Jurnal Pusham Unimed Volume VI, Nomor 1 Juni 2015 185 PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA & HAM; Perkapolri No. 8 Tahun 2009 & Penegakan Hukum Pidana Berbasis HAM di Indonesia M. Fahmi Siregar 1 Abstract This article explains the principles of criminal law and human rights law. In the enforcement of criminal law, despite in compliance with the universal principles of criminal law, it must respect the universal of human rights principles. Furthermore, the implementation of human rights standards and principles could be considered to follow the aims of law, namely legal certainty, legal justice and legal usefulness. Based on the research regarding Perkapolri Number 8 of 2009 is believed that human rights is a main element to maintain and enhance the enforcement of law based on human dignity. Key words: criminal law, human rights Pendahuluan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dimaksudkan bahwa segala sesuatu tindakan yang akan dilakukan oleh negara harus berdasarkan atas hukum dan segala sesuatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tidak boleh bertentangan atau melanggar hukum. Hal ini merupakan gambaran dari prinsip supremasi hukum (supremacy of law). Hukum menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam suatu negara, dapat dikatakan bahwa hukum sebagai panglima. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, bukan untuk dilanggar. Oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat 1 Penulis adalah Dosen Fakulas Ilmu Sosisal jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Negeri Medan. Saat ini Bendahara Pembantu Pengeluaran Cabang (BPPC) di Pusham Unimed. Email:
AbstractThisarticleexplainstheprinciplesofcriminallawandhumanrightslaw. Intheenforcementofcriminallaw,despite incompliancewiththeuniversalprinciplesofcriminallaw,itmustrespecttheuniversalof human rights principles. Furthermore, the implementation ofhumanrightsstandardsandprinciplescouldbeconsideredtofollowthe aims of law, namely legal certainty, legal justice and legalusefulness.BasedontheresearchregardingPerkapolriNumber8of2009 is believed that human rights is amain element tomaintainandenhancetheenforcementoflawbasedonhumandignity.Keywords:criminallaw,humanrights
PendahuluanPasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) menyatakan dengantegas bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dimaksudkanbahwa segala sesuatu tindakan yang akan dilakukan oleh negaraharus berdasarkan atas hukum dan segala sesuatu perbuatan atautindakan yang dilakukan olehmasyarakat tidak boleh bertentanganatau melanggar hukum. Hal ini merupakan gambaran dari prinsipsupremasi hukum (supremacy of law). Hukum menjadi pedomandalammenyelesaikanpermasalahanyangterjadidalamsuatunegara,dapatdikatakanbahwahukumsebagaipanglima.
Hukum dibuat untuk dilaksanakan, bukan untuk dilanggar.Oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat 1Penulis adalah Dosen Fakulas Ilmu Sosisal jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Negeri Medan. Saat ini Bendahara Pembantu Pengeluaran Cabang (BPPC) di Pusham Unimed. Email:
Jurnal Pusham Unimed Volume VI, Nomor 1 Juni 2015
186
sebagai basis kerjanya hukum.2 Hukumberada di antara duaduniayang berbeda yaitu dunia nilai-nilai atau ide-ide yang bentuknyaabstrak dan dunia kenyataan sehari-hari dalam bentuk penerapandanpenegakanhukumdimasyarakat.
Masyarakatterdiridaribanyaklapisanstatussosialatauyangdisebut dengan strata sosial. Pada prinsip kesamaan dalam hukum(equality before the law) seyogianya status sosial tidak berlaku. Dihadapanhukumsemuasamakarenayangdinilaiolehhukumadalahapakah orang melanggar atau tidak, bersalah atau tidak. Status,pangkat jabatandanatribusi lainsebagainyayangmelekatpadadiriorang tidaklah menjamin bahwa orang tersebut tidak mungkinmelanggarhukum.
Olehkarenaituprinsipkesamaandalamhukuminiyangakanmemutus mata rantai impunitas, yaitu suatu tindakan kekuasaanyang tidak mengambil suatu tindakan apapun atas kejahatan yangdilakukan (absen of punishment).3 Dengan kata lain, memintapertanggungjawaban pelaku atas perbuatan yang belumdipertanggungjawabkan.Tidakterpenuhinyatanggungjawabnegarauntuk menuntut, mengadili, dan menghukum pelaku telahmenimbulkan impunitas bagi peerancang dan pelaku kejahatankemanusiaan4. Impunitas tentunyaakanmencederaihak-hak rakyatdanrasakeadilan.
