.23 0.13 6.66
5 Tata Pemerintahan 45.45 0.27 12.27
6 Proses Manajemen 67.72 0.18 12.19
JUMLAH 1.00 51.97
STATUS CUKUP BAIK
Indeks Komposit dan Status PEL
0 ≤ Sangat buruk < 25 25 < buruk < 50 50 < cukup baik < 75 Baik ≥ 75
CONTOH ANALISIS SOSIOGRAM
Sumber: BAPPEDA Kab. Lampung Barat dan LPPM IPB, 2015
CONTOH ANALISIS SKALOGRAM
KECAMATAN
Jum
lah
Pen
du
du
k
Lu
as
wil
aya
h (
Km
2)
BT
S
Pa
sar
sem
i p
erm
an
en
Per
tok
oa
n
Res
tora
n
Min
ima
rket
SMK
wa
rnet
Ba
nk
Pem
erin
tah
Ko
per
asi
Sim
pa
n P
inja
m
Ho
tel
Ka
nto
r p
os
Ko
per
asi
Un
it D
esa
Jasa
ek
sped
isi
JUM
LA
H T
IPE
JUM
LA
H U
NIT
PE
RIN
GK
AT
WAY TENONG 32,292 116.7 2 3 2 5 3 1 3 1 0 2 1 0 1 11 24 1
SEKINCAU 17,964 118.3 3 2 2 2 1 1 2 1 0 1 0 1 0 10 16 2
PAGAR DEWA 19,724 110.2 1 4 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 4 14 3
SUMBER JAYA 23,254 195.4 4 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 6 10 4
AIR HITAM 11,772 76.2 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 4
KEBUN TEBU 19,873 14.6 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 7 5
BATU KETULIS 14,523 103.7 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 5
BANDAR NEGERI SUOH 26,260 170.9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6
GEDUNG SURIAN 14,843 87.1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
JUMLAH TIPE 9 8 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 48
JUMLAH UNIT 26 19 7 10 7 4 6 3 9 3 2 1 1 98
PERINGKAT 2 4 9 5 7 12 10 11 6 14 13 16 17
Sumber: BAPPEDA Kab. Lampung Barat dan LPPM IPB, 2015
PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN
DASAR PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN
Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan Rencana Induk (Master Plan) dan rencana aksi PEL di aras kabupaten/kota dan pengintegrasian rencana tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dasar penyusunan rencana dan anggaran berdasarkan hasil analisis VCA dan Analisis RALED
Rencana yang akan disusun meliputi: (1) Rencana Induk, dan (2) Rencana Aksi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan RTRW Kabupaten serta RPJMD dan Renstra SKPD. Penyusunan rencana dilakukan secara partisipatif.
Pengintegrasian rencana ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, agar pengembangan ekonomi lokal memndapatkan dukungan anggaran dari seluruh SKPD terkait.
BAGAIMANA AGAR PROGRAM DIDANAI OLEH STAKEHOLDER LAINNYA?
Pada waktu menyusun rencana induk dan khususnya rencana tindak dan rencana anggaran perlu dibuat program financial matrix.
Dalam program financial matrix ini sudah dijelaskan tentang program dan kegiatan, volume dan lokasi kegiatan, biaya/anggaran kegiatan dan penanggungjawab kegiatan, baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kementerian/lembaga, donor maupun masyarakat madani.
Program financial matrix inilah yang akan dijual kepada stakeholder tersebut. Dalam penyusunan program financial matriks harus mengundang seluruh stakeholder kunci tersebut, dan yang diundang adalah orang yang mempunyai otoritas dalam alokasi anggaran organisasi yang diwakilinya.
Dalam program financial matrix yang dimuat bukan hanya sekadar rencana dan anggarannya tetapi sudah merupakan komitmen dari organisasi tersebut.
Setiap kegiatan dibuat TOR singkat, dan kemudian dipromosikan kepada organisasi/lembaga yang tercantum dalam program financial matrix. Diperlukan peran aktif dari seluruh organisasi pemerintahan yang ada untuk ‘menjemput bola’ kepada organisasi-organisasi tersebut. Kepada SKPD yang memperoleh dana dari stakeholder pemberi dana, diberikan insentif seperti di Pemerintah Provinsi Gorontalo.
SKEMA PROGRAM FINANCIAL MATRIX
PEMDA KAB
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
Program Financial Matrix
Donors
BUMN
DUNIA USAHA
Kontraktor Kelompok Sasaran
PEMERINTAH PROVINSI
BAPPEDA SKPD
lainnya
Contoh Program Financial Matrix
SUBSTANSI YANG SEYOGYANYA ADA DALAM RENCANA INDUK
Mengubah mind set masyarakat Pengembangan produk unggulan berbasis klaster Pengembangan dan peningkatan produktifitas produk dari
hulu ke hilir (produksi, pasca panen, industri pengolahan, pemasaran) dan sektor pendukungnya.
Pengembangan inovasi sains dan teknologi Pengintegrasian produk komoditi unggulan dengan sektor lainnya (misalnya dengan sektor wisata)
Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Penguatan kapasitas kelembagaan: KUB, Koperasi, Forum
Stakeholder dan kerjasama antar daerah Penguatan branding, baik product branding maupun region
branding. Pendampingan baik di tingkat pemerintah daerah maupun di
aras masyarakat. Kerjasama antar pemerintah daerah, kerjasama antara
pemerintah daerah denga dunia usaha dan pemerintah daerah dengan donor.
MONITORING DAN EVALUASI
Penyusunan SOP Monev dan Indikator Kinerjanya
Monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan secara berkala. Monitoring dilakukan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan pada akhir tahun.
Monev dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan stakeholder kunci.
Tindak lanjut dari monev amat penting sebagai bagian perbaikan pelaksanaan pada masa mendatang.
TERIMA KASIH
CURRICULUM VITAE 1. Nama : Dr. Ir. Sugeng Budiharsono
2. Tempat/tgl lahir : Cirebon, 13 Juli 1960
3. Pendidikan/ short courses
: Sarjana Pertanian, IPB, 1983
Doktor Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, IPB, 1995
Short course on Local Economic Development, ITC ILO, Turin, Italia, 2009
Short course on Local Governance and Rural Development, Wageningen University and Research, CDI, Netherlands, 2010
Short course on Market Access for Sustainable Development, Wageningen University and Research, CDI, Netherlands, 2013
4. Pengalaman Pekerjaan
: Dosen pasca sarjana Universitas Indonesia, 2006 – sekarang
Dosen pasca sarjana Institut Pertanian Bogor, 2001 – sekarang
Chief Technical Advisor for Local Economic Development, BAPPENAS, 2006-2014
Fasilitator pada International short course on Local Economic Development yang diselenggarakan oleh Wageningen University and Research CDI The Netherlands, di Johannesburg, South Africa, 2014.