Salahsatuprinsipyangjugaharusdimilikiolehnegarahukumadalah perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).Perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukumbagituntutanpenegakannyamelaluiprosesyangadil. Perlindunganterhadap HAM di masyarakat secara luas dalam rangkamempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap HAMsebagaiciriyangpentingsuatunegaarahukumyangdemokratisdanjuga sebagai pilar yang sangat penting dalam setiap negara yangmenyebut dirinya sebagai negara hukum. Jimly Ashshiddiqiymenyatakanbahwajikadalamsuatunegarahukum,HAMterabaikan 2Ufran, Kata Pengantar Editor alam Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis (Yogyakarta: Grnta Publishing, 2009), halaman vii. 3Satjipto Raharjo, dalam Suparman Marzuki. Pengaddilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity (Jakarta: Erlangga), halaman 48. 4Ibid.
Jurnal Pusham Unimed Volume VI, Nomor 1 Juni 2015
187
ataudilanggardengansengajadanpenderitaanyangditimbulkannyatidak dapat teratasi secara adil maka negara tersebut tidak dapatdikatakansebagainegarahukumsesungguhnya.5
Masihadabeberapaprinsip-prinsiplainharusdimilikisebagaisyaratdikatakannya negarahukum,yakni:prinsip legalitas;prinsippembatasanataskekuasaan;organ-organeksekutifyangindependen;peradilan bebas dan tidakmemihak; pengadilan tata usaha negara;peradilan tata negara; bersifat demokratis dan berfungsi sebagaisaranadalammewujudkantujuankesjahteraan(welfarerechtsstaat);danprinsipberketuhananyangMahaEsa.6
Kesemua prinsip di atas merupakan syarat yang harus adasebagai negara hukum. Khusus pada prinsip Berketuhanan YangMaha Esa, Jimly berpendapat bahwa negara Indonesia mempunyaidasarnegaradanberfalsafahkankepadaPancasiladansemuaprodukhukumdibuatberdasarkanpadaPancasiladan silaKetuhananYangMahaEsamenjadibagianyangtidakterpisahkan.
Dalam tulisan ini tentunya tidak membahas semua produkhukum yang ada di Indonesia, tetapi akan memfokuskan padaperbandingan Prinsip-prinsip hukum pidana dan HAM sertagambaran dari penerapan prinsip-prinsip tersebut. Adapun dalamtulisan ini mencoba untukmenggambarkanmengenai apakah padaprinsip-prinsip hukum pidana dan HAM dapat diterapkan denganbaiksebagaipedomanpelaksanaantugas-tugaspenegakhukum.Prinsip-PrinsipHukumPidanadanHAM
Beberapa prinsip penting yang mesti dicermati, baik dalamhukumpidanamaupunHAM,adalahsebagaiberikut:
1. Prinsip-PrinsipdalamHukumPidanaPrinsip-prinsip hukum pidana yang menjadi pedoman, baik
a. PrinsipTeritorial Prinsip teritorial, yaitu bahwa berlakunya hukum pidanadibatasi oleh wilayah kedaulatan suatu negara. Dengan demikianberdasarkanprinsipini,makahukumpidanaIndonesiaberlakubagi 5Lihat Jimly Assshiddi Prinsip Negara Hukum dalam www.jimly.com/pemikiran/view/11 diunduh pada 15 Mei 2015 6Ibid.
M. Fahmi Siregar: Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & HAM
Jurnal Pusham Unimed Volume VI, Nomor 1 Juni 2015
188
Negara Indonesia sesuai dengan batas-bataswilayahnya. Perluasandariprinsipterritorialantaralain:
1) Prinsip universal, bahwa hukum pidana memiliki sifatuniversalatauberlakuuntukseluruhmanusiadidunia;
2) Prinsip nasionalitas aktif, bahwa hukum pidanamemberikan jaminan kepastian hukum bagi siapa-punwarga Negara Indonesia yang melakukan perbuatanpidana di luar wilayah Indonesia, demi kepentingannegaraIndonesia;
3) Prinsipnasionalitaspasif, yaituprinsipperlindunganbagiwarga Negara Indonesia yang melakukan perbuatanpidana di negara lain untuk tetap diberikan bantuanperlindungan dari kesewenang-wenangan perlakuanhukumnegaralain;
b. PrinsipPersonal,
Prinsip personal, yaitu bahwa hukum pidana berlaku bagiorang atau individu. Prinsip personal yang terdapat dalam aturanhukumpidanaantaralain:
1) Geen straaf zonder schuld atau tidak dipidana orangtanpa kesalahan, artinya bahwa seseorang yangmelakukan perbuatan belum tentu dipidana apabilaunsurekesalahannyatidakterbukti;
2) Alasan pembenar, yaitu alasan yang membenarkanseseorangmelakukan perbuatan pidana, sehingga tidakdihukum;
3) Alasan pemaaf, yaitu prinsip hukum yang menyatakanbahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana,tidakdihukumkarenadimaafkankesalahannya;
4) Alasan penghapus hukuman, yaitu prinsip hukum yangmenyatakan bahwa seseorang yang melakukanperbuatan pidana, tidak dihukum, tapi dihapuskanhukuman yang dibebankan kepada pelaku karenaalasan-alasantertentu.
5) Ne bis in idem, yaitu prinsip hukum yang menyatakanbahwa seseorang tidak dapat dihukum ntuk kedua-kalinyauntuksatukasushokumyangdilakukanpelaku.
Jurnal Pusham Unimed Volume VI, Nomor 1 Juni 2015
189
c. PrinsipLegalitasPrinsip/asaslegalitas,yaitubahwatidaksatu-punperbuatan
dapat dihukum kecuali telah diatur sebelumnya. Prinsip hukum inidiaturdalampasal1ayat (1)KUHP.Ada tujuhaspekyang terdapatpadaprinsiplegalitas,yaitu:7
a) Nullum delictum noela poena lege praevia, artinya tidakada hukuman yang dapat dikenakan tanpa didahuluiadanya peraturan yang memuat sanksi hukuman telebihdahulu;
b) Undang-undangtidakberlakusurut,yakniundang-undangtidak menjangkau peristiwa atau perbuatan yangdilakukan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Perngecualian dari prinsip ini yangterjadidiIndonesiaadalahdenganditerapkannyaundang-undangperadilanHAM;
c) Lex temporis delicti, yakni undang-undang berlakuterhadap delik yang terjadi pada saat itu. Sejarahtumbuhnya prinsip legalitas tersebut dilatarbelakangioleh keinginan yang kuat masyarakat Eropa abad ke-17untuk memberikan perlindungan hak-hak dankepentingan individu dan kesewanang-wanangan raja.Prinsip initeruangdalamDekalarasiMagnaChartatahun1215.
d) Tidak ada penerapan UU berdasarkan analogi, yaknipenerapan undang-undang berdasarkan analogi berartipenerapan suatu ketentuan atas suatu kasus yang tidaktermasukdidalamnya.
e) Lex carta adalah tidak oleh ada perumusan delik yangtidakjelas.Artinyasetiapdelikyangdiatudalamundang-undangtidakbolehmenjadimultitafsir,setiapdelikyangdiaturdalamundang-undang harusmemuat unsur-unsurdelikdenganjelas;
f) Tidakdipidana hanya karena kebiasaan, yakni kebiasaanbukanmerupakanhukumolehkarenanyakebiasaantidakdibenarkanmenjadidasarterhadappemidanaan;
M. Fahmi Siregar: Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & HAM
Jurnal Pusham Unimed Volume VI, Nomor 1 Juni 2015
190
g) Penuntutanhanyamenurutcarayangditentukanundang-undang,yaknipenuntutanadalahupayadalampenegakanhukum.Dasardaripenegakanhukumadalahhukumacaramaka upaya penuntutan harus berdasarkan pada hukumacarapidana.
2. Prinsip-prinsipdalamHAMDalam penegakannya, hukum HAM memiliki prinsip-prinsip
sebagai pedoman perlindungan HAM. Dalam kaitannya denganpenegakan hukum di Indonesia, khususnya penegakan hukumpidana,prinsipperlindunganHAMyangakandibahasadalahprinsipperlindunganHAMyangterdapatpadaPerkapolriNo.8Tahun2009tentangImplementasiPrinsipDanStandarHakAsasiManusiadalamPenyelemggaraanTugasKepolisianNegaraRepublikIndonesia.
a) PerlindunganminimalMaksud dari prinsip ini adalah dimana negara wajibmemenuhi standar-standar perlindungan, pemenuhan,pemulihandanpenghormatanHAMsesuai dengan ketentuanyang tertera pada instrumen HAM internasional maupunnasional;
b) MelekatpadamanusiaBerdasarkan kodrat dan kemartabatannya, manusia lahirdengan membawa hak-hak yang melekat pada dirinya.Berdasarkan sifatnya yang universal maka hak-hak tersebuttidak dapat dicabut (inalianable)9. Artinya seburuk apapunperlakuan yang telah dialami oleh seseorang dan seburukapapun perlakukannya serta seburuk apapum keadaanfisiknya, ia tidak akan berhentimenjadimanusia dan karenaituiatetapmemilikihak-haktersebut;10
c) Salingterkait 8Lihat Pasal 3 Perkapolri No. 8 Tahun 2009. 9Rhona K.M. Smith, et.al Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Pusham UII, Cetakan II, 2010), halaman 11. 10Ibid.
Jurnal Pusham Unimed Volume VI, Nomor 1 Juni 2015
191
Prinsip ini menjadi dasar bahwa hak-hak manusia harusdipandangmerupakan satu kesatuan yang utuh. Artinya haksipil politik dan hak ekonomi, sosial budaya saling terkait(indivisible) dan saling membutuhkan (interdefendence) satusama lain, dan harus diterapkan secara adil baik terhadapindividumaupunkelompok;11
d) TidakdapatdipisahkanPrinsip ini merupakan prinsip saling ketergantungan atausalingmembutuhkan (interdefendence) satu sama lain. Artiyahak-hakmanusia tidak dapat berdiri sendiri, suatu hak akanmembutuhkan hak lain untuk menguatkan keberadaan haktersebut;
e) TidakdapatdibagiPrinsipinisebenarnyamerupakanpengembangandariprinsipSalingTerkait. Secara logika, apabila hak-hak asasi yang kitamiliki terkumpul menjadi satu kesatuan, akan jelas bahwaHAMitutidakdapatdibagi.Sebagaianalogi,seorangmanusiatidak bisa hanya menerima hak politik tanpa menerima haksosialdanbudaya.Atauseseorangmustahilhanyamempunyaihakpribaditanpamemilikihakekonomi;
f) UniversalPrinsip universalitas Prinsip universal dimaksudkan bahwahak asasi ini adalah milik semua orang karena kodratnyasebagai manusia, sebagaimana ditegaskan dalam DUHAMPasal1:allhumanbeingsarebornfreeandequalindignityandrights. Prinsip ini menekankan bahwa setiap manusiamempunyai hak-hak yang bukan karena pemberian ataubukan karena undang-undang melainkan berdasarkanmartabatnyasebagaimanusia;
g) FundamentalPrinsip ini menerangkan bahwa HAM merupakan hak yangsangat mendasar, hak yang bukan diperoleh dari orang lainataupun negara. HAM ada karena kemartabatannya sebagaimanusia;
h) Keadilan 11Ibid., halaman 18.
M. Fahmi Siregar: Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & HAM
Jurnal Pusham Unimed Volume VI, Nomor 1 Juni 2015
192
Prinsip keadilan merupakan dasar dari prinsip kesetaraandanprinsipaffirmativeaction.Keduaprinsipinimenimbulkanhakuntukdiperlakukansamaatausetara;
i) Kesetaraan/kesamaanhakPrinsip kesetaraan mengarah pada hak untuk mendapatkanperlakuanyangsama.Hakinimenjaminbahwadalamkeadaanyangsamaharusdiperlakukanyangsama,dalamkeadaanatausituasiyangberbedamakaperlakuannyaberbedapula;12
j) KebebasanPrinsip kebebasan dalan HAM adalah hak-hak yang dimilikioleh manusia lepas dari lingkungan kekuasaan yangabsolutisme negara atau kekuatan-kekuatan sosial lainnya.Justru sebaliknya, negara harus menghormati hak-hak ataskebebasan yangdimiliki olehmanusia sebagai individu.Hak-hak tersebut pada hakikatnyamelindungi kehidupan pribadimanusia atau otonomi setiap orang atas dirinya sendiri(kedaulatanindividu);13
k) NondiskriminasiPrinsip pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satubagian yang penting dari prinsip kesetaraan. Apabila prinsipini tidak berfungsi dengan baik maka prinsip kesetaraanmenjadi sia-sia. Diskriminasi adalah suatu kesenjanganperbedaanperlakukandariperlakuanyangseharusnyasama;
l) Perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhankhusus(affirmativeaction)Prinsip ini didasari oleh prinsip keadilan yangmenimbulkanhak-hak yang di khususkan dalam bentuk perlakuan yangberbeda. Perlakuan yang berbeda ini dapat dikataka suatudiskriminasi, dimana diskriminasi ini disebut dengandiskriminasi positif, yaitu diskriminasi yang mengarah padapencapaiankesetaraan
PenegakanHukumPidanaBerbasisHAMBerbicara mengenai penegakan hukum seyogianya
membicarakan hukum normatif dan penerapannya di lapangan.Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses 12Ibid., halaman 39. 13Ibid., halaman 15
Jurnal Pusham Unimed Volume VI, Nomor 1 Juni 2015
193
untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadikenyataan.14
Keinginan-keinginan hukum itumerupakanpemikiranbadanpembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Jadi, penegakan hukum sudah dimulai sejakpembuatan hukum dan puncaknya pada pelaksanaannya oleh parapejabatpenegakhukum.
Secaraumumpenegakanhukumbertujuanuntukmemberikankepastian hukum (rechzekerheid), keadilan (rechvardigheid) dankemanfaatan (rechvoordeelheid). Kepastian hukum merupakanperlindungan hukumbagi setiap orang yangmenjadi korban akibatperbuatanoranglainyangmelanggarhukum.
Dengan adanya kepastian hukum ini maka masyarakat akanlebih tertib, karena jelas kedudukan hak dan kewajiban dari setiaporang menurut undang- undang negara. Jadi, sifat dari kepastianhukum ini adalah untuk menyelesaikan konflik/ sengketa ataupelanggaranhukum.Olehkarenaitutujuandarikepastianhukuminiadalahuntukmenciptakanketertibandimasyarakat.
Apabila arah dari penegakan hukum menekankan padakepastianhukummaka tujuanpenegakanhukum lainnya (keadilan)akan tertekan. Idealnya adalah harus tercapainya keseimbanganantarakepastianhukumdankeadilan,namundalampraktiknyasulittercapai keduanya secara bersamaan, sebab biasanya apabilakeadilanyangdiraihmakakepastianhukumakanberkurang.Haliniakan menimbulkan dilema, mana yang harus diprioritaskan dalampenegakanhukum.
Penekanan salah satu aspek kepastian hukum atau keadilan
15 Bagi negara-negara yangmenganuttradisihukumsipil (civil lawtradition)lebihmenekankanpada hukum perundang-undangan (statute/state law), makapenegakanhukummengarahpadakepastianhukum.
Kondisi inilah yang selalumenjadi sumber pertikaian antaramasyarakat dengan aparat penegak hukum. Pada satu sisi penegakhukum mengarah pada kepastian hukum, akan tetapi belum tentu 14Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Timjauan Sosiologis (Yogyakarta: Gnta Publishing, 2009), halaman 24. 15Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, op,cit., halaman 199.
M. Fahmi Siregar: Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & HAM
Jurnal Pusham Unimed Volume VI, Nomor 1 Juni 2015
194
dapat dirasakan adil oleh masyarakat. Bagi masyarakat awamkhususnya, pemahaman akan hukum umumnya sangat rendahsehinggayangdituntutnyaadalahrasakeadilan.
Pemahamankeadilanbagirakyatadalahrasayangsamayangharus diterima oleh pelaku kejahatan seperti yang dirasakan olehkorban.Hal ini dapat kita lihat bahwabanyakdarikeluarga korbanyang tidak puas dengan putusan hakim yang dijatuhkan padaterdakwa.misalnya,keluargakorbanpembunuhanmenuntutsupayaterdakwapelakupembunuhantersebutdihukummati,nyawabayarnyawa.
Selainaspekkepastianhukumdankeadilan,dalampenegakanhukum juga harus diperhatikan pada aspek kemanfaatan ataukegunaan hukum pada masyarakat luas sebagai salah satu unsurkepatuhanhukum16.Aspekkemanfaataniniadalahuntukmelindungimasyarakat dan bukan untuk menghakimi masyarakat. Penegakanhukumdengankemanfaatanhukumyangrendahakanminimbulkankeresaham di masyarakat tersebut. Kemanfaatan dari penegakanhukum dapat diukur dari tingkat kepercayaan masyarakat kepadaparapenegakhukum.
Polisi merupakan garda terdepan dalam melaksanakanpenegakan hukum pidana di Indonesia. Pada posisi ini, Polrimerupakanbagianpentingdalamkesatuanpenegakanhukumpidana(Integrated criminal Justice System) bersama advokad, jaksa, hakimdan lembaga pemasyarakatan. Dalam ketentuan Pasal 4 UU Polrimenegaskan, Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalamnegeri yang meliputi terpeliharanya keamanan, ketertibanmasyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat denganmenjunjungtinggiHAM.
Sejalan dengan itu, ketentuan pasal 2 UU Polri menyatakan,fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidangpemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakanhukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepadamasyarakat.
Dalammenjalankantupoksinya,Polridibekalidenganregulasiyang kuat. Sebagai salah satu alat kelengkapan negara, kedudukandan kewenangan polri ditugaskan sebagai bagian penting tugas 16Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1982), halaman 239.
Jurnal Pusham Unimed Volume VI, Nomor 1 Juni 2015
195
negara yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah pusat.Lahirnya Perkapolri No. 8 Tahun 2009 meniscayakan seluruhkomponen dan personil polri untuk cerdas memahami prinsip-prinsip dan nilai-hilai HAM. Perkapolri ini menjadi pedoman polridalam berperilaku sekaligus menyiratkan pandangan yang utuhterhadap keberlakuan instrumen-instrumen HAM nasional daninternasional.
KetentuanPasal3PerkapolriNo.8Tahun2009secara tegasmengakui prinsip-prinsip perlindungan HAM, yakni perlindunganminimal; melekat pada manussia; saling terkait; tidak dapatdipisahkan; tidak dapat dibagi; universal; fundamental; keadilan;kesetaraan/persamaan hak; kebebasan; non diskriminasi; danperlakuan khusus kepada kelompok yang memiliki kebutuhankhusus.
Ketentuan Pasal 8 Perkapolri No 8 Tahun 2009 secaraeksplisitmenyatakankewajibanuntukmenerapkanperindungandanpenghargaan HAM sekurang kurangnya (1) menghormati martabatdan HAM setiap orang; (2) bertindak secara adil dan tidakdiskriminatif;(3)berperilakusopan;(4)menghormatinorma-normaagama,etikadansusila;dan(5)menghargaibudayalokalsepanjangtidakbertentangandenganhukumdanHAM.
Adatigaasasutamadalamtugaspelayanandanperlindunganterhadap warga masyarakat. Setiap personil Polri wajibmemerhatikan ketiga asas tersebut, yakni pertama, asas legalitas,yaitu tindakan petugas/anggota Polri sesuai dengan prosedur danhukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasionalmaupun internasional; kedua asas nesesitas, yaitu tindakanpetugas/anggota Polri didasari oleh suatu kebutuhan untukmencapai tujuan penegakan hukum, yang mengharuskan anggotaPolri untuk melakukan tindakan untuk membatasi kebebasanseseorang ketika meghadapi suatu kejadian yang tidak dapat dihindari; dan ketiga, asas proporsionalisme, yaitu tindakanpetugas/anggota Polri yang seimbang antara tindakan yangdilakukandenganancamanyangdihadapaidalampenegakanhukum.
Penerapan ketiga azas ini harus dipertanggungjawabkan danmesti dijalankan secara profesional dan menjunjung tinggi kaidahhukum dan prinsip-prinsip HAM. Dapat dikatakan, perkapolri inimenjadi anutan ke arah pencapaian profesionalisme Polri. Hal inimenunjukan bahwa Polri memiliki tugas yang berat. Untuk dapat
M. Fahmi Siregar: Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & HAM
Jurnal Pusham Unimed Volume VI, Nomor 1 Juni 2015
196
menjalankan tupoksi polri tersebut maka Polri harus mandiri danterlepas dari kepentingan-kepentingan politik. Polri bukanlahpenghamba pada kekuasaan yang berkuasa serta Polri bukanlahmusuh rakyat. Sebaliknya, Polri tegak dalam etika danprofesionalisme sejati untuk menegakan kebenaran, keadilan dankemartabatan.17
Terlepasdarikemandiriannya,denganPerkapolriNo.8Tahun2009, Polri jadi terikat atau dibatasi dengan regulasi nasionalmaupun imternasional yang menjadi pedoman dalam berperilakuataubertindakagaraparatpenegakhukumuntukbertindaksemena-menadalammenjalankantupoksinya18.RealitasdanPermasalahannya
Realitas dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidanasangatbertolakbelakangdenganketentuan-ketentuannormatifyangmengatur tentang pelaksanaan penegakan hukum. Secara normatifketentuan dalam penegakan hukum sudah memasukan nilai-nilaiperlindungan terhadap HAM, mulai dari UUDNRI Tahun 1945(konstitusi)sampaipadaperaturanorganiknya.
KenyataannyamasihsangatbanyakpelanggaraterhadapHAMyang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan yang lebihmenyedihkan lagi adalah terjadinya peningkatan pelanggaran yangdilakukan oleh penegak hukum pada setiap tahunnya. LaporanKomnasHAMtentangKondisiHakAsasiManusiadiIndonesiatahun
Peningkatan Pengaduan Masyarakat. Sinyal berbahaya ini di tandaidenganbegitubanyaknyapengaduanmasyarakatdariseluruhtanahairkeKomnas HAM. Pada 2010 sebagai contoh, pengaduan itu hanya sebesar4000-5000, tahun berikutnya meningkat lagi ke kisaran 5000-6000, danpada tahun 2013 angka meningkat sangat signifikan ke 7.232 kasus.Diperkirakan angka itu akan meningkat lagi di kisaran 8000-9000 padatahun 2015 jika tidak dapat perubahan yang mendasar. Pengaduanmasyarakat tersebut di dominasi oleh pemerasan yang dilakukan oleh
17Majda El Muhtaj, Demokrasi dan HAM; Refleksi Pemikiran dalam Menguji Konsistensi & Menegakan Kemartabatan Manusia (Medan: Pusham Unimed, 2015), halaman 141. 18Lihat Pasal 7 Perkapolri No, 8 Tahun 2009.
Dalam hal ini, aparat penegak hukum sebagai pihak yangdiadukankeKomnasHAMadalahPolri.Datadalamlaporan ini jugamenunjukan bahwa pengaduan yang terhadap Polri mendudukiperingkatpertamadarisisijumlahberkaspengaduanpadatigatahunterakhir,yaknipadatahun2012sebanyak1.938berkas,tahun2013sebanyak 1.845 berkas dan tahun 2014 per-November sebanyak2.200berkas.20
Dari gambaran yang data diatas menunjukan bahwa secaraumum terjadi peningkatan pengaduan yang dilaporkan olehmasyaraka ke Komnas HAM, khususnya palanggaran terhadap hak-hakmasyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Polri)yangmendudukiperingkatpertama.
Permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum,khususnyaPolri,denganadanyaPerkapolriNo.8Tahun2009sebagaipanduan/pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisianantaralain;
1. PengetahuanterhadapPerkapolriPasal 2 ayat (2) Perkapolri No. 8 Tahun 2009 menyatakan
bahwa peraturan yang dimaksud untuk menjadi pedoman dasarimplementasi prinsip-prinsip dan standar HAM dalam setiappenyelenggaraan tugas Polridan menjelaskan prinsip-prinsip dasarHAMagarmudahdi[ahamiolehseluruhanggotaPolri.
Pegaturan pada ayat (2) ini mensyaratkan adanyapenengetahuanyangmemaaiyangharusdimilikiolehsetiapanggotaPolri terhadap Perkapolri No. 8 Tahun 2009 serta substansi yangdiaturnya.DarihasilpenelitianPushamUnimed,menemukanbahwasosialisasi terkait keberadaan Perkapolri No. 8 Tahun 2009 bagianggota kepolisian di lingkungan Polda Sumatera Utara belummaksimal dilaksanakan dan belum merata pada semua tingkatan,baiktingkatPolresmaupuntingkatPolsek,sehinggakeberadaandansubstansidariPerkapolriNo.8Tahun2009yangdiaturdidalamnya 19Lihat Laporan Komnas HAM tentang Kondisi Hak Asasi Manusia di
www.komnasham.go.id. Diakses pada 10 Mei 2015, halaman 13. 20Ibid.
M. Fahmi Siregar: Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & HAM
Jurnal Pusham Unimed Volume VI, Nomor 1 Juni 2015
198
belum diketahui dengan baik. Hal ini sekaligus mengindikasikanupaya Polri untukmenambahpengetahuan terkait PerkapolriNo. 8Tahun2009masihrendah.
menjadi kewajiban hukum yang harus dimilki oleh setiap anggotaPolri sebagaimana yang diperintahkan oleh PerkapolriNo. 8 Tahun2009.
Pasal 7 Perkapolri No. 8 Tahun 2009 mewajibkan setiapanggotaPolriuntukmemahamiinstrumeninternasionaldannasionaltentangstandarminimalperlindunganwarganegarayangmengatursecara langsung maupun tidak langsung hubungan anggota Polridengan HAM, diantarnya 19 instrumen internasional yangdicantumkanpadapasaltersebut.21
SelanjutnyaPasal8ayat(1)mewajibkansetiapanggotaPolrimemahami instrumen-instrumen HAM baik yang diatur di dalamperaturan perundang-undangan Indonesia maupun instrumeninternasionalyang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasioleh Indonesia. Oleh karena itu,pemahaman instrumenmerupakanbagian inherent dari pemahaman anggota Polri pada pelaksanaantugas-tugasnya.
Penelitian ini juga menunjukan adanya kecenderunganpersepsi negatif terhadap konsep HAM terutama dalam kaitannyadengan hubungan Polri dan HAM.Kecenderungan negatif ini dalambentuk persepsi bahwa konsep HAM menjadi penghambat padakerja-kerjakepolisiansertatidakterlindunginyapolisidalamkonsepHAM.Persepsinegatifinisekaligusmenunjukanbahwamasihlemahdan kurangnya pemahaman anggota Polri terhadap konsep HAMterutama dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugaskepolisian.
Lemahnya pemahamankonsepHAMbukan hanya padaPolrisaja,akantetapidisemualapisanmasyarakatIndonesia,darilapisanmasyarakat bawah sampai kepada elit-elit politik bahkanpemerintah dan pemerintah daerah Hanya sebagian kecil saja darimasyarakatindonesiainiyangbenar-benarmemahamiHAMdenganbaik. 21 Lihat Pasal 7 Perkapolri No. 8 Tahun 2009.
Jurnal Pusham Unimed Volume VI, Nomor 1 Juni 2015
199
Permasalahan lain selain lemahnya pengetahuan danpemahaman akan konsep HAM di masyarakat kita adalah tingkatpenolakan(resistansi)terhadapHAM.Halinidisebabkanmasyarakatkita melihat HAM ini dari sudut pandang yang berbeda dan tidak
sesuaidenganbudaya, tradisidankeyakinanbangsa Indonesi;HAMdirasakan sebagai sesuatu yang dapat menghalangi dan bahkanmengurangi kewenangan dan kekuasaan; dan yang lebih parah lagiadayangberpandanganbahwaHAMmerupakanagamabarudimukabumiini.
Kondisi ini yang membuat pembangunan berbasis HAMberjalansangatlambatdisemuasektor,termasukpenegakanhukum,khususnyahukumpidana.Penutup
Secara normatif hukum yang ada di Indonesia seharusnyamemasukan dan menggunakan nilai nilai-nilai dan prinsip prinsipHAM. Hal ini karena UUDNRI Tahun 1945 telah memasukanketentuan-ketentuan tentang HAM dengan tegas, yaitu pada Bab XPasal28Asampai28J.
Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, peraturanyang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang diatasnya dan undang-undang yang berada si atas harusdapatmenjiwaiperaturanyangberadadibawahnya.Olehkarena iusudah sepatutnya peraturan perundang-undangan yang beradadibawah UUD harus memuat nilai-hilai dan prinsip-prinsip dasarHAM,termasukKitabUndang-UndangHukumPidana(KUHP).
Keluarnya Perkapolri No. 8 Tahun 2009 menunjukankesadaran pimpinan Polri untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal. Perkapolri ini telah berumurlebihdarilimatahun,akantetapikesadarandanniatpimpinanPolribelum dapat disambut baik oleh semua anggota polri. Penegakanhukumsebagai tupoksiPolrimasihmenggunakan tradisi lamayaituberbasispadakekuasaan.
M. Fahmi Siregar: Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & HAM
